Kerangka Acuan

Diskusi Masyarakat Praktisi Pelayanan Primer

Sistem Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja bagi Tenaga Kesehatan di Pelayanan Primer: Pengalaman dari DKI Jakarta

 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, salah satu elemen terpenting adalah sumber daya manusia. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan serta rendahnya performa tenaga kesehatan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan kesehatan kurang optimal. Kompensasi berupa penghasilan, tunjangan kinerja serta insentif lainnya dalam bentuk finansial dan non-finansial merupakan beberapa metode untuk meningkatkan performa kinerja tenaga kesehatan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 63 Tahun 2011 telah mengatur tentang pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil. Khususnya untuk tenaga kesehatan, telah diterbitkan Kepmenkes nomor 857 tahun 2009 tentang pedoman penilaian kinerja SDM kesehatan. Namun demikian belum banyak pemerintah daerah yang menerapkan untuk aparatur sipil yang bekerja di lingkup Dinas Kesehatan. Salah satu provinsi yang telah menerapkan sistem pemberian tunjangan berbasis kinerja adalah DKI Jakarta.

Tujuan

Diskusi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam proses pengembangan serta implementasi penerapan sistem tunjangan kinerja, khususnya di DKI Jakarta. Hasil diskusi ini akan bermanfaat bagi provinsi, kabupaten/kota lain yang sedang merencanakan ataupun melaksanakan sistem pemberian tunjangan berbasis kinerja. Pembelajaran dari penerapan di DKI Jakarta juga akan bermanfaat bagi pemangku kebijakan di tingkat pusat serta para akademisi, peneliti, dan konsultan sektor kesehatan.   

Peserta

1. Praktisi dan pemerhati kesehatan baik yang berada di pemerintahan daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, Puskesmas
2. Praktisi dan pemerhati kesehatan di fasilitas kesehatan swasta
3. Akademisi
4. Pemangku kebijakan terkait bidang kesehatan

Tempat dan Jadwal

Diskusi webinar ini akan dilaksanakan di Ruang Leadership, Gedung IKM Lantai 3 pada hari Jum’at, 25 Agustus 2017 pukul 13.30 – 15.00, dengan agenda sebagai berikut:

Untuk yang tidak bisa hadir secara langsung, dapat mengikuti melalui webinar pada link berikut: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7623397185807929091

Webinar ID: 434-078-563

Informasi

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan masyarakat praktisi mengenai pelayanan primer ini dapat menghubungi

Sdri. Maria Adelheid Lelyana di +62 813-2976-0006 atau

Sdr. Relmbus Biljers Fanda di +62 811-3828-812.

KERANGKA ACUAN KERJA

SOSIALISASI DAN WORKSHOP AWAL DALAM RANGKA

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS SISTEM KESEHATAN PROVINSI RIAU

Pekanbaru, 4 Agustus 2017

Peta Rumah Sakit Rujukan Provinsi Riau

Latar Belakang

Dari perspektif sistem kesehatan, Provinsi Riau menghadapi 3 (tiga) tantangan besar yaitu belum optimalnya status kesehatan masyarakat, belum seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan kesehatan, dan masih banyaknya penduduk yang berobat ke negara tetangga (Malaysia dan Singapura). Banyaknya penduduk yang berobat ke luar negeri mengindikasikan masih adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Riau. Dari perspektif sistem kesehatan, adanya 3 masalah tersebut mengindikasikan belum optimalnya penataan sistem kesehatan di Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang demikian, solusi sari perspektif sistem yang tepat adalah melakukan penguatan sistem kesehatan atau Health System Strengthening, dalam hal ini penguatan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Riau. Penguatan SKP Riau ini dimulai dari penyusunan Naskah Akademis SKP Riau sebagai dasar pengusulan regulasinya.

Sebagai langkah awal penyusunan Naskah Akademis SKP Riau, perlu dilakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di sektor kesehatan di Provinsi Riau dan workshop self assessment tentang situasi dan kondisi sistem kesehatan di Provinsi Riau saat ini.

Tujuan

Tujuan Umum adalah melakukan sosialisasi dan workshop dalam rangka penyusunan naskah akademis Sistem Kesehatan Provinsi Riau.

Tujuan Khusus:

1. Tercapainya kejelasan tentang rencana penyusunan naskah akademis SKP Riau;
2. Tercapainya kejelasan tentang konsep dan proses penyusunan SKP Riau;
3. Diperolehnya hasil penilaian diri (self assessment) situasi dan kondisi system kesehatan di Provinsi Riau saat ini dan harapan penguatannya
4. Tercapainya kesepakatan tentang rencana tindak lanjut kegiatan.

Sasaran Peserta

1. Dinas Kesehatan Provinsi Riau (Eselon (II, III, dan IV)
2. DPRD Provinsi Riau (Komisi E)
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
4. Biro Hukum Pemda Provinsi Riau
5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
6. RSUD Provinsi Riau
7. RS Swasta di Pekanbaru
8. RSUD 4 kabupaten/kota (Dumai; Meranti; Inhil; Kampar)
9. Organisasi Profesi Kesehatan level Provinsi (IDI; IBI; PPNI; IAKMI)
10. FK Unri
11. BPJS Deputi Wilayah Riau, Sumbar, Jambi, dan Kepri
12. LSM DKAP Provinsi Riau.

Nara Sumber/ Fasilitator

1. Dinas Kesehatan Provinsi Riau
2. PKMK FK UGM
3. Nara sumber lain

Waktu dan Tempat

• Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari pada Jumat 4 Agustus 2017
• Tempat: Hotel The Premiere Pekanbaru

Agenda/Jadwal

Tambahan Agenda:

Khusus untuk Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru; Kota Dumai; Kabupaten Meranti; Kabupaten Indragiri Hilir; dan Kabupaten Kampar: dilanjutkan dengan Pertemuan pembahasan teknis pengambilan data.

Pembiayaan

• Kegiatan ini dibiayai oleh APBD Provinsi Riau 2017.

Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam implementasinya, sangat terbuka peluang untuk dimodifikasi dan disempurnakan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang.

Serial Diskusi

Webinar Penguatan Sistem Insentif

Tenaga Kesehatan

 Latar Belakang

Ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan merupakan isu yang kronis di Indonesia. Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional, meskipun hasil studi menunjukkan bahwa tingkat utilisasi pelayanan kesehatan telah membaik baik di perkotaan maupun perdesaan, kesetaraan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat antara daerah tersebut masih menjadi permasalahan. Ini erat kaitannya dengan ketersediaan dokter spesialis, dokter, apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya.

Di Indonesia, ketersediaan sumber daya manusia telah mengalami peningkatan. Rasio dokter terhadap populasi telah meningkat dari 0.3 menjadi 0.5 per 1,000 populasi. Namun demikian, seperlima dari jumlah dokter tersebar di wilayah Jawa-Bali saja. Meskipun rasio dokter terhadap populasi di wilayah Indonesia timur relatif lebih baik daripada di wilayah Jawa, dikaitkan dengan akses geografi dan jarak, masyarakat di wilayah timur tetap mengalami kesulitan lebih signifikan dibandingkan dengan di Jawa. Salah satu yang menyebabkan maldistribusi tenaga yaitu kurang optimalnya insentif baik finansial maupun non-finansial.

Isu lain terkait keterbatasan sumber daya manusia yaitu tidak adanya sistem yang cukup kuat untuk memotivasi kualitas kerja yang baik di kalangan tenaga kesehatan. Saat ini Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 telah mengatur metode untuk menilai kinerja aparatur sipil negara, yang telah diturunkan menjadi peraturan di masing-masing daerah. Namun demikian, pencapaian kinerja ini masih dinilai belum cukup kuat untuk meningkatkan performa dan kualitas tenaga kesehatan. Di samping itu, tenaga kesehatan memiliki karakteristik berbeda dengan petugas lain dalam lingkup kabupaten/kota karena adanya beban kerja kegawatdaruratan 24 jam dan risiko pada kesehatan individual tenaga kesehatan. Khususnya dalam konteks pelayanan promotif dan preventif, belum terdapat peraturan terkait metode penilaian kinerja untuk mengoptimalkan kualitas dan performa tenaga kesehatan.

 Tujuan

Kegiatan diskusi melalui webinar ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas akademisi, praktisi serta pemangku kebijakan terkait sistem penilaian kinerja dan pemberian insentif dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

Tujuan khusus dari kegiatan ini yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas akademisi, praktisi dan pemangku kebijakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan
2. Mendiskusikan tantangan terkait sistem insentif di pelayanan primer dan pencapaian kinerja tenaga kesehatan
3. Memberikan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti terkait kualitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan 

 Agenda Kegiatan 

Sasaran Peserta

 Referensi

Dambisya, Yoswa M. “A review of non-financial incentives for health worker retention in east and southern Africa.” Health Systems Research Group, Department of Pharmacy, School of Health Sciences, University of Limpopo, South Africa 44 (2007): 49-50.

Franco, Lynne Miller, Sara Bennett, and Ruth Kanfer. “Health sector reform and public sector health worker motivation: a conceptual framework.” Social science & medicine 54.8 (2002): 1255-1266.

Jalilian, Hossein, and Vicheth Sen, eds. Improving Health Sector Performance: Institutions, Motivations and Incentives: the Cambodia Dialogue. Vol. 1. Institute of Southeast Asian, 2011.

Manongi, Rachel N., and Tanya C. Marchant. “Improving motivation among primary health care workers in Tanzania: a health worker perspective.” Human resources for health 4.1 (2006): 6.

Mathauer, Inke, and Ingo Imhoff. “Health worker motivation in Africa: the role of non-financial incentives and human resource management tools.” Human resources for health 4.1 (2006): 24.

Reportase

Beban Kerja dan Insentif Tenaga Kesehatan:

Pengalaman di RS dan Bagaimana Peluangnya di Puskesmas

Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH, MAS

Likke Putri dari PKMK FK UGM membuka sesi dengan pemaparan singkat mengenai adanya gap antara sistem pembayaran di tingkat fasilitas dengan tingkat individu. Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK) yang ditetapkan oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan telah menerapkan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan berdasarkan kinerja dari masing-masing fasilitas. Semakin baik angka pencapaian indikator KBK, maka yang dibayarkan kepada provider semakin banyak dan  sebaliknya. Namun, pembagian jasa pelayanan kepada individu tidak berdasarkan kinerja tenaga kesehatan. Berdasarkan situasi tersebut, perlu adanya penguatan sistem insentif untuk individu-individu di puskesmas supaya insentif yang diberikan sebanding dengan kinerja masing-masing tenaga kesehatan.

Di sesi berikutnya, Andreasta Meliala, pakar SDM Kesehatan dari Fakultas Kedokteran UGM memaparkan lebih lanjut mengenai pengalamannya dalam menerapkan sistem pembayaran berbasis kinerja petugas atau pay-for-performance. “Indikator penilaian untuk kinerja harus berdasarkan outcome yaitu kompetensi, jenis profesi, beban kerja dan outcome pelayanan”, papar Andreasta. Kompetensi yang dimaksud di sini meliputi kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif dan outcome pelayanan dapat meliputi tingkat kesembuhan, tingkat kepuasan pasien dan efisiensi. Kinerja institusi pelayanan kesehatan berkaitan dengan kinerja SDM kesehatan yang ada dalam organisasi tersebut. Tahapan dalam penilaian kinerja pada puskesmas terdiri dari tahapan deskriptif, analisis, implementasi dan evaluasi yang bertujuan melihat sejauh mana daya ungkit insentif terhadap kinerja. Adanya sistem pembayaran berdasarkan kapitasi berbasis komitmen maka kita perlu melakukan sistem insentif berdasarkan kinerja berdasarkan kontrak insitusi pelayanan kesehatan dengan BPJS.

Emmilya Rossa selaku Kapusrengun BPPSDM Kemenkes RI menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan peraturan Kepmenkes Nomor 857 tahun 2009 tentang pedoman penilaian kinerja SDM kesehatan. Dalam dokumen tersebut, telah diatur penghitungan kinerja dari seorang tenaga kesehatan dan bagaimana hasil perhitungan itu dapat berdampak pada insentif finansial yang diterimanya. Namun demikian, peraturan ini masih belum diterapkan oleh banyak Dinas Kesehatan karena kurang tersosialisasikannya peraturan tersebut pada pemerintah daerah.

Ganda Raja Partogi Sinaga, Kasubdit Puskesmas Kemenkes RI menekankan bahwa puskesmas memiliki tanggung jawab tidak hanya pada kesehatan individu (Upaya Kesehatan Perorangan) tetapi juga kesehatan berbasis populasi melalui kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Terkait sistem insentif berbasis kinerja, puskesmas dengan sistem BLUD sebenarnya dapat menentukan sendiri sistem pembayaran di masing-masing fasilitas, namun demikian masih belum diterapkan. Bagi beberapa puskesmas yang telah menerapkan, belum memasukkan kegiatan UKM sebagai indikator penetapan kinerja.

Dengan demikian, kita perlu mengeksplorasi lebih lanjut mengenai tantangan yang dihadapi oleh Puskesmas sehingga belum menerapkan Kepmenkes 857 Tahun 2009. Hal lain yang tidak kalah penting yaitu belajar dari kabupaten atau kota atau puskesmas-puskesmas yang telah mencoba menerapkan sistem pembayaran insentif kepada nakes berdasarkan kinerja, untuk mengetahui Dos dan Don’ts dalam melaksanakan pay for performance.

Agenda

 Notulensi