Kunjungan Pendampingan Akreditasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Puskemas Tunabesi merupakan salah satu puskesmas di Malaka, NTT yang sedang mempersiapkan akreditasi puskemas. Dalam melakukan persiapan akreditasi, puskesmas mendapatkan pendampingan dari pihak dinas kesehatan, baik dinas kesehatan kabupaten Malaka maupun provinsi NTT. Pada 7 September 2017, Dinas Kesehatan Provinsi NTT yang diwakili oleh Drs. Agustinus Quintus Bebok., M.Si melakukan kunjungan ke puskesmas Tunabesi dengan didampingi oleh Dinas kesehatan Kabupaten Malaka, yang diwakili oleh Seravin Seran, AMd, Kep. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana puskesmas melakukan persiapan akreditasi.

Dalam melakukan kunjungan ini, Agustinus melakukan penilaian terhadap persiapan yang telah dilakukan pihak puskesmas Tunabesi. Penilaian ini dilakukan dengan menanyakan dokumen-dokumen yang telah dibuat dan menilai tata graha dari puskesmas Tunabesi. Selain itu, pihak provinsi juga melakukan identifikasi kendala apa saja yang dihadapi selama melakukan persiapan akreditasi di puskesmas Tunabesi.

Hasil assessment menunjukkan bahwa puskesmas Tunabesi telah mengerjakan cukup banyak dokumen baik pokja 1, 2, maupun 3. Dokumen dokumen yang telah ada juga telah di -print namun masih tercecer dan belum dirapikan. Untuk tata graha dilaporkan sudah cukup baik, namun masih perlu perbaikan. Kemudian, kendala yang dihadapi oleh pihak puskesmas Tunabesi ini mengenai kepegawaian karena jumlah pegawai yang sedikit dan masih ada pegawai yang belum memenuhi syarat standar seperti minimal pendidikan D3 atau S1 atau pegawai memiliki STR atau SIK.

Setelah ditemukan beberapa temuan, Agustinus memberikan masukan dalam penatalaksanaan persiapan akreditasi ini diantaranya pihak puskesmas melakukan manajemen file dengan menyimpan file-file yang telah di-print untuk dirapikan ke dalam satu folder agar tidak tercecer. Kemudian pihak puskesmas Tunabesi juga diminta melengkapi dokumen yang belum dikerjakan, dari dokumen pokja I – III.

Penulis : Nurrul Ainy

Reportase

Pendampingan Internal Persiapan Akreditasi Puskesmas Betun oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Kabupaten Malaka

7 September 2017

(Pose Bersama Puskesmas Betun, Tim Pendamping Dinkes Provinsi dan Kabuapten)

Selain peran puskesmas yang sangat besar dalam upaya peningkatan mutu layanan melalui akreditasi, pelaksanaan proses akreditasi puskesmas juga melibatkan peran banyak pihak di dalamnya. Peran dari masing–masing lintas sektor terkait pastinya akan mendukung kemudahan akselerasi (percepatan) dalam proses pencapaian akreditasi puskesmas. Hasil Self assessment yang telah dilaksanakan pada Juli 2017 lalu menunjukkan bahwa Puskesmas Betun masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Dalam kondisi tersebut tentu Puskesmas Betun tidak mampu bekerja sendirian sehingga sangat memerlukan peran dan kontribusi dari lintas sektor terkait seperti Dinkes Provinsi dan Kabupaten Malaka.

Bertempat di Puskesmas Betun, komitmen Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Kabupaten Malaka untuk mensukseskan pelaksanaan penilaian akreditasi puskesmas telah dibuktikan dengan pendampingan internal pasca pelaksanaan self assessment oleh “sister” Puskesmas Kabupaten Kulon Progo. Selain telah berperan melalui Pelatihan Pendamping Akreditasi Kab/Kota, Penyusunan Roadmap Akreditasi Tingkat Provinsi, Bimbingan Teknis dan Supervisi, Dinas Kesehatan Provinsi NTT juga mendukung penuh proses akreditasi melalui pendampingan terhadap masing-masing bidang dan seksi secara langsung.

Pendampingan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupeten dilaksanakan pada 7 September 2017. Tim Dinas Kesehatan Provinsi yang hadir antara lain dr. Hironimus Fernandes, M. Kes dan dr. Xaverius Seika bersama pendamping dari Dinas Kesehatan Malaka. Tujuan pendampingan untuk mengetahui perkembangan terbaru persiapan akreditasi di Puskesmas Betun. Proses pelaksanaan pendampingan dilakukan dalam dua kegiatan meliputi, 1) peninjauan kesiapan dan kelengkapan dokumen berdasarkan elemen penilaian akreditasi; 2) dukungan serta motivasi bagi staf dan pimpinan Puskesmas Betun.

Selama proses pendampingan, perwakilan Dinkes Provinsi sangat mengapresiasi perjuangan Puskesmas Betun menuju akreditasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, salah satu manajemen Puskesmas Betun menuturkan bahwa staf Puskesmas Betun mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan pendampingan tersebut. Dukungan yang luar biasa yang telah diberikan oleh Dinkes Provinsi dan Kabupaten menjadi spirit bagi manajemen dan staf Puskesmas Betun untuk memantapkan langkah menuju akreditasi pada  Oktober mendatang.

Hasil pendampingan yang dilaksanakan kurang lebih 2 jam melaporkan beberapa hal masih harus dikerjakan seperti penyelesaian kelengkapan dokumen akreditasi untuk elemen penilaian yang belum mencapai target penilaian dan persiapan tata graha yang lebih baik oleh Puskesmas Betun. Setelah pendampingan dan tatap muka, tim Dinkes Provinsi selanjutnya meninggalakn Puskesmas Betun untuk agenda selanjutnya.

Reportase Pendampingan Persiapan Akreditasi Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten di Puskesmas Sarina

Malaka, 7 September 2017

Guna melihat kesiapan puskesmas dan progress dokumen menjelang akredıtası, Dınas Kesehatan Provınsı NTT didampingi oleh Dınas Kesehatan Kabupaten Malaka bersama-sama melakukan pendampıngan pada Puskesmas Sarına pada Kamıs 7 September 2017. Pada proses pendampıngan Dinas Kesehatan Provinsi NTT dıwakılı oleh dr. Xaverıus Seıkka dan Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dıwakılı oleh Ferdynandus Klau Seran S.KM. Pendampingan dilakukan sejak pukul 10.00 WITA bertempat di aula puskesmas Sarina dan dııkutı oleh seluruh staf Puskesmas Sarına. Bentuk kegıatan pendampingan berupa penınjauan tata graha, progress dokumen tiap pokja dan lebih didominasi dengan kegiatan diskusi tentang kesiapan Puskesmas Sarina dalam akreditasi.

Gambar 1.1 Proses diskusi oleh Dinkes Provinsi NTT bersama Dinkes Kabupaten Malaka dengan seluruh staf Puskesmas Sarina.

Dari hasil pendampingan ditemukan masih adanya dokumen yang belum lengkap di tiap pokja seperti manual mutu dan pengendalian dokumen, beberapa tata graha yang masih perlu dibenahi, alur pasien, jumlah dan kompetensi SDM serta media informasi. Selain kesiapan, pemilihan puskesmas yang akan maju akreditasi pada 2017 ini juga dinilai dari hasil Self Assesment (SA) yang telah dilakukan sister puskesmas serta progress Rencana Tindak Lanjut (RTL) hingga saat ini. Kegiatan selesai pada pukul 16.00 WITA dan ditutup dengan yel-yel akreditasi serta Mars Puskesmas Sarina. Setelah kegiatan selesai, Seikka juga menambahkan bahwa Puskesmas Sarina perlu mempersiapkan hal-hal yang perlu diperbaiki karena akan dilakukan pra survey oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT pada September ini.

Gambar 1.2 Yel-yel dan Mars Puskesmas Sarina yang dilakukan oleh seluruh staf

Penulis: Ahmad Yani Noor M.H.Kes.

Reportase 

Workshop Pembahasan Draft Awal Sinkronisasi RPJMD – RPJMN 

Dalam Rangka  Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN

Subbidang Kesehatan Dan Gizi Masyarakat

di Kota Yogyakarta 

5 September 2017

 Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang dipilih untuk pendampingan sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Sebagai tindak lanjut Pertemuan Sosialisasi dan Audiensi Rencana Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMD – RPJMN pada 28 Juli dan 1 Agustus 2017 serta workshop 3 Agustus 2017, maka dilakukan Workshop Pembahasan Draft Awal Sinkronisasi RPJMD – RPJMN di Kota Yogyakarta pada 5 September 2017. Tujuan pelaksanaan workshop ini adalah melakukan pembahasan draft awal sinkronisasi RPJMD – RPJMN yang telah disusun oleh Tim Sinkronisasi Kota Yogyakarta.

Gambar 1. Penyampaian awal kegiatan oleh Ketua Tim PKMK FK UGM

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari perwakilan Kementerian Kesehatan, perwakilan Kemendagri, perwakilan Unicef, tim sinkronisasi Kota Yogyakarta, tim sinkronisasi D.I. Yogyakarta, tim sinkronisasi Kabupaten Kulon Progo, fasilitator dan Tim PKMK FK UGM. Workshop diawali dengan penyampaian tujuan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Tim PKMK FK UGM DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes. Dalam penyampaiannya, Dwi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian rangkaian uji coba sinkronisasi RPJMD-RPJMN. Di D.I. Yogyakarta sendiri terdapat dua daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian,  setelah 6 bulan pelantikan kepala daerah harus bisa mensahkan RPJMD. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat Surat Edaran Bersama (SEB) dari Kemendagri dan Bappenas terkait bagaimana penyelarasan antara RPJMD dan RPJMN sebagai petunjuk teknis untuk daerah yang melaksanakan pilkada pada 2017. Sehingga, dalam penyusunan RPJMD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo sekaligus diselaraskan dengan SEB tersebut. Upaya ini merupakan uji coba pendampingan dari tim PKMK FK UGM untuk mendampingi kabupatem/kota dalam sinkronisasi RPJMD-RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Dalam uji coba pendampingan ini melibatkan juga provinsi D.I. Yogyakarta. Pada akhir kegiatan ini baik Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta, dan Provinsi D. I. Yogyakarta dapat menyajikan hasil dari sinkronisasi secara komprehensif  sehingga bisa dilihat hasil dari sinkronisasi tersebut. Tahun depan ada 171 Kabupaten/Kota dan Provinsi yang akan melaksanakan pilkada sehingga diharapkan hasil uji coba tahun ini untuk pendampingan bisa memberikan masukan dan pembelajaran untuk action ke depan.

Gambar 2. Penyampaian sambutan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

Kemudian disusul sambutan dan arahan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD. Dalam arahannya, Prof. Laksono menyampaikan bahwa sinkronisasi ini merupakan satu hal yang penting untuk keberlangsungan dari pelaksanaan kegiatan uji coba pendampingan ini. Untuk 2017, pelaksanaan kegiatan sinkronisasi dibiayai oleh Unicef, dan difokuskan pada 3 daerah uji coba yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta, dan Provinsi D. I. Yogyakarta. Selain itu juga disampaikan bahwa dalam konteks ini perlu dicermati betul bahwa usaha dalam pelaksanaan sinkronisasi tidak bisa berjalan apabila tidak ada kelompok yang disebut sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli yang memang bertugas untuk memfasilitasi dan mendampingi dalam proses sinkronisasi, karena prosesnya cukup rumit dari awal hingga akhir. Kegiatan ini masih dalam proses uji coba, namun harus memikirkan hasil akhir dari ketika kegiatan ini agar tetap berlangsung, dan bisa bergerak ke ratusan kabupaten/kota yang lain. Ini juga sangat penting bagi Kemenkes bersama Bappenas agar target-target di sektor kesehatan yang dimuat dalam RPJMN bisa sampai ke daerah.

Kegiatan workshop dibuka dengan sambutan oleh Kepala Bappeda Kota Yogyakarta. Dalam sambutannya Kepala Bappeda Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan ini sangat membantu daerah, dimana daerah sementara dalam penyusunan RPJMD sehingga mempermudah dalam menyusun casecade, sehingga casecade-nya jelas. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak sejak dari perencanaan, kemudian ada sinkronisasi pada pelaksanaaan, dan pelaksanaan sinkronisasi ini terjawab atau dapat terlihat pada saat  adanya evaluasi atau pelaporan-pelaporan.

Gambar 3. Pemaparan draft awal sinkronisasi oleh Tim Sinkronisasi Kota Yogyakarta 

Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan pembahasan draft awal sinkronisasi RPJMD-RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat oleh Tim Sinkronisasi Kota Yogyakarta yaitu dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dalam penyusunan RPJMD (khususnya di bidang kesehatan), Kota Yogyakarta tidak mengacu pada Kemenpan-RB. Dengan demikian, tidak muncul Indikator Tujuan. Meskipun demikian, secara keseluruhan, RPJMD Kota Yogyakarta telah dicoba diselaraskan dengan RPJMN khususnya Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

Dari pelaksanaan workshop ini, ada perbedaan filosofi antara sinkronisasi dan penyelarasan. Filosofi penyelarasan tidak menekankan semua yang ada di RPJMN harus sama dan ada di RPJMD, tetapi yang terpenting apa yang ada di RPJMN diseleraskan dalam RPJMD dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Misalnya terkait indikator, indikator sasaran dalam RPJMN tidak harus dipaksa muncul dalam indikator sasaran RPJMD, tetapi bisa dimunculkan dalam indikator program atau kegiatan, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian dapat mempermudah daerah dalam proses sinkronisasi. Selain itu juga, diharapkan RPJMD yang sedang disusun dapat mengakomodir Perpres No. 59 Tahun 2017 terkait SDGs.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan ini akan kembali dilaksanakan pertemuan lanjutan dan dalam pertemuan nanti akan diundang kabupaten lain yang ada di D. I. Yogyakarta yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Bantul. Kemudian, untuk proses sinkronisasi di Provinsi D. I. Yogyakarta akan dimulai pada bulan Oktober nanti dikarenakan pelantikan Gubernur D. I. Yogyakarta nanti dilaksanakan pada  Oktober. Dengan demikian, besar harapan dari Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo yang telah lebih dahulu menyusun dan mensinkronkan RPJMD-nya agar pihak provinsi dapat mengakomodir apa yang sudah dihasilkan di level kabupaten/kota. Selain itu juga diharapkan pelaksanaan kegiatan sinkronisasi ini tidak hanya berhenti pada proses perencanaannya saja, tetapi juga bisa berlangsung pada pelaksanaannya agar selaras dan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Reporter: Putrinesia Kinanti Ruindungan, SKM., MPH

Sustainability in Healthcare by Allocating Resources Effectively

Konsep sustainability development (pembangunan berkelanjutan) menekankan bahwa pembangunan generasi sebelumnya sangat perlu mempertimbangkan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam konteks nasional memiliki arti bahwa pembangunan bukan hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi sosial dan kesehatan saja, melainkan juga sebagai alat untuk mencapai kepuasaan intelektual, emosional, moral dan spiritual. Pembangunan kesehatan memiliki peran yang strategis bagi kelangsungan hidup bangsa sehingga harus dipelihara dan dipertahankan dari generasi ke generasi dari waktu ke waktu sehingga tercipta ekuitas antar generasi dan menjadi sesuatu yang berharga bagi keberlangsungan pembangunan kesehatan suatu bangsa dari waktu ke waktu.

Dalam bidang kesehatan, fokus utama sustainability terletak pada faktor-faktor determinan (penentu) dan proses pemilihan strategi untuk terus memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dari waktu ke waktu dengan selalu mempertimbangkan aspek organisasi dan financial sustainability. Sustainability selalu berdasarkan masa kini dan selalu memiliki prospek program atau proyek untuk masa depan. Kebutuhan akan disinvestasi telah muncul sebagai respons terhadap meningkatkan biaya dan meningkatnya kesadaran akan hal yang tidak efektif dalam praktik layanan kesehatan. Meskipun tidak definisi – definisi tunggal yang jelas, pengurangan atau penghentian investasi (disinvestasi) umumnya dipahami sebagai pemindahan, pengurangan atau pembatasan teknologi kesehatan dan praktik klinik yang tidak aman atau kurang memberikan keuntungan. Disinvestasi merupakan upaya perbaikan mutu bagi pasien dan penggunaan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien oleh organisasi.

Selengkapnya