Reportase Webinar Minggu II

Workshop Pengembangan Kewirausahaan dalam Sistem Kontrak untuk Kesehatan Masyarakat

Yogyakarta, 10 Februari 2017

Dok. PKMK: Suasana Diskusi Webinar oleh DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes dan Moh. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH (10/2/2017)

Langkah-Langkah dan Strategi Pemenangan Kontrak (Sebagai Agent)

Webinar pengembangan kewirausahaan dalam sistem kontrak minggu kedua dilaksanakan pada Jum’at, 10 Februari 2017. Dwi Handono Sulistyo hadir selaku pembicara dalam kegiatan ini. Webinar kali ini diikuti 35 peserta secara online. Tema webinar kali ini yaitu langkah-langkah dan strategi pemenangan kontrak (sebagai agent). Berdasarkan Agency Theory, dalam hubungan kontraktual terdapat 2 pihak yang terlibat yaitu principal (penyandang dana/ pemegang program) dan agent (provider/ pelaksana kontrak). Kedua pihak tersebut tidak selamanya memiliki kepentingan yang sama, bahkan sering kali bertentangan. Di satu pihak, principal ingin agar agent dapat bekerja sesuai kontrak yang disepakati sehingga tujuan kontrak bisa tercapai. Di lain pihak, agent mempunyai agenda sendiri yang tidak selalu mendukung tercapainya tujuan kontrak. Jika kurang pengawasan, agent dapat saja bekerja tidak optimal atau akan terjadi moral hazard. Bagaimana mengatasi moral hazard atau permasalahan terkait agent ini menjadi fokus dalam Agency Theory.

Reportase Webinar Minggu I

Workshop Pengembangan Kewirausahaan dalam Sistem Kontrak untuk Kesehatan Masyarakat

Yogyakarta, 3 Februari 2017

Dok. PKMK: Suasana Pembukaan Webinar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD dan Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes (3/2/2017)

PKMK- Jogja. Webinar Pengembangan Kewirausahaan dalam Sistem Kontrak diselenggarakan pada Jum’at (3/2/2017) di kampus FK UGM. Acara dibuka oleh Dwi Handono Sulistyo dan Laksono Trisnantoro selaku nara sumber. Webinar ini bertujuan agar tercipta semangat wirausaha bagi para penyedia jasa layanan kesehatan. Kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta yang hadir dan 32 peserta melalui webinar. Isu kontrak dalam layanan kesehatan menjadi hangat karena banyak lulusan atau ahli layanan kesehatan yang terafiliasi pada insititusi pemerintah dan tidak banyak swasta berperan dalam hal ini.

Salah satu tantangan bagi daerah pemekaran seperti Kabupaten Malaka di NTT adalah bagaimana secepatnya dapat sejajar dengan daerah lain yang lebih dahulu menjadi wilayah otonom. Sebagai kabupaten baru, Kabupaten Malaka memiliki keterbatasan sumber daya termasuk sumber daya manusia baik di dinas kesehatan maupun di puskesmas, baik kuantitas maupun kualitas. Program sister dinkes dan sister puskesmas merupakan inovasi yang akan diterapkan di Kabupaten Malaka untuk mengatasi masalah tersebut.

Berangkat dari pengalaman dan bukti dari Program Sister Hospital NTT, dan Program Penguatan Kapasitas Manajemen dan Kepemimpinan di Papua dan NTT sebelumnya, Program Sister Dinkes dan Sister Puskesmas ini mengadopsi best practices dari kedua program tersebut yang kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kabupaten Malaka. Semangatnya, “yang lebih maju membantu yang masih lemah sebagai seorang kakak.”

Workshop Pengembangan Kewirausahaan dalam Sistem Kontrak untuk Kesehatan Masyarakat Yogyakarta, 3-23 Februari 2017

Kegiatan ini merupakan gabungan 3 kali webinar dan 1 kali pertemuan seminar tatap muka yang akan membahas pengembangan kewirausahaan dalam sistem kontrak untuk kesehatan masyarakat. Webinar terbuka untuk umum, namun untuk seminar di Yogyakarta dapat diikuti dengan kontribusi. Program ini akan berlangsung pada 3-23 Februari 2017. Para pembicara yang akan mengisi kegiatan ini, antara lain: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M. Sc, PhD, DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, M. Kes, DR. dr. Trihono, M. Sc,  dan tim PKMK FK UGM. Peserta yang diharapkan bergabung dalam program ini ialah peserta berkelompok (terdiri dari 3 sd 9 orang) yang berasal dari: IAKMI, JKKI, FKM, FK, Poltekkes, Stikes, LSM Kesehatan, Yayasan keagamaan, Lembaga konsultasi kesehatan, anggota CoP Aplikasi Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan dan peminat lainnya.

Berbeda dengan tahun 2016, ketentuan (regulasi) tentang penggunaan Dana BOK Non Fisik untuk tahun 2017 diatur tersendiri yaitu melalui Permenkes No. 71 Tahun 2016. Harapannya antara lain agar petunjuk teknis tersebut bisa lebih operasional dan lebih jelas sehingga tidak membuat ragu pelaksana di lapangan. Hal ini antara lain yang menyebabkan penyerapan dana BOK Non Fisik 2016 kurang optimal.

Secara umum, peruntukan dana BOK Bidang Kesehatan Tahun 2017 tidak banyak berubah. Hal yang menarik, selain kontrak tenaga promosi kesehatan di puskesmas, Dana BOK Non Fisik ini dapat digunakan untuk kontrak tenaga fasilitator STBM kabupaten.