Penguatan Kepemimpinan Sistem Kesehatan untuk Pemerintahan yang Lebih Baik: Apa yang Diperlukan?

Kinerja organisasi yang lambat berkaitan erat dengan kepemimpinan yang buruk sehingga mempengaruhi kualitas pemberian layanan kesehatan. Adapun faktor-faktor seperti tata kelola yang buruk, kepentingan politik, gangguan komunikasi, layanan kesehatan yang kurang dan manajemen yang tidak efisien dapat menyebabkan pemberian layanan yang buruk (Govender, 2013). Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda dalam konteks pelayanan kesehatan.

Gilson dan Agyepong (2018) menyebutkan penguatan kepemimpinan dalam sistem kesehatan merupakan suatu reformasi sistem yang memerlukan intervensi pada tingkat individu, tim hingga keseluruhan sistem. Seorang pemimpin di masa yang akan datang harus mampu melihat dan terlibat dengan konteks dalam memahami bagaimana memperkuat sistem kesehatan. Pentingnya kepemimpinan partisipatif untuk sistem kesehatan terletak pada kompleksitasnya. Kompleksitas yang dimaksud adalah beberapa kelompok orang dan organisasi yang bekerja dalam lingkungan yang dinamis dari perubahan kebutuhan kesehatan, kemajuan medis dan teknologi dan kondisi sumber daya.

Selengkapnya

Pengaruh Ketidasetaraan Sosial-Ekonomi terhadap Akses ke Pelayanan Kesehatan

Penduduk di negara berkembang sering menemukan masalah dalam mengakses pelayanan kesehatan. Faktor penyebab sulitnya akses menuju pelayanan kesehatan antara lain: beban biaya pelayanan kesehatan yang besar, kondisi demografis wilayah yang cukup beragam, serta transportasi yang sulit menjangkau pelayanan kesehatan. Akibatnya, penduduk dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah cenderung sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan tidak jarang memilih perawatan tradisional sebagai alternatif pengobatan. Kesetaraan akses menjadi tujuan utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang dibiayai publik. Namun, kesenjangan status sosial ekonomi menyebabkan perbedaan pilihan layanan kesehatan terhadap pasien.

Penelitian yang dilakukan Moscelli et al (2018) menunjukkan perbedaan status sosial ekonomi pasien menentukan cara mereka dalam memilih layanan kesehatan. Pasien dengan status sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung memilih melakukan perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan perawatan kesehatan karena mereka memiliki preferensi yang lebih kuat dan lebih berkualitas. Sebaliknya, mereka yang memiliki kendala keuangan akan membatasi kemampuan mereka mencari layanan kesehatan di tempat yang lebih jauh. 

Selengkapnya

Pengaruh Waktu Kunjungan Antenatal Care terhadap Kesehatan Ibu dan Bayi di Negara Berkembang

WHO merekomendasikan ibu hamil untuk mulai melakukan kunjungan antenatal care (ANC) pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu atau biasa disebut ANC dini. Layanan ANC dini memberikan kesempatan penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk memberikan perawatan, dukungan, dan informasi pada ibu hamil di trimester pertama kehamilan (WHO, 2017). Waktu kunjungan layanan antenatal pertama juga sangat penting untuk memastikan hasil kesehatan yang optimal untuk ibu dan anak (Moller et al, 2017). Namunfaktanya tidak semua ibu hamil melakukan kunjungan ANC pada awal kehamilan.

Penelitian yang dilakukan Konje, et al (2018) menjelaskan meskipun kunjungan antenatal care mampu memberikan manfaat yang signifikan terhadap komplikasi selama kehamilan, tidak semua ibu hamil melakukan kunjungan ANC tepat waktu. Temuan Konje dkk menunjukkan akses untuk menjangkau layanan ANC masih menjadi tantangan di negara berkembang. Ibu hamil yang mendapatkan layanan ANC di awal atau di akhir kehamilan saja tidak menjamin kehamilan yang lebih baik.

Selengkapnya

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan

Dalam menyelenggarakan infrastruktur bidang kesehatan, pemerintah memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk kerjasama dengan badan usaha di luar pemerintah. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan infrastruktur kesehatan dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, kerjasama ini juga dapat menjadi upaya untuk mendorong partisipasi badan usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Regulasi ini merupakan pedoman bagi instansi pemerintah pusat, instansi daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur kesehatan. Dalam regulasi ini tercantum ruang lingkup kerjasama, penyelenggaraan kerjasama, penanggung jawab proyek, skema pengembalian investasi dan struktur penyediaan infrastruktur kesehatan, serta sistem monitoring dan evaluasi kerjasama.

Selengkapnya

Pemanfaatan Pajak Tembakau sebagai Tambahan Pendapatan Sektor Kesehatan

Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah RI mengesahkan kebijakan terkait pemanfaatan cukai rokok untuk menambal defisit dana JKN. Pengesahan kebijakan ini mendapat banyak tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun yang menolak kebijakan ini (Kompas, 2018). Pemanfaatan cukai rokok atau pajak tembakau sebagai alternatif pendapatan tambahan di sektor kesehatan sudah banyak dilakukan di berbagai negara di dunia. Meski begitu, perlu ada monitoring dan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan sin tax (pajak dosa) semacam ini.

Penelitian yang dilakukan Verguet, et al (2017) menjelaskan pemanfaatan peningkatan pajak tembakau dan area bebas rokok untuk mengurangi kematian dini dan hubungannya dengan pengeluaran biaya kesehatan (out-of-pocket expenditure). Verguet dkk menyebutkan dengan meningkatkan pajak produk tembakau dan larangan merokok di tempat kerja dapat memberikan manfaat besar di sektor kesehatan dan ekonomi di Cina, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Selengkapnya