Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan beban kesehatan yang signifikan di Indonesia. Data Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas. Hal ini berarti lebih dari 14 juta jiwa menderita gangguan mental emosional di Indonesia. Sedangkan untuk gangguan jiwa berat seperti gangguan psikosis, prevalensinya adalah 1,7 per 1000 penduduk. Ini berarti lebih dari 400.000 orang menderita gangguan jiwa berat (psikotis). Angka pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 14,3% atau sekitar 57.000 kasus gangguan jiwa yang mengalami pemasungan. Hal ini diperburuk dengan minimnya pelayanan dan fasilitas kesehatan jiwa di berbagai daerah Indonesia sehingga banyak penderita gangguan kesehatan mental yang belum tertangani dengan baik.

Sejak adanya regulasi baru yang berpengaruh pada sistem finansial dan kebijakan kesehatan jiwa, tidak ada perubahan yang berarti pada program kesehatan jiwa di Puskesmas. Kondisi serupa juga terjadi di Ethiopia. Permasalahan alokasi pendanaan yang tidak efisien serta kurangnya kompetensi tenaga kesehatan jiwa menjadi penyebab buruknya penanganan orang dengan gangguan jiwa di masyarakat. Sistem kesehatan yang telah dikembangkan oleh pemerintah Ethiopia masih terbentur pada persoalan kesiapan fasilitas kesehatan dan koordinasi berjenjang dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa. Selain itu, lemahnya pengaruh kepemimpinan, buruknya sistem informasi dan monitoring juga menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat untuk merespon gejalan gangguan jiwa.

Dari perspektif sistem, sistem kesehatan sebenarnya menerapakan prinsip fungsi komponen dan keterkaiatan antar komponen sistem untuk mencapai suatu tujuan. Baik buruknya hasil yang dicapai tergantung pada baik buruk dari fungsi komponen sistem tersebut. Namun, faktor terpenting adalah bagaimana sistem kesehatan mampu dikendalikan dengan baik oleh “pilotnya” sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Pengelolaan sistem kesehatan di Ethiopia dalam rangka penanganan masalah kesehatan jiwa telah membuktikan bahwa sistem kesehatan sangat dipengaruhi oleh “pilotnya”. Pilot yang dimaksud adalah aspek kepemimpinan yang secara politis bisa menguatkan atau bahkan melemahkan fungsi dari sistem yang sudah ada. Selengkapnya simak di sini

Reportase

Pendampingan Akreditasi Puskesmas

Kabupaten Malaka

5 – 8 September  2017

Persiapan akreditasi puskesmas di Kabupaten Malaka terus berlanjut, dimulai dengan asessment awal dilanjutkan dengan kaji banding, sosialisasi dan penggalangan komitmen, workshop, pendampingan dan penilaian awal (self asessment_SA) dan pendampingan lanjutan. Rangkaian kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo DIY dan 7 Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo sebagai sister Dinkes dan sister Puskesmas, Dinas Kesehatan  dan 17 Puskesmas di Kabupaten Malaka NTT, Tim Pendamping dari Dinkes NTT dan PKMK FK UGM. 

Sebagai implementasi RTL dari pendampingan dan SA Juli – Agustus 2017, kali ini Tim Pendamping dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT terdiri dari dr. Xaverius Seikka, Dr.dr. Hironimus H. Fernandez, MPH, dan Drs. Agustinus Bebok pada 5 – 8 September 2017 melakukan pendampingan pada 10 puskesmas di Malaka yakni Puskesmas Betun, Puskesmas Besikama, Puskesmas Weoe, Puskesmas Sarina, Puskesmas Namfalus, Puskesmas Weliman, Puskesmas Fahiluka, Puskesmas Wekmidar, Puskesmas Kaputu dan Puskesmas Tuna Besi.

Menurut Ketua Tim dr. Xaverius Seikka rencananya kegiatan pendampingan ini dilakukan  ke 17 puskesmas namun karena keterbatasan waktu maka hanya 10 puskesmas saja yang bisa dijangkau, satu puskesmas per hari dengan satu orang pendamping dari Dinkes Provinsi NTT dan satu orang pendamping dari Dinkes Kabupaten Malaka. Semangat petugas puskesmas pasca pendampingan dan SA Juli hingga Agustus kemarin sedikit menurun karena kesibukan dalam mempersiapkan perayaan HUT RI ke-72 namun saat mereka mendapat informasi bahwa akan ada pendampingan dari Dinkes Provinsi NTT maka semangat mereka mulai membara lagi.

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan metode wawancara, pengecekan dokumen masing-masing pokja (I, II dan III), dan pengaturan tata graha. Capaian nilai sementara dari pendampingan ini dirata-ratakan untuk ke-10 puskesmas adalah : 1) Pokja 1 sekitar 40%, 2) Pokja II sekitar 20-40% dan 3) Pokja III sekitar 60%. Dokumen masih banyak dalam bentuk file dan belum diedit dan di-print. Menurut dr. Seikka jika seluruh dokumen yang masih dalam bentuk file diedit dan di-print maka akan meningkatkan nilainya.

Terdapat empat puskesmas yang dinilai siap maju untuk penilaian akreditasi tahun ini (2017) yakni Puskesmas Betun, Puskesmas Besikama, Puskesmas Weoe dan Puskesmas Sarina. Keempat puskesmas ini dinilai dokumennya sudah cukup baik untuk maju peniaian akreditasi, namun tergantung hasil penilaian pra survei oleh tim penilai dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT, jika nilainya di atas 80% maka tim penilai Dinkes Provinsi NTT akan mengajukan ke Pusat (Badan Akreditasi Nasional) untuk dilakukan Survey Akreditasi.

Kegiatan pendampingan oleh Tim Pendamping Dinkes Prov. NTT Drs. Agustinus Bebok di Puskesmas Tunabesi.

Kegiatan pendampingan oleh Tim Pendamping Dinkes Prov. NTT Dr. dr. Hironimus H. Fernandez, MPH di Puskesmas Weliman.

Menurut dr. Seikka bahwa berdasarkan perencanaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka Puskesmas yang dipersiapkan untuk diakreditasi tahun ini adalah Puskesmas Betun, Puskesmas Tunabesi, Puskesmas Weoe dan Puskesmas Namfalus. Namun dari hasil pendampingan ini ditemukan Puskesmas Namfalus dinilai belum terlalu siap, malah yang lebih siap adalah Puskesmas Sarina sehingga mereka mengusulkan Puskesmas Sarina untuk maju akreditasi tahun ini.

Reporter  : Ahmad M. Kasim

Monitoring Persiapan Akreditasi Puskesmas Wekmidar Oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Proses akreditasi yang masih berjalan di Puskesmas Wekmidar terus mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Tidak hanya jajaran pemerintah di Kabupaten Malaka saja yang mengawasi, melainkan juga dari tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur. Bentuk dukungan yang dilakukan pemerintah provinsi NTT ditunjukkan dengan adanya kunjungan yang dilakukan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTT ke Puskesmas Wekmidar.

Pada 7 September 2017, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTT yaitu Hironimus Fernandes , dan didampingi oleh perwakilan dinkes Kab. Malaka melakukan kunjungan monitoring ke Puskesmas Wekmidar. Kunjungan ini dilakukan tanpa sepengetahuan anggota puskesmas sehingga pihak Dinkes Provinsi dapat melihat kondisi nyata di puskesmas. Selain itu juga dapat menggambarkan sejauh mana proses persiapan akreditasi Puskesmas Wekmidar yang rencananya akan dilakukan pada 2018.

Setibanya di Puskesmas Wekmidar, rombongan perwakilan Dinkes Provinsi NTT dan perwakilan Dinkes Kab. Malaka langsung melakukan pemeriksaan tata graha. Rombongan tiba di Puskesmas Wekmidar pada siang hari dan disambut oleh Kepala Puskesmas beserta staf lainnya. Penjelasan kondisi tata graha dilakukan oleh dr. Dewi selaku Ketua tim mutu akreditasi serta oleh Bp. Blasius Bria NAHAK, skm selaku Kepala Puskesmas. Menurut Hiro, selaku perwakilan Dinkes Provinsi NTT, kondisi fisik Puskesmas Wekmidar terlihat bersih. Apalagi jika dibandingkan dengan 2 puskesmas lain yang telah sebelumnya ia kunjungi.

Pada kunjungan ini, Hiro juga melakukan pemeriksaan kesiapan dokumen akreditasi. Pemeriksaan kesiapan dokumen ini dilakukan sebagai  follow up penilaian self-assessment 1 yang telah dilakukan oleh “sister” puskesmasnya. Masing-masing pokja diminta untuk menjelaskan dokumen yang telah ada serta menjelaskan progress dari kunjungan terdahulu. Setelah presentasi kesiapan dokumen, Hiro menyampaikan bahwa masih dibutuhkan pelengkapan beberapa dokumen. Selain itu, Hiro juga memberikan motivasi kepada seluruh staf puskesmas agar lebih semangat dalam mempersiapkan dokumen. Walaupun wajar ditemukan bahwa dalam proses persiapan akreditasi ada masa dimana semangat staf “naik-turun”, tetapi Hiro percaya bahwa Kepala Puskesmas Wekmidar beserta Ketua Tim Mutu Akreditasi bisa memberikan dorongan kepada staf puskesmas yang lain.

Kegiatan kunjungan ini ditutup dengan foto bersama di depan puskesmas.

Reporter: Utsamani Cintyamena, MPH

Reportase

Pendampingan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

di Puskemas Fahiluka Kabupaten Malaka

Kamis, 7 September 2017

Berdasarkan informasi Kepala Puskesmas Fahiluka, Vensensia Hoar Seran, A.Md. Kep., Kamis 7 Sepetember 2017, dilaksanakan Pendampingan Akreditasi Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi oleh dr. Hiro Fernandez.

Materi pendampingan terkait tata graha puskesmas, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, kompetensi tenaga kesehatan (salah satunya kewajiban memiliki STR), peningkatan semangat akreditasi (salah satunya dengan menyanyikan yel-yel), meningkatkan pemahaman staf puskesmas dengan rutin membaca visi misi pada tiap pertemuan rapat, melengkapi dokumen akreditasi baik pokja 1, 2, dan 3 serta kelengkapan tentang bukti-bukti telusur (absensi, notulen, SPO), dan melakukan Self Assessment (SA-) untuk menilai capaian, jika belum ada segera dibuat dan dilengkapi.

Kunjungan Pendampingan Akreditasi Puskesmas Kaputu Oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Pada 7 September 2017, Puskesmas Kaputu mendapatkan kunjungan pendampingan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT yang diwakili oleh Drs. Agustinus Quintus Bebok., M.Si yang didampingi oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, yang diwakili oleh Seravin Seran, AMd, Kep. Puskesmas Kaputu adalah salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Malaka, NTT yang sedang melakukan persiapan akreditasi. Pendampingan ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kesiapan puskesmas Kaputu dalam menghadapi akreditasi dan mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi oleh puskesmas Kaputu.

Hasil dari kunjungan pendampingan ini ditemukan bahwa puskesmas Kaputu masih belum memiliki dokumen akreditasi secara lengkap, belum adanya dokumen telusur, dan tata graha yang masih perlu dibenahi. Hal ini diungkapkan karena kendala dalam sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti kurangnya fasilitas laptop atau komputer, dan lainnya. Selain itu, hasil assessment dinyatakan dalam hasil per bab oleh puskesmas dengan menunjukkan bahwa bab 1, bab 2, dan bab 6 sudah mengalami peningkatan persiapan dari sebelumnya, sedangkan bab yang lain belum mengalami peningkatan secara signifikan.

Dalam persiapan akreditasi ini, pihak puskesmas diminta untuk melengkapi dokumen telusur maupun dokumen akreditasi secara lengkap dan membenahi tata graha.

Penulis : Nurrul Ainy