Dampak Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Programme) terhadap Sistem Kesehatan

 Penyesuaian struktural atau structural adjustment policies merupakan kebijakan ekonomi yang harus diikuti oleh negara-negara di dunia agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman Bank Dunia (World Bank) dan International Monetary Fund (IMF). Tujuannya untuk membantu negara tersebut melakukan pembayaran kembali hutang (repayments debt) terhadap hutang lama pada bank komersial, bank pemerintah, dan Bank Dunia (The Whirled Bank Group, 2003). Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal  di negara-negara penerima bantuan dengan cara membuat negara tersebut menjadi lebih berkonsentrasi pada market-based pricing, perdagangan dan produksi untuk meningkatkan kondisi ekonomi (Shah, 2013). Program penyesuaian struktural (Structural Adjustment Programme/SAPs)  berdampak pada semua bidang di negara yang mendapat pinjaman. Dalam sistem kesehatan, SAPs dapat mempengaruhi beberapa hal, antara lain stabilisasi komponen yang dapat mengubah struktur pembiayaan pelayanan kesehatan, dampak redudansi terhadap tenaga kesehatan, perubahan terhadap cakupan layanan kesehatan, serta pengaruh terhadap desentralisasi sistem kesehatan.

Program reformasi ekonomi yang dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia tersebut memberikan pengaruh besar terhadap agenda kebijakan selama empat tahun terakhir. Penelitian Kentikelenis (2017) menjelaskan berbagai komponen dalam penyesuaian struktural dan kerangka kerja konseptual terbaru yang berkaitan dengan sistem kesehatan dan bagaimana hasil akhirnya. Secara keseluruhan, kerangka kerja tersebut memberikan gambaran konsekuensi penyesuaian struktural terhadap kesehatan melalui analisis waktu, tempat dan tingkat sosial ekonomi, serta dapat dimanfaatkan dalam penilaian dampak kesehatan ex ante dari kebijakan ini.

Selengkapnya

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Bidang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bagian Kedua tentang Pengawasan menunjukkan Pemerintah perlu mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Pengawasan yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum di bidang kesehatan. Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan Bidang Kesehatan merupakan perwujudan Pemerintah terhadap ketentuan Pasal 187 dan Pasal 188 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Permenkes ini memuat berbagai ketentuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan bidang kesehatan dan upaya kesehatan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian tenaga pengawas, tugas dan wewenang tenaga pengawas, serta tindakan administratif bagi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran.

Selengkapnya

Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Pembuat Kebijakan 

Tantangan kesehatan yang masih banyak dihadapi berbagai negara saat ini cenderung kompleks dan saling berkaitan satu sama lain, seperti penyakit kronis, ketidaksetaraan kesehatan, perubahan iklim hingga perawatan biaya kesehatan yang belum bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat (Rudolph, et al., 2013). Untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut, diperlukan kolaborasi efektif antar sektor agar dapat menghasilkan kondisi yang mampu mendukung peningkatan status kesehatan.Maka, diperlukan keterlibatan dan komitmen kuat untuk meningkatkan dampak kesehatan yang terbaik di semua level pembuatan kebijakan.

Penelitian oleh Shankardass, et al., 2018, menyebutkan terdapat pembaruan kepentingan dalam perluasan promosi kesehatan dengan memasukkan langkah determinan struktural kesehatan, termasuk fokus terhadap pelaksanaan kesehatan di semua kebijakan. Pendekatan Health in All Policies (HiAP) merupakan inisiasi yang dapat digunakan pemerintah untuk memperkuat kesetaraan kesehatan melalui pendekatan yang tahan lama dan sistematis untuk mendapatkan aksi lintas sektor yang mengarah pada kebijakan publik yang sehat dan adil.  

Selengkapnya

Menindaklanjuti pertemuan yang telah dilaksanakan pada 18-19 Juli 2018, pertemuan kembali dilakukan pada Rabu, 15 Agustus 2018 membahas pematangan analisis situasi dan prioritas masalah kesehatan ibu dan keluarga berencana di Kabupaten Aceh Barat dan dilanjutkan membahas penyusunan RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh Barat. Pertemuan berlangsung interaktif melalui Skype antara Dwi Handono dan Tudiono yang berada di Yogyakarta dengan Tim Teknis yang dimoderatori oleh Muhamad Syarifuddin selaku Tim Lapangan PKMK FKKMK UGM di Kabupaten Aceh Barat.

Selengkapnya

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang aman dan siap pakai di fasilitas kesehatan sesuai dengan jenis dan tingkatannya. Aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan atau disebut juga dengan ASPAK merupakan aplikasi inovatif berbasis web yang dirancang dapat memberikan keterangan mengenai data dan informasi kondisi sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Regulasi ini mengatur pemanfaatan ASPAK yang diselenggarakan di fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan daerah sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan perawatan yang diperlukan terhadap sarana, prasana dan alat kesehatan. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dalam regulasi ini diarahkan untuk menjamin akuntabilitas data ASPAK dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Selengkapnya

Jurnal Open Access :

Perencanaan Program Kesehatan Daerah melalui Pendekatan District Team Problem Solving (DTPS)

Penyelesaian masalah kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga diperlukan pendekatan yang tepat untuk dapat mengetahui akar permasalahan yang ada di daerah. Dibutuhkan sumber daya yang tepat dan pengumpulan data yang akurat untuk mengetahui masalah kesehatan dan menyusun alternatif pemecahan masalah serta merencanakan program kesehatan melalui peningkatan kebijakan desentralisasi.  District Team Problem Solving (DTPS) merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan secara berkelompok (tim) dalam mempelajari “bottom line” masalah kesehatan suatu daerah untuk mencapai status kesehatan masyarakat yang optimal.

Penelitian Hipgrave, et al  (2018) menunjukkan pemanfaatan DTPS terhadap perencanaan layanan kesehatan ibu dan anak. DTPS melibatkan para pemangku kepentingan daerah dalam perencanaan terdesentralisasi hingga penganggaran layanan kesehatan.  DTPS juga mengikutsertakan pemangku kepentingan multisektoral menggunakan data lokal untuk memprioritaskan dan mendanai layanan serta meningkatkan kapasitas manajemen kesehatan. Di Indonesia, berbagai donatur mendukung pendekatan DTPS dalam perencanaan program layanan kesehatan ibu dan anak.

Selengkapnya

Reportase

Pendampingan Tim Teknis dalam Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Kabupaten Lahat

 2 – 3 Agustus 2018

Pertemuan Tim Teknis Modelling of the Integrated Programming, Planning and Budgeting for Maternal Health and Right-Based Family Planning yang diselenggarakan di Ruang Meeting Bappeda Kab. Lahat pada dilaksanakan selama 2 hari yakni 2-3 Agustus 2018  dihadiri oleh Tim PKMK FKKMK UGM yakni Dr.dr.Dwi Handono Sulistyo,M.Kes dan Tudiono, perwakilan UNFPA (Tira Aswitama), Perwakilan Kemenkes (Indah N Mardhika), Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan (Achmad Maskur dan Dwi Noviyana) dan Tim Teknis Kab. Lahat yang terdiri dari OPD Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk-KB, RSUD Kab. Lahat, BKD dan BAPPEDA.

Selengkapnya