RUTENG – Masyarakat di sejumlah desa di kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, NTT, mengeluhkan tidak adanya dokter di Puskesmas Pagal, Puskesmas setempat, sehingga menyulitkan mereka saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Setiap kami ke Puskesmas untuk berobat, hanya dilayani perawat atau bidan karena Puskesmas tidak memiliki dokter,” kata salah seorang tokoh masyarakat dari Desa Krntol, Kecamatan Cibal, Mateus Di pada, Senin (18/10) kepada media ini di halaman puskesmas Pagal.
Salam jumpa Bapak/Ibu pemerhati Manajemen Pelayanan Kesehatan, Edisi Minggu ini Selasa, 19 Oktober 2021 kami sajikan beberapa Artikel / Jurnal / Berita dan Agenda sebagai berikut:
Diplomasi Kesehatan Global dan Keamanan Bangsa – Bangsa Melampaui COVID-19
Dalam dunia yang semakin mengglobal, tantangan kesehatan tidak lagi dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Baru – baru ini, COVID-19 telah menunjukkan bahwa penyakit menular memiliki kemampuan bawaan untuk melampaui batas negara dan mengubah kehidupan lebih cepat daripada ancaman lain yang diketahui manusia.
Rantai Pasokan Vaksin: Panggilan untuk Analisis Ketahanan untuk Mendukung Produksi dan Distribusi Vaksin COVID-19
Pandemi COVID-19 telah menyoroti kurangnya ketahanan dalam rantai pasokan, karena jaringan global gagal karena gangguan pada satu node dan koneksi.
Dalam dunia yang semakin mengglobal, tantangan kesehatan tidak lagi dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Baru – baru ini, COVID-19 telah menunjukkan bahwa penyakit menular memiliki kemampuan bawaan untuk melampaui batas negara dan mengubah kehidupan lebih cepat daripada ancaman lain yang diketahui manusia.
Jatim Newsroom - Hari pertama serbuan vaksin yang dilaksanakan oleh TNI AL Koarmada II, tampak warga masyarakat di Blitar Raya sangat antusias mendatangi dua lokasi terpusat Serbuan Vaksin dan 22 puskesmas yang tersebar di 22 kecamatan. Kamis (14/10/2021).
SURABAYA–Komisi D Bidang Kesehatan DPRD Kota Surabaya mendorong 63 puskesmas di Kota Pahlawan, Jawa Timur, segera menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 2022. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Kamis (14/10), mengatakan, perubahan itu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.”Ada banyak kelebihan dan keuntungan jika puskesmas menjadi BLUD, sama seperti yang dilakukan rumah sakit yang sudah lama menjadi BLUD,” kata Khusnul.