Webinar Series:

Refreshing Teknik Pendampingan Penyusunan Sinkronisasi

RPJMD – RPJMN Subbidang Kesehatan Dan Gizi Masyarakat

31 Juli – 11 Agustus 2017 

Pemilukada serentak kedua di Indonesia telah diselenggarakan pada 17 Februari 2017 lalu. Menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010, kepala daerah harus menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD paling lama 5 (bulan) setelah dilantik. Rancangan Perda tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.

Berbeda dengan sebelumnya, dalam penyusunan RPJMD kali ini sangat ditekankan keselarasan dan sinkronisasi yaitu antara RPJMD dengan RPJMN. Dasar hukumnya adalah  Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor: 050/4936/SJ dan Nomor: 0430/M.PPN/12/2016 dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

Webinar Series ini dilakukan untuk mendukung kegiatan pendampingan sinkronisasi RPJMD – RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Webinar dilakukan 3 kali yaitu pada 31 Juli, 8 dan 11 Agustus 2017.

Selengkapnya

Persiapan Akreditasi Enam Puskesmas Terpencil di Kabupaten Malaka 

(Foto bersama dengan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Malaka)

Puskesmas Kaputu, Tunabesi, Nurobo, Wekmidar, Sarina dan Oekmurak yang terletak pada posisi terluar dalam wilayah administratif Kabupaten Malaka, tidak pernah “mundur” dalam memberikan  pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. Guna mendukung peningkatan dan penguatan kualitas pelayanan maka akreditasi merupakan suatu proses yang harus dilewati enam puskesmas tersebut. Sejak tergabung dalam gelombang III kaji banding sister Dinkes dan Puskesmas Kabupaten Kulon Progo dan Malaka, semangat untuk berbenah terus tumbuh dalam budaya kerja puskesmas di wilayah terpencil tersebut. Walaupun berada dalam kondisi keterbatasan baik sumberdaya maupun akses geografis, berbagai persiapan seperti dokumen, tata graha dan komitmen internal staf telah dilakukan dalam bingkai semangat menuju penilaian akreditasi puskesmas.

Akreditasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di tingkat dasar. Dari konsep inilah maka dapat disimpulkan bahwa puskesmas adalah key player untuk menentukan status berdasarkan hasil penilaian akreditasinya masing-masing. Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten  tidak  dapat mengubah keadaan puskesmas jika puskesmas sendiri tidak memiliki keinginan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Semua upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, termasuk dalam kegiatan pendampingan akreditasi oleh tim sister dari Dinas Kesehatan Kulonprogo  merupakan stimulan yang harus ditindaklanjuti secara internal organisasi puskesmas. Untuk itu, puskesmas perlu melakukan self assessment. Self Assessment (SA) sebagai suatu metode bisa menjadi good news jika dipahami bahwa proses penilaian yang dilakukan merupakan pendekatan  efektif  yang  berkontribusi secara signifikan untuk mengetahui  persiapan akreditasi.

Sebagai bentuk komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo  terhadap perbaikan kualitas layanan sister-nya, maka tim pendamping gelombang III diberangkatkan menuju Kabupaten Malaka. Selengkapnya tentang jalannya kegiatan serta hasil SA dapat dilihat pada ikon proses pendampingan sister Dinkes dan Puskesmas mitra Puskesmas Kalibawang, Sentolo dan Nanggulan.

Reportase Beban Kerja dan insentif tenaga kesehatan: Pengalaman di RS dan bagaimana peluangnya di Puskesmas

Likke Putri dari PKMK FK UGM membuka sesi dengan pemaparan singkat mengenai adanya gap antara sistem pembayaran di tingkat fasilitas dengan tingkat individu. Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK) yang ditetapkan oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan telah menerapkan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan berdasarkan kinerja dari masing-masing fasilitas. Semakin baik angka pencapaian indikator KBK, maka yang dibayarkan kepada provider semakin banyak dan demikian sebaliknya. Namun demikian pembagian jasa pelayanan kepada individu tidak berdasarkan kinerja tenaga kesehatan. Berdasarkan situasi tersebut, perlu adanya penguatan sistem insentif untuk individu-individu di Puskesmas supaya insentif yang diberikan sebanding dengan kinerja masing-masing tenaga kesehatan.

Selengkapnya

Reportase

Kegiatan Pendampingan dan Penilaian Pra Akreditasi Puskesmas dalam Program Sister Dinkes dan Puskesmas  Kabupaten Malaka

31 Juli – 4 Agustus 2017

Kegiatan pendampingan akreditasi gelombang III dilaksanakan pada 31 Juli hingga 4 Agustus 2017. Gelombang III yang diberangkatkan menuju Kabupaten Malaka terdiri atas  pendamping PKMK UGM sebanyak 3 orang dan tim sister Dinkes beserta Puskesmas Sentolo, Puskesmas Kalibawang, dan Puskesmas Nanggulan Kabupaten Kulon Progo yang berjumlah 12 orang. Senin (31 Juli-2017), tim gelombang III melakukan perjalanan dari Yogyakarta menuju Kupang dan menginap semalam di Kupang kemudian melanjutkan perjalanan menuju Atambua pada keesokan harinya.

Tim pendamping gelombang III tiba di Atambua pukul 09.10 WITA dan selanjutnya menempuh perjalanan darat menutu Kabupaten Malaka.

(Tim Pendamping Gelombang III Tiba di Atambua-Kabupaten Belu)

(Tim Beristirahat Sejenak di Rest Area Trans Belu-Malaka)

Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam 40 menit, tim akhirnya tiba di Betun Ibu Kota Kabupaten Malaka. Setelah mengurus akomodasi penginapan dan makan siang bersama pimpinan dan staf Dinas Kesehatan Malaka, tim selanjutnya lapor diri kepada Wakil Bupati Kabupaten Malaka. Ketua tim memberi kesempatan untuk memperkenalkan anggota tim yang datang sembari menjelaskan tujuan kedatangan kepada Bupati Kabupaten Malaka, yang diwakili oleh wakil Bupati Kabupaten Malaka yaitu Bapa Drs. Daniel Asa.

(Foto bersama dengan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Malaka)

Kegiatan selanjutnya adalah rapat koordinasi untuk menentukan susunan kegiatan pendampingan dan Self Assessment (SA) yang akan dilakukan 2 hingga 3 Agustus 2017 yang bertempat di Dinas Kesehatan Malaka. Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan drg. Febriana M Seran dan dihadiri oleh semua perwakilan tiap puskesmas binaan gelombang III.

Berdasarkan kesepakatan bersama diperoleh hasil rapat sebagai berikut:

1. Self Assesment
   1. 2 Agustus 2017
      1. Kelompok Puskesmas Sentolo I
         • Lokasi :    Puskesmas Tunabesi
         • Pendamping : Puskesmas Sentolo I serta Perwakilan Dinas Kesehatan  Kabupaten Kulon Progo dan Malaka.
         • Peserta :  Puskesmas Tunabesi (Pokja I,II dan III) dan Puskesmas Kaputu (Pokja I,II dan III).
      2. Kelompok Puskesmas Kalibawang
         • Lokasi :    Puskesmas Nurobo
         • Pendamping : Puskesmas Kalibawang serta Perwakilan Dinas Kesehatan  Kabupaten Kulon Progo dan Malaka.
         • Peserta : Puskesmas Nurobo (Pokja I,II dan III) dan Puskesmas Sarina (Pokja I, II, dan III).
      3. Kelompok Puskesmas Nanggulan
         • Lokasi :    Puskesmas Oekmurak
         • Pendamping : Puskesmas Nanggulan serta perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan Malaka.
         • Peserta : Puskesmas Oekmurak (Pokja I,II dan III) dan Puskesmas Wekmidar (Pokja I,II dan III)
   2. 3 Agustus 2017
      1. Kelompok Puskesmas Sentolo I
         • Lokasi :    Puskesmas Kaputu
         • Pendamping : Puskesmas Sentolo I serta Perwakilan Dinas Kesehatan  Kabupaten Kulon Progo dan Malaka.
         • Peserta :   Puskesmas Tunabesi (Pokja I,II dan III) dan Puskesmas Kaputu (Pokja I,II dan III).
      2. Kelompok Puskesmas Kalibawang
         • Lokasi :   Puskesmas Sarina
         • Pendamping : Puskesmas Kalibawang serta Perwakilan Dinas Kesehatan  Kabupaten Kulon Progo dan Malaka.
         • Peserta : Puskesmas Nurobo (Pokja I,II dan III) dan Puskesmas Sarina (Pokja I, II, dan III).
      3. Kelompok Puskesmas Nanggulan
         • Lokasi :    Puskesmas Wekmidar
         • Pendamping : Puskesmas Nanggulan serta perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan Malaka.
         • Peserta : Puskesmas Oekmurak (Pokja I,II dan III) dan Puskesmas Wekmidar (Pokja I,II dan III)
2. Penyampaian Hasil Self Assessment (SA), Evaluasi dan rekomendasi

   Hasil Self Assessment, evaluasi dan rekomendasi dilakukan pada masing-masing puskesmas dikarenakan jarak tempuh puskemsas cukup jauh. Hasil SA, evaluasi dan rekomendasi dipaparkan pada 4 Agustus 2017 setelah Penilaian SA telah selesai dilaksanakan.

   

   (Suasana Rapat Koordinasi Persiapan SA di Ruang Rapat Dinkes Kabupaten Malaka)

Dalam rapat koordinasi tersebut juga hadir Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emma M.F Simanjuntak, SKM, MScPH. Dalam sambutannya, Simanjuntak menyampaikan bahwa akreditasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di tingkat dasar sehingga hal yang paling ditekankan dalam pelaksanaan akreditasi ini adalah komitmen dari setiap tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas. Akreditasi merupakan output yang diharapkan, tetapi hal yang paling penting yang harus ditekankan dalam menjalani proses adalah tercapainya standar pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Simanjuntak juga menambahkan “Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten tidak dapat mengubah keadaan dari puskesmas jika bukan puskesmas sendiri yang memiliki keinginan kuat untuk maju dalam segala hal, termasuk pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Semua upaya yang dilakukan oleh Bupati, termasuk dalam kegiatan pendampingan akreditasi oleh tim sister dari Dinas Kesehatan Kulonprogo ini adalah untuk keuntungan puskesmas itu sendiri”.

(Penegasan tentang Akreditasi oleh  Emma Simanjuntak, SKM, MScPH, Kabid Yankes Dinkes NTT)

(Foto Bersama Tim Pendamping dan Puskesmas Binaan di Dinas Kesehatan Kab.Malaka)

Setelah dilakukan kesepakatan bersama, kegiatan pun ditutup pukul 16.15 WITA, dan dan tim pendamping kembali ke penginapan.

Kontributor : Nurul Ayni, MPH, Ahmad Y. Noor M. Humkes

Reportase

Koordinasi dengan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Selasa, 1 Agustus 2017

Gambar 1. Suasana koordinasi dengan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Untuk menindaklanjuti Sosialisasi dan Workshop Awal dalam Rangka Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat di Kota Yogyakarta pada 28 Juli 2017, maka dilaksanakan koordinasi dengan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Agenda pertemuan ini untuk menyampaikan proses pelaksanaan sosialisasi dan workshop yang dilaksanakan pada 28 Juli 2017 kepada Bappeda Kota Yogyakarta yang pada saat pelaksanaan kegiatan berhalangan hadir. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi mengenai sinkronisasi, dan juga untuk membahas mengenai rencana tindak lanjut. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Bappeda Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, fasilitator dan Tim PKMK FK UGM.

Pertemuan diawali dengan doa oleh perwakilan dari Bappeda Kota Yogyakarta, dan dilanjutkan dengan perkenalan baik dari Bappeda Kota Yogyakarta maupun dari Tim PKMK FK UGM. Selanjutnya, Tim PKMK FK UGM menyampaikan tujuan pelaksanaan uji coba pendampingan sinkronisasi RPJMD-RPJMN yang akan dilaksanakan di Kota Yogyakarta.

Dalam pertemuan ini, Bappeda Kota Yogyakarta menyambut dengan baik kehadiran fasilitator dan tim PKMK FK UGM dan berkomitmen untuk bekerja sama dalam rangka pelaksanaan uji coba pendampingan sinkronisasi RPJMD-RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Dari pertemuan ini, dapat dilihat bahwa Bappeda Kota Yogyakarta memahami sinkronisasi RPJMD-RPJMN, dan adanya kerja sama serta komunikasi yang baik antara Bappeda Kota Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Bappeda Kota Yogyakarta masih dalam proses penyusunan RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan secara paralel, dan ditargetkan bisa selesai pada akhir Agustus 2017. Hal ini dikarenakan Bappeda Kota Yogyakarta merencanakan untuk melaksanakan kegiatan musrenbang RPJMD pada 24 Agustus 2017. Sehingga, Bappeda Kota Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyambut adanya pelaksanaan pendampingan ini dan tentunya dapat membantu dalam proses sinkronisasi RPJMD-RPJMN.

Dari hasil pertemuan ini disepakati sebagai tindak lanjut kegiatan ini yaitu tim kecil Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta akan mengadakan rapat internal sekaligus menyiapkan bahan untuk diskusi pada 2 Agustus 2017. Kemudian, disepakati pada 3 Agustus 2017 akan dilaksakanakan pertemuan lanjutan untuk membahas dan meneruskan tahapan sinkronisasi bersama fasilitator dan tim PKMK FK UGM. Selanjutnya, WAG dan mailing list merupakan salah satu media komunikasi yang telah disepakati oleh forum. Hal ini juga yang diterapkan bagi tim provinsi DIY dan Kulon Progo.

Reportase

Webinar Series I: Refreshing Teknik Pendampingan Penyusunan Sinkronisasi RPJMD – RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Senin, 31 Juli 2017

Gambar 1. Narasumber dan Moderator dalam Webinar Series I

Refreshing Teknik Pendampingan Penyusunan Sinkronisasi RPJMD – RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat adalah bagian dari rangkaian kegiatan uji coba pendampingan sinkronisasi RPJMN-RPJMD. Pelaksanaan kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pelatihan Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat bagi calon fasilitator pendamping yang telah dilaksanakan pada 18 November – 16 Desember 2016. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk memberikan penyegaran (refreshing) dan pemutakhiran informasi kemajuan dalam kegiatan pendampingan penyusunan sinkronisasi RPJMD – RPJMN Bidang Kesehatan. Metode dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi (webinar) dan web, dan dilakasanakan selama 3 minggu. Webinar tahap pertama dilaksanakan pada 31 Juli 2017, dan pada webinar pertama ini membahas mengenai kemajuan dalam kegiatan Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMD – RPJMN Bidang Kesehatan di Provinsi D. I. Yogyakarta.

Sebagai narasumber  dalam webinar tahap pertama ini yaitu oleh Ketua Tim PKMK FK UGM, DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes dan sebgai moderator yaitu Budi Eko Siswoyo, SKM, MPH. Peserta webinar terdiri dari semua calon fasilitator yang telah lulus dalam pelatihan Calon Fasilitator Pendamping Sinkronisasi RPJMD – RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat pada 18 November – 16 Desember 2016 dan peserta lain yang memiliki minat untuk mempelajari mengenai sinkronisasi.

Dalam pemaparan materi dibagi dalam dua sesi yaitu sesi pertama membahas review uji coba pendampingan sinkronisasi yang sementara dilaksanakan di Provinsi D. I. Yogyakarta dan sesi kedua membahas mengenai review konsep sinkronisasi.

Dalam sesi pertama disampaikan bahwa saat ini sementara dalam proses pendampingan untuk 3 daerah yang dijadikan sebagai daerah uji coba pendampingan yaitu Provinsi D. I. Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Proses uji coba pendampingan sinkronisasi sudah dimulai sejak 6 Juli 2017, diawali dengan sosialisasi dan audiensi oleh Bappenas di Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta. Secara umum proses pendampingan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi kemudian dilaksanakan workshop 1, workshop 2, dan seterusnya.

Bentuk sosialisasi yang telah dilaksanakan dalam workshop 1 berupa pleno dalam tim besar, dan dari hasil proses ini masing-masing daerah diminta untuk membentuk sebuah tim kecil yang tentunya memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan rangkaian atau tahapan kegiatan dalam sinkronisasi. Secara operasional tim kecil yang dibentuk bekerja untuk menyelesaikan draft sinkronisasi, kemudian hasil draft sinkronisasi yang telah disusun oleh tim kecil ini akan dibahas bersama secara pleno, dan akan disusun dalam bentuk naskah dokumen sinkronisasi. Dalam proses ini, Kabupaten Kulon Progo yang telah memiliki kemajuan dalam proses sinkronisasi. Tim kecil Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo sudah sementara dalam proses penyusunan draft sinkronisasi, dan akan segera dibahas dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada 8 Agustus 2017.

Dalam proses pelaksanaan uji coba pendampingan yang sementara dan sedang dilaksanakan di 3 daerah uji coba pendampingan, terdapat beberapa hal menarik yang tentunya menjadi pembelajaran dalam pelaksanaan proses ini yaitu kegiatan uji coba pendampingan ini adalah proses pendampingan dan bukan kegiatan pelatihan, dengan menggunakan modul, buku kerja, mupun web sebagai tools pendukung untuk proses sinkronisasi. Selanjutnya, dalam pelaksanaan sinkronisasi ini stakeholder yang ada di daerah khususnya Bappeda dalam berproses mengacu pada Surat Edaran Bersama (SEB) dan bukan pada modul. Sehingga, pada saat proses sinkronisasi stakeholder di Bappeda pertama melihat terlebih dahulu apa yang tercantum dalam SEB kemudian mencocokkannya dengan modul sinkronisasi.

Kemudian, proses uji coba pendampingan ini bukan lagi dianggap sebagai sebuah simulasi tetapi harus bisa menghasilkan sebuah produk yang sinkron. Hal menarik lainnya juga yang ditemukan di Bappeda Kabupaten Kulon Progo yaitu mereka sudah berpikir sampai pada tahap pemeriksaan, tidak hanya memikirkan mengenai bagaimana menyusun RPJMD saja tetapi juga berpikir bagaimana ketika nantinya akan ada pemeriksaan. Daerah juga tidak hanya ingin sinkronisasi di sektor kesehatan saja, tetapi mereka juga menginginkan agar semua sektor yang ada dapat sinkron. Hal ini disebabkan jika nantinya hanya sektor kesehatan yang disinkronkan, sementara sektor lain tidak disinkronkan akan menjadi sorotan ketika nantinya akan ada pembahasan RPJMD bersama dengan DPRD. Meskipun demikian, proses untuk sinkronisasi ini dapat berlaku untuk semua sektor. Selanjutnya, sesuai dengan permintaan Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta pelaksanaan sinkronisasi hanya akan dilaksanakan sampai pada tahap 6 yaitu sinkronisasi program dan kegiatan. Untuk tahapan 7 dan tahapan 8 tidak akan dilaksanakan dengan alasan pemerintah pusat kadang tidak terbuka mengenai penganggaran.

Setelah pemaparan mengenai proses pelaksanaan uji coba pendampingan yang sementara dilaksanakan di Provinsi D. I. Yogyakarta, dilanjutkan dengan sesi diskusi dalam bentuk tanya jawab. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu pemaparan materi mengenai review konsep sinkronisasi. Dalam pemaparan materi di sesi kedua ini, nara sumber kembali menyampaikan mengenai konsep yang digunakan dalam proses sinkronisasi, apa itu sinkronisasi, tujuan dari sinkronisasi, dan tahapan dalam sinkronisasi. Dalam pelaksanaan webinar juga diberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan baik di sesi pertama maupun di sesi kedua, dan peserta yang mengikuti webinar sangan berperan aktif dalam memberikan pertanyaan.

Pelaksanaan kegiatan webinar ini akan terus dilaksanakan selama tiga minggu berjalan ini, dan setelah webinar tahap pertama ini akan dilanjutkan dengan webinar tahap kedua yang akan dilaksanakan pada Senin, 7 Agustus 2017.

Reportase

Workshop Lanjutan Sinkronisasi Dalam Rangka  Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat

di Kota Yogyakarta 

Kamis, 3 Agustus 2017

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah uji coba pendampingan sinkronisasi RPJMD-RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat selain Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi D. I. Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan Sosialisasi dan Workshop Awal Dalam Rangka Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat pada 28 Juli dan pertemuan koordinasi dengan Bappeda serta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada 1 Agustus 2017, telah disepakati bahwa tindak lanjut untuk proses pendampingan sinkronisasi dilaksanakan pada Kamis, 3 Agustus 2017.

Tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan ini untuk melanjutkan proses sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN subbidang kesehatan dan gizi masyarakat dengan menggunakan modul dan buku kerja. Tujuan khususnya yaitu tercapainya kejelasan tentang kebijakan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN; tercapainya kejelasan tentang konsep sinkronisasi RPJMD–RPJMN; tercapainya kemampuan dasar untuk melakukan sinkronisasi RPJMD–RPJMN; tercapainya rencana tindak lanjut untuk finalisasi dokumen hasil sinkronisasi RPJMD-RPJMN.

Peserta yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tim Bappeda Kota Yogyakarta, tim Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, beserta fasilitator dan tim dari PKMK FK UGM. Kegiatan dimulai pada pukul 13.00 WIB, dan diawali dengan doa buka. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi dibuka dengan sambutan yang dibawakan oleh perwakilan dari Bappeda Kota Yogyakarta. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa proses sinkronisasi yang akan dilaksanakan di sektor kesehatan ini nantinya bisa dijadikan sebagai panduan atau metode yang juga bisa digunakan untuk sektor lainnya. Sebelum pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan koordinasi secara internal antara Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dan dalam pertemuan tersebut sudah mulai membahas dan mencoba mendiskusikan tahapan-tahapan dalam sinkronisasi tersebut.

Gambar 1. Pemaparan materi oleh Tim PKMK FK UGM

Setelah sambutan, dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dibawakan oleh Tim PKMK FK UGM yaitu Budi Eko Siswoyo, SKM, MPH. Materi yang disampaikan merupakan materi pengenalan  konsep sinkronisasi dan tahapan-tahapan dalam sinkronisasi, serta kegiatan yang telah dan sementara dilaksanakan untuk uji coba pendampingan sinkronisasi RPJMD-RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat di Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain itu juga, dengan menyampaikan konsep sinkronisasi kemudian menyandingkannya dengan modul dan Surat Edaran Bersama (SEB). Materi awal ini perlu disampaikan kembali karena ada beberapa stakeholder dari Bappeda Kota Yogyakarta tidak hadir dalam pertemuan sebelumnya sehingga perlu ada penyampaian kembali mengenai konsep sinkronisasi.

Kemudian, setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi bersama mengenai tahapan-tahapan dalam sinkronisasi, khususnya tahapan sinkronisasi ketiga dan selanjutnya. Diskusi ini berjalan dengan baik, dan prosesnya tergolong cepat hal dimana dalam diskusi telah membahas sampai pada sebagian tahap 6 yaitu sinkronisasi program dan kegiatan. Hal ini disebabkan karena telah ada koordinasi atau pembahasan terlebih dahulu antara Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, selain itu juga dikarenakan adanya pemahaman yang sama mengenai sinkronisasi tersebut. Sehingga, pada saat proses diskusi lebih mudah dan lebih terarah.

Gambar 2. Suasana diskusi membahas tahapan dalam sinkronisasi

Dari pelaksanaan workshop lanjutan ini dapat dilihat bahwa tim Bappeda maupun tim Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memiliki semangat dan kemajuan dalam menyelesaikan setiap tahapan dalam sinkronisasi. Mereka dapat memegang komitmen  untuk menyelesaikan tahapan sinkronisasi dalam waktu yang singkat sehingga dapat dibahas bersama dalam pelaksanaan workshop lanjutan ini. Kemudian, dengan adanya koordinasi yang baik juga antara tim Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dapat memudahkan dalam berproses. Juga, menurut mereka dengan adanya modul sebagai tools pendukung untuk sinkronisasi dapat membantu dan memberi kemudahan dalam berproses. Tim kota Yogyakarta juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai bahan diskusi  untuk 8 Agustus 2017 di Kulon Progo bersamaan dengan pemaparan hasil awal sinkronisasi oleh tim sinkronisasi Kulon Progo.

Sebagai rencana tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu tim dari kota Yogyakarta akan terus berproses untuk menyelesaikan setiap tahapan sinkronisasi, dan tentunya akan terus berkoordinasi dengan fasilitator dan tim PKMK FK UGM. Mereka juga akan menyampaikan hasil sinkronisasi tersebut, dan untuk waktu pelaksanaannya akan dikoordinasikan selanjutnya.