Rapat Persiapan Pendampingan dan Penilaian Praakreditasi Puskesmas

dalam Program Sister Dinkes dan Puskesmas

Kabupaten Malaka

(Foto 1. Suasana Penerimaan Kedatangan Tim PKMK UGM Di Ruang Rapat Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten  Kulon Progo)

Guna melakukan pemantapan pelaksanaan pendampingan langsung ke Kabupaten Malaka yang dijadwalkan  berlangsung  pada Juli hingga Agustus 2017, tim fasilitator  dari Pusat  Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM telah melaksanakan rapat koordinasi bersama tim “Sister”  Dinkes dan Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Acara rapat koordinasi pemantapan kegiatan pendampingan dan penilaian pra akreditasi puskesmas dalam program sister Dinkes dan Puskesmas Kabupaten Malaka dilaksanakan pada  15 Juni 2017 dan bertempat di  di ruang rapat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo dan 2 orang staf  serta perwakilan tim dari PKMK UGM berjumlah 3 orang tersebut dimulai pukul 08.30   hingga  09.00 WIB.

(Foto2. Penyampaian Agenda Rapat oleh Ketua Tim PKMK FK UGM Dr. Dwi Handono)

Rapat pemantapan kegiatan pendampingan dan penilaian diawali dengan penyampaian maksud dan tujuan rapat oleh  tim PKMK FK UGM dan dilanjutkan  dengan  sesi diskusi.  Dr. Dwi Handono selaku ketua tim PKMK menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat bertujuan untuk memastikan kesiapan kegiatan pendampingan langsung ke lokasi. Kegiatan  pendampingan langsung di lokasi ini penting untuk memonitor dan mengetahui langsung permasalahan dalam persiapan akreditasi di masing-masing puskesmas binaan, sekaligus dapat diberikan solusi atau rekomendasi untuk perbaikan.  Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dr. Bambang Haryatno, M.Kes  juga menyampaikan bahwa  tim “sister” Dinkes dan Puskesmas Kabupaten Kulon Progo dalam kondisi siap untuk melaksanakan pendampingan secara langsung ke Kabupaten Malaka.

(Foto 3 . Penjelasan Kesiapan Tim Pendampingan Sister Dinkes dan Puskesmas Kabupaten Kulon Progo)

Rapat  yang  berlangsung  kurang  lebih 30 menit  tersebut  menghasilkan beberapa kesepakatan yang meliputi :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan rapat internal dengan puskesmas pendamping dan telah melakukan pemetaan terhadap strategi pendampingan yang akan dilakukan.
2. Jadwal pendampingan langsung ke Kabupaten Malaka untuk masing-masing tim sebagai berikut : Tim I akan berangkat ke Kabupaten Malaka 17-22 Juli 2017, Tim II 24-29 Juli, Tim III 31 Juli-5 Agustus 2017.
3. Masing-masing Puskesmas Kabupaten Kulon Progo memberangkatkan 3 orang perwakilan dari pokja I, II dan III dan didampingi perwakilan Dinas Kesehatan Kulon Progo.
4. Urusan teknis keberangkatan tim pendampingan langsung akan diinformasikan lebih lanjut oleh pihak PKMK FK UGM.

Setelah menetapkan kesepakatan, rapat kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi berkaitan kepastian jumlah  anggota tim perwakilan dari puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo yang akan diberangkatkan oleh tim PKMK dan ditutup dengan ucapan terima kasih oleh perwakilan tim PKMK FK UGM.

Kunjungan Tim PKMK FK UGM Ke RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Dalam Rangka Penjajakan Program Sister Hospital Malaka

Jum’at, 16 Juni 2017

Gambar 1. Suasana pertemuan di RSUD dr. Saiful Anwar, Malang

Dalam rangka penjajakan dan persiapan Program Sister Hospital Malaka, Tim PKMK FK UGM melakukan kunjungan ke RSUD dr. Saiful Anwar (RSSA), Malang pada Jum’at 16 Juni 2017. Dalam program ini diharapkan RSSA bersedia menjadi sister bagi RSPP Betun Kabupaten Malaka, NTT.

Berbeda dengan Program Sister Hospital NTT beberapa waktu yang lalu, Program Sister Hospital Malaka ini berfokus hanya pada pengembangan kapasitas kepemimpinan dan manajemen RSPP Betun.

Gambar 2. Direktur Utama RSUD dr. Saiful Anwar didampingi oleh Direktur Pelayanan Medik sedang berdiskusi dengan Tim PKMK FK UGM

Beberapa hasil penting sebagai berikut:

1. Pihak RSSA siap menjadi sister bagi RSPP Betun.
2. Pihak Kabupaten Malaka diminta untuk segera mengirimkan profil RSPP Betun dan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka untuk dapat dipelajari. (NOTE: file soft copy dapat dikirimkan melalui fasilitator Pkmk/ Dr. Dwi Handono Sulistyo)
3. Kadinkes Kab. Malaka/Direktur RSPP Betun diharapkan dapat berkunjung ke RSSA dan memberikan presentasi terkait profil dinkes dan RS, serta memberikan penjelasan yang dibutuhkan. (NOTE: untuk sementara dijadwalkan 6 Juli 2017).
4. Selanjutnya, Tim RSSA akan melakukan assessment ke RSPP Betun secepatnya.
5. Berdasarkan hasil assesment tersebut, pihak RSSA akan mengembangkan program yang dibutuhkan. Pengembangan ini juga termasuk untuk jangka panjang seperti menyekelohkan calon direktur untuk S2 MARS. Usulan program ini akan dituangkan dalam RAPBD Kabupaten Malaka 2018.
6. Untuk kegiatan tahun 2017, karena kesibukan internal di RSSA, fokusnya adalah Kaji Banding dan atau magang SDM RSPP Betun di RSSA Malang. Tidak hanya terkait administrasi dan manajemen RS, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan medis seperti Emergency Medicine.
7. Terkait nomor 7 di atas, pembinaan secara langsung oleh RSSA Malang di lokasi paling cepat setelah Februari 2018. Meskipun demikian, diharapkan upaya konsultasi jarak jauh sudah bisa dimulai sejak 2017.
8. Untuk payung hukum, sudah ada MoU antar gubernur. Dengan demikian, MoU turunannya bisa mengacu kepada MoU tersebut. Diharapkan penandatanganan MoU dapat dilakukan setelah assessment tim RSSA ke RSPP Betun.
9. Hasil pertemuan tersebut sudah disampaikan langsung via telpon oleh dr. Mulyo Hadi dan Dr. Dwi Handono Sulisto kepada Stefanus BRIA Seran, MPH selaku Bupati Malaka. Bupati Malaka sangat mendukung kegiatan ini.

Penguatan Sistem Kesehatan Melalui Pendekatan Pragmatis

Sistem kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan (supply side) dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut (demand side) di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut, dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Untuk mengenal alur dan berbagai pilihan kebijakan yang mempengaruhi peningkatan status kesehatan merupakan tantangan tersendiri bagi pembuat dan pelaksana kebijakan. Setelah World Health Organization (WHO) pada 2000  lalu mengembangkan konsep sistem kesehatan, negara-negara berkembang dan terbelakang mencoba memperbaiki sistem kesehatan yang ada. Pertimbangan perbaikan berfokus pada penguatan sistem kesehatan yang berlaku seperti di Mozambik, Nepal dan Rwanda. 

Silakan klik disini untuk selengkapnya.

Sistem kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan (supply side) dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut (demand side) di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut, dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Untuk mengenal alur dan berbagai pilihan kebijakan yang mempengaruhi peningkatan status kesehatan merupakan tantangan tersendiri bagi pembuat dan pelaksana kebijakan. Setelah World Health Organization (WHO) pada 2000  lalu mengembangkan konsep sistem kesehatan, negara-negara berkembang dan terbelakang mencoba memperbaiki sistem kesehatan yang ada. Pertimbangan perbaikan berfokus pada penguatan sistem kesehatan yang berlaku seperti di Mozambik, Nepal dan Rwanda.

Penguatan sistem dipilih atas pertimbangan bahwa suatu sistem dikatakan efektif apabila terdapat peningkatan terhadap akses layanan kesehatan oleh masyarakat. Selain itu, sejumlah faktor diidentifikasi sebagai driver penguatan sistem kesehatan yang meliputi; 1) tata pemerintahan yang baik telah teridentifikasi sebagai penentu utama kesuksesan dalam perancangan dan implementasi yang efektif kebijakan dan program, 2) keberhasilan dalam implementasi kebijakan kesehatan yang dilaksanakan pada level mikro atau sistem kesehatan lokal, dan 3) kepemilikan dan partisipasi masyarakat sterhadap intervensi kesehatan. (Samuels et al, 2017).

Samuels et al (2017) dalam artikel yang berjudul Drivers of health system strengthening: learning from implementation of maternal and child health programmes menerapkan pendekatan pragmatis untuk menilai faktor apa saja yang berpengaruh dalam penguatan sistem kesehatan di Mozambik, Nepal dan Rwanda. Pendekatan pragmatis dilakukan dengan pembuktian terhadap berbagai konsep yang menjelaskan tentang “driver” penguatan sistem kesehatan dengan mengkaji keberhasilan program kesehatan ibu dan anak di tiga negara. Pendekatan pragmatis digunakan bukan hanya untuk meningkatkan utilisasi layanan melainkan juga sebagai cara yang efisien untuk mengidentifikasi prioritas dan penyediaan kesehatan wilayah setempat. Penguatan sistem harus dilakukan secara berjenjang dari level makro, mikro hingga pada level pemberian pelayanan.

Pada level makro, kebijakan dan program yang ditargetkan sangat memerlukan tata kelola yang efektif untuk mempromosikan transparansi pengambilan keputusan dan perencanaan. Pada level mikro, perlu dipastikan sistem yang diterapkan mampu diadopsi dengan baik. Pada tingkat pemberian layanan, memanfaatkan sumber daya masyarakat, termasuk meluasnya penggunaan tenaga kesehatan masyarakat telah menjadi tema yang penting dalam menjelaskan keberhasilan intervensi kesehatan. Namun, hal ini tentu tidak mudah untuk dilakukan dengan pertimbangan kondisi demografis dan status kesehatan masyarakat yang ada (Samuels et al, 2017).

Langkah-langkah pendekatan pragmatis untuk mengkonseptualisasikan penguatan sistem kesehatan dapat dilakukan dengan berfokus pada memahami jalur untuk mengakses kesehatan yang lebih baik dengan mempertimbangkan konteks dan sejarah suatu wilayah. Selanjutnya perlu mengidentifikasi kumpulan beberapa driver yang memungkinkan penguatan sistem kesehatan pada semua level. Untuk mengatasi permasalahan implemetasi sistem kesehatan maka perlu ada keterlibatan petugas kesehatan masyarakat pada tingkat makro. Hal ini sangat penting untuk mendukung peningkatan kapasitas implementasi di tingkat daerah terutama bagaimana kebijakan diterjemahkan dan bagaimana program dilaksanakan di lapangan.

Artikel selengkapnya dapat diunduh di sini

Penggalangan Komitmen Internal  Menuju Akreditasi

Puskesmas Tunabesi

Kabupaten Malaka NTT 2017

(Foto Bersama Setelah Penandatanganan Komitmen Karyawan Puskesmas Tunabesi) 

Sesuai jadwal rencana tindak lanjut Puskesmas Tunabesi telah melakukan kegiatan penggalangan komitmen internal pada seluruh karyawan Puskesmas Tunabesi pada Juni 2017. Kegiatan penggalangan komitmen bagi para staf dan pimpinan puskesmas menjadi penting guna mendorong peningkatan semangat kerja baik secara individu maupun dalam tim untuk mencapai tujuan puskesmas. Semangat kerja yang tinggi tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen dari setiap individu yang terlibat dalam pemberian pelayanan di puskemas. Dalam rangka persiapan menuju akreditasi, Puskesmas Tunabesi tentu sangat membutuhkan komitmen dari seluruh staf dan manajemen sebagai fondasi mewujudkan tujuan tersebut.

Kegiatan penggalangan komitmen internal dilaksanakan pada Jumat, 2 Juni 2017 bertempat di Puskesmas Tunabesi. Kegiatan ini melibatkan seluruh karyawan Puskesmas Tunabesi dari berbagai level mulai dari kepala puskesmas, dokter, perawat, bidan, penanggung jawab program, hingga tenaga nonmedis. Adapun hasil yang telah disepakati dalam kegiatan penggalangan komitmen internal meliputi :

1. terbentuknya komitmen seluruh karyawan Puskesmas Tunabesi sehingga dapat terjalin kerjasama,
2. seluruh karyawan dan manajemen Puskemas Tunabesi bersedia meluangkan waktu dan siap sedia melaksanakan proses perbaikan peningkatan mutu layanan puskesmas melalui akreditasi puskesmas yang dilakukan secara berkelanjutan.

(Dok. Para Peserta Penggalangan Komitmen)

Pada kesempatan yang istimewa ini, Theresia I. Bubu selaku Kepala Puskesmas Tunabesi mengingatkan pentingnya akreditasi dalam meningkatkan mutu pelayanan puskesmas agar pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan memuaskan. Seluruh peserta yang hadir harus menyadari pentingnya kerjasama tim dan disiplin kerja dari seluruh karyawan dalam proses perbaikan mutu layanan di Puskesmas Tunabesi. Hal senada juga disampaikan oleh dr. Yunefesta Respati Angka selaku dokter puskesmas. Yunefesta menambahkan bahwa setiap karyawan puskesmas harus memahami tugas masing-masing dalam memperbaiki sistem pelayanan melalui akreditasi. Hal ini bisa dimulai dari membaca dan memahami tahapan persiapan akreditasi, membuat dokumen, implementasi kegiatan hingga evaluasi.

(Dok. Sesi Arahan Kepala Puskesmas dan Dokter Puskesmas)

Setelah sesi arahan dari pimpinan puskesmas, kegiatan selanjutnya adalah penandatanganan komitmen oleh seluruh peserta yang hadir pada selembar kain yang telah disiapkan. Semua peserta satu demi satu maju untuk menorehkan tanda tangan sebagai simbol bahwa mereka setuju untuk memberikan komitmen kepada puskesmas dalam rangka memperbaiki mutu melalui sistem akreditasi. Tanda tangan ini  setidaknya bukan hanya menjadi simbol melainkan menjadi satu kebulatan tekat bersama seluruh karyawan Puskesmas Tunabesi.

(Bentuk simbolik penggalangan komitmen dalam bentuk tanda tangan)

Acara penggalangan komitmen internal selanjutnya ditutup dengan sesi foto bersama dengan membawa kain putih yang sudah tertoreh tanda tangan seluruh karyawan Puskesmas Tunabesi.

Setelah kegiatan ini sekiranya bisa memberi semangat baru bagi seluruh staf dan pimpinan Puskesmas Tunabesi untuk terus berjuang dalam keterbatasan yang ada menuju akreditasi puskesmas (PS).