Analisis Sistematis :

Keefektifan Kader dalam Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Negara Berkembang

Penyakit tidak menular merupakan salah satu masalah kesehatan secara global dan nasional. Sebagai penyebab utama kematian secara global, PTM meningkat dari 50.7% pada 2004 menjadi 71% pada 2012 dari total kematian (WHO, 2014). Untuk mengontrol keadaan ini, perlu adanya peran komunitas mengingat tenaga kesehatan jumlahnya terbatas dan tidak semua tenaga kesehatan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sehingga dengan melibatkan masyarakat di garis depan, pencegahan pertama dan deteksi dini dalam manajemen PTM dapat terlaksana.

Penelitian oleh Gursimer Jeet, et al., 2016, menyebutkan bahwa kader mempunyai potensi dalam kesuksesan intervensi pencegahan pertama PTM terutama dalam mengontrol hipertensi, dengan indikasi yang kurang kuat tetapi menjanjikan untuk diabetes dan indeks massa tubuh. 

Selengkapnya

Tahun 2015, Kementerian Kesehatan RI merilis kesiapan pelayanan umum di puskesmas baru mencapai 71%, pelayanan PONED 62%, dan pelayanan penyakit tidak menular baru mencapai 79%. Kekurangsiapan tersebut terutama karena kurangnya fasilitas yang tersedia; kurang lengkapnya obat, sarana, dan alat kesehatan; kurangnya tenaga kesehatan; dan belum memadainya kualitas pelayanan. Namun, meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-pedesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pedesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Proporsi bayi lahir pendek, terendah di Provinsi Bali (9,6%) dan tertinggi di Provinsi NTT (28,7%) atau tiga kali lipat dibandingkan yang terendah (Kemenkes, 2015).

Laporan Tindak Lanjut Puskesmas Nurobo Kabupaten Malaka

(April-Mei 2017)

Kegiatan kaji banding yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas Nurobo pada 4 dan 5 April 2017 di Puskesmas Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo memberikan motivasi yang besar bagi Puskesmas Nurobo. Sepulangnya Puskesmas Nurobo ke Kabupaten Malaka, masih memiliki tanggungjawab  yaitu melakukan kegiatan sesuai Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang sudah disusun bersama. Komunikasi antara Puskesmas Kalibawang sebagai sister, Dinas Kesehatan provinsi NTT, tim PKMK FK UGM, dan Puskesmas Nurobo tetap terjalin melalui grup whatsapp. Grup ini banyak dimanfaatkan untuk memberikan motivasi, laporan kegiatan, tanya jawab dan pengiriman file yang dibutuhkan Puskesmas Nurobo dalam persiapan akreditasi. Sebelumnya, Puskesmas Nurobo mengikuti beberapa kegiatan diantaranya:

• Maret
• April
• Juni

• Kegiatan Tindak Lanjut Persiapan Akreditasi Puskesmas Betun Maret 2017

  1. Sosialisasi Hasil Kaji Banding

  Kegiatan sosialisasi kaji banding akreditasi dilaksanakan pada 14 Maret 2017 bertempat di Puskesmas Betun. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan informasi dan pemahaman  tentang akreditasi puskesmas serta proses implementasi kepada seluruh staf puskesmas. Sesi sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan sharing informasi hasil kegiatan kaji banding oleh perwakilan Puskesmas Betun berupa pengetahuan, pengalaman, perbandingan serta contoh dokumen akreditasi selama kegiatan kunjungan di UPTD Puskesmas Panjatan II Kabupaten Kulon Progo pada 7 hingga 8 Maret 2017.

Kualitas pelayanan kesehatan masih menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi oleh fasilitas atau organisasi layanan kesehatan khususnya milik pemerintah di Indonesia. Kementerian Kesehatan RI tahun 2015 merilis kesiapan pelayanan umum di Puskesmas, baru mencapai 71%, pelayanan PONED 62%, dan pelayanan penyakit tidak menular baru mencapai 79%.  Hal ini terjadi terutama karena kurangnya fasilitas yang tersedia; kurang lengkapnya obat, sarana, dan alat kesehatan; kurangnya tenaga kesehatan; dan belum memadainya kualitas pelayanan. Fasilitas pelayanan periferal seperti puskesmas, kesiapan peralatan dasar memang cukup tinggi (84%), tetapi kemampuan menegakkan diagnosis ternyata masih rendah (61%). Kondisi tersebut diperberat lagi akibat disparitas layanan yang  dihasilkan dari perlakuan diskriminatif oleh tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.