Konsep sustainability development (pembangunan berkelanjutan) menekankan bahwa pembangunan generasi sebelumnya sangat perlu mempertimbangkan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam konteks nasional memiliki arti bahwa pembangunan bukan hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi sosial dan kesehatan saja, melainkan juga sebagai alat untuk mencapai kepuasaan intelektual, emosional, moral dan spiritual. Pembangunan kesehatan memiliki peran yang strategis bagi kelangsungan hidup bangsa sehingga harus dipelihara dan dipertahankan dari generasi ke generasi dari waktu ke waktu sehingga tercipta ekuitas antar generasi dan menjadi sesuatu yang berharga bagi keberlangsungan pembangunan kesehatan suatu bangsa dari waktu ke waktu.

Dalam bidang kesehatan, fokus utama sustainability terletak pada faktor-faktor determinan (penentu) dan proses pemilihan strategi untuk terus memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dari waktu ke waktu dengan selalu mempertimbangkan aspek organisasi dan financial sustainability. Sustainability selalu berdasarkan masa kini dan selalu memiliki prospek program atau proyek untuk masa depan. Kebutuhan akan disinvestasi telah muncul sebagai respons terhadap meningkatkan biaya dan meningkatnya kesadaran akan hal yang tidak efektif dalam praktik layanan kesehatan. Meskipun tidak definisi – definisi tunggal yang jelas, pengurangan atau penghentian investasi (disinvestasi) umumnya dipahami sebagai pemindahan, pengurangan atau pembatasan teknologi kesehatan dan praktik klinik yang tidak aman atau kurang memberikan keuntungan. Disinvestasi merupakan upaya perbaikan mutu bagi pasien dan penggunaan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien oleh organisasi.

Prinsip Sustainability in Health care by Allocating Resources Effectively (SHARE) yang telah diterapkan di Australia merupakan model alokasi sumber daya yang berfokus pada penggunaan sumber daya secara efisien. Model tersebut menggunakan pendekatan secara top down dan bottom up secara bersamaan. Dalam implementasinya, SHARE melibatkan empat tahapan atau langkah-langkah yang mencakup ; 1) mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan; 2) mengembangkan proposal untuk memenuhi kebutuhan; 3) menerapkan proposal; 4) mengevaluasi sejauh mana dan dampak dari perubahan tersebut.

Setiap langkah didukung oleh prinsip – prinsip praktik berbasis bukti untuk memastikan bahwa bukti terbaik dari penelitian dan data lokal, pengalaman dan keahlian dari staf layanan kesehatan dan nilai dan perspektif konsumen diperhitungkan. Model tersebut memiliki beberapa sistem dan proses yang mencakup redesain sistem; pendekatan ekonomi dan penetapan prioritas; proaktif penggunaan data lokal; pengembangan dan panduan protokol; penggunaan hasil penelitian; dan pembelian.  Model ini sangat membantu bagi pengambil kebijakan untuk mengetahui sejauh mana program kesehatan dapat terus berlanjut dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan. SHARE juga dapat menghindari duplikasi dan telah mempertimbangkan integrasi proses baru dalam sistem yang ada pada setiap langkah. Artikel selengkapnya

Reportase

Pendampingan Kelompok Kerja & Pembentukan Tim Kecil

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kesehatan Kabupaten Bengkayang

23-24 Agustus 2017

Berawal dari teori, penyusunan konsep yang matang, kemudian dituangkan dalam suatu model perencanaan, sehingga memunculkan inovasi bahkan terobosan baru dalam rangka penguatan Sistem Kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen serta kontribusi semangat gotong royong dari lintas sektor di berbagai bidang. Sektor kesehatan tidak bisa bekerja sendiri sebagai single player/ single fighter, khususnya dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai tindak lanjut dari terbentuknya Master Plan (Rencana Induk) Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kesepakatan pada Workshop 22 Agustus 2017, Pemda Kabupaten Bengkayang melanjutkan forum diskusi bersama dengan Pendamping Tim Konsultan PKMK FK UGM dan Tim Kecil yakni perwakilan dari lintas sektor. Tujuan dibentuknya Tim Kecil tersebut adalah menyamakan persepsi, membuat kesepakatan serta penentuan ouput yakni sasaran, program kegiatan, indikator, tahap pencapaian target dan pelaksanaan rencana aksi daerah dalam bidang kesehatan.

Rabu 23 Agustus 2017, bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Tim Konsultan dan Tim Kecil membahas terkait Draft Matriks Master Plan (Rencana Induk), yang terdiri dari: penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, serta penguatan sistem kesehatan daerah. Kemudian pembahasan mengenai komitmen Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), baik dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, maupun Puskesmas.

Gambar 1. Pendampingan Diskusi Pokja di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang

Topik yang selalu hangat diperdebatkan adalah Anggaran Pemda terkait dengan Kebijakan Kesehatan, Tenaga Kesehatan/SDMK, Jaminan Kesehatan (BPJS, Jamkesos, Jamkesda), Sistem Rujukan Fasilitas Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan, baik Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta, serta Puskesmas khususnya terkait dengan pokja (pokja I terkait dengan Administrasi Manajemen/ ADMEN), (pokja II terkait dengan Upaya Kesehatan Masyarakat/ UKM), (pokja III terkait dengan Upaya Kesehatan Perorangan/ UKP).

Kamis 24 Agustus 2017, masih di tempat yang sama, sekaligus hari terakhir Kunjungan Pertama Tim Konsultan PKMK FK UGM di Kabupaten Bengkayang. Pada hari terakhir, pertemuan dilanjutkan dengan agenda pembahasan Sistem Kesehatan Daerah (SKD). Hasil pemaparan dibagi menjadi beberapa Sub. Bagian, sebagai berikut:

• Upaya kesehatan à UKP dan UKM
• Pembiayaan Kesehatan
• Regulasi
• Obat dan Alat Kesehatan
• SDM Kesehatan
• Sistem Informasi
• Pemberdayaan Masyarakat

Gambar 2. Pemaparan Materi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Bengkayang

Banyak harapan yang dipaparkan oleh masing-masing lintas sektor terkait dengan Sistem Kesehatan Daerah. Tim Konsultan PKMK FK UGM, berusaha untuk dapat mengakomodir serta membantu Pemda Kabupaten Bengkayang, khususnya Bappeda, serta Dinas Kesehatan sebagai Pengawas, Manajemen serta Administrasi dalam penguatan Sistem Kesehatan yang adil dan merata, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar 3. Tim PKMK FK UGM bersama stakeholders Kabupaten Bengkayang

Gambar 4. Bersama Tim dari Bappeda Kabupaten Bengkayang

Inti dari Kunjungan Tim Konsultan PKMK FK UGM ke Kabupaten Bengkayang adalah pembentukan Master Plan (Rencana Induk) dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) tidak hanya dijadikan sebagai produk, akan tetapi sebagai Acuan/ Pedoman Pemerintah dalam peningkatan pelayanan bidang kesehatan, yakni perencanaan yang matang dan dapat segera diimplementasikan.

Gambar 5. Kunjungan Tim PKMK FK UGM di RS. Serukam Kalimantan Barat

Reporter: Elva.

KUALA KURUN – Kalangan DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Puskesmas aktif melakukan pencegahan, sehingga masyarakat dapat terhindar dari ancaman penyakit demam berdarah dengue (DBD).

”Dinkes Gumas dan setiap puskesmas harus berperan aktif memantau daerah untuk mencegah penyebaran penyakit DBD,” kata Ketua DPRD Gumas H Gumer, Senin (28/8).

Selain itu, kata dia, antara Dinkes dan puskesmas harus terus berkoordinasi dan komunikasi terkait penyakit DBD tersebut. Apabila ada daerah yang banyak warganya terserang DBD, harus segera melakukan survei. Bahkan, jika diperlukan, segera melakukan fogging.

”Sekarang ini kan hujan masih terjadi di daerah kita. Tentunya banyak genangan air yang dikhawatirkan dapat menjadi tempat nyamuk untuk berkembang biak,” tuturnya.

Politisi PDIP ini juga mengingatkan masyarakat agar rutin menguras tempat penampungan air, serta membersihkan tempat yang dijadikan penampungan air, seperti bak mandi, ember, dan lainnya.

”Apabila sudah dikuras, jangan lupa menutupnya. Ini untuk menghindari nyamuk dalam berkembang biak,” katanya.

Dia mengimbau masyarakat agar menggunakan kelambu saat tidur. Penggunaan kelambu tersebut sangat berguna untuk mencegah masyarakat terjangkit DBD.

”Lebih baik kita melakukan tindakan pencegahan sebelum terkena penyakit tersebut,” tandasnya. (arm/ign)

Sumber: sampit.prokal.co

Reportase

Sosialisasi dan Workshop Awal

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kesehatan Kabupaten Bengkayang

Selasa, 22 Agustus 2017

Selasa, 22 Agustus 2017 merupakan hari kedua, rangkaian Kunjungan pertama Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan di Kabupaten Bengkayang, Tim PKMK FK UGM melanjutkan agenda kegiatan pendampingan, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati bersama dengan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, yakni Agenda Sosialisasi dan Workshop Awal.

Acara dibuka oleh Fransiskus Sisko, S.Hut. selaku Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bappeda Kabupaten Bengkayang. Kemudian dilanjutkan sambutan pembukaan oleh Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes, selaku Ketua Tim Konsultan PKMK FK UGM. Disusul sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang oleh Drs. Stefanus Salikin, M.Si, selanjutnya sambutan dari Drs. Pinus Samsudin, M.Si, selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang.

Gambar 1. Sosialisasi dan Workshop Awal bersama Tim PKMK FK UGM dan lintas sektor di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang

Peserta workshop terdiri atas perwakilan lintas sektor, yakni:

• Bappeda Kabupaten Bengkayang
• Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang
• RSUD Kabupaten Bengkayang
• Rumah Sakit Swasta (RS Serukam)
• Perwakilan Puskesmas (PKM Monterado, PKM Lumar, PKM Teriak)
• Perwakilan BNN Kabupaten Bengkayang
• Akademisi
• dan LSM

Sosialisasi dan Workshop tersebut bertujuan memperdalam peran stakeholders dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), kemudian bekerja langsung dalam penyelesaian masalah, baik permasalahan internal maupun eksternal, kemudian dilakukan sinkronisasi antara teori dan praktek yang didampingi oleh Tim Konsultan PKMK FK UGM.

Gambar 2. Penyampaian Materi oleh DR. Sutjipto, M.Kes

Agenda ini menjadi kesempatan besar bagi Pemda Kabupaten Bengkayang dalam rangka menentukan kebijakan terkait bidang kesehatan. Hasil dari sosialisasi dan workshop awal ini antara lain:

• Menyamakan persepsi lintas sektor terkait dengan Master Plan Kabupaten Bengkayang dengan SDG’s secara global, khusus dalam bidang kesehatan
• Membangun komitmen bersama dalam rangka penyusunan Draft Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Bengkayang yang telah tercermin dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
• Membangun forum diskusi, berkaitan dengan pendataan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (faskes), penyampaian fakta serta kendala yang terjadi dilapangan
• Pendampingan oleh Tim PKMK FK UGM terkait dengan alternatif, solusi, kemudian analisis serta rekomendasi tentang permasalahan dilapangan
• Sinkronisasi serta kesepakatan bersama dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Master Plan Kabupaten Bengkayang, yang tertuang dalam penyusunan Draft Rencana Aksi Daerah Kabupaten Bengkayang
• Selanjutnya membentuk Tim Kecil yang terdiri dari stakeholders, untuk dilakukan forum diskusi dihari berikutnya

Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Drs. Tudiono, M.Kes

Reporter : 4.    Elva Noor Endah Rosmalia S.H, MH.Kes

Reportase

Diskusi Masyarakat Praktisi Pelayanan Primer

Sistem Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja bagi Tenaga Kesehatan di Pelayanan Primer:

Pengalaman dari DKI Jakarta

Christa Dewi, PhD, dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan membuka webinar dengan menjelaskan bahwa dana kapitasi yang ada sekarang sangat besar tetapi pembagian jasa pelayanan belum optimal untuk meningkatkan kinerja petugas kesehatan. Sebenarnya sudah banyak cara yang dilakukan untuk mendongkrak kinerja, salah satunya melalui pemberian kompensasi dalam hal finansial maupun non-finansial, ini merupakan salah cara yang dapat meningkatkan kinerja petugas kesehatan.

Prof Agus Suradika, M.Pd. selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memaparkan tentang Kebijakan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Agus menjelaskan bahwa pemberian insentif berpengaruh terhadap kesejahteraan pegawai akan mendorong SDM lebih fokus dan tidak perlu lagi membuat kegiatan fiktif ataupun kegiatan lainnya untuk dapat mendapatkan penghasilan tambahan. Penerapan sistem TKD ini bukan hanya memiliki unsur insentif, melainkan juga disinsentif, diantaranya pemotongan TKD yang dapat mencapai 100%, pemecatan dari jabatan, dan penurunan grading apabila petugas melakukan wan prestasi. Penurunan grading ini pun dapat menyebabkan penurunan jumlah TKD yang diterima. Melalui sistem TKD ini ditetapkan sistem yang adil sesuai dengan beban dan risiko tugasnya, sehingga meskipun eselonnya sama, grading-nya dapat berbeda. Sebagai ilustrasi, untuk pegawai struktural di BKD, TKD yang diterimakan berkisar antara Rp 7.470.000 sampai Rp63.900.000.

dr Luigi selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Cilandak mewakili Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjelaskan lebih lanjut tentang sistem TKD yang diterapkan bagi pegawai puskesmas. Pada puskesmas di DKI Jakarta terdiri dari 2 unsur ketenagaan kerja yaitu PNS dan Non PNS. Perhitungan besaran TKD berdasarkan jabatan dan poin-poinnya yang dijabarkan pembagian presentase penilaian sebesar 70 persen untuk aktivitas kerja, 10 persen untuk perilaku kerja dan 20 persen untuk serapan anggaran. Batas maksimal waktu efektif  adalah hasil perkalian antara hari kerja efektif dan menit kerja efektif, dan dikurangi dengan pengurang absensi. Untuk yang PNS dan Non PNS pekerja tidak boleh menerima tambahan apapun kecuali gaji dan tunjangan, namun apabila ada kelebihan jam kerja maka akan diberikan honor kepada Non PNS.

Dr. dr Andreasta Meliala, DPH, M.Kes, MAS membahas tentang Tunjangan Kinerja Daerah dari aspek manajemen. DKI Jakarta berani menggunakan konsep ini karena Anggarannya besar yaitu sebanyak 70 triliun, 30 persen untuk SDM berarti 21 triliun, artinya untuk mendapatkan carrot yang besar maka kita juga harus memiliki stick yang besar pula. Dalam sistem manajemen tidak boleh dilakukan pemberian reward atau punishment sebelum diberikan Performance Appraisal.  DKI Jakarta memakai konsep motivasi instrumentality dimana konsep ini menggambarkan bahwa setiap orang akan termotivasi apabila bentuk reward dan punishment-nya berupa material.

Laode M. Hajar Dony dari Direktorat Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan meneruskan untuk membahas bahwa terdapat sejumlah daerah yang belum mampu mengaplikasikan tunjangan kinerja. Dapat dilihat bahwa dalam penilaian kinerja ini harus berdasarkan pengukuran outcome. Pendapatan puskesmas didapat dari dana kapitasi, yang didapat dari peserta JKN. Peserta tersebut harus didistribusikan kepada puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta. Harapan kami adalah telah ditetapkan komponen-komponen penilaian kinerja, sehingga perlu ditetapkan output dan outcome yang terukur serta sejalan dengan pencapaian kinerja.

Notulensi selengkapnya dari pertemuan ini dapat Anda unduh di sini.

TOR