Amurang, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), terus menjalankan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi masayarakat yang kurang mampu. Program ini diseragamkan dengan program yang dicetuskan pemerintah pusat yaitu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Program yang dikelola BPJS kesehatan ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Minsel Ternie Paruntu, menjelaskan 133.000, penduduk Minsel saat ini mendapatkan jaminan kesehatan dari JKN-KIS dan Jamkesda. Dengan rincian 103.000 jiwa melalui Dinas Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 30.000 jiwa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk iuran JKN-KIS dibayar melalui APBN dan Jamkesda lewat dana APBD. Khusus Jamkesda Pemda Minsel membayar Rp23.000 per bulan untuk satu jiwa,” kata Paruntu saat memberi keterangan kepada wartawan, Senin (15/5).

Pentingnya program ini, dia mengimbau pemerintah desa dan kelurahan dapat memberikan update data terbaru kepada instansi teknis agar program ini tepat sasaran. Karena menurut dia, program ini diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

“Setiap bulan pasti data berubah karena ada warga yang meninggal dunia. Jadi diharapkan baik Kumtua (Hukum Tua) dan Lurah dapat mengupdate data dengan mengganti warga yang sudah meninggal dengan warga yang layak menerima,” jelas Paruntu.

Dia mengungkapkan jika data warga penerima JKN-KIS dan Jamkesda tidak dirubah maka yang akan terjadi iuran setiap bulannya akan terus dibayar. Dan ini tentu merupakan kerugian bagi pemerintah karena iuran yang dibayar sudah tidak tepat sasaran lagi.

“Kita sudah pernah sosialisasikan ini. Sayang sekali kalau sudah meninggal iurannya masih bayar terus. Itu akan terus terjadi karena datanya tidak dirubah dan ini merupakan kerugian karena tidak ada manfaatnya. Untuk itu peran Kumtua dan Lurah sangat penting, kalau sudah meninggal cari warga penganti agar iuran terbayar efektif,” terangnya.

Proses pergantian nama menurut dia sangatlah mudah hanya dengan mendatangi instansi terkait dengan membawa surat keterangan warga yang telah meninggal serta foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama yang akan diusulkan sebagai pengganti.

“Proses pergantian langsung konsultasi dengan BPJS dengan membawa surat pendukung dari pemerintah desa maupun kelurahan melalui Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial. Nanti berdasarkan surat tersebut dilakukan pencetakan kartu oleh BPJS. Pergantian kartu biasanya hanya dilakukan dalam waktu satu hari,” kunci Paruntu. (jerry sumarauw)

Sumber: manadoexpress.co

Penandatanganan MoU Sister Dinkes dan Sister Puskesmas

Wates, 12 Mei 2017

Setelah melalui proses penjajakan selama 3 bulan, akhirnya secara resmi kerja sama antara Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Kulon Progo diresmikan pada 12 Mei 2017 di Wates. Peresmian kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara PJ Bupati Kulon Progo (Budi Antono) dengan Bupati Malaka (Stefanus Bria Seran), kemudian dilanjutkan dengan MoU antara kedua kepala dinas kesehatan. Kerja sama ini dikemas dengan nama Program Sister Dinkes dan Sister Puskesmas Kabupaten Malaka.

Program ini diawali dengan Assessment Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon  Progo ke Betun 6-9 Februari 2017, kemudian Kaji Banding Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dan 17 puskesmas (dalam 3 gelombang) ke Kabupaten Kulon Progo (Maret dan April 2017). Kegiatan terakhir yang dilakukan adalah Sosialisasi dan Workshop Akreditasi Puskesmas oleh Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo ke Betun (24-30 April 2017). Setelah penandatanganan MoU, pada Juli, 7 puskesmas dari Kabupaten Kulon Progo akan mendampingi masing-masing “adiknya” untuk persiapan akreditasi puskesmas langsung di lokasi.

Reportase selengkapnya dapat di KLIK pada icon SISTER DINKES DAN SISTER PUSKESMAS MALAKA pada bagian kanan atas web ini.

Reportase

Workshop Akreditasi Puskesmas

Program Performance Management And Leadership

Sister Dinas Kesehatan dan Sister Puskesmas Kabupaten Malaka

Betun, 26 – 29 April 2017

Tujuan workshop untuk menyiapkan semua puskesmas dan tim pendamping dari dinas kesehatan kabupaten Malaka agar mampu menyusun semua persyaratan yang diminta dalam akreditasi puskesmas. Kegiatan ini dilakukan di aula susteran SSPS Betun selama  4 hari dari  26 – 29 april 2017 (jam 08.00 s.d 17.00 WITA). Jumlah peserta sekitar 120 orang yang terdiri dari 85 orang dari puskesmas (5 orang x 17 puskesmas : kepala puskesmas, ketua tim mutu, koordinator pokja I, koordinator pokja II dan koordinator pokja III).  Dari dinas kesehatan terdiri dari pejabat eselon III, IV dan staf potensial.  Sebagai pelaksana adalah panitia dari dinas kesehatan kabupaten Malaka, tim dinas kesehatan kabupaten Kulon Progo (4 orang: kepala dinas kesehatan; koordinator pokja I; koordinator pokja II; dan koordinator pokja III), tim PKMK FK UGM (2 orang) dan 3 orang tim pendamping dari dinas kesehatan provinsi NTT.

Peserta dibagi dalam 4 angkatan. Angkatan 1  dan 2 dilaksanakan pada 26 – 27 April 2017 sedangkan angkatan 3 dan 4 pada 28 – 29 April 2017. Adapun peserta angkatan 1 dan 2 adalah dari puskesmas Betun, puskesmas Besikama, puskesmas Weoe, puskesmas namfalus, puskesmas Weliman, puskesmas Uabau, puskesmas Biudukfoho, puskesmas Alas dan puskesmas Fahiluka. Sedangkan dari dinas kesehatan diwakili oleh kepala bidang, kepala seksi dan staf potensial dari bidang pelayanan kesehatan, bidang P2P dan bidang kesehatan masyarakat. Peserta angkatan 3 dan 4 berasal dari puskesmas Kaputu, puskesmas Nurobo, puskesmas Tafuli, puskesmas Tunabesi, puskemas Seon, puskesmas Sarina, puskesmas Oekmurak dan puskesmas Wekmidar. Sedangkan dari dinas kesehatan diwakili oleh kepala bidang, kepala seksi dan staf potensial dari bidang SDK dan sekretariat.

Metode yang digunakan dalam workshop adalah ceramah, diskusi, tanya jawab dan latihan. Selama berproses diselingi dengan ice breaking untuk meningkatkan semangat dan konsentrasi peserta. Hari pertama, setelah pembukaan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten Malaka dilanjutkan dengan penyampaian materi kebijakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer oleh dr. Ananta Kogam DK, M. Kes dan manajemen puskesmas oleh drg. Hunik Rimawati, M. Kes.  Saat pembukaan dan penyampaian kedua materi ini dilakukan dalam kelas bersama atau digabung. Setelah selesai diskusi, peserta dibagi dalam 2 kelas yang berbeda, angkatan 1, 3 di kelas A dan angkatan 2,4 di kelas B. 

Selama 2 hari peserta mendapatkan materi tentang :

1. Esesnsi bab i dan ii
2. Esensi bab iv dan v
3. Esensi bab vii
4. Esensi bab viii
5. Esensi bab iii, vi dan ix
6. Pikiran positif mulai akreditasi
7. Penyusunan dokumen akreditasi
8. Langkah-langkah persiapan akreditasi
9. Pendekatan dalam persiapan akreditasi
10. Membangun tim kerja
11. Audit internal dan rapat tinjauan manajemen

Penyampaian materi secara bergantian pada kelas A dan B oleh tim sister dari dinas kesehatan kabupaten Kulon Progo  (dr. Ananta Kogam DK, M. Kes, drg. Hunik Rimawati, M. Kes dan Sugiarto, SKM, MPH). Sebagai moderator dan fasilitator adalah tim dari PKMK FK UGM.

Pada hari kedua setelah coffee break (pukul 10.00 WITA) dilakukan latihan penyusunan dokumen akreditasi untuk itu peserta dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya yaitu kelompok tim mutu menyusun pedoman mutu puskesmas,  pokja I menyusun surat keputusan kepala puskesmas (SK), pokja II menyusun kerangka acuan kerja (KAK) dan pokja III menyusun standar operasional prosedur (SOP). Kepala puskesmas yang tidak merangkap sebagai ketua tim mutu bergabung dengan pokja I.

Mekanisme penyusunan dokumen adalah masing-masing peserta kelompok menyusun dokumen berdasarkan kondisi puskesmasnya sebanyak 3 – 5 dokumen kemudian digabung menjadi dokumen kelompok sehingga 1 kelompok menghasilkan sekitar 12 – 20 dokumen. Dokumen yang dihasilkan masing-masing kelompok dikumpulkan dalam folder sesuai jenis dokumen oleh panitia dan tim pendamping dari dinas kesehatan kabupaten malaka selanjutnya akan diberikan kepada anggota pokja yang lain untuk diedit sesuai kondisi puskesmasnya. 

Sesi terakhir adalah presentase dan diskusi (kelas gabungan). Sebagai presenter dipilih 3 – 4 kelompok untuk menyajikan salah satu dari dokumen pedoman mutu, SK, KAK dan SOP kemudian dilakukan diskusi untuk menyempurnakan dokumen tersebut.setelah sesi presentase dan diskusi selanjutnya adalah acara penutupan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten Malaka. 

Ada beberapa catatan penting yang perlu dilaporkan terkait kegiatan sosialisasi dan workshop akreditasi puskesmas di kabupaten Malaka yakni :

1. Komitmen dari stake holder di kabupaten malaka sangat tinggi. Kepala dinas kesehatan kabupaten Malaka drg. Paskalia Frida Fahik selalu hadir dan mendampingi panitia dan peserta mulai pagi hingga kegiatan berakhir. Selain itu, pada hari kedua Bupati Malaka (dr. Stefanus Bria Seran, MPH) berkunjung ke lokasi Selain menyemangati peserta, Stefanus mengadakan diskusi sekitar 60 menit dengan tim dari dinas kesehatan Kulon Progo, tim PKMK FK UGM, tim pendamping dari dinas kesehatan Provinsi NTT dan tim dari dinas kesehatan Kabupaten Malaka. Diskusi tidak hanya di lokasi workshop tapi dilanjutkan setiap malam selama 4 hari pada pukul 19.30 sampai 23.00 WITA (acara jamuan makan malam) di rumah dinas Bupati Malaka. Banyak ide cemerlang yang dihasilkan dalam diskusi tersebut. Bupati Malaka memberikan banyak tantangan kepada kepala dinas kesehatan Kabupaten Malaka sembari mengharapkan bantuan dari tim dinas kesehatan provinsi NTT, tim dinas kesehatan kabupaten Kulon Progo dan PKMK FK UGM demi peningkatan pembangunan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Malaka.
2. Selama Mei dan Juni 2017 hingga dilakukan pendampingan langsung oleh sister dari puskesmas di Kulon Progo, semua puskesmas di Malaka menyusun dokumen akreditasi dengan didampingi oleh tim akreditasi puskesmas dari dinas kesehatan kabupaten mMlaka dan tim dinas kesehatan provinsi NTT.
3. Telah terbentuk grup komunikasi elektronik (WhatsApp) masing-masing angkatan untuk memudahkan komunikasi dan diskusi.
4. Telah terbentuk 3 tim pendamping akreditasi puskesmas pada dinas kesehatan kabupaten Malaka. Sebagai ketua tim adalah pejabat eselon iii dan anggotanya sebanyak 3 orang (2 orang dari dinas kesehatan kabupaten Malaka dan 1 orang dari tim pendamping provinsi NTT).  Setiap tim akan membina 5 – 6 puskesmas.
5. Telah disepakati jadwal pendampingan dari tim dinas kesehatan provinsi NTT yaitu 22 Mei 2017 dan 17 Juni 2017. Pendampingan ini bertujuan untuk menyiapkan dokumen akreditasi pada semua puskesmas sebelum dilakukan pendampingan lebih lanjut oleh tim sister dari puskesmas di Kulon Progo pada juli 2017 mendatang.

Reporter : Ahmad M Kasim

Reportase

Sosialisasi Akreditasi Puskesmas 

Program Performance Management And Leadership

Sister Dinas Kesehatan dan Sister Puskesmas Kabupaten Malaka

Betun, 25 April 2017

Sosialisasi akreditasi puskesmas bertujuan agar semua pemangku kepentingan (terutama pejabat struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka) dapat memahami sekaligus mendukung (sebagai tim pendamping) akreditasi puskesmas yang dilakukan.

Unsur – unsur yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Wakil Bupati Malaka, Pejabat struktural dan staf  potensial Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malaka (17 Puskesmas) dan staf (masing-masing puskesmas 5 orang), pendamping Akreditasi Puskesmas dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Pemateri dari sister Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo DIY dan fasilitator dari PKMK FK UGM.

Kegiatan sosialisasi diawali dengan laporan panitia (Kabid Pelayanan Kesehatan, drg. Febriana M. Seran). drg. Febi meng=yatakan bahwa hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya pemahaman yang utuh dari Pejabat Struktural dan Staf Potensial pada Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas se-kabupaten Malaka dan staf (pokja) tentang PMK Nomor 46 Tahun 2015 sehingga akan terbentuk Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dan Puskesmas se-kabupaten Malaka siap diakreditasi. Setelah laporan panitia  acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan penyapaian materi.

Sambutan pertama dari Ketua Tim PKMK FK UGM (Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes). dr. Dwi menyatakan arahan Bupati Malaka bahwa program sister Dinas Kesehatan dan Puskesmas ini tidak main-main, kesehatan menjadi barometer keberhasilan kepemimpinan politik Bupati dan Wakil Bupati. Ini menjadi tantangan bagi pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dan Puskesmas di Kabupaten Malaka karena selain mengerjakan program sister mereka juga mengerjakan pekerjaan rutin. dr. Dwi manambahkan selain program sister di tahun 2017 ini akan dibangun 3 puskesmas baru. Puskesmas yang akan dibangun tidak hanya bangunan yang bagus tapi harus SDM dan sistemnya juga harus bagus.

Sambutan kedua dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dr. Ananta Kogam Dwi Korawan, M.Kes.   dr. Kogam menyatakan sebagai kakak (sister) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dengan hati yang tulus ikhlas memberikan ilmu kepada adiknya Kabupaten Malaka karena bagi mereka Ilmu tidak akan berkurang tapi akan bertambah bila dibagikan. Sangat diharapkan adiknya (kabupaten Malaka)  akan lebih baik dari kakaknya.

Foto sambutan Bapak Wakil Bupati Malaka, Ketua Tim PKMK FK UGM dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo (diwakili oleh Kabid Yankes)

Wakil Bupati Malaka Daniel Asa	Ketua Tim PKMK FK UGM Dr. dr. Dwi Handono S. M.Kes	Kabid Yankes Dinkes Kulon Progo dr. Ananta Kogam D.K, M.Kes

Sambutan terakhir disampaikan Wakil Bupati Malaka, yaitu Daniel Asa. Setelah menyampaikan selamat datang dan terima kasih Daniel menyemangati Pejabat Struktural, Kepala Puskesmas dan staf yang hadir untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk belajar. Belajar secara langsung melalui kegiatan seperti ini dan belajar jarak jauh. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Daniel  menghimbau untuk segera membentuk Tim Pendamping Akreditasi tingkat Dinas Kesehatan dan membuat Rencana tindak Lanjut (RTL) sehingga semua puskesmas di Kabupaten Malaka segera menuju akreditasi. Kepada Kepala Puskesmas dan staf yang telah melakukan studi banding ke Kulon Progo, Daniel mengingatkan bahwa “Jangan hanya studi tapi bandingkan” sehingga Puskesmas segera terakreditasi.

Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh dr. Kogam dan drg. Hunik Nimawati, M.Kes. Materi pertama Kebijakan Akreditasi Bagi FKTP oleh dr. Kogam. Mengawali materinya dr. Kogam mengatakan bahwa  puskesmas dikomplain oleh pelanggan eksternal itu hal biasa tapi bagaimana menangani komplain itu yang luar biasa, keluhan pelanggan eksternal sangat bahaya karena jika 1 orang yang komplain bisa didengar oleh 10 orang lain tapi  kalau 1 orang yang merasakan baik tentang pelayanan puskesmas tidak diceritakan pada orang lain. Pengembangan konsep baru dalam akreditasi puskesmas adalah quality and patient safety karena ada temuan bahwa sektor kesehatan menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Quality adalah  hasil yang melebihi standar dan memenuhi harapan pelanggan. Patient safety adalah suatu hal yang mahal maka sangat dibutuhkan leadership commitment. Mengakhiri materinya dr. Kogam menyarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka untuk melakukan penilaian kinerja puskesmas dan hasilnya akan diumumkan pada Hari Kesehatan Nasional (HKN), 12 November 2017 mendatang.

Materi selanjutnya adalah Strategi Dalam Pendampingan Persiapan Akreditasi oleh drg. Hunik Rimawati, M.Kes (drg. Hunik). Mengawali materinya, drg. Hunik mengatakan bahwa sering kali muncul masalah mis-komunikasi antara petugas puskesmas dan pegawai Dinas Kesehatan  dalam hal akreditasi karena belum adanya kesamaan pemahaman dan persepsi. Akreditasi adalah tools untuk mencapai tujuan pelayanan  (peningkatan mutu), yang perlu dibentuk adalah tim mutu bukan sekedar tim akreditasi  karena tim mutu akan bekerja terus sedangkan tim akreditasi akan berhenti setelah akreditasi. Sekretaris Dinas Kesehatan dan Para Kepala Bidang harus menjadi ketua tim pendamping, harus mempunyai puskesmas binaan, pendamping dari Dinas Kesehatan tidak perlu tersertifikasi. Sangat dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang ditunjukan dengan “menyediakan waktu dan mau terlibat dalam semua kegiatan akreditasi ”

Setelah penyampaian materi acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Acara ini dipandu oleh Sugiarto, SKM, MPH. Pertanyaan diajukan oleh 2 orang kepala puskesmas yaitu  Besikama dan Biudukfoho. Pokok pertanyaannya menyangkut Surat Keputusan tentang Izin Operasional Puskesmas, MoU dengan pihak lain seperti RS dan laboratorium swasta serta pentingnya pelatihan manajemen Puskesmas. Atas pertanyaan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka drg. Paskalia Frida Fahik menyampaikan bahwa akan segera menindaklanjuti urusan status puskesmas dan Izin Operasional Puskesmas melalui Surat Keputusan Bupati Malaka atau dengan Perda Kabupaten Malaka, Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka akan memeroses MoU dengan pihak lain seperti RSUD Atambua, RSPP Betun dan laboratorium swasta untuk semua puskesmas di Malaka. Sedangkan untuk Pelatihan Manajemen Puskesmas, disepakati untuk dimasukan 1 sesi dalam acara workshop.

Para Kepala Puskesmas dan Staf sedang mengikuti pemaparan materi	Para Pejabat Eselon III Dinkes Malaka sedang mengikuti pemaparan materi

Acara sosialisasi ditutup dengan sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka. Dalam sambutannya drg. Ida mengatakan bahwa Dinas Kesehatan dan puskesmas di Malaka sudah melakukan banyak hal tapi belum tersistem dan tertata dengan baik,  ketersediaan SDM secara kualitas dan kuantitas belum memadai tapi kami mempunyai komitmen harus belajar keras dan bekerja cerdas agar 17 puskesmas di Kabupaten Malaka terakreditasi sebelum tahun 2019. Mengakhiri sambutannya drg. Ida mengajak semua peserta untuk mengucapkan yel-yel akreditasi yaitu Akreditasi… !!! Yes. Malaka…!!! Pasti bisa sambil mengangkat kepalan tangan kanan.

Reporter : Ahmad M. Kasim

SISTER DINKES DAN SISTER PUSKESMAS MALAKA:

Laporan Sosialisasi dan Workshop Akreditasi Puskesmas di Betun

Kegiatan Sister Dinkes dan Sister Puskesmas Kabupaten Malaka, NTT, terus berlanjut. Setelah menyelesaikan 3 kali Kaji Banding yang melibatkan semua pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dan Pokja 1-2-3 semua puskesmasnya, pada tanggal 25 – 30 April dilakukan Sosialisasi dan Workshop Akreditasi Puskesmas di Betun Kabupaten Malaka. Nara sumbernya adalah Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan sosialisasi  agar semua pemangku kepentingan dapat memahami sekaligus mendukung rencana Akreditasi Puskesmas yang dilakukan. Sedangkan tujuan Workshop untuk menyiapkan seluruh puskesmas di Kabupaten Malaka (termasuk Tim Pendamping Dinas Kesehatan) agar mampu menyusun semua persyaratan yang diminta dalam Akreditasi Puskesmas.

Laporan selengkapnya dapat di-KLIK di icon SISTER DINKES DAN SISTER PUSKESMAS MALAKA pada bagian kanan atas web ini.