Kerangka Acuan

Diskusi Masyarakat Praktisi Pelayanan Primer

Sistem Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja bagi Tenaga Kesehatan di Pelayanan Primer: Pengalaman dari DKI Jakarta

 

 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, salah satu elemen terpenting adalah sumber daya manusia. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan serta rendahnya performa tenaga kesehatan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan kesehatan kurang optimal. Kompensasi berupa penghasilan, tunjangan kinerja serta insentif lainnya dalam bentuk finansial dan non-finansial merupakan beberapa metode untuk meningkatkan performa kinerja tenaga kesehatan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 63 Tahun 2011 telah mengatur tentang pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil. Khususnya untuk tenaga kesehatan, telah diterbitkan Kepmenkes nomor 857 tahun 2009 tentang pedoman penilaian kinerja SDM kesehatan. Namun demikian belum banyak pemerintah daerah yang menerapkan untuk aparatur sipil yang bekerja di lingkup Dinas Kesehatan. Salah satu provinsi yang telah menerapkan sistem pemberian tunjangan berbasis kinerja adalah DKI Jakarta.

Tujuan

Diskusi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam proses pengembangan serta implementasi penerapan sistem tunjangan kinerja, khususnya di DKI Jakarta. Hasil diskusi ini akan bermanfaat bagi provinsi, kabupaten/kota lain yang sedang merencanakan ataupun melaksanakan sistem pemberian tunjangan berbasis kinerja. Pembelajaran dari penerapan di DKI Jakarta juga akan bermanfaat bagi pemangku kebijakan di tingkat pusat serta para akademisi, peneliti, dan konsultan sektor kesehatan.   

Peserta

1. Praktisi dan pemerhati kesehatan baik yang berada di pemerintahan daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, Puskesmas
2. Praktisi dan pemerhati kesehatan di fasilitas kesehatan swasta
3. Akademisi
4. Pemangku kebijakan terkait bidang kesehatan

 

Tempat dan Jadwal

Diskusi webinar ini akan dilaksanakan di Ruang Leadership, Gedung IKM Lantai 3 pada hari Jum’at, 25 Agustus 2017 pukul 13.30 – 15.00, dengan agenda sebagai berikut:

Waktu	Durasi	Materi	Narasumber / Pembahas
13.30 – 13.40	10’	Pengantar	Christa Dewi
13.40 – 14.00	20’	Sistem Tunjangan Kinerja Daerah di DKI Jakarta Materi Video	Prof Agus Suradika – Kepala BKD DKI Jakarta
14.00 – 14.20	20’	Penerapan sistem tunjangan kinerja daerah di Puskesmas di DKI Jakarta Materi Video	dr. Luigi – Kepala Puskesmas Cilandak, Jakarta
14.20 – 14.40	20’	Pembahas Reportase Video	Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH, M.Kes, MAS Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes RI
14.40 – 15.00	20’	Diskusi dan tanya jawab Video

Untuk yang tidak bisa hadir secara langsung, dapat mengikuti melalui webinar pada link berikut: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7623397185807929091

Webinar ID: 434-078-563

Informasi

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan masyarakat praktisi mengenai pelayanan primer ini dapat menghubungi

Sdri. Maria Adelheid Lelyana di +62 813-2976-0006 atau

Sdr. Relmbus Biljers Fanda di +62 811-3828-812.

Reportase

Kunjungan I Penyusunan Naskah Akademis Sistem Kesehatan

Provinsi Riau

 

Pengantar

Dalam rangka penyusunan naskah akademis untuk Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau bekerja sama dengan  Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM. Dalam penyusunan naskah akademis SKP, pada tahap awal dilakukan identifikasi masalah yaitu  permasalahan kesehatan apa yang dihadapi/dirasakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Lintas Sektor, DPRD, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Di samping itu juga ditampung harapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terhadap naskah akademis SKP yang akan disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

Dari perspektif sistem kesehatan, Provinsi Riau menghadapi 3 tantangan besar yaitu: (1) belum optimalnya status kesehatan masyarakat; (2) belum seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan kesehatan, dan (3) masih banyaknya penduduk yang berobat ke negara tetangga (Malaysia dan Singapura).

Untuk mengatasi 3 tantangan besar tersebut mutlak diperlukan kerja sama lintas sektor, antara lain Bappeda, Dinas Sosial, Organisasi Profesi. Di samping itu, dukungan politik dari DPRD Provinsi Riau. 

Hasil Wawancara

Bappeda Provinsi Riau.

Kepada Bidang yang membidangi kesehatan, menyatakan sangat mendukung rencana penyusunan naskah akademis dalam rangka penyusunan raperda SKP. Banyak persoalan kesehatan yang dirasakan antara lain belum teraturnya pelayanan di rumah sakit, masih banyak masyarakat miskin yang kesulitan memperoleh pelayanan di rumah sakit.  Pelayanan dengan alur yang rumit di rumah sakit, diduga menjadi alasan mengapa sebagaian masyarakat berobat ke luar negeri. 

Sekretaris Diskes Provinsi Riau

Sekretaris sangat mendukung penyusunan nasakah akademis SKP.  Sekretaris lebih menitikberatkan pada pengaturan dan intensifikasi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), konkritnya berpedoman pada 12 indikator keluarga sehat untuk mencapai Indonesia Sehat. Jika UKM berhasil maka dana anggaran untuk Upaya Kesehatan Perorangan pasti bisa dikurangi.  Dicontohkan perlu “upaya paksa” kesadaran masyarakat berolahraga dan jika memungkinkan diatur dalam raperda. Berkaitan dengan UKP, persoalan rujukan ke rumah sakit yang masih berbelit belit  perlu dibenahi, utamanya informasi banyaknya tempat kelas 3 bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Diskes Provinsi Riau

Senada dengan sekretaris dinas, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sangat konsen pada UKM. Berkaitan dengan UKP, poin yang dititikberatkan yaitu belum sepenuhnya rumah sakit swasta mau memberikan pelayanan pasien peserta BPJS apapun penyakitnya utamanya peserta BPJS (PBI). Akibatnya, upaya rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) lebih banyak ke rumah sakit pemerintah. Di samping itu, bimtek maupun teguran dari Dinas Kesehatan Provinsi kurang diperhatikan. Jaringan informasi di seluruh tingkatan pelayanan kesehatan belum optimal.

Kepala Bidang P2P Diskes Provinsi Riau

Kepala Bidang P2P lebih memfungsikan sebagai fasilitator bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Pada saat ada KLB, segera menurunkan tim untuk membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan masyarakat.  Termasuk penyediaan sarana prasarananya. Misalnya pada kasus kabut asap akibat kebakararan hutan, tim segera turun dengan membagikan masker.

Kepala Subbag Perencanaan dan Bina Program Diskes Provinsi Riau

Direncanakan pada 2018, di provinsi Riau telah ada sistem informasi yang memadai. Pasien di puskesmas cukup mendafar melalui WA atau sms. Diharapkan di Riau telah ada bank data tentang pasien, yang memuat riwayat penyakit, termasuk terapinya. Hal yang menarik sistem informasi ini bukan hanya mencakup fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah namun juga milik swasta.  

Komisi D, DPRD Provinsi Riau

Anggota komisi D dari fraksi Partai Amanat Nasional, sangat mendukung rencana penyusunan naskah akademis raperda Sistem Kesehatan Provinsi. Dukungan tersebut didasarkan pada masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan kurang baiknya pelayanan di puskesmas dan rumah sakit, utamanya peserta dari PBI.  Di samping itu, komisi ini berharap agar jumlah peserta BPJS dapat ditingkatkan, sehingga jika sakit telah ada jaminan pembiayaannya.  

Kepala Dinkes Kota Pekanbaru

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, mengharapkan kehadiran Dinas Kesehatan Provinsi melalui Sistem Kesehatan Provinsi dalam regulasi rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swata. Regulasi yang diharapkan yaitu agar rumah sakit, utamanya milik swasta mau bekerjasama dalam hal sistem informasi dan memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta BPJS utamanya PBI.  Kepala Dinas memberikan contoh kurang  konsennya pimpinan RS, jika diundang rapat koordinasi dua diantara yang sering terjadi ialah selalu mewakilkan, dan yang mewakili berganti ganti. 

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Pekanbaru dan Kepala Bidang Kesmas Dinkes Pekanbaru 

Wawancara dilaksanakan bersama sama antara Kepala Bidang Yankes dan Kepala Bidang Kesmas Kota Pekanbaru. Kepala Bidang Yankes sangat prihatin dengan kondisi rujukan ke rumah sakit.  Di Pekanbaru, ada 2 kelas rumah sakit yaitu C dan B. Hampir semua pasien menghendaki dirujuk ke RS kelas B, akibatnya kelas C relatif kosong, sementara RS kelas B penuh. Diharapkan ada regulasi tentang rujukan ke rumah sakit, yaitu untuk pemerataan beban RS, baik pemerintah maupun swasta.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, sesuai tugas pokok dan fungsinya menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Pekanbaru, relatif baik. Saat ditanyakan bagaimana jika masyarakat ada kesulitan dalam UKM,jika ada kesulitan, masyarakat akan konsultasi di puskesmas, dan jika di puskesmas ada kesulitan akan ditanyakan ke Seksi UKM.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau

Permasalahan verifikasi dan validasi data PBI, menjadi fokus utama. Dinas Sosial Provinsi telah meminta kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk melakukan verifikasi dan validasi data PBI. Akhir Agustus 2017, diharapkan semua data PBI yang telah terverifikasi dan tervalidasi dari Kabupaten Kota dapat diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Riau. Kendala dalam verifikasi dan validasi data PBI adalah tidak tersedianya dana di masing-masing kabupaten kota.

Kesan

Wawancara berlangsung sangat terbuka, akrab dan responden menyambut baik serta antusias dalam memberikan jawaban.  Responden belum optimal dalam perannya  sebagai regulator,  lebih condong sebagai operator, dan kebijakannya masih reaktif  belum antisipatif sesuai konteks yang dihadapi di Riau.

Reportase oleh: Tudiono

 

Reportase

Pengumpulan Data di Kabupaten Indragili Hilir

Provinsi Riau

06 Agustus – 12 Agustus 2017

 

Dinas Kesehatan Provinsi Riau bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM terkait penyusunan naskah akademis untuk Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Riau. Penyusunan naskah akademis SKP Riau sebagai dasar pengusulan regulasi dan disusun melalui beberapa tahap kegiatan. Salah satu tahapan kegiatan yaitu pengumpulan data untuk menggali permasalahan kesehatan yang ada di empat kabupaten terpilih yaitu Dumai, Kampar, Meranti dan Indragili hilir.

Kabupaten Indragili Hilir terletak di pantai Timur Sumatera, yang merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan peraiaran 7.207 Km² , dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa dan laut. Secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di ketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Kondisi fisiografis ini menyebabkan timbulnya beberapa masalah kesehatan baik dari segi akses pelayanan, kualitas pelayanan, pembiayaan, infrastruktur, dan lain-lain.

Pengumpulan data di kabupaten Indragili Hilir dilaksanakan pada 6 Agustus hingga 12 Agustus 2017 melalui pengumpulan data primer dan data sekunder.  Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan. Informan dalam hal ini terdiri atas  para pemangku jabatan yang berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bapeda, BPJS, Legislatif, Rumah Sakit, Puskesmas, Organisasi profesi dan masyarakat di kabupaten Indragili Hilir. Dari perspektif kesehatan terdapat 3 tantangan besar yaitu : belum optimalnya status kesehatan masyarakat, belum seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan kesehatan dan masih banyaknya penduduk yang berobat ke negara tetangga (Malaysia dan Singapura).

Beberapa permasalahan kesehatan yang ada di kabupaten Indragili Hilir yaitu:

1. Angka kematian ibu dan bayi, status gizi, penyakit menular dan gangguan jiwa masih cukup tinggi.
2. Keterbatasan dan mahalnya transportasi untuk mengakses fasilitas kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah perairan.
3. Keterbatasan kompetensi dan kurangnya SDM kesehatan seperti dokter, dokter gigi, apoteker, tenaga farmasi, kesehatan lingkungan, analis, gizi.
4. Sekitar 49 % masyarakat di kabupaten Indragili Hilir belum memiliki jaminan kesehatan.
5. Ketidakpuasan pada pelayanan kesehatan dan ketidakpastian biaya membuat beberapa pasien dari kelas menengah keatas lebih memilih melakukan pengobatan di Malaysia dan Singapura.

            Pemerintah daerah telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan kerja sama rumah sakit dan Perguruan Tinggi untuk mencukupi ketersediaan SDM kesehatan, kerja sama lintas sektoral untuk menangani cakupan pembiayaan kesehatan bagi seluruh penduduk miskin dan beberapa program pengobatan gratis melalui kerjasama pemerintah dengan pihak swasta. Pengadaan ambulans air diupayakan agar masyarakat yang berada di daerah perairan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Perbaikan dan sinkronisasi sistem kesehatan daerah, peran aktif dan konsistensi pemangku jabatan, pembiayaan yang cukup dan kerjasama lintas sektoral diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan menguatkan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Riau.

Reporter: Aprilia Grace Maay

Koordinasi dengan Dinas Kesehatan DIY

Yogyakarta, Kamis 20 Juli 2017

Dalam rangkaian kegiatan Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMD – RPJMN, PKMK FK UGM (diwakili oleh Dwi Handono Sulistyo) bertemu dengan Sekretaris Dinkes DIY (Bu Dini). Tujuannya adalah untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Bappeda DIY sebelumnya (Selasa 18 Juli 2017) dan membahas tindak lanjutnya. Pertemuan ini berlangsung sore hari di Ruang Kerja Sekretaris Dinkes DIY.

Beberapa hasilnya antara lain:

1. Pada prinsipnya Dinkes DIY siap menindaklanjuti kesepakatan yang sudah dicapai saat pertemuan dengan Bappeda DIY.
2. Proses pendampingan selanjutnya dilakukan dengan mekanisme: Pendampingan Tim Kecil –> konsultasi pada pimpinan –> Revisi draft –> Pertemuan Pleno –> Revisi draft; dstnya.
3. Susunan Tim Kecil akan ditentukan bu Dini dan akan segera diinformasikan ke PKMK..
4. Jadwal pendampingan akan disesuaikan dengan waktu yang ditentukan Tim Kecil  dengan memeperhatikan target waktu yang ditetapkan Bappeda DIY.
5. Untuk pertemuan besar, akan ditentukan kemudian.

Reportase 

Pendampingan dan Self Assessment Puskesmas Oekmurak

2-3 Agustus 2017

Pendampingan yang dilakukan oleh Puskesmas Nanggulan terhadap Puskesmas Oekmurak telah berjalan sejak kaji banding yang dilakukan pada April 2017. Sebagai realisasi RTL yang sebelumnya telah disepakati bersama, pada l 2-3 Agustus 2017 Puskesmas Nanggulan melakukan pendampingan secara langsung di Malaka. Rombongan tim perwakilan Puskesmas Nanggulan beserta perwakilan Dinkes Kulon Progo tiba di Kabupaten Malaka pada 1 Agustus 2017 dan disambut di ruang pertemuan Dinkes Malaka. 

Sesuai kesepakatan rapat 1 Agustus 2017, lokasi yang didampingi Puskesmas Nanggulan dilakukan bergiliran, yaitu hari pertama di Puskesmas Oekmurak dan hari kedua di Puskesmas Wekmidar. Walaupun lokasinya berpindah, tetapi seluruhanggota tim mutu dari kedua puskesmas wajib hadir dalam pendampingan ini.

Hari pertama pendampingan, 2 Agustus 2017, rombongan perwakilan Dinkes Kulon Progo dan Puskesmas Nanggulan tiba di Puskesmas Oekmurak sekitar pukul 10.00 WITA. Setelah tiba, rombongan dari Kulon Progo melihat kondisi ruangan dan tata graha Puskesmas Oekmurak, lalu dilanjutkan oleh penyambutan oleh Puskesmas Oekmurak. Oleh karena kondisi tata graha serta ruangan yang kurang besar, maka penyambutan tuan rumah dilakukan di depan Puskesmas Oekmurak, yaitu di ruang tunggu pasien.

Proses penyambutan dimulai dengan pertunjukan slogan tim mutu Puskesmas Oekmurak yang dipimpin oleh dr. Bayu. Selanjutnya adalah pemaparan kondisi Puskesmas Oekmurak oleh kepala puskesmas. Gedung Puskesmas yang saat ini digunakan merupakan bangunan tahun 2013 dan dirasa kurang mendukung alur pelayanan. Oleh karena bangunan gedung yang tidak besar maka Puskesmas Oekmurak sedang mengajukan pembangunan gedung puskesmas yang baru yang diharapkan dapat dilaksanakan pada 2018. Kepala Puskesmas Oekmurak juga memaparkan adanya kendala keterbatasan jumlah pegawai yang dirasa kurang mendukung proses akreditasi.

Gambar 3. Penyambutan dipandu oleh ketua tim mutu Puskesmas Oekmurak

Gambar 4. Pertunjukan slogan tim mutu Puskesmas Oekmurak

Dalam penyambutan ini, Utsamani Cintyamena, MPH selaku perwakilan PKMK FK UGM juga menyampaikan harapan yang ingin diperoleh dalam proses pendampingan ini. PKMK FK UGM berharap dengan adanya pendampingan langsung ini, setiap anggota pokja yang tergabung dalam tim mutu dapat memahami  jenis dan bentuk dokumen yang dipersyaratkan pada setiap Elemen Penilaian  (EP) dalam proses akreditasi. Adapun perwakilan dari Puskesmas Nanggulan beserta perwakilan dari Dinkes Kulon Progo akan memaparkan setiap dokumen yang diperlukan di masing-masing pokja. Selain itu pada kegiatan pendampingan ini juga dilakukan penilaian sementara (self-assessment) untuk menggambarkan kesiapan sementara Puskesmas Oekmurak.

Tim mutu Puskesmas Oekmurak yang berjumlah 12 orang langsung dibagi berdasarkan pokja masing-masing. Masing-masing pokja diminta menunjukkan bukti dokumen yang diperlukan serta dipersilakan bertanya jika ada materi yang masih belum dipahami. Pada hari pertama, masih cukup banyak dokumen yang belum dapat ditunjukkan oleh Puskesmas Oekmurak. Adanya keterbatasan ruang dan fasilitas menyebabkan beberapa dokumen yang sudah ada soft copy-nya tidak dapat di-print.

Gambar 5. Suasana pendampingan Pokja 1 oleh dr. Eko Damayanti, MPH

Gambar 6. Suasana pendampingan Pokja 2 oleh Sri Widayati, SKM

Hingga siang, proses berjalan namun keterbatasan waktu dan banyaknya dokumen yang harus dinilai maka proses pendampingan dilanjutkan pada hari berikutnya di Puskesmas Wekmidar. Menurut dr. Eko Damayanti, MPH selaku perwakilan Puskesmas Nanggulan, proses penilaian self assessment tidak dilakukan setiap hari karena masih banyaknya dokumen yang belum bisa ditunjukkan. Puskesmas Nanggulan sepakat memberikan rekap nilai di hari terakhir penilaian.

Pada hari kedua, lokasi pendampingan berpindah di Puskesmas Wekmidar. Kegiatan diawali dengan sambutan dan doa dari tuan rumah. Peserta serta metode pendampingan dan self-assessment hari ini sama seperti hari sebelumnya. Namun materinya yang berbeda, yaitu melanjutkan materi yang belum dinilai pada hari pertama pendampingan.

Penelusuran dokumen telah selesai dilakukan pada pukul 16.00 WITA. Setelah melakukan rekap nilai, hasil penilaian sementara Puskesmas Oekmurak dipaparkan dalam acara penutupan yang dipandu oleh perwakilan PKMK FK UGM. Acara penutupan ini juga dihadiri oleh Kabid Kesmas Dinkes Malaka beserta 3 orang perwakilan Dinkes Malaka lainnya. Pada kesempatan ini juga dilakukan pemaparan rekomendasi untuk puskesmas Oekmurak serta untuk Dinkes Kabupaten Malaka. Hasil penilaian beserta rekomendasi dari perwakilan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Hasil penilaian Puskesmas Oekmurak

   Hasil penilaian di hari terakhir pendampingan adalah sebagai berikut:

   BAB I	BAB II	BAB III	BAB IV	BAB V	BAB VI	BAB VII	BAB VIII	BAB IX
   34,8%	42,3%	6,3%	31,1%	37,6%	1,7%	21,4%	8,7%	37.1%

   Tabel 1. Hasil penilaian Puskesmas Oekmurak

   Walaupun hasil penilaian masih jauh dari target capaian yang diharapkan, tetapi Puskesmas Nanggulan sebagai “kakak” merasa upaya yang dilakukan tim mutu Puskesmas Oekmurak cukup baik. Hal ini mengingat selama 3 bulan sejak kaji banding, Puskesmas Oekmurak telah mulai menyusun dokumen walaupun dalam RTL yang telah disepakati sebelumnya penyusunan dokumen baru dimulai  Juli 2017. Selain itu, hasil ini cukup baik mengingat keterbatasan SDM yang tergabung serta kendala sarana prasarana lainnya seperti terbatasnya listrik dan sinyal di lingkungan puskesmas.

2. Rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Malaka terkait:
   • SK Struktur Organisasi
   • SK tentang standar Sumber Daya Manusia (Anjab ABK)
   • Pelatihan Internal untuk tenaga pengelola obat.
   • Surat Keterangan untuk pelatihan driver (2015)
   • Kebijakan pengelolaan limbah medis (padat dan cair)
   • Kebijakan Kontrak pihak ketiga

   Puskesmas Nanggulan yang diwakili oleh dr. Eko Damayanti, MPH juga menambahkan bahwa dengan tersedianya tim mutu yang cukup maka akan meringankanproses persiapan akreditasi. Hal ini disampaikan mengingat jumlah tim mutu serta pewagai Puskesmas Oekmurak yang terbatas, yaitu 12 orang.

3. Rekomendasi untuk Puskesmas Oekmurak

   Beberapa rekomendasi Puskesmas Oekmurak adalah sebagai berikut:

   • Dibutuhkannya pengendalian dokumen
   • Belum ada panduan atau pedoman
   • Pedoman eksternal belum dikelola dengan baik
   • Penambahan jalan untuk kursi roda dan pegangan untuk pasien di teras
   • Manajemen SDM kurang lengkap, orientasi pegawai dan pelaksana program belum lengkap
   • Manajemen sarpras kurang lengkap
   • Manajemen data dan informasi belum ada dokumen
4. Rencana Tindak Lanjut pasca self-assessment

   Pembentukan rencana tindak lanjut Puskesmas Oekmurak tidak dilakukan  pada hari penutupan pendampingan dikarenakan hari yang telah gelap. Hasil RTL di bawah ini dibentuk dan disepakai oleh seluruh tim mutu Puskesmas Oekmurak pada 5 Agustus 2017.

   NO	KEGIATAN	WAKTU	PESERTA
   1	Sosialisasi Ulang Akreditasi dan pentingnya akreditasi	Minggu I agustus 2017	Seluruh staf puskesmas
   2	Penggalangan dan pemantapan komitmen akreditasi ulang	Minggu I agustus 2017	Seluruh staf puskesmas
   3	Pembentukan tim dan pembagian penanggungjawab pokja dan BAB terkait akreditasi yang lebih mendetail	Minggu I agustus 2017	Seluruh stafpuskesmas
   4	Identifikasi sarana dan prasarana dan analisa beban kerja dan analisa kebutuhan tenaga	Agustus- September	Seluruh staf puskesmas
   5	Penyusunan dan penyelesaian dokumen (manual mutu, pedoman, pengendalian dokumen dll)	Agustus- Januari 2018	Seluruh stafpuskesmas
   6	Pendampingan Akreditasi	Agustus-	Tim pendamping akreditasi dinas kesehatan kab.Malaka
   7	Self Assesment internal(kajian internal), pengecekan kelengkapan dokumen	November 2017	Seluruh staf puskesmas dan pendamping akreditasi dinas kab.malaka
   8	Implementasi dokumen	Agustus – April 2018
   9	Tata graha puskesmas	Agustus – oktober 2017
   10	Self Assesment	Desember 2017
   11	Audit Internal	Desember 2017	Tim audit akreditasi puskesmas oekmurak
   12	Tindak lanjut Self assesment dan audit internal	Januari – april 2018	Seluruh stafpuskesmas
   13	Self assesment	Juli 2018
   14	Tindak lanjut self assesment	Juli – september 2018	Seluruh stafpuskesmas
   15	Persiapan untuk di survey	Oktober 2018

   Tabel 2. Rencana tindak lanjut Puskesmas Oekmurak paska self-assessment 1

Reportase oleh: Utsamani Cintyamena, MPH