• Home
  • Tentang Kami
  • Jurnal
  • Arsip Pengantar
19 Jul2017

Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dDi Kabupaten Malaka Oleh Tim Kabupaten Kulon Progo Dalam Kerangka Kerja Sama Antar Daerah

19/07/2017. Written by Manajemen Pelayanan Kesehatan. Posted in manajemen aset

Reportase

Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Malaka Oleh Tim Kabupaten Kulon Progo Dalam Kerangka Kerja Sama Antar Daerah

Betun 11 Juli 2017

 

Gambar 1. Bupati Malaka dan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kulon Progo dalam acara pembukaan sosialisasi

Gambar 1. Bupati Malaka dan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kulon Progo dalam acara pembukaan sosialisasi

Sebagai realisasi kerja sama antar daerah, Tim Kabupaten Kulon Progo dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Arif Sudarmanto SH) telah berkunjung ke Kabupaten Malaka (NTT) pada tanggal 11-14 Juli 2017. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk membantu dan mendampingi Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Malaka mengelola aset yang dimiliki daerah sesuai standar yang berlaku. Targetnya, pada 2018 Kabupaten Malaka dapat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (Catatan: sejak menjadi kabupaten sendiri pada tahun 2013, predikat yang didapat adalah disclaimer pada 2 tahun pertama, dan Wajar Dengan Pengecualian pada tahun ketiga).

Gambar 2. Para Kepala Perangkat Daerah beserta Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Malaka sebelum acara pembukaan sosialisasi oleh Bupati Malaka

Gambar 2. Para Kepala Perangkat Daerah beserta Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Malaka sebelum acara pembukaan sosialisasi oleh Bupati Malaka

Acara sosialisasi dibuka oleh Bupati Malaka (dr. Stefanus Bria Seran, MPH). Dalam kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kulon Progo (Arif Sudarmanto, SH) turut memberikan sambutan. Setelah acara pembukaan, Tim Kulon Progo kemudian menyampaikan pemaparan materi dalam rangka sosialisasi.

betun-3

 

Continue Reading No Comments

18 Jul2017

Hospitals plan to add primary care services to behavioral health crisis center

18/07/2017. Written by Manajemen Pelayanan Kesehatan. Posted in Berita

A planned behavioral health crisis center in east Winston-Salem will now include a physical health component through a joint venture by Novant Health Inc. and Wake Forest Baptist Medical Center.

The health-care systems have agreed to operate an 8,339-square-foot primary care center providing physical and other direct treatment care within the 43,000-square-foot building at 650 Highland Ave.

The Forsyth County Board of Commissioners approved on Thursday an amendment to the lease that Cardinal Innovations Healthcare Solutions has on the building and a 4.1-acre site. The amendment calls for the physical care clinic to operate for at least seven years.

In June 2015, the county commissioners approved a 40-year lease with CenterPoint Human Services to establish a behavioral health crisis center serving Forsyth, Davie, Rockingham and Stokes counties. Cardinal took over the lease when it acquired CenterPoint in July 2016.

It was announced June 25 that the Highland center is shifting from being a place with inpatient beds and round-the-clock care to one that would keep people less than a day and serve them primarily with chairs instead of beds.

“The original lease executed by CenterPoint did not include any provision for the primary care clinic,” Cardinal spokeswoman Ashley Conger said. “The resolution amends the use of the property to appropriately reflect the full intended use.”

The center is expected to include a community wellness center and administrative offices.

“We are engaging in collaborative efforts to better serve our community, including ideas for primary care and support of behavioral health issues that impact the residents of Forsyth County,” Dr. Stephen Motew, the president of the Novant’s greater Winston-Salem market, and Terry Williams, the chief strategy officer for Wake Forest Baptist, said in a joint statement.

An opening date has not been set. Forsyth County is holding its share of the center’s funding in reserve.

Billy West, the director of DayMark Recovery Services, which provides a variety of mental health and substance abuse services, said it makes sense to offer physical health care to behavioral health patients since physical issues, such as alcoholism, diabetes, high blood pressure, exhaustion and opioid addiction, can contribute to and even spark a behavioral health crisis.

“This center presents a fantastic opportunity to make our behavioral health system better fit the whole body care approach and, hopefully, help to keep more individuals from needing to go to the emergency department unnecessarily,” West said.

“We can help provide a better continuum of care together, such as helping individuals get to their doctor’s appointment and take their medicine as prescribed,” he said. “By being in the same building, someone can be helped for both needs rather than having to go across town or out of town.”

The primary goal of the planned behavioral health crisis center is to help ease overcrowding in hospital emergency rooms by diverting individuals experiencing a mental health and/or substance abuse crisis to the Highland center.

The center would allow law-enforcement authorities to safely hand off individuals in crisis rather than be required — as by law — to stay with them until they receive an initial examination.

The plan is to rotate a local police officer in shifts.

The center initially was scheduled to open in February as a 24-hour facility offering 16 beds for inpatient and residential psychiatric care.

The new plan is for a 23-hour urgent-care center offering 12 chairs, with patients typically being treated over an eight-hour period.

Individuals needing more than 24 hours of treatment likely would be transferred to Cardinal-affiliated facilities in Concord, Lexington and Statesville.

Cardinal said the “new configuration of services meets the original goals of members, hospitals, law enforcement, first responders and stakeholders for crisis and integrated care while providing a coordinated full continuum of care, including 24/7 access to crisis services.”

Conger said the center is being converted to a 23-hour care center “to ensure that the individual is quickly referred to the most clinically appropriate and timely services and supports.”

West said the decision to convert to a 23-hour urgent-care center for behavioral health “is fiscally sound and will treat a ton of people more than” what was originally planned.

For involuntary commitments, most will be sent to a crisis center typically within 10 to 23 hours if needed, West said. If hospitalization is necessary, he said, they will be sent to one of the four main Triad hospitals, Old Vineyard Behavioral Health Services or a state facility.

For individuals requiring alcohol or drug detox, patients will be started on care before being transferred to a 24-7 crisis center.

Source: journalnow.com

Continue Reading No Comments

18 Jul2017

Dinkes Makassar Terima Penghargaan Pastika Parahita dari Kemenkes

18/07/2017. Written by Manajemen Pelayanan Kesehatan. Posted in Berita

Makassar - Pemerintah kota (pemkot) Makassar melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Makassar kembali meraih penghargaan Pastika Parahita dari Kementerian Kesehatan di The Alana Hotel & Convention Center, Yogyakarta, pada Rabu, (12/7/2017) pekan lalu.

Kepala Dinkes, Naisyah Tun Azikin mengatakan penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Makassar membangun kota sehat tanpa asap rokok melalui peraturan daerah.

“Penghargaan ini atas keberhasilan kita menegakkan peraturan bebas asap rokok,” ujarnya kepada KABAR.NEWS, Selasa (18/7/2017).

Sementara, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto yang mendengar kabar tersebut menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih. 

“Alhamdulillah, Makassar kembali diganjar penghargaan nasional. Penghargaan ini bentuk komitmen kita dalam membangun kota sehat bagi warga dan lingkungannya,” ucap Danny. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar nomor 4 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok, telah lama diterapkan di Makassar.

Sumber: kabar.news

Continue Reading No Comments

18 Jul2017

Sosialisasi dan Workshop Awal Dalam Rangka Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Subbidang Kesehatan Dan Gizi Masyarakat di Provinsi D.I Yogyakarta

18/07/2017. Written by Manajemen Pelayanan Kesehatan. Posted in Sinkronasi

Reportase

Sosialisasi dan Workshop Awal Dalam Rangka Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Subbidang Kesehatan Dan Gizi Masyarakat di Provinsi D.I Yogyakarta

Kamis, 13 Juli 2017

Untuk menindaklanjuti kegiatan sosialisasi dan juga audiensi mengenai Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat kepada Bappeda dan Dinas Kesehatan Provinsi D. I  Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo pada 6 Juli 2017, maka dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Workshop awal dalam rangka uji coba pendampingan sinkronisasi RPJMN-RPJMD Subbidang kesehatan dan gizi masyarakat di provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 13 Juli 2017. Tempat pelaksanaan kegiatan di ruang Sekip University Club Hotel UGM.

Tujuan umum kegiatan yaitu melakukan Sosialisasi dan Workshop awal dalam rangka uji coba pendampingan sinkronisasi RPJMN-RPJMD subbidang kesehatan dan gizi masyarakat dengan menggunakan modul. Tujuan khusus yaitu tercapainya kejelasan tentang kebijakan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN; tercapainya keselarasan tentang konsep dan proses pendampingan sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN; tercapainya kemampuan dasar untuk melakukan tahap-tahap sinkronisasi, dan tercapainya kesepakatan tentang pentahapan dan waktu kegiatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh sektor pemerintahan terkait yaitu perwakilan Bappeda Provinsi, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi, perwakilan dari RS Grhasia dan RS Respira, perwakilan dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, dan dari lintas sektor kesehatan yaitu Dinas Sosial dan BKKBN. Pemateri dan fasilitator dari tim PKMK FK UGM.

Kegiatan sosialisasi dan workshop diawali dengan penyampaian laporan kegiatan singkat oleh Ketua Tim PKMK FK UGM Dr. dr. Dwi Handono, M.Kes. Dalam laporannya Dr. dr. Dwi Handono menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kerja sama dari PKMK FK UGM dan Bappenas serta di dukung oleh Unicef. Kegiatan ini sudah dilaksanakan cukup lama, PKMK FK UGM diminta untuk membantu Bappenas dalam menyusun modul sinkronisasi. Kemudian, untuk modul tersebut baik versi online, versi cetak, dan buku kerjanya sudah selesai dilaksanakan. Tetapi, yang masih belum dilaksanakan yaitu bagaimana mengimplementasikan baik untuk pendampingan maupun dari aspek modulnya sendiri. Saat ini, merupakan kesempatan bagi Provinsi D. I. Yogyakarta untuk implementasi pendampingan. Dengan harapan produk dari kegiatan ini bisa menjadi contoh atau prototype bagi daerah-daerah yang lain untuk implementasi sinkronisasi, sehingga kami harapkan prosesnya dapat berjalan seoptimal mungkin agar bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya.

Setelah laporan kegiatan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan penyampaian materi. Sambutan pertama dari PKMK FK UGM oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD, dan sambutan kedua oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta, sekaligus membuka kegiatan sosialisasi dan workshop. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan modul sinkronisasi.

Gambar 1. Penyerahan Modul Sinkronisasi

Gambar 1. Penyerahan Modul Sinkronisasi

Selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai Konsep Dasar dan Pentahapan Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat oleh Ketua Tim PKMK FK UGM. Penyampaian materi diawali dengan pengenalan website yang memuat tentang materi sinkronisasi kepada peserta. Materi yang disampaikan mengenai pengenalan tentang sinkronisasi, konsep dasar sinkronisasi, pentahapan sinkronisasi, dan tools sinkronisasi Sementara penyampaian materi diberikan juga kesempatan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap materi yang disampaikan.

Gambar 2. Penyampaian materi oleh Tim PKMK FK UGM

Gambar 2. Penyampaian materi oleh Tim PKMK FK UGM

Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan penyampaian gambaran proses penyusunan RPJMD yang sementara dilaksanakan oleh perwakilan dari Bappeda provinsi. Pemerintah Bappeda Provinsi D. I. Yogyakarta sudah sementara dalam proses penyusunan RPJMD Provinsi. Dalam proses penyusunan saat ini sudah selesai menyusun visi dan misi, tujuan dan sasaran, sampai pada program pemerintah daerah.

Sesi selanjutnya workshop yang dibagi dalam 2 sesi yaitu sesi pertama membahas tahap 2 mengenai sinkronisasi isu strategis dan sesi kedua membahas tahap 3 yaitu sinkronisasi tujuan, sasaran, dan indikator dari isu strategis. Peserta dibagi dalam 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan, dan dari lintas sektor terkait. Masing-masing kelompok didampingi oleh 2 fasilitator dari PKMK FK UGM.

Gambar 3. Suasana diskusi kelompok 2

Gambar 3. Suasana diskusi kelompok 2

Gambar 4. Suasana diskusi kelompok 1

Gambar 4. Suasana diskusi kelompok 1

Dalam sesi pertama, peserta mengisi lembar kerja sinkronisasi tahap 2 dan membahas mengenai isu strategis bidang kesehatan yang disesuaikan dengan RPJMN juga dengan keadaan yang ada di daerah. Dalam prosesnya, didampingi langsung oleh fasilitator masing-masing kelompok. Setelah melakukan diskusi dan pengisian lembar kerja, dilanjutkan dengan pemaparan hasil diskusi kelompok. Dari hasil pemaparan dan diskusi 2 kelompok ini menyepakati bahwa ada 9 isu strategis ditambah 2 muatan lokal bidang kesehatan yang sesuai dengan keadaan daerah dan tentunya diselaraskan dengan RPJMN sub-bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Isu strategis yang disepakati yaitu:

No. RPJMN Sub-bidang kesehatan dan gizi masyarakat RPJMD Sub-bidang kesehatan dan gizi masyarakat Provinsi DI Yogyakarta
1 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja dan Lansia
2 Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat Percepatan perbaikan stunting dan KEP Perbaikan mutu konsumsi
3 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Percepatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, dan KLB
4 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
5 Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan obat dan makanan, dan pengobatan tradisional
6 Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Perbaikan persebaran dan peningkatan mutu SDMK (isu disparitas)
7 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8 Peningkatan Manajemen, Penelitian dan  Pengembangan, dan Sistem Informasi -
9 Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan Pengembangan pelayanan promotif dan rehabilitatif sebagai suplemen dan komplemen program JKN
10 Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional Perbaikan validitas data untuk pengembangan jaminan dan pembiayaan kesehatan
11 Muatan Lokal Pengembangan sistem penanganan bencana dan kecelakaan
12   Pengendalian pengobatan tradisional

Selesai mendiskusikan dan menyepakati isu strategis, dilanjutkan kembali dengan diskusi kelompok sesi kedua. Dalam sesi kedua ini peserta membahas, mendiskusikan, dan mengisi lembar kerja sinkronisasi tahap 3 yaitu Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan. Namun, dalam penyusunan indikator peserta mengalami kesulitan, karena format dalam lembar kerja berbeda dengan cascading yang telah disusun oleh provinsi. Selama ini Bappeda Provinsi D.I Yogyakarta sudah berproses dalam penyusunan RPJMD, dan telah menyusun casecading berdasarkan interpretasi daerah terhadap Permendagri nomor 54 tahun 2010. Sehingga, pada saat Surat Edaran Bersama (SEB) dikeluarkan formatnya berbeda dengan format yang telah disusun oleh provinsi D. I. Yogyakarta. Sehingga, dalam sesi 2 ini mengalami deadlock.  Apakah tetap mengacu pada SEB atau tetap menggunakan interprestasi provinsi dalam menyusun RPJMD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Sehingga, keputusan sementara dari hasil kegiatan sosialisasi dan workshop di tingkat Provinsi D.I Yogyakarta yaitu Tim dari PKMK FK UGM akan berkoordinasi dengan Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkes untuk menyampaikan kesulitan yang ditemui pada saat penyusunan indikator dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi kesulitan tersebut. Daerah melanjutkan berproses untuk penyusunan RPJMD Provinsi D.I. Yogyakarta. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan selanjutnya dengan Bappeda Provinsi D.I Yogyakarta, dan untuk jadwal pertemuan selanjutnya menunggu konfirmasi dari daerah.

Kegiatan sosialisasi dan workshop ditutup oleh Ketua Tim PKMK FK UGM.

 

Continue Reading 2 Comments

18 Jul2017

Sosialisasi dan Workshop Awal Dalam Rangka Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Subbidang Kesehatan Dan Gizi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo

18/07/2017. Written by Manajemen Pelayanan Kesehatan. Posted in Sinkronasi

Reportase

Sosialisasi dan Workshop Awal Dalam Rangka Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Subbidang Kesehatan Dan Gizi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo

Jumat, 14 Juli 2017

Untuk menindaklanjuti sosialisasi dan audiensi mengenai Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat kepada Bappeda dan Dinas Kesehatan Provinsi D. I  Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo pada 6 Juli 2017, maka dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Workshop awal dalam rangka uji coba pendampingan sinkronisasi RPJMN-RPJMD subbidang kesehatan dan gizi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal14 Juli 2017. Tempat pelaksanaan kegiatan di ruang rapat Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk melakukan Sosialisasi dan Workshop awal dalam rangka uji coba pendampingan sinkronisasi RPJMN-RPJMD Subbidang kesehatan dan gizi masyarakat dengan menggunakan modul.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, RSUD Wates, RS Nyi Ageng Serang, dan lintas sektor pemerintahan Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan workshop di Kabupaten Kulon Progo didampingi langsung oleh perwakilan dari Bappenas, perwakilan dari Kementerian Kesehatan, fasilitator dari PKMK FK UGM, dan tim PKMK FK UGM.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo sekaligus membuka kegiatan sosialisasi dan workshop. Dalam sambutannya, Kepala Bappeda menyampaikan bahwa Kabupaten Kulon Progo sementara sudah dalam tahap penyusunan RPJMD dan proses penyusunan Bab 2. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, RPJMD di Kabupaten Kulon Progo paling lambat harus ditetapkan pada 22 November 2017. Kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan, dan baru pertama kali ada modul sinkronisasi. Sehingga diharapkan kita bisa sama-sama diskusikan setiap tahapan dalam modul sinkronisasi ini.

Gambar 1. Sosialisasi dan workshop di Kabupaten Kulon Progo

Gambar 1. Sosialisasi dan workshop di Kabupaten Kulon Progo

Setelah sambutan, dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang Konsep Dasar dan Pentahapan Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang disampaikan oleh Ketua Tim PKMK FK UGM (Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes). Mengawali penyampaian materi, dr. Dwi menyampaikan bahwa sinkronisasi ini khusus untuk bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Dari Direktorat Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas mengharapkan ada keselarasan dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota, agar program-program dalam RPJMN bisa didukung oleh provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini berangkat dari evaluasi yang dilakukan sebelumnya bahwa ada provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun RPJMD tidak mengacu pada RPJMN. Sehingga diharapkan untuk selanjutnya ada kesatuan antara pusat sampai ke daerah. Sinkronisasi ini khusus untuk bidang kesehatan dan diharapkan bisa menjadi contoh atau prototype untuk bidang lainnya. Materi yang disampaikan mengenai pengenalan tentang sinkronisasi, konsep dasar sinkronisasi, pentahapan sinkronisasi, dan tools sinkronisasi. Sementara penyampaian materi, diberikan kesempatan juga kepada peserta untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan apabila ada hal-hal yang kurang dipahami.

Gambar 2. Penyampaian materi oleh Ketua Tim PKMK FK UGM

Gambar 2. Penyampaian materi oleh Ketua Tim PKMK FK UGM

Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan workshop dalam bentuk diskusi dan didampingi langsung oleh fasilitator dari PKMK FK UGM. Dalam pelaksanaan workshop tidak dibagi dalam kelompok, dikarenakan keterbatasan dalam ruangan. Workshop dilaksanakan dalam 2 sesi.

Sesi yang pertama ialah mengisi lembar kerja dan sama-sama membahas mengenai sinkronisasi tahap 2 tentang isu strategis. Peserta yang hadir berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan mengenai isu strategis dan disesuaikan dengan RPJMN serta keadaan yang ada di daerah. Berdasarkan hasil diskusi bersama, disepakati ada 10 isu strategis dan 3 muatan lokal subbidang kesehatan dan gizi masyarakat yang sesuai dengan keadaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Hasil kesepakatan tersebut seperti pada tabel berikut:

No. RPJMN Sub-bidang kesehatan dan gizi masyarakat RPJMD Sub-bidang kesehatan dan gizi masyarakat Provinsi DI Yogyakarta RPJMD Sub-bidang kesehatan dan gizi masyarakat Kabupaten Kulon Progo
1 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja dan Lansia Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja dan Lansia
2 Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat Percepatan perbaikan stunting dan KEP Perbaikan mutu konsumsi Percepatan penurunuan stunting, KEP dan KEK
3 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Percepatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, dan KLB Percepatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
4 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas
5 Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan obat dan makanan, dan pengobatan tradisional Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan
6 Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Perbaikan persebaran dan peningkatan mutu SDMK di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (isu disparitas) Perbaikan persebaran dan peningkatan mutu SDMK di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  (isu disparitas)
7 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8 Peningkatan Manajemen, Penelitian dan  Pengembangan, dan Sistem Informasi - Peningkatan manajemen dan sistem informasi
9 Pengembangan dan Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan Pengembangan pelayanan promotif dan rehabilitatif sebagai suplemen dan komplemen program JKN Efektifitas pengelolaan BLUD RS dan Puskesmas
10 Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional Perbaikan validitas data untuk pengembangan jaminan dan pembiayaan kesehatan Perbaikan validitas data dan perbaikan pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan
11 Muatan Lokal Pengembangan sistem penanganan bencana dan kecelakaan Pengembangan sistem penanganan bencana dan kecelakaan
12 Pengendalian pengobatan tradisional Pengendalian pengobatan tradisional
13 Eliminasi Malaria
14 Pengembangan RS bertaraf Internasional

Setelah selesai istirahat untuk sholat jumat dan makan siang, kegiatan dilanjutkan dengan workshop sesi kedua. Dalam sesi kedua ini peserta membahas, mendiskusikan, dan mengisi lembar kerja sinkronisasi tahap 3 yaitu Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan. Namun, dalam berproses peserta mengalami kesulitan dalam penentuan indikator. Sehingga terjadi diskusi yang cukup panjang. Peserta mengalami kesulitan dalam struktur pengisian indikator, dimana peserta ingin menyamakan modul dengan SEB, dan mereka lebih mengacu pada SEB. Peserta juga berharap adanya keselarasan acuan atau pedoman untuk penyusunan RPJMD baik dari Bappenas, Mendagri, dan Menpan. Bappeda Kabupaten Kulon Progo juga sangat memperhatikan mengenai metode sinkronisasi untuk diterapkan di sektor lainnya, dan bukan hanya di sektor kesehatan saja.

Gambar 3. Suasana diskusi membahas tahap 1 dan tahap 2 sinkronisasi

Gambar 3. Suasana diskusi membahas tahap 1 dan tahap 2 sinkronisasi

Sehingga, keputusan sementara dari hasil kegiatan sosialisasi dan workshop di tingkat Kabupaten Kulon Progo yaitu daerah akan mengadakan koordinasi secara internal untuk mencari solusi dalam mengatasi kesulitan yang ditemui dan dalam menyikapi teknik dalam sinkronisasi. Tim dari PKMK FK UGM akan mengusahakan pada pertemuan selanjutnya akan menghadirkan narasumber dari 3 kementerian terkait yaitu Bappenas, Kemendagri, dan Menpan, beserta juga dari Kemenkes. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan selanjutnya, dan untuk jadwal pertemuan menunggu konfirmasi dari daerah.

Kegiatan ditutup dengan ucapan terima kasih oleh perwakilan dari Bappeda Kabupaten Kulon Progo dan dari tim PKMK FK UGM.

Continue Reading No Comments

  • 1
  • ...
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • ...
  • 270

Artikel Terbaru

Memahami Peran Paramedis dalam Perawatan Primer

Kajian Ketidaksetaraan Kesiapan Pelayanan dan Pengetahuan Provider di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia

Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia

Kualitas Hidup yang Berhubungan dengan Kesehatan dan Pemanfaatan Perawatan Kesehatan

Analisis Kebijakan Pendekatan Perawatan Kesehatan Primer di Liberia

Semua Artikel

Berita Terbaru

Kades Dan UPT Puskesmas Posek Jalin Kerjasama Peningkatan Pelayanan Kesehatan

18 October 2022

Dinkes Kulon Progo diminta mengevaluasi pelayanan pasien Puskesmas Wates

18 October 2022

Puskesmas Ambal-ambil Kejayan Buat Inovasi Ini agar Warga Tak BAB di Sungai

13 October 2022

Puskesmas Grabagan Gandeng Yayasan ADRA Gelar Diskusi Interaktif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

13 October 2022

Bangkalan Menuju UHC, Seluruh Puskesmas Diberi Pemahaman Aplikasi E DABU

11 October 2022

Semua Berita

  • Home
  • Tentang Kami
  • Jurnal
  • Arsip Pengantar