Setelah melakukan kaji banding pada 21 – 22 Maret 2017 di Puskesmas Temon 1 Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, Puskesmas Biuduk Foho menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai alat kontrol kemajuan persiapan akreditasi puskesmas pada 2017 atau 2018. Adapun RTL yang telah disepakati sebagaimana tertulis dalam tabel di bawah ini.

Puskesmas Biuduk Foho dan Puskesmas lainnya di Kabupaten Malaka dalam proses mengimplementasikan RTL yang telah disepakati mendapat tantangan yang cukup luar biasa karena pada 2 – 3 April 2017 terjadi bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Malaka. Walaupun dalam kondisi demikian Kepala Puskesmas Biuduk Foho tetap semangat memimpin karyawannya untuk melakukan berbagai persiapan untuk mengimplementasikan RTL persiapan akreditasi puskesmas. Terbukti pada 5 April 2017 dilakukan sosialisasi akreditasi puskesmas kepada seluruh petugas puskesmas. Kemudian dilakukan penggalangan komitmen serta pada 6 Juni 2017 saat dilakukan Lokakarya Mini Puskesmas pertama kali lagu Mars Puskesmas Biuduk Foho dinyanyikan.

Pemaparan Materi oleh Tim Pokja	Pemaparan Materi oleh Tim Pokja
Pemaparan Materi oleh Kepala Puskesmas	Para peserta mendengarkan penjelasan Kepala Puskesmas
Penggalangan Komitmen Akreditasi Petugas Puskesmas Biuduk Foho	Penggalangan Komitmen Akreditasi Petugas Puskesmas Biuduk Foho

Menyanyikan lagu mars Puskesmas Biuduk Foho pertama kali pada lokakarya mini bulan Juni 2017 hari Selasa, 6 Juni  2017.

Selain sosialisasi dan penggalangan komitmen petugas puskesmas, dibentuk juga kelompok kerja (pokja) akreditasi puskesmas Biuduk Foho. Koordinator dan anggota pokja tersebut akan mengikuti sosialisasi dan workshop akreditasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Akreditasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dengan Pemateri adalah dari Sister Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dengan fasilitator dari PKMK FK UGM pada 28 – 29 April 2017.  Adapun tujuan dari workshop ini adalah melatih seluruh petugas puskesmas untuk menyusun dokumen akreditasi untuk ketiga pokja yang selanjutnya akan dievaluasi dan dilakukan pendampingan lagi oleh Sister Puskesmas yaitu Puskesmas Temon 1 pada 24 – 29 Juli 2017 mendatang.

PALEMBANG -  Tahap kedua pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji (CJH), diperketat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang.

Bahkan Dinkes tak mau kecolongan terhadap CJH yang memiliki penyakit yang rentan.

Jika pada pemeriksaan menemui adanya CJH yang memiliki penyakit yang dinilai akut, maka pemberangkatan ibadah haji terpaksa dibatalkan.

“Sudah pasti kalau yang sedang hamil tidak bisa berangkat haji. Selain itu juga penyakit yang tidak bisa yakni TBC dan yang sedang cuci darah untuk pengobatan penyakit tertentu,” ujar Dr Hj Desty Aryani M.Kes, Kepala Puskesmas Merdeka, Senin (4/7/2017).

Desty mengatakan, pada tahap pertama pemeriksaan CJH, mayoritas CJH mengidap penyakit hipertensi atau darah tinggi.

Selain juga ada yang mengidap penyakit kencing manis.

Namun CJH tetap bisa berangkat ibadah haji, asalkan selalu dilakukan kontrol atau chek-up agar kondisi kesehatan CJH tetap stabil.

“Memang mayoritas CJH berusia lansia, sehingga banyak yang hipertensi dan kencing manis.

Akan tetapi kita langsung lakukan pembinaan dan rutin konsultasi dengan CJH, agar kondisi CJH sehat sewaktu berangkat ibadah haji,” ujarnya.

Dalam melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan CJH, Dinkes Kota Palembang menyiapkan sebanyak lima puskesmas yang sudah diatur pembagiannya untuk sejumlah 31 KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji).

Pada tahun ini setidaknya ada sekitar 2857 jemaah asal Palembang akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di puskemas yang sudah ditunjuk.

“Kita antisipasi pada tahun ini tidak ada CJH yang batal berangkat. Maka itu kita maksimalkan pelayanan kesehatan bagi CJH sebelum pemberangkatan,” ujar Dr Hj Letizia M.Kes, Kepala Dinkes Kota Palembang.

Letizia mengatakan, penyakit hipertensi memang menjadi ancaman bagi CJH untuk batal berangkat.

Selain itu ada penyakit kolestrol yang juga menjadi ancaman bagi CJH.

“Hipertensi memang paling tinggi dari 10 penyakit yang membuat CJH gagal berangkat.

Maka itu kita mengantisipasi adanya CJH yang gagal berangkat.

Karena hipertensi bisa menyebabkan stroke. Jadi CJH harus benar-benar sehat saat berangkat ibadah haji,” ujarnya. (*)

Jadwal Pemeriksaan Kesehatan CJH Tahap Kedua (4-15 Juli 2017)

Lima Puskesmas Pemeriksaan CJH

1. 1. Puskesmas Dempo
2.  Puskesmas Sekip
3. Puskesmas Pembina
4. Puskesmas Merdeka
5. Puskesmas Sematang Borang

Sumber: Dinkes Kota Palembang

PENDAMPINGAN SINKRONISASI RPJMD – RPJMN

Upaya untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional (RPJMN) dengan rencana pembangunan provinsi (RPJMD Provinsi) dan kabupaten/kota(RPJMD Kabupaten/Kota) telah lama dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Hasil evaluasi menunjukkan banyak perencanaan daerah yang tidak sinkron dengan perencanaan pusat.

Untuk membantu upaya tersebut, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan PKMK FK UGM telah menyusun modul pembelajaran baik versi cetak maupun versi online. Dasar regulasi upaya ini adalah Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor: 050/4936/SJ dan Nomor: 0430/M.PPN/12/2016 dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Dengan adanya regulasi tersebut, upaya sinkronisasi segera direalisasikan. Sebagai langkah awal adalah Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMD – RPJMN di Daerah Istimewa Yogyakarta (level provinsi) dan Kabupaten Kulon Progo (level kabupaten). Setelah kegiatan uji coba tersebut, selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan khususnya bagi daerah yang baru saja melaksanakan pemilukada.

Selengkapnya dapat di-KLIK di icon SINKRONISASI RPJMD – RPJMN di bagian kanan web ini.

JAYAPURA — Dinas Kesehatan Provinsi Papua terus memantau perkembangan penanganan 200 bayi terserang penyakit diare di Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke. “Belum ada laporan tertulis Dinkes Merauke, sehingga Diskes Provinsi Papua belum bisa mengambil langkah seperti membentuk dan mengirimkan tim ke Kimaam. Khawatir nanti Dinkes Provinsi seolah-seolah terlalu intervensi,” kata Kasi Wabah dan Bencana Dinas Kesehatan Papua, Yamamoto Sasari di Jayapura, Jumat (30/6).

Dinkes Papua dengan Kementerian Kesehatan akan turun ke Kimaam apabila sudah ada laporan dan permohonan dari Dinkes Kabupaten Merauke. “Kalaupun tidak ada laporan dan permohonan bantuan dari Dinkes Merauke, sekiranya keadaanya cukup memprihantinkan maka Dinkes Provinsi Papua tetap berkewajiban untuk intervensi,” tegasnya.

Tapi kalau Dinkes Merauke sudah melakukan langkah penanganan maka Dinkes Provinsi Papua sementara masih menunggu perkembangan keadaan, karena selain medannya berat dan cukup sulit untuk menjangkau lokasi. Menurutnya, kini pihaknya sementara menunggu informasi balik kira-kira berapa banyak biaya yang dibutuhkan dari Merauke sampai ke Distrik Kimaam.

“Kalau kita mau dorong tim ke sana berarti kita harus tau total biaya transportasinya dulu, karena dari Merauke harus carter pesawat ke Distrik Kimaam, ketika sampai di Kimaam nanti carter spedboat lagi untuk melanjutkan perjalanan ke kampung-kampung,” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 200 bayi dikabarkan terserang penyakit diare di Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Senin (26/6), lalu. Dinas Kesehatan Merauke sudah menurunkan tim kesehatan ke Distrik Kimaam untuk melayani ratusan bayi yang terserang penyakit diare di distrik tersebut.

“Kami sudah menurunkan tim ke Distrik Kimaam untuk menangani penyakit diare di distrik tersebut,” kata Kepala Dinas Kesehatan Merauke dr Adolof Bolang ketika dikonfirmasi dari Jayapura. Menurutnya, tim diturunkan ke Kimaam pada Jumat (29/6) karena baru bisa mendapatkan transportasi pesawat ke wilayah itu.

Sumber: republika.co.id

CILEUNYI - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung menyiapkan sejumlah posko kesehatan yang akan digunakan untuk arus mudik atau balik lebaran 2017.

Posko-posko tersebut tersebar di empat kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung.

“Dinkes siapkan posko di empat kecamatan. Tiga di Nagreg, satu di Cileunyi, satu di wilayah Cicalengka dan satunya lagi di Jalur Alternatif Cijapati, Cikancung,” kata Kasubag Dinkes Kabupaten Bandung, Beni Cahyana kepada Tribun Jabar di Cileunyi, Minggu (18/6/2017).

Beni mengatakan, posko kesehatan mudik disiapkan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada pemudik yang melintas di Jalur Selatan Jawa Barat yang berada di wilayah Kabupaten Bandung.

Selain itu, posko milik Dinkes Kabupaten Bandung tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai rest area bagi oemudik yang mengalami kelelahan. Sehingga, pemudik tidak nekat untuk melanjutkan perjalanan yang bisa membahayakan jiwanya.

Dikatakan Beni, setiap posko kesehatan akan distanbykan masing-masing satu mobil ambulans. Pemkab Bandung sendiri menyiapkan setidaknya 62 mobil ambulans yang siap siaga jika diperlukan dalam kondisi darurat.

“Khusus Nagreg disiapkan dua mobil ambulans dan di Cicalengka ada tiga tang distandbykan. Karena dua wilayah ini masuk dalam ring satu pengamanan jalur mudik lebaran,” katanya. (*)

Sumber: jabar.tribunnews.com