Tiga orang perwakilan Puskesmas Wekmidar melakukan kaji banding pada 4-5 April 2017 di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta. Kaji banding ini dilakukan untuk mempelajari proses akreditasi yang diterapkan di Puskesmas Nanggulan dengan rencana tindak lanjut (RTL) sebagai hasil kegiatan tersebut. RTL ini merupakan panduan dalam persiapan akreditasi yang akan dilakukan di Kabupaten Malaka, NTT.

Kegiatan pertama yang dilakukan sebagai realisasi rencana tindak lanjut Puskesmas Wekmidar adalah pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka. Pertemuan ini diadakan pada 11 April 2017 dan dihadiri oleh 70 orang perwakilan puskesmas di Kabupaten Malaka serta staf Dinas Kesehatan. Pertemuan ini dipimpin oleh drg. Paskalia Farida Fahik selaku Kadinkes Kab. Malaka dengan agenda penggalangan komitmen oleh puskesmas yang ada di Kabupaten Malaka dalam menjalankan RTL masing-masing. Dalam pertemuan ini, RTL yang telah tersusun di Kabupaten Kulon Progo mengalami sedikit perubahan.

Tindak lanjut kedua yang telah terlaksana adalah sosialisasi akreditasi kepada staf Puskesmas Wekmidar. Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 April 2017 dan dipimpin langsung oleh Blasius Bria Nahak, SKM selaku Kepala Puskesmas. Pada sosialisasi ini Kepala Puskesmas Wekmidar memaparkan kepada staf puskesmas bahwa akreditasi dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Selain itu seluruh staf Puskesmas Wekmidar diharapkan dapat mendukung dan terlibat dalam proses akreditasi yang dijadwalkan terlaksana pada tahun 2018. Hasil kaji banding yang telah dilakukan pada awal April tersebut dipaparkan di depan 20 staf Puskesmas Wekmidar.

Gambar 1. Pemaparan hasil sosialisasi oleh koordinator Pokja 1, 2, dan 3

Gambar 2. Staf Puskesmas Wekmidar mengikuti kegiatan sosialisasi

Selanjutnya, perwakilan Puskesmas Wekmidar juga telah melakukan pelatihan dan workshop yang diselenggarakan di Betun pada 28-29 April 2017. Kegiatan ini didampingi oleh Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes selaku ketua tim dari PKMK FK UGM serta mengundang perwakilan dari  Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo.

Realisasi RTL Puskesmas Wekmidar yang lain adalah terbentuknya tim akreditasi pada rapat tanggal 4 Mei 2017. Bedasarkan SK No.  Tentang Pembentukan Tim Akreditasi, tim akreditasi Puskesmas Wekmidar dibagi menjadi tiga (3) Pokja dengan ketua tim akreditasi adalah dr. Dewi Putri R. Berutu dan Christina Seran, A.Md.Keb sebagai wakilnya.

Gambar 3. Rapat pembentukan tim akreditasi Puskesmas Wekmidar

Gambar 4. Pengarahan oleh dr. Dewi selaku ketua tim akreditasi

Puskesmas Wekmidar juga telah melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana, serta telah melakukan penggalangan komitmen internal pada 17 Juni 2017. Penggalangan komitmen internal ini dilakukan oleh seluruh staf puskesmas. Rencana tindak lanjut selanjutnya yang akan dilakukan Puskesmas Wekmidar adalah penggalangan komitmen lintas sektor serta penyusunan dokumen internal. Diharapkan dengan RTL yang telah disepakati di Puskesmas Wekmidar proses persiapan akreditasi dapat terlaksana dengan baik.

Yogyakarta, 11 Juli 2017

Penulis laporan: Utsamani Cintyamena, S.Gz., M.PH

Menuju Penilaian Akreditasi, Dua Puskemas di Kabupaten Malaka Terus Berbenah 

Persiapan akreditasi merupakan keharusan sekaligus kesempatan bagi puskesmas dalam rangka memastikan seluruh elemen dan manajerial untuk secara bersama-sama mencapai hasil penilaian yang ditargetkan. Setelah mengikuti kegiatan kaji banding sister puskesmas di Kabupaten Kulon Progo pada 7-8 Maret, Puskesmas Namfalus dan Weoe terus melakukan persiapan sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Hingga  Juni 2017,  Puskesmas Namfalus dan Puskesmas Weoe telah melakukan beberapa kemajuan pada berbagai kegiatan dalam rangka menuju penilaian akreditasi pada Oktober 2017.

Penyiapan dokumen akreditasi telah dilakukan oleh kedua Puskesmas selama Maret hingga Juni 2017. Penyiapan dokumen merupakan hal pokok dalam akreditasi puskesmas, karena merupakan acuan dalam pelaksanaan pelayanan di puskesmas. Dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas, sangat diperlukan berbagai dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen regulasi maupun laporan bukti pelaksanaan kegiatan Puskesmas. Selain penyusunan dokumen, Puskesmas Namfalus juga telah membentuk tim mutu dan audit internal puskesmas. Pembentukan tim ini diharapkan dapat membantu  menentukan sasaran, cakupan, metode audit serta mampu mengembangkan standar penilaian yang akan digunakan dalam audit. Selain telah melakukan penyusunan dokumen berkaitan dengan pelaksaan akreditasi, Puskesams Weoe juga telah mendapat kunjungan pendampingan  langsung oleh Tim pendamping Akreditasi  Dinas Kesahatan Provinsi NTT. Kunjunagn tim Dinkes Provinsi NTT bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan  dan sekaligus pemantapan persiapan akreditasi Puskesmas Weoe.

Laporan kemajuan persiapan akreditasi Puskesmas Namfalus dan Weoe dapat dilihat pada ikon sister Puskesmas kegiatan tindak lanjut Puskesmas Namfalus dan Puskesmas Weoe.

Jakarta - Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta Polres Metro Jakarta Barat memeriksa klinik yang diduga melakukan rehabilitasi narkoba di Tamansari. Tindakan itu adalah tindak lanjut dari adanya dugaan pelanggaran proses rehabilitasi narkoba. 

“(Yang hari ini di cek) Klinik Ayudia, Klinik Sehati, dan Klinik Manuela,” ujar Kasudin Kesehatan DKI Jakarta Weningtyas kepada wartawan di Klinik Manuela, Jalan Tamansari X, Tamansari, Jakarta Barat, (10/7/2017).

Kasudin Kesehatan Jakarta Barat dan rombongan melakukan pengecekan satu per satu. Hal yang dicek berupa fasilitas kesehatan dan perizinan tenaga medis.

“Kalau tiga klinik ini memiliki izin, (Klinik) Manuela izin klinik utama (spesialis), Sehati dan Ayudia itu izin klinik pratama (umum). Nanti hasil keseluruhannya kami umumkan,” ujar Weningtyas.

Ketiga klinik tersebut diduga melakukan detoksifikasi dengan cara diinfus, disuntik, dan diberi obat. Terkait dengan boleh-tidaknya detoksifikasi dilakukan klinik, Weningtyas masih melakukan audit. 

“Hasilnya sedang kami lengkapi, nanti ya hasil audit medis akan kami umumkan,” ujar Weningtyas.

Selain itu, Ketua IDI Jakarta Barat Dollar mengatakan klinik tersebut bukan klinik rehabilitasi. “Klinik itu bukan rehabilitasi, jangan salah, kasihan klinik ini,” kata Dollar di lokasi yang sama.

Namun Dollar mengatakan klinik bisa melakukan tindakan rehabilitasi berupa detoksifikasi. Termasuk melakukan infus detoksifikasi.

“Boleh (infus detoksifikasi) kalau ke rumah sakit kan sama aja. Boleh, nggak ada aturan,” ucapnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyelidiki empat klinik di Tamansari. Hasilnya, satu klinik tidak memiliki izin praktik.

“Empat klinik itu adalah Klinik Mabes 8, Klinik Ayudia, Klinik Manuela, dan Klinik Sehati. Kami sudah melakukan pemeriksaan, satu (Mabes 8) tidak ada izin, itu kami tutup. Tiga lainnya memiliki izin,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto saat dihubungi pada Jumat (7/7) malam.

Tiga klinik lain bukan tanpa masalah. Mereka melakukan detoksifikasi dengan cara infus. 

“Temuan sementara kami, ketiga klinik melanggar karena melakukan detoksifikasi maupun kegiatan lain lewat infus. Hal seperti itu hanya boleh dilakukan di rumah sakit,” kata Koesmedi.  (aik/dhn)

Sumber: detik.com

More than two thirds of CCGs rank increased primary care investment among the main mechanisms they will use to beat financial challenges their organisation faces.

NHS organisations continue to face extreme financial pressure, according to a report published last week, with 94% of CCG finance directors and 95% of hospital trust finance directors warning there is a significant risk they will not meet their financial plans for 2017/18.

The HFMA’s latest NHS financial temperature check – based on polls of finance directors across the health service – shows that CCGs are heading for an underspend of £250m, but only after the release of an £800m risk reserve fund.

Before the release of the reserve fund, more than a third of CCGs were forecasting year-end overspends, the report reveals. Across each of the four NHS regions – the North, London, Midlands and East and South areas – CCGs were on track for an overall deficit of between 0.5% and 1.2%.

CCGs said problems achieving planned savings and higher than expected acute sector costs were the top two reasons why they were struggling to achieve their financial plans for 2017/18.

NHS funding

Reducing unnecessary clinical variation was the top method CCGs planned to use to hit financial targets, chosen by almost nine out of 10 CCG finance managers.

More than 80% planned to cut provision of services of limited clinical value, and more than 70% said moving to new care models was among the main mechanisms they would use to hit savings targets. Around 70% planned extra investment in primary care services to help them meet financial targets.

The finding comes as NHS England GP development lead Dr Robert Varnam told GPonline that sustainability and transformation plans (STPs) would deliver extra funding to general practice.

The HFMA polling found a sharp rise in the proportion of finance directors who believe relationships between organisations in STP areas are strong enough to deliver ‘cross-organisational change’ in the NHS. More than half say relationships are now strong enough to manage changes, compared with 20% in December 2016.

However, only around a fifth of CCG finance directors say the quality of patient care will improve in their area in 2017/18 or 2018/19.

A total of 17% believe care will improve this financial year, compared with 28% who say it will deriorate and 55% who think it will remain the same. For 2018/19 22% say care will improve, compared with 29% who say it will worsen and 49% who believe it will stay the same.

Doctors’ leaders warned last month that they believed the government had ‘consciously created’ the NHS crisis through sustained underfunding.

Source: gponline.com

Puskemas Namfalus tergabung dalam gelombang I bersama Puskesmas Betun dan Weoe dalam rangka kaji banding persiapan akreditasi puskesmas di Kabupaten Kulon Progo. Setelah mengikuti kegiatan kaji banding sister Puskesmas dengan Puskesmas Panjatan II Kabupaten Kulon Progo pada 7-8 Maret, Puskesmas Namfalus terus melakukan persiapan sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah disusun bersama sister Puskesmas Panjatan II. Sejak Maret hingga Juni 2017, Puskesmas Namfalus telah melakukan dua kegiatan utama yang meliputi penyusunan dokumen dan pembentukan tim mutu dan audit internal.

1. Penyusunan Dokumen Akreditasi

Penyusunan dokumen dalam rangka persiapan akreditasi telah dilaksanakan sejak bulan Maret hingga Juni 2017 bertempat di ruang kerja Puskesmas Namfalus.  Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. memperbaiki sistem pelayanan, mutu, dan kinerja puskesmas sesuai standar yang telah ditetapkan.
2. Membuat standar pelayanan dan dokumentasi pelayanan puskesmas.

Kegiatan penyusunan dokumen melibatkan seluruh staf puskesmas Namfalus yang meliputi pegawai Puskesmas Namfalus yang terlibat dalam Tim Mutu (termasuk Pokja I, II, dan III) dan dipmpin oleh pimpinan Puskesmas Namfalus. Output kegiatan tersebut adalah tersusunnya dokumen akreditasi, terbentunya sistem pelayanan, dokumen standar mutu, dan kinerja puskesmas disesuaikan dengan standar pelayanan secara nasional. Dalam ppelaksanaanya, semua yang terlibat dalam pokja akreditasi mengumpulkan sumber dan referensi pembuatan dokumen, melakukan diskusi dan konsultasi, membuat dokumen, dan melakukan perbaikan sesuai standar dan alur yang telah disusun dalam dokumen.

Beberapa dokumen yang telah dihasilkan meliputi : Surat Kerja tim audik internal, Standar Prosedur Operasional (SPO) Pendaftaran, SPO Farmasi, SPO Rawat Jalan dan Rawat Inap.

(Kegiatan Penyusunan Dokumen Persiapan Akreditasi Pokja I)

(Kegiatan Penyusunan Dokumen Persiapan Akreditasi Pokja II)

(Kegiatan Penyusunan Dokumen Persiapan Akreditasi Pokja III)

2. Pembentukan Tim Mutu dan Audit Internal

Audit mutu merupakan suatu bentuk audit manajemen, yang harus diprakarsai oleh manajemen puncak dalam hal ini pimpinan puskesmas. Komitmen yang kuat dari pimpinan Puskesmas Namfalus terhadap perbaikan mutu layanan di puskesmas, mendorong terbentuknya tim audit internal dan tim mutu.  Pembentukan tim mutu dan audit internal bertujuan membantu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mengambil langkah – langkah yang tepat untuk melakukan perbaikan yang diperlukan sesuai masukan dan rekomendasi bagi perbaikan sistem maupun mutu pelayanan kepada masyarakat Malaka.

Tugas Tim Audit yang dibentuk pada April 2017 adalah ;

1. Menentukan sasaran, cakupan, metode audit, rencana kerja dan jadwal pelaksanaan audit.
2. Mengembangkan checklist dan kuesioner serta standar penilaian yang akan digunakan dalam audit;

Proses pembentukan tim audit dan mutu Puskesmas Namfalus melalui rangakaian g cukup panjang yang diawali dengan sosialisasi akreditasi, pembagian peran masing-masing kelompok kerja, bedah dokumen serta diskusi bersama. Pimpinan dan staf Puskesmas Namfalus akhirnya menetapkan   susunan struktur keanggotaan tim audit internal dan tim mutu seperti pada bagan 1 dan 2 berikut ini.

Bagan 1. Struktur Keanggotaan Tim Mutu Puskesmas Namfalus

Bagan 2. Struktur Tim Audit Internal Puskesmas Namfalus