Melihat Sisi Lain Care Pathway  dari Kota dan Desa

Diskusi tentang perawatan masih menjadi hal menarik untuk dieksplorasi dengan  membandingkan antara penduduk di perkotaan dan pedesaan. Sejak diperkenalkan pertama kali pada 1950-an, care pathway merupakan alur perawatan yang memberikan manfaat terhadap kualitas perawatan itu sendiri. Care pathway adalah model layanan yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya  untuk mewujudkan kualitas layanan perawatan.

Namun, pelayanan perawatan yang terstandar pada kenyataannya tidaklah mutlak terjadi di setiap proses perawatan pasien setiap kasus penyakit. Suatu kajian dengan menggabungkan aspek pola demografis dan konteks pelayanan telah memberikan potret sisi lain dari hadirnya care pathway.  Model intervensi kompleks berupa pengambilan keputusan bersama dan pengorganisasian proses perawatan untuk sekelompok pasien tersebut. Ternyata hal tersebut menjadi penyebab munculnya dehumanisasi pekerjaan, hubungan dokter-pasien yang kurang baik, dan jalur perawatan yang mengurangi pilihan pasien sehingga berdampak pada keterlambatan pemilihan perawatan bagi pasien dengan kondisi penyakit tertentu.

Selengkapnya

Diskusi tentang perawatan masih menjadi hal menarik untuk dieksplorasi dengan  membandingkan antara penduduk di perkotaan dan pedesaan. Sejak diperkenalkan pertama kali pada 1950-an, care pathway merupakan alur perawatan yang memberikan manfaat terhadap kualitas perawatan itu sendiri. Care pathway adalah model layanan yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya  untuk mewujudkan kualitas layanan perawatan.

Namun, pelayanan perawatan yang terstandar pada kenyataannya tidaklah mutlak terjadi di setiap proses perawatan pasien setiap kasus penyakit. Suatu kajian dengan menggabungkan aspek pola demografis dan konteks pelayanan telah memberikan potret sisi lain dari hadirnya care pathway.  Model intervensi kompleks berupa pengambilan keputusan bersama dan pengorganisasian proses perawatan untuk sekelompok pasien tersebut. Ternyata hal tersebut menjadi penyebab munculnya dehumanisasi pekerjaan, hubungan dokter-pasien yang kurang baik, dan jalur perawatan yang mengurangi pilihan pasien sehingga berdampak pada keterlambatan pemilihan perawatan bagi pasien dengan kondisi penyakit tertentu.

Dalam hal pemilihan perawatan kesehatan, pola demografis dan peran berbagai jenis penyedia layanan kesehatan dalam proses diagnosis penyakit menjadi determinan utama dalam memahami perilaku tersebut.  Potret kondisi pelayanan kesehatan di pedesaan dengan berbagai keterbatasan infrastruktur dan ketersediaan pelayanan memberikan kesan model pelayanan dengan care pathway seakan menjadi “pasar” bagi para dokter untuk “mengkomersialkan” pelayanan bagi pasien. Kegagalan pemerintah mengidentifikasi peran aktor lokal dalam alur perawatan menjadi hal krusial Dalam kondisi seperti in., Sistem kesehatan seolah menjadi penyebab keterlambatan pasien untuk melakukan perawatan ketika sakit karena tidak dapat menjamin akses, akseptabilitas dan affordability. Kondisi yang sama juga terjadi pada pasien di perkotaan. Care pathway menjadi sesuatu yang tidak berguna manakala terdapat keterbatasan untuk memahami alur pelayanan.  Sulitnya pasien memahami care pathway telah mengurangi niat sekaligus memberikan ketakutan tersendiri bagi pasien. Pasien cenderung terlambat menerima perawatan karena ada anggapan penyedia layanan tidak memberikan kepastian diagnosis bagi mereka.

Fakta menarik yang mengkritisi care pathway juga terjadi di Bangladesh dalam penelitian oleh Sarker et al yang dipublikasikan pada 2017. Keterlambatan pasien penderita extra pulmonary tuberculosis (EPTB) dalam mendapatkan perawatan mengindikasikan bahwa care pathway belum mampu meningkatkan akses serta kepastian dalam perawatan pasien EPTB. Kondisi ini diperburuk dengan adanya ketidakmampuan dokter untuk mendiagnosa EPTB secara benar. Pasien menilai bahwa penyedia layanan cenderung menahan pasien untuk waktu yang sangat lama meskipun kasus tidak berhasil didiagnosa akibat sifat umum EPTB yang tidak jelas.

Penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi pola alur pencarian pelayanan pada pasien di pedesaan dan perkotaan tersebut menemukan bahwa terdapat perbedaan rata-rata penundaan perawatan antara pasien EPTB di daerah pedesaan dan perkotaan. Perbedaan ini menandakan ketepatan pasien perkotaan dalam mengambil keputusan jauh lebih baik dibandingkan dengan pasien di pedesaan. Selain itu, faktor lain seperti kurang pengetahuan, rendahnya pendidikan anggota keluarga, sikap “komersial” dokter, dan ketakutan pribadi juga menjadi alasan penundaan diagnostik oleh pasien baik di pedesaan maupun perkotaan.

Kondisi ini sangat memerlukan perhatian para pengambil kebijakan dan manajemen untuk memperbaiki care pathway dengan pertimbangan akses, akseptabilitas dan keterjangkaun biaya. Jalur yang diikuti oleh pasien EPTB yang dieksplorasi dalam penelitian ini memberikan wawasan mengenai peran berbagai jenis penyedia layanan kesehatan dalam proses diagnosis, alasan di balik penundaan diagnosis, dan peran tenaga non-medis dalam proses perawatan. Penyedia layanan kesehatan informal dan swasta di daerah pedesaan menjadi bagian dari diskusi menarik dalam artikel tersebut karena pertimbangan akses, akseptabilitas dan affordability dalam care pathway. Apa, bagaiamana peran dari penyedia layanan informal dan swasta agar dapat mempersingkat jalur perawatan pasien EPTB secara signifikan sehingga meningkatkan kualitas kehidupan individu yang terkena dampak selengkapnya dapat diakses pada laman berikut Artikel

Realisasi rencana tindak lanjut (RTL) Puskesmas Oekmurak yang telah sebelumnya disepakati adalah:

1. Sosialisasi Akreditasi Kepada Staf Puskesmas Oekmurak

Tim perwakilan akreditasi yang telah melakukan kaji banding di Puskesmas Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo melakukan sosialisasi hasil kunjungan tersebut kepada seluruh staf puskesmas. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Puskesmas Oekmurak dan dipimpin oleh Yulius Baboky, Amd., Kep. Adapun hasil yang dipaparkan pada sosialisasi ini adalah pentingnya akreditasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan serta materi terkait Pokja 1, 2, dan 3.

Pada sosialisasi ini Yulius memaparkan pentingnya komitmen bersama yang dimiliki oleh seluruh staf puskesmas dalam menjalankan persiapan akreditasi. Selain itu, juga ditekankan bahwa seluruh anggota puskesmas harus bekerja sama dalam tim mutu agar proses akreditasi ini berjalan dengan baik. Lembar penggalangan komitmen menjadi bukti dari kesepakatan staf Puskesmas Oekmurak.

2. Koordinasi Internal dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka

Pada minggu pertama Mei 2017, pertanggung jawaban kaji banding yang dilakukan Puskesmas Oekmurak dengan dilakukannya kegiatan koordinasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka. Koordinasi ini terlaksana pada 11 April 2017 dan dihadiri oleh perwakilan tim akreditasi Puskesmas Oekmurak serta perwakilan puskesmas lainnya. Selain memaparkan hasil kaji banding yang diperoleh, dalam koordinasi internal ini setiap puskemas menyatakan komitmennya untuk menjalankan RTL yang telah disepakati bersama. Puskesmas Oekmurak sepakat menggunakan RTL yang telah disusunketika kaji banding di Kabupaten Kulon Progo.

3. Pembentukan Tim Akreditasi Puskesmas

Seluruh staf puskesmas beserta staf di puskesmas pembantu (pustu) dan polindes turut terlibat dalam tim mutu Puskesmas Oekmurak. Disini Theresia Buik, Amd.Keb. mengambil peranan sebagai ketua tim mutu. Sedangkan 12 orang lain yang tergabung dalam tim mutu ini dibagi menjadi 3 kelompok yaitu Pokja 1, 2, dan 3. Adapun ketua masing-masing pokja adalah perwakilan Puskesmas Oekmurak yang sebelumnya melakukan kaji banding.

Namun beberapa saat setelah tim ini terbentuk, ketua Pokja 2 yaitu Fridolin Bria, S.Kep mendapat SK mutasi kei puskesmas lain. Proses hand over dilakukan kepada Mekarene Teme, Amd.Keb. untuk mengisi kekosongan posisi tersebut. Berkurangnya satu anggota tim mutu ini menjadi keprihatinan Puskesmas Oekmurak mengingat jumlah pegawai yang sedikit. Hingga saat ini koordinasi terkait jumlah pegawai di Puskesmas Oekmurak terus dilakukan dengan Dinkes Malaka.

4. Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Proses identifikasi sarana dan prasarana masih terus dilakukan oleh Puskesmas Oekmurak. Sementara ini, beberapa hal berikut menjadi perhatian tim mutu, yaitu keterbatasan listrik dan air. Selain itu, yang turut menjadi perhatian adalah komunikasi yang tidak lancar serta akses jalan yang kurang baik. Setiap pokja saat ini masih melakukan proses identifikasi masing-masing kebutuhan.

5. Pelatihan Akreditasi Puskesmas/ Lokakarya Akreditasi Puskesmas

Proses pelatihan akreditasi juga telah dilakukan oleh Puskesmas Oekmurak di Betun pada akhir April 2017. Pelatihan ini diselenggarakan dengan mengundang perwakilan Dinkes dan puskesmas dari Kabupaten Kulon Progo.

Saat ini tiap pokja tim mutu Puskesmas Oekmurak sedang melakukan penyusunan dokumen yang dibutuhkan. Selain itu juga mulai dilakukan pembenahan ruangan di puskesmas untuk mempermudah pelayanan. Rapat koordinasi tiap pokja dilakukan setiap Kamis.

Gambar 1. Seluruh staf puskesmas foto bersama lembar penggalangan komitmen

Gambar 2. Rapat koordinasi tim mutu Puskesmas Oekmurak

Setelah melakukan kaji banding pada 7 – 8 Maret 2017 di Puskesmas Wates, Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, Puskesmas Weliman menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai instrument pengukur kemajuan persiapan akreditasi puskesmas pada tahun 2017 atau 2018. Adapun RTL yang telah disepakati antara lain:  

1. Sosialisi tentang Akreditasi Pada Seluruh Staf Pukesmas

Gambar 1. Kegiatan sosialisasi akreditasi Puskesmas Weliman

2. Penggalangan Komitmen

Gambar 2. Kegiatan penggalangan komitmen Puskesmas Weliman

3. Pembentukan Tim Akreditasi

Gambar 3. Susunan tim akreditasi Puskesmas Weliman

4. Self Assement I (Awal)

5. Penyusunan Dokumen Akreditasi

            Dalam proses persiapan kegiatan akreditasi, seluruh tim akreditasi Puskesmas Weliman mengadakan pertemuan akreditasi puskesmas dua kali seminggu yaitu pada Rabu dan Sabtu guna membicarakan persiapan kemajuan dari tiap pokja dan mengevaluasi dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan. Dari pertemuan yang telah beberapa kali dilakukan, penyusunan visi, misi, moto dan budaya kerja Puskemas Weliman serta yel-yel akreditasi Puskesmas. Pokja I telah menyelesaikan beberapa SK dan juga SOP, Pokja II telah menyelesaikan beberapa KAK, Pokja III telah menyelesaikan beberapa SOP dan pedoman.

• Menyusun visi, misi, moto dan budaya kerja

  Pertemuan persiapan akreditasi membahas visi, misi, moto dan budaya kerja Puskesmas Weliman	Visi dan Misi Puskesmas Weliman yang telah dicetak dan dipasang di pintu masuk Puskesmas Weliman.
  Moto Puskesmas Weliman yang telah dipasang di salah satu dinding gedung Puskesmas Weliman	Budaya kerja Puskesmas Weliman yang telah dipasang di salah satu dinding gedung Puskesmas Weliman

• Menyusun dokumen akreditasi (Pokja I: SK, Pokja II: KAK, Pokja III: SOP)

  Salah satu SK yang telah disusun dan dicetak oleh tim akreditasi Puskesmas Weliman

  Salah satu SOP yang telah disusun dan dicetak oleh tim akreditasi Puskesmas Weliman

• Pada Puskesmas Weliman telah ada alur pelayanan dan informasi jenis pelayanan

  Alur pelayanan Puskesmas Weliman

  Infomasi Pelayanan Puskesmas Weliman

Puskesmas mengadakan rapat yang bertujuan untuk merumuskan visi, misi, motto, budaya kerja, pembuatan yel-yel, dan membentuk tim mutu. Selanjutnya tim menjelaskan tugas dan fungsi dari adanya tim mutu dalam pelaksanaan akreditasi.

Penandatangan SK pembentukan Tim Mutu dan audit Internal oleh kepala PKM Kaputu didampingi oleh Ketua tim mutu.

Penandatangan Komitmen bersama Tim Mutu yang baru terbentuk

2. Foto Bersama dengan lembar komitmen yang sudah ditanda tangani, 20 Mei 2017

3. Pertemuan tim mutu di hari akreditasi yaitu setiap hari jumat

Sampai saat ini pertemuan mempelajari Permenkes 46 tentang akreditasi. Kemudian mengidentifikasi kelengkapan dokumen apa yang belum ada di puskesmas dan melakukan pembuatan SK, SOP, KAK, RUK, RPK.