Reportase Pendampingan Puskesmas Wekmidar 

2-3 Agustus 2017 

Reporter: Utsamani Cintyamena, MPH

Menindaklanjuti kunjungan kaji banding Puskesmas Wekmidar, pendampingan oleh sister puskesmasnya yaitu Puskesmas Nanggulan dilakukan secara berkesinambungan. Realisasi dari pendampingan berkesinambungan ini adalah kunjungan perwakilan Puskesmas Nanggulan ke Malaka. Tiga  orang perwakilan Puskesmas Nanggulan beserta seorang perwakilan Dinkes Kulon Progo melakukan proses pendampingan selama 2 hari yaitu pada 2-3 Agustus 2017.

Lokasi pendampingan hari pertama dilakukan di Puskesmas Oekmurak. Hal ini sesuai kesepakatan saat rapat bersama Dinkes Kabupaten Malaka pada 1 Agustus 2017, yaitu lokasi pendampingan berpindah-pindah agar dapat mengefisiensikan waktu. Anggota tim mutu Puskesmas Wekmidar beserta Puskesmas Oekmurak memulai pendampingan ini pukul 10.00 WITA dengan sambutan oleh tuan rumah. Setelah itu perwakilan dari Puskesmas Nanggulan Kab. Kulon Progo melakukan pendampingan berdasarkan pokja masing-masing. Pokja 1 didampingi oleh dr. Eko Damayanti, MPH; Pokja 2 oleh Sri Widayati, SKM; dan Pokja 3 oleh Margiyandari Pujiastuti, A.Md. Siti Sholikhah, SKM, MPH selaku pendamping dari Dinas Kesehatan Kulon Progo turut membantu pendampingan di Pokja 3, khususnya telaah dokumen bab 7.

Pendampingan yang dilakukan oleh Puskesmas Nanggulan adalah penyamaan persepsi masing-masing anggota pokja terhadap dokumen yang diperlukan untuk akreditasi. Selain itu pendampingan ini juga melakukan penilaian sementara (self assesment) oleh Puskesmas Nanggulan. Proses self assessment dilakukan mendetail untuk masing-masing elemen penilaian (EP).

Pada hari pertama, masih banyak dokumen yang tidak bisa ditunjukkan oleh Puskesmas Wekmidar. Hal ini tidak hanya terjadi di Pokja 1 saja, tetapi juga di Pokja 2 dan Pokja 3. Dokumen tersebut sebagian besar masih dalam bentuk soft copy dan belum di-print. Banyaknya dokumen yang belum ada, maka Puskesmas Nanggulan memutuskan penilaian dilakukan sekalian di hari terakhir.

Pada hari kedua, lokasi pendampingan berpindah di Puskesmas Wekmidar. Puskesmas Wekmidar menyambut kedatangan perwakilan Puskesmas Nanggulan beserta Dinkes Kulon Progo pukul 09.30 WITA. Hal pertama yang dilakukan perwakilan Puskesmas Nanggulan adalah kunjungan ruangan untuk melihat tata graha. Dalam kunjungan ruangan ini, perwakilan Puskesmas Nanggulan memberikan masukan terkait tata graha yang perlu diperbaiki. Namun secara garis besar Puskesmas Nanggulan berpendapat bahwa kondisi Puskesmas Wekmidar sudah cukup baik, yaitu alur pelayanan sudah ada. Sri Widayati, SKM sebagai perwakilan Pokja 2 juga menyoroti adanya inovasi yang telah dilakukan oleh Puskesmas Wekmidar serta dapat didokumentasikan untuk kelengkapan dokumen Pokja 2.

Penjelasan gambar kiri dan kanan berturut-turut: Perwakilan Puskesmas Nanggulan memperhatikan bukti komitmen bersama Puskesmas Wekmidar; Salah satu inovasi yang ada, yaitu tempat cuci tangan.

Setelah melakukan pemeriksaan ruangan dan disambut oleh tuan rumah, agenda berikutnyaa adalah melanjutkan pemeriksaan dokumen yang belum terselesaikan di hari pertama. Pokja 1 melanjutkan telusur dokumen pada kriteria 2.3.1, melanjutkan Bab V pada pokja 2, serta melanjutkan Bab VIII untuk pokja 3. Proses telusur dokumen ini terasa lebih hidup dibanding hari sebelumnya karena dokumen yang diperlukan sebagian besar sudah ada. jika belum di-print juga masih memungkinkan disusulkan karena fasilitas yang lebih memungkinkan.

Pukul 16.00 WITA kegiatan penelusuran dokumen telah selesai dilakukan. Hari kedua ini merupakan hari terakhir kunjungan Puskesmas Nanggulan dalam melakukan pendampingan, sehingga pada hari ini juga dilakukan pemaparan nilai, evaluasi self-assesment masing-masing pokja, serta penyampaian rekomendasi pada kegiatan penutupan. Kegiatan penutupan ini dipimpin oleh Utsamani Cintyamena MPH selaku perwakilan dari PKMK FK UGM serta turut dihadiri oleh seluruh tim mutu Puskesmas Wekmidar dan Puskesmas Oekmurak berserta perwakilan Dinas Kesehatan Malaka. Pemaparan hasil penilaiaan dan rekomendasi dilakukan oleh masing-masing perwakilan pokja.

Hasil penilaian Puskesmas Wekmidar berdasar masing-masing Bab adalah sebagai berikut:

Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V	Bab VI	Bab VII	Bab VIII	Bab IX
65,3%	49.6%	51,6%	35%	34%	8%	54,9%	31,7%	42,9%

Beberapa rekomendasi Puskesmas Nanggulan kepada Puskesmas Wekmidar adalah sebagai berikut:

• Dibutuhkannya pengendalian dokumen
• Belum ada panduan atau pedoman
• Implementasi sudah sebagian besar dilaksanakan , hanya kurang melengkapi dokumen pokok dan dokumen telusur
• Penambahan jalan untuk kursi roda
• Pedoman eksternal belum dikelola dengan baik
• Dokumen PTP belum ada

Melihat hasil penilaian sementara yang telah dilakukan, Puskesmas Nanggulan sebagai “kakak” merasa cukup puas dengan kemajuan yang terjadi di Puskesmas Wekmidar. Walaupun awalnya dijadwalkan untuk akreditasi pada 2019, tetapi melihat hasil ini baik Puskesmas Nanggulan maupun Puskesmas Wekmidar merasa optimis dapat melakukan proses akreditasi pada 2018. Harapannya, pada self assesment kedua, hasil penilaian Puskesmas Wekmidar semakin meningkat bahkan dapat melampaui target capaian yang diharapkan.

---

Tim Surveyor Telusuri Empat Kabupaten di Provinsi Riau 

Secara geografis sebelah utara Riau berbatasan dengan Kepulauan Riau dan Selat Melaka; sebelah selatan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala; sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Provinsi Kepulauan Riau) dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam dimensi pembangunan, kesehatan tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Riau. Namun, dalam pelaksanaanya Provinsi Riau menghadapi 3 tantangan besar yaitu belum optimalnya status kesehatan masyarakat, belum seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan kesehatan, dan masih banyaknya penduduk yang berobat ke luar negeri. Dari perspektif sistem kesehatan, adanya 3 masalah tersebut mengindikasikan belum optimalnya penataan sistem kesehatan di Provinsi Riau. Penataan sistem kesehatan menjadi penting karena sistem mengatur keterkaitan antar komponen (subsistem) menjadi satu kesatuan fungsi.

Sebagai langkah awal penyusunan Naskah Akademis SKP Riau, perlu dilakukan penilaian untuk mengidentifikasi permasalahan dalam SKP Riau, sekaligus mengidentifikasi harapan para pemangku kepentingan di kabupaten – kota wilayah Provinsi Riau dalam penguatan SKP Riau. Meranti, Indragiri Hilir, Kampar dan Dumai merupakan empat kabupaten-kota yang dipilih untuk menjadi sampel pengumpulan data. Proses pelaksanaan pengumpulan data dan hasil penelusuran tim surveyor di lokasi dapat dilihat pada ikon Sistem Kesehatan Provinsi Riau.

Reportase 

Kegiatan Pengumpulan Data di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Rangka 

 Penyusunan Naskah Akademis Sistem Kesehatan Provinsi Riau

 

Sebagai langkah awal penyusunan Naskah Akademis Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Riau, maka dilakukan penilaian untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus harapan para pemangku kepentingan di Kabupaten Meranti  dalam penguatan SKP Riau. Tujuannyaadalah mengidentifikasi permasalahan dalam sistem kesehatan dari perspektif pemangku kepentingan di kabupaten serta mengidentifikasi harapan para pemangku kepentingan di kabupaten untuk penguatan SKP Riau.

Kabupaten Meranti terletak di  sisitimur Sumatera dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan termasuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) dan menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam. Secara geografis, wilayah Meranti sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis; dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mencapai Selat Panjang yang merupakan ibu kota Kabupaten Meranti diperlukan waktu tempuh kurang lebih 5 jam melalui perjalanan estafet melalui sungai, darat dan laut.

Pengumpulan data di Kabupaten Meranti dilaksanakan pada 8 hingga 10 Agustus 2017. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang berasal dari perwakilan legislatif, esekutif, penyedia pelayanan (RSUD dan puskesmas), masyarakat serta pengumpulan data sekunder. Untuk memudahkan proses pengumpulan data, maka tim surveyor PKMK FK UGM didampingi oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Meranti.

Setelah tiba di Selat Panjang, surveyor langsung melakukan koordinasi dengan perwakilan Dinkes Kabupaten Meranti. Koordinasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan terkait jadwal dan lokasi wawancara bersama informan yang telah terdahulu ditetapkan.

Pada 8 hingga 9 Agustus, wawancara dilakukan dengan informan dari perwakilan DPRD Kabupaten Meranti, direktur dan manajemen RSUD Meranti, BPJS, Bappeda dan Dinas Sosial. Kegiatan wawancara bersama informan dilakukan di ruang kerja masing-masing informan. Topik wawancara mengangkat tiga permasalahan utama  yang dihadapi oleh Provinsi Riau yang mencakup derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal, cakupan kepesertaan JKN/Jamkesda dan mutu pelayanan kesehatan.

Pada 10 Agustus, surveyor memusatkan kegiatan pengumpulan data di Dinas Kesehatan Kabupaten Meranti dan UPT Puskesmas Alah Air dan Kedabu Rapat serta perwakilan dari kelompok pasien Prolanis. Informan yang bersedia diwawancarai meliputi Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit, Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan serta Manajer Armada Rujukan Laut Kabupaten Meranti.

Hasil identifikasi menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Meranti dalam pembangunan kesehatan. Masalah utama di Kepulauan Meranti adalah jarak tempuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan transportasi air. Program kependudukan seperti pengendalian kelahiran, menurunkan angka Angka Kematian Bayi (AKB) dan anak, perpanjangan umur harapan hidup, penyebaran penduduk merupakan faktor yang diperhitungkan dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Meranti mengalami beberapa permasalahan berkaitan dengan pembangunan kesehatan di wilayahnya yang meliputi :

• Kondisi geografis Kabupaten Meranti termasuk daerah Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) membutuhkan infrastuktur jalan yang sangat banyak dan mahal serta sarana transportasi darat dan laut yang belum cukup dalam menunjang akses pelayanan kesehatan.
• Sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai. SDM kesehatan yang masih terpusat di wilayah perkotaan dan enggan untuk menetap di desa-desa.
• Tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah.
• Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program kesehatan melalui UKBM seperti : Posyandu, Dasa Wisma, Posbindu, UKS, UKK, TOGA dan sebagainya.

Selain itu, para pemangku kepentingan di Kabupaten Meranti juga mengusulkan beberapa hal untuk penguatan sistem kesehatan Provinsi Riau seperti :

• Perhatian terhadap infrastruktur dan sarana pelayanan kesehatan di Kabuapten Meranti khususnya desa yang belum memiliki bidan desa
• Pengelolaan program kesehatan dari provinsi harus memperhatikan kebutuhan Kabupaten Meranti

Reporter: Perin Sebong, MPH

Koordinasi dengan Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta 

Selasa, 18 Juli 2017 

Untuk menindaklanjuti Sosialisasi dan Workshop Awal Dalam Rangka Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Subbidang Kesehatan Dan Gizi Masyarakat di Provinsi D. I  Yogyakarta pada 13 Juli 2017, maka dilaksanakan koordinasi dengan Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta untuk membahas permasalahan yang muncul pada saat kegiatan sosialisasi dan workshop awal. Tempat pelaksanaan kegiatan di ruang pertemuan Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta.

Dalam pertemuan ini Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta menyampaikan bahwa ada beberapa kesulitan yang ditemui dalam sinkronisasi yaitu ada pada masalah indikator, dimana indikator rencana strategis Kementerian/Lembaga (KL) terlalu kecil di level ouput. Selanjutnya, dari sisi sasaran pemerintah daerah tidak akan sama dengan sasaran KL, karena sasaran RPJMD mengkerangkai seluruh sektor. Tetapi kalau renstra Dinas Kesehatan harus sinkron dengan renstra KL. Namun, program yang ada di dalam renstra Dinkes harus sama dengan program yang ada di dalam RPJMD. Kemudian menurut stakeholder dari Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta, ketika tidak bisa di sinkronkan pada level program, bisa di sinkronkan pada level kegiatan untuk renstra Dinkes dan renstra KL, karena apabila disinkronkan langsung dengan RPJMN tidak akan terlihat.

Dari Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta juga menyampaikan bahwa sinkronisasi dalam level sasaran maupun indikator, struktur penempatannya disesuaikan masing-masing daerah. Karena masing-masing daerah punya cara penempatannya masing-masing  yang penting substansinya termuat dalam RPJMD. Mereka juga mengusulkan agar sinkronisasi diharapkan sampai pada level kegiatan bukan hanya program saja; dalam isu atau sasaran, substansinya dapat  menggunakan keyword, dan dapat ditambahkan kolom keterangan dalam format sinkronisasi.

Dari hasil koordinasi dengan Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta, disepakati bahwa sinkronisasi yang tengah dilakukan spesifik pada bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Dengan demikian, rumusannya tidak bisa diletakkan di bagian “depan” RPJMD (Catatan: bagian depan RPJMD adalah untuk tataran makro dan kepala daerah). Untuk itu disepakati bahwa sinkronisasi akan dilakukan dalam tataran SKPD terkait. Terkait hal tersebut, IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah seperti Dinkes harus sinkron dengan indikator dalam RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, ditambah indikator spesifik daerah. Selanjutanya diharapkan IKU Perangkat Daerah di level provinsi akan menjadi acuan penyusunan IKU Perangkat Daerah di level kabupaten/kota. Dari 8 tahapan sinkronisasi, Bappeda mengusulkan agar tahapan sinkronisasi pendanaan dan lokasi kegiatan tidak perlu dilakukan. Alasannya, pusat sering tidak terbuka atau tidak jelas dalam penetapan lokasi (dan konsekuensi biayanya). Misalnya, ketika pusat mentargetkan membangun sekian RS, tidak disebutkan untuk daerah mana. Akhirnya daerah hanya bisa menebak-nebak dan terpaksa menanyakan langsung ke pusat. Hal ini membuka “permainan” atau tawar menawar yang ingin dihindari DIY. Untuk itu, Bappeda menyarankan untuk sinkronisasi sampai level “kegiatan” (tidak hanya sampai program), dan kegiatan pendampingan di Provinsi D.I. Yogyakarta akan segera dilanjutkan.