KAPUAS HULU - Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, Ade Hermanto mengatakan, Pemerintah Pusat telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di beberapa daerah di Indonesia.

“Terjadinya difteri karena adanya kesenjangan imunitas atau immunity gap di kalangan penduduk suatu daerah. Jadi keadaan ini terjadi karena ada kelompok yang tidak mendapatkan imunisasi atau status imunisasinya tidak lengkap, sehingga tidak terbentuk kekebalan tubuh terhadap infeksi bakteri difteri, hingga mudah tertular,” ujarnya kepada Tribun, Rabu (13/1/2017).

Ade menjelaskan, kalau Dinas Kesehatan Kapuas Hulu sudah menyiapkan sebanyak 65 vaksin difteri.

Diimbau apabila masyarakat apabila mengalami batuk atau pilek sudah lewat tiga hari, harus merobat ke Puskesmas terdekat.

“Dianjurkan warga yang mengalami batuk atau pilek, harus menggunakan masker begitu petugas kesehatan,” ucapnya.

Selain itu kata Ade, pihak sudah memberikan imbauan kepada masyarakat terkiat penyakit menular seperti difteri tersebut, melalui Puskesmas yang ada diwilayah Kapuas Hulu.

“Kita ketahui bahwa, difteri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diptheriae, dan ditandai dengan adanya peradangan pada selaput saluran pernafasan bagian atas, hidung dan kulit,” ujarnya.

Gejala dari difteri jelasnya, seperti demam yang tidak terlalu tinggi, namun yang terjadi adalah adanya selaput yang menutup saluran napas.

Selain itu bakteri tersebut, juga mengakibatkan gangguan jantung dan sistem syaraf.

Lakukan lmunisasi untuk mencegah difteri sudah termasuk ke dalam program nasional imunisasi dasar lengkap.

“Imunisasi seperti, tiga dosis imunisasi dasar DPT-HB-Hib (Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis-B dan Haemofilus influensa tipe b), pada usia 2, 3 dan 4 bulan, dan satu dosis imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib saat usia 18 bulan, satu dosis imunisasi lanjutan DT (Difteri Tetanus) bagi anak kelas 1 SD/sederajat, (4) Satu dosis imunisasi lanjutan Td (Tetanus difteri) bagi anak kelas 2 SD/sederajat, dan (5) Satu dosis imunisasi lanjutan Td bagi anak kelas 5 SD/sederajat,” ucapnya.

Ade menyatakan, tujuan dari Imunisasi ini upaya preventif yang spesifik terhadap penyakit.

Imunisasi Difteri dimulai sejak anak usia 2, 3, dan 4 bulan. Lalu untuk meningkatkan antibodinya lagi, harus diulang di usia 2 tahun, 5 tahun dan usia sekolah dasar.

“Saat ini di Kapuas Hulu belum ada laporan warga terkena diferi, dan mudah-mudahan tidak ada,” ungkapnya.

Sumber: tribunnews.com

Penilaian Akreditasi Puskesmas Weoe Kabupaten Malaka

7 -9 Desember 2017

Sehubungan surat Nomor : Dinkes.Yankes.1198.445/IX/2017 tanggal 8 September 2017 tentang permohonan survei akreditasi Puskesmas di Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menugaskan tim surveior untuk melaksanakan survei di Puskesmas Weoe, Kecamatan Wewiku, pada 6 – 10 Desember 2017. Penentuan jadwal penilaian akreditasi tersebut menjadi momentum bagi seluruh staf dan manajemen Puskesmas Weoe untuk siap mewujudkan kualitas layanan yang selama ini telah diberikan. Sejak didirikan pada 1967, Puskesmas Weoe adalah salah satu puskesmas yang berada di daerah pedalamanan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Setelah hadir dan memberikan pelayanan bagi masyarakat Weoe kurang lebih 50 tahun, status puskesmas masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Berdasarkan SK Bupati Malaka No.50/HK/2017 Puskesmas Weoe memiliki status sebagai puskesmas sangat terpencil. Meskipun menyandang status demikian, Puskesmas Weoe tetap berusaha meningkatkan upaya perbaikan mutu pelayanan dari setiap sisi baik internal maupun eksternal manajemen puskesmas. Dengan mengusung visi “Menjadi Puskesmas Dengan Pelayanan Bermutu Sebagai Mitra Masyarakat, Menuju Wewiku Yang Sehat”, semangat persiapan akreditasi yang dilakukan oleh Puskesmas Weoe terbilang mengalami kemajuan.

Selengkapnya

Penilaian Akreditasi Puskesmas Weoe Kabupaten Malaka

7 -9 Desember 2017

Sehubungan surat Nomor : Dinkes.Yankes.1198.445/IX/2017 tanggal 8 September 2017 tentang permohonan survei akreditasi Puskesmas di Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menugaskan tim surveior untuk melaksanakan survei di Puskesmas Weoe, Kecamatan Wewiku, pada 6 – 10 Desember 2017. Penentuan jadwal penilaian akreditasi tersebut menjadi momentum bagi seluruh staf dan manajemen Puskesmas Weoe untuk siap mewujudkan kualitas layanan yang selama ini telah diberikan. Sejak didirikan pada 1967, Puskesmas Weoe adalah salah satu puskesmas yang berada di daerah pedalamanan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Setelah hadir dan memberikan pelayanan bagi masyarakat Weoe kurang lebih 50 tahun, status puskesmas masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Berdasarkan SK Bupati Malaka No.50/HK/2017 Puskesmas Weoe memiliki status sebagai puskesmas sangat terpencil. Meskipun menyandang status demikian, Puskesmas Weoe tetap berusaha meningkatkan upaya perbaikan mutu pelayanan dari setiap sisi baik internal maupun eksternal manajemen puskesmas. Dengan mengusung visi “Menjadi Puskesmas Dengan Pelayanan Bermutu Sebagai Mitra Masyarakat, Menuju Wewiku Yang Sehat”, semangat persiapan akreditasi yang dilakukan oleh Puskesmas Weoe terbilang mengalami kemajuan.

Langkah-langkah persiapan menuju akreditasi Puskesmas sebenarnya telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka bersama Puskesmas sejak 2016. Berbagai kegiatan seperti workshop dan kaji banding ke Kabupaten Kulon Progo serta dokumen pendukung dan aspek legalitas lainnya telah dipersiapkan tim secara bersama dan terkoordinasi. Semuanya dilakukan dalam rangka mempersiapkan puskesmas agar dapat menghadapi survei akreditasi dengan harapan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebagai tahap awal, survei akreditasi Puskesmas tahun 2017 di Kabupaten Malaka dilaksanakan terhadap 4 puskesmas yaitu Puskesmas Weoe, Puskesmas Besikama, Puskesmas Betun dan Puskesmas Namfalus.

Pada Rabu 7 Desember 2017 Tim Surveior Akreditasi Puskesmas yang berasal dari Kementerian Kesehatan RI tiba di Kabupaten Malaka untuk mulai melaksanakan tugasnya. Kedatangan tim ini disambut langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka drg. Farida Fahik mewakili Pemerintah Kabupaten Malaka dan didampingi oleh Plt. Kepala Puskesmas Weoe beserta jajaran Dinas Kesehatan dan staf Puskesmas Weoe. Dalam sambutannya, drg. Farida Fahik menyampaikan bahwa melalui akreditasi puskesmas diharapkan kinerja Puskesmas Weoe akan semakin baik sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi berkualitas dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat khususnya yang berada diKabupaten Malaka. Setelah seremonial pembukaan, kegiatan penilaian akreditasi hari pertama dilanjutkan dengan pemaparan oleh manajemen Puskesmas Weoe dan dilanjutkan proses penilaian.

Survei akreditasi Puskesmas Weoe dilaksanakan selama tiga hari oleh tiga surveior yakni Surveior Administrasi Manajemen (Admen) Tarsisius Jelalu, SKM, M.Kes dari Nusa Tenggara Timur, Surveior Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Yustina Octaviana Doa, SKM dari Nusa Tenggara Timur serta Surveior Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dr. Hartanto Hardjono, M.Med, Sc dari Jawa Tengah.

Dalam rangka memudahkan proses penilaian akreditasi maka kegiatan akreditasi sepenuhnya dikendalikan oleh tim surveyor. Dari pemantauan tim di lokasi, kegiatan penilaian dokumen dilakukan secara terpisah berdasarkan masing-masing kelompok kerja akreditasi. Sebelum melakukan penilaian, tim surveyor menegas beberapa hal penting yaitu penilaian dokumen awalnya dimulai dari petugas harus memahami maksud dan tujuan penyusunan dokumen, menyatukan ide juga pendapat dari berbagai petugas dan bukan hanya sekedar melengkapi dokumen Elemen Penilaian yang terdapat dalam pedoman akreditasi, tetapi juga wajib memahami setiap standar, pokok pikiran dan kriteria yang ada di dalam buku pedoman. Selain itu,  harus ada sinkronisasi antara dokumen dari masing-masing pokja. Selama proses penilaian, seluruh dokumen yang telah dipersiapakan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan para surveior akreditasi. Selain menilai dokumen, pada hari terakhir tim surveyor juga meninjau tiap-tiap ruangan yang ada di Puskesmas Weoe.

Setelah pelaksanaan survei, rangkaian kegiatan penilaian akreditasi diakhiri dengan acara penutupan pada 9 Desember 2017. Setelah melakukan penilaian, tim akreditasi akan menyerahkan hasil penilaian ke komite akreditasi sehingga segera mungkin mendapatkan status akreditasi.

Kontributor      : Ferdy Klau, SKM (Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka)

Oleh: Perigrinus Sebong, MPH

Kenya menghadapi tantangan tentang kekurangan tenaga kesehatan dan retensi tenaga kesehatan rendah serta kesulitan dalam mencapai pemerataan sumber daya manusia kesehatan khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Kementerian kesehatan Kenya mengidentifikasi bahwa ada 1,5 petugas kesehatan per 1.000 penduduk di Kenya, sedangkan batas minimum untuk mencapai cakupan minimum yang telah ditentukan oleh WHO adalah 2,3 petugas kesehatan per 1.000 penduduk, sehingga terjadi kekosongan sebesar 29 persen. Kebijakan pemberian insentif terhadap penyedia layanan kesehatan untuk daerah pedesaan dan terpencil, agar dapat bertahan pada daerah tersebut.  Penelitian ini menggunakan metode mix  method dengan penggunaan 3 metode pengumpulan data  langsung terhadap 404 responden yang terdiri dari 98 dari Turkana, 135 dari Machakos dan 171 dari Kibera, melalui kuisioner tertutup dan kemudian dikonfirmasi melalui wawancara langsung. Setelah data tersebut terkumpul, selanjutnya diskusi kelompok terarah staf dilakukan terpisah antara staf pendukung dan staf operasional layanan. Tujuan penelitian untuk menginvestigasi faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi dan retensi dari petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama di tiga daerah yang berbeda, Turkana, Machakos dan Kibera.

Turkana adalah tempat yang terpencil dan sulit dijangkau (remote area). Turkana memiliki keterbatasan akses listrik, peralatan dan transportasi, selanjutnya perumahan yang kurang memadai, pembayaran pegawai pendukung yang tidak cukup dan kondisi fisik fasilitas kesehatan dapat menurunkan motivasi dan retensi tenaga kesehatan. Turkana memiliki jumlah proporsi tenaga kesehatan untuk perawat dan tenaga klinis paling sedikit. Tenaga kesehatan di Turkana memiliki proporsi tertinggi untuk beban kerja yang tak terkendali.­ Ketersediaan pelatihan yang mendukung pekerjaan masih menjadi masalah di tempat ini. Turkana memiliki angka yang signifikan untuk faktor yang berhubungan alasan untuk berpindah tempat kerja baik distrik maupunn mengambil pekerjaan di luar fasilitas kesehatan. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi geografis dan iklim yang ekstrem. Selanjutnya karena mayoritas petugas kesehatan di Turkana adalah laki-laki, mereka menuntut adanya paternity leave (cuti tahunan untuk seorang ayah). Turkana juga memiliki sejumlah isu budaya yang menjadi penghalang yaitu wanita tidak diperbolehkan dikunjungi perawat pria, wanita didorong untuk melahirkan dalam posisi berdiri, dan setelah melahirkan, ibu tidak diperbolehkan menyusui pada malam hari.

Machakos adalah tempat yang mudah diakses dan menjadi daerah yang paling diminati oleh tenaga kesehatan. Hasil temuan menunjukkan bahwa Machakos memiliki jumlah proporsi tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan primer terbanyak yaitu untuk perawat (yang terdaftar) dan tenaga klinis. Hanya 5,9 persen dari partisipan di Machakos setuju bahwa gaji yang diterima sudah setimpal dengan pekerjaan. Partisipan dari Machakos menyebutkan bahwa jika terdapat alasan untuk berhenti maka alasan yang tepat adalah tidak adanya tunjangan komputer, Tingginya beban kerja dan birokrasi pemerintahan. Retensi yang diharapkan untuk dapat membuat pegawai kesehatan bertahan di Machakos, terdiri dari gaji yang lebih baik, on the job training, dan juga pemenuhan tenaga kesehatan.  Sedangkan Machakos memiliki isu budaya yaitu masih percaya terhadap adanya ilmu sihir dan menggunakan ramuan dan mantra untuk penyakit tertentu. Pegawai muda kesulitan dalam mengawasi pemegang program yang lebih tua.

Kibera merupakan wilayah permukiman kota yang kurang menguntungkan. Pekerja pada daerah ini mayoritas terdiri dari wanita. Kibera memiliki isu diskriminasi dalam pelatihan, komunikasi yang buruk maupun kolusi karena suku dan juga terdapat persaingan antara petugas kesehatan. Retensi pegawai di Kibera dapat ditingkatkan melalui peningkatan tunjangan (medis, perumahan, lembur dan uang cuti) serta adanya peningkatan waktu cuti untuk ibu hamil. Kibera memiliki isu budaya tentang pria harus mengontrol keluarga berencana, terutama masalah kesehatan reproduksi sehingga kadang kala merugikan wanita. Kibera berhadapan dengan masalah manajemen organisasi yaitu garis pelaporan dan supervisi yang berganda menjadi kesulitan dalam koordinasi pekerjaan. Sejumlah partisipan menyatakan bahwa adanya ketersediaan pelatihan yang mendukung pekerjaan mereka.

Kesimpulan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Indonesia adalah sama-sama memiliki kelompok daerah yaitu daerah yang mudah akses, kurang menguntungkan dan sulit dijangkau, sehingga mengakibatkan perbedaan masalah retensi dan motivasi petugas bergantung pada karakteristik wilayah. Untuk mempersempit kesenjangan retensi, maka perlu adanya pengembangan paket kompensasi untuk daerah sulit dijangkau dan kurang menguntungkan. Pengembangan kompensasi harus dinamis sesuai dengan kebutuhan pekerja pada masing-masing daerah. Kompensasi yang diberikan tidak hanya memperhatikan faktor pekerja saja, tetapi juga mempertimbangkan faktor keluarga dari pekerja seperti perawatan kesehatan keluarga dan juga sarana pendukung daerah tersebut. Selengkapnya

Reportase

Kegiatan Pendampingan Pelatihan

Penyusunan District Health Account (DHA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang

Kamis, 7 Desember 2017

Kamis, 7 Desember 2017 merupakan hari ketiga kegiatan pendampingan pelatihan penyusunan District Health Account (DHA) yang diselenggarakan di Yogyakarta, dan Tim Konsultan PKMK FK UGM sebagai pendamping dari kegiatan pelatihan.

Kegiatan dimulai pukul 08.30 WIB, tepatnya di ruang meeting Cakra Kusuma Hotel. Kegiatan diawali dengan arahan dari Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes, yang menjelaskan tentang Pentingnya District Health Account (DHA) untuk meningatkan sistem pembiayaan daerah sebagai salah satu fungsi pokok dalam sistem kesehatan daerah.

Beberapa materi dijelaskan oleh Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes, yakni: terkait dengan isu-isu dan teori Distric Health Account (DHA), pemaparan Dasar Hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/ program, proses Sinkronisasi Sitem Kesehatan (RPJM → RPJMD Provinsi → RPJMD Kabupaten/ Kota → Renstra → hingga Perencanaan Tingkat Perencanaan Puskesmas), serta Sasaran Penguatan Sistem Kesehatan.

Diskusi berjalan aktif, pasalnya Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sangat antusias dalam memahami penyampaian materi yang diberikan, tak jarang diskusi dilengkapi dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan sehingga memunculkan pemaparan solusi sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kepahiang.

Kegiatan pelatihan yang telah berlangsung dari Selasa, 5 Desember 2017, diharapkan dapat menjadi semangat tersendiri oleh Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dalam rangka Penyusunan Distric Health Account (DHA). Terdapat Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pelatihan, yaitu sebagai berikut: Advokasi ke Pimpinan Daerah terkait dengan Program Distric Health Account (DHA), menghitung taksiran biaya/ anggaran untuk pelaksanaan survei data, serta mengadakan workshop dan sosialisasi sebagai sarana advokasi yang melibatkan lintas sektor.

Terkait dengan Distric Health Account (DHA), dana/anggaran yang paling banyak digunakan yakni tindakan kuratif, penyusunan DHA baiknya dalam bentuk serial/ berjenjang sehingga konsekuen dalam penyajian data kuantitatif.

Dalam hal ini, Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah mendapatkan berbagai manfaat serta ilmu terkait dengan pelatihan penyusunan Distric Health Account (DHA). Menurut Tim Dinas, setelah nanti pulang ke daerah, akan mengevaluasi kembali kinerja serta keadaan/ kondisi, memperkuat dasar dilaksanakannya kegiatan penyusunan DHA. Pada intinya adalah Tim Konsultan PKMK FK UGM siap membantu secara objektif dalam rangka penyusunan Distric Health Account (DHA) Kabupaten Kepahiang.

Oleh : Elva N.E.R