Reportase 

Koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Kulon Progo 

Selasa, 25 Juli 2017

Untuk menindaklanjuti Sosialisasi dan Workshop Awal Dalam Rangka Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo pada 14 Juli 2017, maka dilaksanakan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Kulon Progo. Pertemuan ini digelar  untuk menyampaikan hasil koordinasi dengan Bappeda Provinsi D.I Yogyakarta yang dilaksanakan pada 18 Juli 2017 dan untuk membahas rencana tindak lanjut. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Bappeda dan perwakilan dari setiap bidang yang ada di Bappeda Kabupaten Kulon Progo, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, dan Tim PKMK FK UGM.

Pelaksanaan pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo. Dalam pertemuan ini, Bappeda Kabupaten Kulon Progo memanfaatkan kedatangan Tim PKMK untuk mendampingi dalam penyusunan draft awal RPJMD dikarenakan draft awal RPJMD diminta untuk segera disampaikan kepada Bupati pada Jumat, 28 Juli 2017. Selain itu juga, Bappeda Kabupaten Kulon Progo mengharapkan pola pendampingan dalam sinkronisasi di bidang kesehatan dapat diterapkan juga untuk bidang lainnya berhubung daerah sementara dalam penyusunan RPJMD.

Berdasarkan informasi dari Bappeda Kabupaten Kulon Progo bahwa Bupati  Kabupaten Kulon Progo mengharapkan apa yang sekarang di jadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, dapat dijadikan sebagai IKU Daerah yaitu AHH, AKI, dan AKB. Dengan demikian, Dinas Kesehatan diminta untuk mengusulkan IKU SKPD yang baru dan mengacu pada SEB dan SPM. Hal ini karena pelaksanaan SPM menjadi tanggung jawab kepala daerah. Namun, ada beberapa program tidak bisa dikaitkan secara langsung dengan SPM sehingga harus mencari kaitannya sendiri.

Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo memberikan arahan secara langsung dalam pelaksanaan diskusi ini. Dalam diskusi ini, Kepala Bappeda meminta untuk langsung membuat bagan alur dari tahap awal sampai akhir termasuk kegiatan dan indikatornya, sesuai dengan rumusan isu strategis yang telah disepakati dalam pertemuan sebelumnya. Sehingga dapat dilihat kegiatan yang dirumuskan bisa menjawab isu strategis atau tidak, indikator yang digunakan bisa diukur secara langsung dan mempunyai data yang mendukung sehingga untuk mengukur kinerja tidak harus dengan melaksanakan kegiatan tetapi untuk mengukurnya bisa melalui survei. Dengan pola atau pendekatan seperti ini yaitu menyusun bagan alur setelah isu strategis dirumuskan dapat lebih memudahkan proses yang dilaksanakan dan dapat menjaga benang merah dari awal sampai akhir.

Dari hasil pertemuan ini disepakati bahwa pertemuan selanjutnya untuk pembahasan draft sinkronisasi RPJMD-RPJMN Kabupaten Kulon Progo akan dilaksanakan pada Selasa, 8 Agustus 2017. Dalam pertemuan tersebut akan mengundang narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemenpan-RB, Kemenkes, serta dari Bappeda dan Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta. Dalam rangka mempersiapkan pertemuan ini Tim Kecil  dari Dinas Kesehatan dan Bappeda Kabupaten Kulon Progo akan bekerja untuk menyelesaikan draftnya, dan Tim PKMK siap untuk mendampingi.

Serial Diskusi

Webinar Penguatan Sistem Insentif

Tenaga Kesehatan

  

 Latar Belakang

Ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan merupakan isu yang kronis di Indonesia. Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional, meskipun hasil studi menunjukkan bahwa tingkat utilisasi pelayanan kesehatan telah membaik baik di perkotaan maupun perdesaan, kesetaraan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat antara daerah tersebut masih menjadi permasalahan. Ini erat kaitannya dengan ketersediaan dokter spesialis, dokter, apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya.

Di Indonesia, ketersediaan sumber daya manusia telah mengalami peningkatan. Rasio dokter terhadap populasi telah meningkat dari 0.3 menjadi 0.5 per 1,000 populasi. Namun demikian, seperlima dari jumlah dokter tersebar di wilayah Jawa-Bali saja. Meskipun rasio dokter terhadap populasi di wilayah Indonesia timur relatif lebih baik daripada di wilayah Jawa, dikaitkan dengan akses geografi dan jarak, masyarakat di wilayah timur tetap mengalami kesulitan lebih signifikan dibandingkan dengan di Jawa. Salah satu yang menyebabkan maldistribusi tenaga yaitu kurang optimalnya insentif baik finansial maupun non-finansial.

Isu lain terkait keterbatasan sumber daya manusia yaitu tidak adanya sistem yang cukup kuat untuk memotivasi kualitas kerja yang baik di kalangan tenaga kesehatan. Saat ini Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 telah mengatur metode untuk menilai kinerja aparatur sipil negara, yang telah diturunkan menjadi peraturan di masing-masing daerah. Namun demikian, pencapaian kinerja ini masih dinilai belum cukup kuat untuk meningkatkan performa dan kualitas tenaga kesehatan. Di samping itu, tenaga kesehatan memiliki karakteristik berbeda dengan petugas lain dalam lingkup kabupaten/kota karena adanya beban kerja kegawatdaruratan 24 jam dan risiko pada kesehatan individual tenaga kesehatan. Khususnya dalam konteks pelayanan promotif dan preventif, belum terdapat peraturan terkait metode penilaian kinerja untuk mengoptimalkan kualitas dan performa tenaga kesehatan.

 Tujuan

Kegiatan diskusi melalui webinar ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas akademisi, praktisi serta pemangku kebijakan terkait sistem penilaian kinerja dan pemberian insentif dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

Tujuan khusus dari kegiatan ini yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas akademisi, praktisi dan pemangku kebijakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan
2. Mendiskusikan tantangan terkait sistem insentif di pelayanan primer dan pencapaian kinerja tenaga kesehatan
3. Memberikan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti terkait kualitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan 

 

 Agenda Kegiatan 

Judul Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Narasumber / Pembahas	Moderator
Beban kerja dan insentif: pengalaman di RS dan bagaimana peluangnya di Puskesmas Link Webinar Webinar ID: 140-868-563	3 Agustus 2017	Dr. dr. Andreasta Meliala, MAS Ketua IDI Kapusrengun SDMK PPSDM	Likke
Sistem Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja bagi Tenaga Kesehatan: Pengalaman dari DKI Jakarta Link Webinar Webinar ID: 434-078-563 TOR	25 Agustus 2017	Kepala BKD DKI Jakarta Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dr. dr. Andreasta Meliala Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes RI	Likke
Web-based Learning: remunerasi tenaga kesehatan di pelayanan primer
Pay-for-performance: praktik di pelayanan primer dan rujukan Link Webinar Webinar ID: 535-251-331	30 Agustus 2017	Dr. dr. Andreasta Meliala, MAS Ketua IDI BPPSDM Kemenkes Direktur Pelayanan Kesehatan Primer	Aulia
Hasil Riset Implementasi JKN Siklus 2 Link Webinar Webinar ID: 990-831-587	18 Oktober 2017	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD Kepala P2JK	Christa

Sasaran Peserta

Sasaran	Metode Share Informasi
	Webinar	Mailing list/ Broadcast WA	Komunikasi Pribadi (melalui tim IR / mitra univ)	Policy Brief (di akhir studi IR)	JKKI
Mitra universitas untuk penelitian Riset Implementasi JKN: USU, UNEJ, UNCEN	✓	✓	✓	✓
Mitra di Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia	✓	✓			✓
Kementerian Kesehatan, P2JK	✓	✓	✓	✓
Kementerian Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer	✓	✓	✓	✓
Kementerian Dalam Negeri	✓	✓	✓	✓
Kementerian PAN	✓	✓	✓	✓
Adinkes	✓	✓	✓	✓
IDI	✓	✓	✓	✓
Asosiasi Klinik	✓	✓	✓	✓
Kementerian Kesehatan, BPPSDM	✓	✓	✓	✓
Kementerian Aparatur Negara	✓	✓		✓
Dinkes dan Puskesmas di wilayah DIY	✓	✓		✓
Dinkes dan Puskesmas di wilayah DKI Jakarta	✓	✓		✓
Dinkes dan Puskesmas di wilayah Kab. Jember	✓	✓	✓	✓
Dinkes dan Puskesmas di wilayah Kab. Jayawijaya	✓	✓	✓	✓
Dinkes dan Puskesmas di wilayah Kota Jayapura	✓	✓	✓	✓
Dinkes dan Puskesmas di wilayah Kab. Tapanuli Selatan	✓	✓	✓	✓
Dinkes dan Puskesmas di wilayah Kab. Malaka	✓	✓		✓
Dinkes dan Puskesmas di wilayah Kab. Karangasem	✓	✓		✓
Dinkes dan Puskesmas di wilayah Kab. Tidore	✓	✓		✓
Dinkes dan Puskesmas di wilayah Kab. Lokhseumawe	✓	✓		✓
Dinkes dan Puskesmas di wilayah Kota Balikpapan	✓	✓		✓

 

 Referensi

Dambisya, Yoswa M. “A review of non-financial incentives for health worker retention in east and southern Africa.” Health Systems Research Group, Department of Pharmacy, School of Health Sciences, University of Limpopo, South Africa 44 (2007): 49-50.

Franco, Lynne Miller, Sara Bennett, and Ruth Kanfer. “Health sector reform and public sector health worker motivation: a conceptual framework.” Social science & medicine 54.8 (2002): 1255-1266.

Jalilian, Hossein, and Vicheth Sen, eds. Improving Health Sector Performance: Institutions, Motivations and Incentives: the Cambodia Dialogue. Vol. 1. Institute of Southeast Asian, 2011.

Manongi, Rachel N., and Tanya C. Marchant. “Improving motivation among primary health care workers in Tanzania: a health worker perspective.” Human resources for health 4.1 (2006): 6.

Mathauer, Inke, and Ingo Imhoff. “Health worker motivation in Africa: the role of non-financial incentives and human resource management tools.” Human resources for health 4.1 (2006): 24.

Reportase

Beban Kerja dan Insentif Tenaga Kesehatan:

Pengalaman di RS dan Bagaimana Peluangnya di Puskesmas

 

Likke Putri dari PKMK FK UGM membuka sesi dengan pemaparan singkat mengenai adanya gap antara sistem pembayaran di tingkat fasilitas dengan tingkat individu. Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK) yang ditetapkan oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan telah menerapkan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan berdasarkan kinerja dari masing-masing fasilitas. Semakin baik angka pencapaian indikator KBK, maka yang dibayarkan kepada provider semakin banyak dan  sebaliknya. Namun, pembagian jasa pelayanan kepada individu tidak berdasarkan kinerja tenaga kesehatan. Berdasarkan situasi tersebut, perlu adanya penguatan sistem insentif untuk individu-individu di puskesmas supaya insentif yang diberikan sebanding dengan kinerja masing-masing tenaga kesehatan.

Di sesi berikutnya, Andreasta Meliala, pakar SDM Kesehatan dari Fakultas Kedokteran UGM memaparkan lebih lanjut mengenai pengalamannya dalam menerapkan sistem pembayaran berbasis kinerja petugas atau pay-for-performance. “Indikator penilaian untuk kinerja harus berdasarkan outcome yaitu kompetensi, jenis profesi, beban kerja dan outcome pelayanan”, papar Andreasta. Kompetensi yang dimaksud di sini meliputi kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif dan outcome pelayanan dapat meliputi tingkat kesembuhan, tingkat kepuasan pasien dan efisiensi. Kinerja institusi pelayanan kesehatan berkaitan dengan kinerja SDM kesehatan yang ada dalam organisasi tersebut. Tahapan dalam penilaian kinerja pada puskesmas terdiri dari tahapan deskriptif, analisis, implementasi dan evaluasi yang bertujuan melihat sejauh mana daya ungkit insentif terhadap kinerja. Adanya sistem pembayaran berdasarkan kapitasi berbasis komitmen maka kita perlu melakukan sistem insentif berdasarkan kinerja berdasarkan kontrak insitusi pelayanan kesehatan dengan BPJS.

Emmilya Rossa selaku Kapusrengun BPPSDM Kemenkes RI menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan peraturan Kepmenkes Nomor 857 tahun 2009 tentang pedoman penilaian kinerja SDM kesehatan. Dalam dokumen tersebut, telah diatur penghitungan kinerja dari seorang tenaga kesehatan dan bagaimana hasil perhitungan itu dapat berdampak pada insentif finansial yang diterimanya. Namun demikian, peraturan ini masih belum diterapkan oleh banyak Dinas Kesehatan karena kurang tersosialisasikannya peraturan tersebut pada pemerintah daerah.

Ganda Raja Partogi Sinaga, Kasubdit Puskesmas Kemenkes RI menekankan bahwa puskesmas memiliki tanggung jawab tidak hanya pada kesehatan individu (Upaya Kesehatan Perorangan) tetapi juga kesehatan berbasis populasi melalui kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Terkait sistem insentif berbasis kinerja, puskesmas dengan sistem BLUD sebenarnya dapat menentukan sendiri sistem pembayaran di masing-masing fasilitas, namun demikian masih belum diterapkan. Bagi beberapa puskesmas yang telah menerapkan, belum memasukkan kegiatan UKM sebagai indikator penetapan kinerja.

Dengan demikian, kita perlu mengeksplorasi lebih lanjut mengenai tantangan yang dihadapi oleh Puskesmas sehingga belum menerapkan Kepmenkes 857 Tahun 2009. Hal lain yang tidak kalah penting yaitu belajar dari kabupaten atau kota atau puskesmas-puskesmas yang telah mencoba menerapkan sistem pembayaran insentif kepada nakes berdasarkan kinerja, untuk mengetahui Dos dan Don’ts dalam melaksanakan pay for performance.

Agenda

Waktu	Durasi	Materi	Narasumber / Pembahas
12.30 – 12.40	10’	Pengantar: hasil riset implementasi JKN siklus I Materi Video Pengantar & Materi	dr. Likke Prawidya Putri, MPH
12.40 – 13.00	20’	Beban kerja dan insentif: pengalaman di RS dan bagaimana peluangnya di Puskesmas Materi	Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH, M.Kes, MAS
13.00 – 13.15	15’	Pembahas	Kepala Pusrengun SDMK, BPPSDM Kemenkes RI
13.15 – 13.30	15’	Pembahas Video	Direktur Pelayanan Primer, Kemenkes RI
13.30 – 14.00	30’	Sesi Diskusi Video	Narasumber dan Pembahas

 Notulensi

Reportase

Kegiatan Pendampingan dan Penilaian Pra Akreditasi

di Puskesmas Namfalus

21 Juli 2017

 

Puskesmas Namfalus menjadi puskesmas terakhir yang dikunjungi sister Puskesmas Panjatan II dalam kegiatan penilaian pra akreditasi. Momen kunjungan ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manajemen dan staf puskesmas untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Pelaksanaan penilaian pra akreditasi pada hari ketiga dibagi dalam dua sesi yakni final self assessment dan penutupan kegiatan penilaian pra akreditasi. Final self assessment merupakan kesempatan terakhir bagi setiap pokja puskesmas untuk mekengkapi dokumen sebelum diberikan penilaian bab secara keseluruhan.

Seperti pada hari-hari sebelumnya, ketika tiba di Puskesmas Namfalus, tim Panjatan II berkesempatan  meninjau tata graha puskesmas. Hasil pemantauan yang dilakukan, tim Panjatan II mengapresiasi kerja pimpinan dan staf Puskesmas Namfalus yang telah memberi perubahan pada kondisi  tata ruangan dan alur layanan sudah terlihat lebih teratur. Visi dan misi menjadi ikon paling menarik dari desain ruangan puskemas Namfalus. Selai itu, puskesmas Namfalus juga telah memiliki perpustakaan mini yang menyediakan bacaan-bacaan edukatif kesehatan bagi pasien.

Seremonial pembukaan kegiatan penilaian pra akreditasi dimulai pada 09.00 WITA  waktu setempat bertempat di Puskesmas Namfalus dan dihadiri oleh perwakilan kelompok kerja (pokja) akreditasi Puskesmas Betun dan Weoe. Dalam sambutannya, Slomon Fahik Asa selaku kepala Puskesmas Betun mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi tim Puskesmas Panjatan II. Slomon juga menegaskan bahwa, meskipun kesempatan ini adalah kunjungan yang terakhir di Namfalus tetapi bagi kami ini adalah kesempatan untuk kami bisa mendengarkan usulan dan saran dari sister kami Panjatan II sehingga kami siap untuk akreditasi.

Self Assessment

Setelah acara pembukaan, tim pendamping akreditasi yang terdiri atas empat orang selanjutnya membagi diri menjadi 3 kelompok sesuai pokja akreditasi. Kegiatan self assessment dimulai pada 09.45 sampai 17.00 WITA. Kegiatan self assessment hari terakhir tersebut merupakan tahapan terakhir berfokus pada keseluruhan bab penilaian. Selama proses penilaian, setiap pokja diberi kesempatan untuk diskusi terhadap kendala yang dihadapi selama penyusunan dokumen dan boleh melengkapi dokumen untuk memperbaiki skor elemen penilaian. Dari hasil pemantauan di lokasi, proses yang berjalan sangat efektif untuk mempersiapkan puskesmas binaan menuju penilaian akreditasi. Masing-masing pokja sudah mampu mengidentifikasi permasalahan dan kekurangan kelengkapan elemen penilaian. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dibuat rekomendasi yang akan ditindaklanjuti dalam rencana tindak lanjut puskesmas masing-masing.

     

Berdasarkan skoring penilaian ditemukan  bahwa skor penilaian masing-masig puskesmas masih belum mencapai batas status akreditasi dasar khususnya pada pokja I dan II seperti terlampir pada tabel berikut;

Tabel Hasil Penilaian Praakreditasi Puskesmas Kabupaten Malaka

Bab	Capaian Betun	Capaian Namfalus	Capaian Weoe	Dasar
III	42.19%	31.25%	31.25%	≥ 20%
VI	24.14%	17.24%	22.41%	≥ 20%
IX	32.76%	28.45%	31.90%	≥ 20%

Hasil evaluasi seara keseluruhan menunjukkan bahwa beberapa kondisi menjadi kendala dalam persiapan akreditasi seperti :

1. Semua puskesmas belum memiliki tim tata graha puskesmas sehingga masih banyak kekurangan dalam penataan ruangan
2. Dokumentasi kegiatan program masing-masing pokja belum lengkap karena harus menunggu penyusunan SPM oleh Dinas Kesehatan

Rekomendasi yang diberikan meliputi :

1. Setiap puskesmas harus memiliki tim tata graha yang bertugas mengurus perbaikan kondisi ruangan puskesmas
2. SPM harus segera dibuat sehingga puskesmas memiliki pedoman untuk menyusun dokumen beberapa elemen penilaian yang berhubungan dengan SPM

Penutupan

Setelah empat hari berada di Kabupaten Malaka, banyak hal telah dilakukan oleh tim Kulon Progo untuk membantu sisternya menuju akreditasi. Puncak kegiatan penilain pra akreditasi ditutup dengan pemaparan hasil penilaian oleh pendamping dari Puskesmas Panjatan II dan Puskesmas Wates.  Tim Kulon Progo berharap dengan hasi SA tersebut semakin memotivasi persiapn sister Malaka untuk menuntaskan segala kekurangan dokumen dan tata graha sesuai dengan RTL yang telah dibuat. Kepala Dinas Kesehatan turut hadir dalam kegiatan penutupan didampingi kabid yankes, kabid P2P dan staff Dinas Kesehatan. Dalam sambutan penutupnya, drg. Farida Fahik selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka mengatakan akan menindaklanjuti usulan perbaikan dan  menyelesaikan PR (pekerjaan rumah) yang menjadi kewenangan dinas kesehatan dalam waktu dekat.

Seremonial penutupan rangkaian kunjungan pendampingan penilaian pra akreditasi ditutup dengan doa bersama. Selanjutnya tim kabupaten Kulon Progo kembali ke penginapan.

Reportase

Kegiatan Pendampingan dan Penilaian Pra Akreditasi di Puskesmas Weoe

20 Juli 2017

Sesuai hasil kesepakatan agenda dan tempat kegiatan penilaian pra akreditasi, Puskesmas Weoe menjadi tuan rumah untuk kegiatan hari kedua, Rabu 20 Juli 2017. Kondisi pelaksanaan penilaian pra akreditasi pada hari kedua sedikit berbeda jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Pertimbangan keterbatasan ruangan yang dimiliki Puskesmas Weoe, kegiatan penilaian terpaksa dilakukan di balai Desa Weoe yang terletak berseberangan dengan Puskesmas Weoe. Selain itu, hingga dilaksanakannya penilaian pra akreditasi, kepala puskesmas tidak berkesempatan untuk menghadiri kegiatan karena alasan kesehatan.

Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, tim Puskesmas Panjatan II, akhirnya tiba di puskesmas tepat pukul 8.30 WITA. Sebelum kegiatan dimulai, ketika tiba di Puskesmas Weoe, tim Panjatan II berkesempatan  meninjau tata graha puskesmas. Hasil pemantauan yang dilakukan, tim Panjatan II mengapresiasi kondisi  tata ruangan dan alur layanan sudah terlihat lebih teratur jika dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya ketika belum mengikuti kaji banding ke Kabupaten Kulon Progo.

Setelah kurang lebih 30 menit berkeliling mengunjungi seluruh ruangan dan lingkungan puskesmas, tim Panjatan II selanjutnya menuju balai desa untuk melanjutkan kegiatan. Seremonial pembukaan kegiatan penilaian pra akreditasi dimulai pada 09.00 WITA  bertempat di balai desa Weoe dan dihadiri juga oleh perwakilan kelompok kerja (pokja) akreditasi Puskesmas Namfalus dan Betun.

Penyambutan kedatangan tim Panjatan II dilakukan oleh Puskesmas Weoe melalui seremonial adat masyarakat Malaka dengan pengalungan selendang sebagai tanda ucapan selamat datang dan kekeluargaan. Dalam sambutannya, Elias selaku koordinator Puskesmas Weoe mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi tim Puskesmas Panjatan II Kabupaten Kulon Progo bersama Dinas Kesehatan Kulon Progo yang sudah bersedia untuk datang ke Puskesmas Weoe meskipun kegiatan penilaian tidak dilaksanakan di puskesmas seperti dua puskesmas lainnya. Elias juga menambahkan  bahwa  Puskesmas Weoe terus berbenah meskipun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala baik dari sisi finansial maupun kelengkapan prasarana. Selain itu, beberapa staf sempat mengalami demotivasi namun melalui upaya yang luar biasa dari Dinkes Kabupaten Malaka, seluruh staf puskesmas Weoe akhirnya berkomitmen menuju akreditasi pada  Oktober 2017. Sebagai bentuk ucapan selamat datang bagi peserta, staf Puskesmas Weoe membuktikan komitmen mereka untuk akreditasi dengan menyanyikan mars Puskesmas Weoe.

Setelah acara pembukaan, tim pendamping akreditasi yang terdiri atas empat orang selanjutnya membagi diri menjadi 3 kelompok sesuai pokja I administrasi dan manajemen, pokja II upaya kesehatan masyarakat dan pokja III upaya kesehatan perorangan.

Kegiatan self assessment dimulai pada 09.45 sampai 17.00 WITA. Sebelum melanjutkan penilaian dan diskusi untuk bab II, V dan VIII, perwakilan tiga puskesmas terlebih dahulu menyerahkan dokumen yang sudah diperbaiki sesuai rekomendasi tim Panjatan II pada hari sebelumnya. Fokus kegiatan self assessment hari kedua adalah pada elemen penilaian pada bab 2 tentang kepemimpinan dan manajemen puskesmas (KMP); bab 5 tentang kepemimpinan  dan  manajemen program puskesmas (KMPP) dan bab 8 tentang manajemen penunjang layanan klinis (MPLK). Kegiatan self assessment  ini dilaksanakan berdasarkan elemen penilaian yang telah ditetapkan dalam buku pedoman akreditasi puskesmas. Setiap elemen penilaian diberikan skor sesuai dengan kondisi yang ada. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa selama proses penilaian, setiap pokja melakukan diskusi interaktif untuk penyamaan persepsi dan menentukan solusi bersama-sama terhadap kendala yang dihadapi selama penyusunan dokumen.

Dari pantauan terhadap proses penilaian pra akreditasi pada hari kedua, ditemukan beberapa kemajuan di setiap pokja. Peserta sudah lebih memahami tentang dokumen dan elemen penilaian. Walaupun demikian, setelah melakukan penilaian terhadap elemen akreditasi ditemukan bahwa skor penilaian masing-masig puskesmas masih belum mencapai batas status akreditasi dasar khususnya pada bab II dan bab V seperti terlampir pada tabel berikut;

Tabel Hasil Penilaian Pra akreditasi Puskesmas Kabupaten Malaka

Bab	Capaian Betun	Capaian Namfalus	Capaian Weoe	Dasar
II	33.88%	32.23%	34.71%	≥ 75%
V	22.77%	16.83%	27.72%	≥ 60%
VIII	42.15%	50.75%	52.63%	≥ 20%

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa kondisi menjadi kendala dalam persiapan akreditasi seperti :

1. Uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi Puskesmas Program dan kegiatan tidak memiliki bukti telusur
2. Belum dilakukan kajian terhadap struktur organisasi puskesmas secara periodik
3. Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung jawab UKM Puskesmas belum mengidentifikasi pihak-pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektor untuk berperan serta aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
4. Penanggung jawab UKM Puskesmas memberikan arahan kepada pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan.

Kendala yang ditemukan tersebut, menurut tim Panjatan II bisa dilengkapi dan diperbaiki setelah penilaian selesai. Setelah evaluasi akhir, kegiatan penilaian pra akreditasi dilanjutkan dengan penggalangan komitmen bersama untuk memperbaiki kelengkapan dokumen. Semua puskesmas berkomitmen untuk melengkapi yang dibutuhkan dan memperbaiki dokumen sesuai rekomendasi tim Panjatan II. Setelah penggalangan komitmen kegiatan penilaian pra akreditasi diakhiri dengan doa bersama.