Lima Pokok Pikiran dalam Penguatan Sistem Kesehatan Provinsi Riau 

Dalam mencapai status kesehatan masyarakat yang optimal, seluruh komponen utama sistem kesehatan harus berfungsi dengan baik merespon secara seimbang kebutuhan dan harapan masyarakat melalui perbaikan status kesehatan individu, keluarga dan masyarakat, mempertahankan populasi terhadap apa yang mengancam kesehatannya, melindungi orang dari konsekuensi finansial kesehatan yang buruk dan memberikan akses yang adil terhadap perawatan yang berpusat pada orang.

Pada 27 hingga 29 September 2017, Tim PKMK FK UGM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau melaksanakan Workshop Hasil Assessment Awal Terhadap Kinerja Sistem Kesehatan Provinsi Riau. Dalam konteks era desentralisasi kedudukan sistem kesehatan yang terus bergerak menuju pada tingkat provinsi dan kabupaten-kota sangat beresiko apabila pemerintah tidak mampu menyiapkan kapabilitas untuk merespon persoalan yang mungkin muncul. Bagi pemerintah Provinsi Riau, hasil assessment tersebut sangat diperlukan sebagai bahan pemetaan kinerja dan hambatan serta permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Riau. Keberpihakan pemerintah daerah Provinsi Riau terhadap pembangunan kesehatan baik sebagai regulator maupun esekutor menjadi penting untuk menjamin hak masyarkat memperoleh status kesehatan yang optimal.

Workshop yang dihadiri oleh berbagai stakeholder yang turut berperan dalam penyelenggaraan sistem kesehatan di Provinsi Riau tersebut mengangkat lima pokok pikiran dalam penguatan sistem kesehatan di Provinsi Riau. Pemberian pelayanan yang maksimal oleh tenaga kesehatan melalui puskesmas yang melayani selama 24 jam merupakan pokok pikiran pertama yang dibahas dalam workshop tersebut. Selanjutnya secara berturut-turut kesiapan dan ketersediaan Rumah Sakt (RS) untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan kesehatna ibu anak (KIA); kerja sama RS Swasta dengan BPJS sebagai bentuk dukungan pihak swasta dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Riau; pengelolaan upaya kesehatan masyarakat sebagai upaya perbaikan kesehatan masyarakat yang lebih maksimal dan penguatan sistem kesehatan Provinsi Riau melalui global budget bagi semua rumah sakit untuk kendali mutu dan kendali biaya. 

Selengkapnya

Reportase Workshop Hasil Assessment SKP Riau

27 – 29 September 2017

Kunjungan kali ini diisi kali ini dengan workshop mengenai hasil assessment dan pokok pokok naskah akademis. Workshop ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan hasil assessment yang berimplikasi pada pokok naskah akademis dan menyepakati hal yang akan dimasukkan dalam naskah akademis Sistem Kesehatan provinsi Riau.

Pada 27 – 28 September 2017, Tim PKMK FK UGM yang diketuai oleh DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes melakukan konsolidasi kegiatan workshop dan mengkonfirmasi kehadiran peserta yang akan hadir pada workshop kali ini bersama dengan tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau.  Jumat 29 September 2017, workshop yang dihadiri oleh 46 instansi yang terkait dengan pembangunan kesehatan di provinsi  Riau. Instansi yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan Provinsi, BAPPEDA provinsi Riau, BPJS provinsi Riau, Direktur RSUD, Direktur RS Swasta, Dinas Kesehatan di Kabupaten, FK UNRI, dan Organisasi Profesi. Kegiatan workshop dimulai dengan pengantar dari Prof. dr. Laksono. Trisnantoro, M.Sc., PhD. Dalam pengantarnya, Prof. Laksono menyatakan bahwa Riau memiliki potensi sumber daya yang dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, kemudian mutu pelayanan kesehatan di Riau perlu ditingkatkan dan diperhatikan karena Riau berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Selain itu, Riau perlu memikirkan strategi dalam pencapaian target bekerja sama dengan BPJS. Diharapkan dari penyampaian hasil assessment ini dapat digunakan sebagai acuan pokok naskah akademis dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Riau. Kemudian Provinsi Riau perlu memperhatikan sistem rujukan provinsi, karena Provinsi Riau menjadi salah satu lokasi  uji coba untuk RS Rujukan oleh Kementrian Kesehatan. Dua provinsi lainnya yang menjadi daerah uji coba yaitu Maluku dan Aceh.

Gambar 1. Pengantar oleh Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD

Kegiatan selanjutnya yaitu pembukaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dra. Mimi Yuliani Nazir, Apt., MM yang berharap bahwa SKP ini dapat dijadikan payung hukum dan ada masukan dan dukungan dari semua stakeholder di provinsi Riau agar Sistem Kesehatan Provinsi Riau dapat terselesaikan sehingga pembangunan kesehatan di Provinsi Riau dapat terarah dan berjalan dengan lebih baik.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan hasil assessment oleh DR. dr. Dwi Handono, M.Kes yang disampaikan dengan pemaparan awal mengenai indikator dari perspektif sistem kesehatan yaitu derajat kesehatan, jaminan pembiayaan dan kepuasan masyarakat yang belum optimal.  Selanjutnya hasil dipaparkan per subsistem sebagai pokok pokok naskah akademis diantaranya subsistem upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan minuman, manajemen dan informasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dari pemaparan hasil tersebut disampaikan bahwa terdapat isu-isu penting yang perlu diperhatikan yang dapat berimplikasi terhadap pokok-pokok naskah akademis.

Gambar 2 Penyampaian Hasil Assessment oleh DR. dr. Dwi Handono., M.Kes

Selanjutnya dalam membahas isu-isu dalam pokok-pokok naskah akademis, kegiatan ini dipimpin oleh Drs. Tudiono, M.Kes. Pada kesempatan kali ini Drs. Tudiono menyampaikan 5 isu penting yang perlu diperhatikan dan disepakati oleh seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Riau. Isu yang pertama dibahas  mengenai puskesmas melayani selama 24 jam, hal ini merupakan satu isu yang berkaitan dengan pemberian upaya kesehatan secara maksimal oleh tenaga kesehatan, banyak masukan terhadap isu ini seperti dari Direktur RSUD Tembilahan, perwakilan FK UNRI, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kab. Kampar, dan perwakilan Dinas Kesehatan Kota Dumai, diskusi memutuskan bahwa puskesmas 24 jam ini disepakati dan dapat dimasukkan ke dalam SKP Riau sebagai isu yang penting. Namun dalam isu pertama ini diperlukan komitmen dari pihak provinsi dalam persiapan sumber daya dan dukungan dalam implementasi.

Isu kedua yaitu mengenai RS untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)  dan kesehatan ibu anak (KIA). Hal ini juga menjadi isu penting mengingat banyaknya ODGJ yang tertumpuk di satu RSJ saja, sedangkan jumlah ODGJ di Provinsi Riau masih terus meningkat. Isu ini pun disepakati dan distujui untuk dimasukkan ke dalam SKP Riau. Isu ketiga yang dibahas adalah kerja sama RS Swasta dengan BPJS, isu ini juga menjadi sangat penting mengingat banyaknya RS swasta yang ada di Provinsi Riau dan perlunya dukungan pihak swasta dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Riau. Hal ini belum disepakati karena hanya ada satu rumah sakit swasta yang hadir dalam kegiatan ini sehingga tidak ada pandangan lain jika hanya mendiskusikan dengan sedikit pihak.

Gambar 3 Diskusi Hasil Assessment dipimpin oleh Drs. Tudiono, M.Kes

Selanjutnya isu keempat yaitu pengelolaan upaya kesehatan masyarakat dengan baik dan diadakannya Balai Kesehatan Masyarakat, dalam diskusi isu keempat ini ada banyak sudut pandang yang disampaikan oleh beberapa stakeholder dan banyak stakeholder yang sepakat dengan perbaikan pengelolaan upaya kesehatan masyarakat yang lebih maksimal namun kurang setuju dengan pembentukan adanya balai kesehatan masyarakat, yang salah satunya disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dr. Ruswaldi Munir, SpKO yang menyampaikan bahwa lebih baik mengoptimalkan yang telah ada dibandingkan dengan pembentukan balai yang baru karena jika pembentukan balai ini disepakati akan membuat banyak variabel bagi UPT terkait. Hal ini dimaksudkan dengan memaksimalkan 12 program Indonesia Sehat yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Setelah banyak masukan dari banyak stakeholder disepakati bahwa isu keempat ini baik dimasukkan ke dalam SKP Riau namun tidak dengan pembentukan balai kesehatan masyarakat.

Selanjutnya isu kelima adalah global budget untuk semua rumah sakit. Dalam isu ini hal yang perlu diperhatikan adalah kendali mutu dan kendali biaya. Direktur RSUD Arifin Achmad, dr. Nuzelly sepakat dengan isu ini karena dengan adanya global budget rumah sakit dapat mengelola keuangan sesuai dengan kondisi rumah sakit. Setelah selesai menyepakati semua isu tersebut, kegiatan ditutup dan semua peserta dapat melakukan shalat jumat dan makan siang yang telah disediakan.

Penulis : Nurrul Ainy

Reportase

Pengumpulaan Data di Dumai dalam Rangka Penyusunan Sistem Kesehatan Provinsi Riau

7-10 Agustus 2017

Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM (PKMK FK UGM) bekerja sama untuk menyusun naskah akademis tentang Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Riau. Berdasarkan perspektif sistem kesehatan, Provinsi Riau menghadapi 3 tantangan besar yaitu belum optimalnya status kesehatan masyarakat, belum seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan kesehatan, dan masih banyaknya penduduk yang berobat ke negara tetangga. Dari perspektif sistem kesehatan, adanya 3 masalah tersebut mengindikasikan belum optimalnya penataan sistem kesehatan di Provinsi Riau. Sebagai langkah awal penyusunan Naskah Akademis SKP Riau, perlu dilakukan penilaian untuk mengidentifikasi permasalahan dalam SKP Riau, sekaligus mengidentifikasi harapan para pemangku kepentingan kabupaten maupun kota di wilayah Provinsi Riau dalam penguatan SKP Riau. Kota Dumai, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan empat kabupaten dan kota yang dipilih untuk menjadi sampel pengumpulan data. Tim PKMK FK UGM menugaskan 4 orang surveyor dalam pengumpulan data, diantaranya adalah Perigrinus H Sebong, MPH yang ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Damaris Pura Tanya, MPH di Kabupaten Kampar, Aprilia Grace Maay, MPH di Kabupaten Indragiri Hilir, dan Ahmad Yani Noor, M.H.Kes di Kota Dumai.

Kota Dumai merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dengan letak geografis sebelah utara berbatasan dengan Selat Rupat, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir. Kota Dumai merupakan salah satu kota yang maju di Provinsi Riau terutama di industri minyak. Selama proses pengambilan data di Kota Dumai, tim surveyor PKMK FK UGM dibantu oleh staf Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Dumai Romauli Tambunan, S.KM, M.Si. Proses pengambilan data berlangsung selama 4 hari (7-10 Agustus 2017) dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam kepada responden.

Gambar 1.1 Wawancara dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Dumai

Hari pertama, 7 Agustus 2017 pengambilan data dimulai dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai yang diwakili oleh Sekretaris drg. Hermiyati, kemudian pengambilan data dilanjutkan dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan SDM Bapeda M. Paizal, S.Pi , M.Sc. dilanjutkan dengan Anggota DPRD Kota Dumai Komisi III Supriyanto, S.Kep., Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai Elvi Sahara dan Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia wilayah Kota Dumai dr. M. Hafidz Permana. Lokasi yang saling berdekatan antara Bapeda, Dinas Kesehatan, dan DPRD di Kota Dumai memudahkan proses wawancara di hari pertama.

Gambar 1.2 Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai

Hari Kedua, 8 Agustus 2017 pengambilan data dimulai dengan Direktur RSUD Kota Dumai dr. H Syaiful, kemudian pengambilan data dilanjutkan dengan Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset Dinas Sosial Kota Dumai, dilanjutkan dengan Kepala Cabang BPJS Kota Dumai Adi Siswadi dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Rahmayani, SKM. Terdapat perbedaan data PBI BPJS yang dimiliki antara Dinas Sosial, BPJS dan Kementerian Sosial. Sudah ada koordinasi antara BPJS Kesehatan Kota Dumai dengan Dinas Sosial dalam menangani perbedaan data PBI di Kota Dumai.

Gambar 1.3 Wawancara dengan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Dumai

Hari Ketiga, 9 Agustus 2017 pengambilan data dimulai dengan Kepala Puskesmas Sungai Sembilan dr. Eka Viora Effendi yang merupakan puskesmas terjauh di Kota Dumai, kemudian pengambilan data dilanjutkan dengan Kepala Puskesmas Kota Dumai dr. Hidayatsyah, dilanjutkan dengan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai Maini Asna, S.KM, dan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kota Dumai Kesi Rusmayani, S.KM.

Hari Keempat, 10 Agustus 2017 pengambilan data dilakukan kepada Direktur Rumah Sakit Pertamina dr. Ign Irwin P, M.MH., dan Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Dumai Nurbaiti S.KM, M.Si.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, secara umum permasalahan kesehatan yang terjadi di kota Dumai adalah distribusi SDM kesehatan yang kurang merata, warga kota Dumai kesulitan dalam mendapatkan air bersih, banyaknya pendatang dari luar kota yang tidak mengurus jaminan kesehatannya, dan siklus sistem kontrak kerja yang singkat di perindustrian kota Dumai yang membuat data PBI BPJS sering berubah.

Reporter: Ahmad Yani Noor M.H.Kes.

KERANGKA ACUAN KERJA

WORKSHOP HASIL ASSESSMENT DAN POKOK-POKOK

NASKAH AKADEMIS SKP RIAU

Pekanbaru, Jumat 29 September  2017

Latar Belakang

Dari perspektif sistem kesehatan, Provinsi Riau menghadapi 3 (tiga) tantangan besar yaitu belum optimalnya status kesehatan masyarakat, belum seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan kesehatan, dan masih banyaknya penduduk yang berobat ke negara tetangga (Malaysia dan Singapura). Banyaknya penduduk yang berobat ke luar negeri mengindikasikan masih adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Riau. Dari perspektif sistem kesehatan, adanya 3 masalah tersebut mengindikasikan belum optimalnya penataan sistem kesehatan di Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang demikian, solusi sari perspektif sistem yang tepat adalah melakukan penguatan sistem kesehatan atau Health System Strengthening, dalam hal ini penguatan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Riau. Penguatan SKP Riau ini dimulai dari penyusunan Naskah Akademis SKP Riau sebagai dasar pengusulan regulasinya.

Sebagai langkah awal penyusunan Naskah Akademis SKP Riau, telah dilakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di sektor kesehatan di Provinsi Riau dan workshop self assessment tentang situasi dan kondisi sistem kesehatan di Provinsi Riau saat ini. Tahap berikutnya adalah penyampaian hasil assessment situasi Sistem Kesehatan Provinsi Riau terkini dan penyampaian pokok-pokok Naskah Akademis SKP Riau.

Tujuan

Tujuan Umum adalah melakukan penyampaian hasil assessment situasi Sistem Kesehatan Provinsi Riau terkini dan penyampaian pokok-pokok Naskah Akademis SKP Riau.

Tujuan Khusus:

1. Tercapainya kejelasan tentang hasil assessment situasi Sistem Kesehatan Provinsi Riau terkini;
2. Tercapainya kejelasan tentang pokok-pokok Naskah Akademis SKP Riau;
3. Diperolehnya masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pokok-pokok Naskah Akademis SKP Riau pokok-pokok Naskah Akademis SKP Riau;
4. Tercapainya kesepakatan tentang rencana tindak lanjut kegiatan.

Sasaran Peserta

Peserta:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Riau (Eselon (II, III, dan IV)
2. DPRD Provinsi Riau (Ketua komisi terkait kesehatan)
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
4. Biro Hukum Pemda Provinsi Riau
5. Kepala Bappeda Provinsi Riau
6. RSUD Provinsi Riau
7. Direktur RSUD Tembilahan, Indra Giri Hilir
8. Direktur RSUD Kep.Meranti
9. Direktur RSUD Kota Dumai
10. Direktur RSUD Kab. Kampar
11. RSJ
12. RS swasta/PERSI
13. Organisasi Profesi Kesehatan
14. FK Unri
15. BPJS Provinsi Riau.
16. LSM Kesehatan
17. Tokoh masyarakat.

Nara Sumber/ Fasilitator

1. Dinas Kesehatan Provinsi Riau
2. PKMK FK UGM
3. Nara sumber lain

Waktu dan Tempat

• Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari pada Jumat 29 September 2017
• Tempat: Hotel Premiere Pekanbaru

Agenda/Jadwal

Pembiayaan

• Kegiatan ini dibiayai oleh APBD Provinsi Riau 2017.

Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam implementasinya, sangat terbuka peluang untuk dimodifikasi dan disempurnakan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang.

Yogyakarta, 11 September 2017

a.n. Tim PKMK FK UGM

(DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes)