Artikel ini diterbitkan oleh Science Direct Journal pada 2019 yang terkait dengan bagaimana kita dapat melanjutkan kebijakan berbasis hak dan berbasis bukti tentang kesehatan migran dan etnis minoritas. Artikel ini memuat sebuah hasil lokakarya yang diadakan untuk mempertimbangkan bagaimana hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan kebijakan berbasis hak dan bukti tentang kesehatan migran dan etnis minoritas.  Sebuah lokakarya diadakan dengan 3 pembicara yang mengemukakan perspektif terutama didasarkan pada hak asasi manusia, bukti ilmiah dan kombinasi keduanya. Ada kebutuhan mendesak untuk menarik perhatian politisi dan masyarakat terhadap ketidakadilan kesehatan yang dihadapi migran dan etnis minoritas untuk mendorong reformasi kebijakan kesehatan berdasarkan pada hak asasi manusia dan bukti yang kuat. Pekerja kesehatan dan peneliti perlu menjangkau di luar lingkaran profesional mereka sendiri untuk menarik perhatian politisi dan masyarakat terhadap ketidakadilan kesehatan yang dihadapi oleh migran dan etnis minoritas (MEM).

Upaya untuk meningkatkan posisi MEM menghadapi resistensi sangat kuat saat ini. Di Amerika Serikat, kebijakan dan retorika anti migran telah meningkat sejak pemilihan presiden 2016, sementara laporan Organisasi Internasional untuk Migrasi 2015 menunjukkan Eropa menjadi satu – satunya wilayah yang sebagian bersikap negatif terhadap migran. Lebih penting dari sebelumnya, bagi para peneliti dan organisasi yang mempromosikan kesehatan migran untuk bergabung dan mengintensifkan upaya mereka untuk memperbaiki kebijakan. Seminar ini berfokus pada pertanyaan berikut: Bagaimana kita harus menyikapi ini? Tiga presentasi mewakili posisi yang diambil oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengadvokasi kesehatan migran, para peneliti yang berupaya memberikan pemahaman yang lebih objektif tentang kesehatan migran dan perawatan kesehatan dan organisasi antar pemerintah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Eropa. Hasil dari lokakarya ini menunjukkan bahwa pendekatan untuk kesehatan MEM berdasarkan pada hak asasi manusia dan penelitian empiris dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi. Kedua pendekatan diperlukan untuk membujuk pemerintah nasional untuk membentuk kebijakan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk melindungi kesehatan MEM.

Selengkapnya

Artikel ini membahas kebijakan kesehatan untuk penyakit stroke di Prancis dan diterbitkan di Science Direct Journal pada 2019. Stroke adalah penyebab pertama kecacatan yang didapat orang dewasa, dan penyebab kedua kematian bagi wanita di Prancis. Insiden stroke diperkirakan 150 ribu kasus di Prancis dengan prevalensi 400 ribu kasus per tahun. Beban pembiayaan stroke diperkirakan sekitar 8,3 miliar Euro per tahun. Akibatnya, Kementerian Kesehatan menyatakan stroke sebagai prioritas kesehatan masyarakat di Perancis pada 2003. 

Penggunaan telemedicine untuk stroke yang dikenal sebagai telestroke, merupakan praktik yang aman dan efektif untuk meningkatkan akses ke perawatan stroke akut termasuk trombolisis. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan kebijakan kesehatan masyarakat yang mendukung penerapan telestroke di Perancis. Metode yang digunakan yaitu studi deskriptif retrospektif pada 2003 hingga 31 Desember 2016. Proses, konten, dan aktor kebijakan kesehatan dijelaskan pada tingkat nasional. Kerangka kerja logis dari kebijakan telestroke dijelaskan. Model tahapan kebijakan publik dari ‘Publique du Quebec’ Institut Nasional de Sante digunakan dalam konteks ini.

Penggunaan telemedicine untuk stroke, yang dikenal sebagai telestroke, memungkinkan praktik trombolisis di unit gawat darurat (UE) dengan dukungan CSC atau PSC. Praktik telestroke telah dikembangkan sejak 2000 di Amerika Utara dan Eropa. Telestroke didemonstrasikan sebagai praktik yang aman dan efektif dalam meningkatkan akses ke diagnostik stroke dan menyediakan pengobatan termasuk trombolisis. Pada 2016, beberapa daerah di Perancis menerapkan telestroke ke dalam perawatan stroke akut. Namun, hingga saat ini, tidak ada deskripsi kebijakan kesehatan yang berdampak telestroke telah dilakukan untuk memahami bagaimana implementasi telestroke yang  didukung di Prancis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan agenda diproduksi pada 2003 hingga 2007. Perumusan kebijakan berlangsung pada 2008 hingga 2009 dengan laporan resmi tentang telemedicine, telehealth dan stroke. Tahap pengambilan keputusan termasuk rencana stroke nasional, strategi implementasi telemedicine nasional dan dokumen administrasi pada 2012 yang menggambarkan organisasi implementasi telestroke. Implementasi pada 2011 dimulai dengan dana khusus dan sumber daya metodologis. Tidak ada evaluasi khusus kebijakan untuk telestroke yang ditentukan. Sehingga jika disimpulkan menggunakan model kebijakan kesehatan diperbolehkan untuk menggambarkan kebijakan yang mendukung implementasi telestroke di Perancis dan untuk menyoroti perlunya evaluasi yang lebih baik.

Selengkapnya

Selama beberapa tahun terakhir, telah ada perhatian yang berkembang terhadap penelitian sistem kesehatan dalam pengaturan rapuh yang dipengaruhi konflik (FCAS). Pada 2018, World Bank menyatakan situasi kerapuhan dan konflik telah meningkat sejak 2010, yang menghadirkan tantangan kritis terhadap pembangunan secara global. Sebagai contoh, diperkirakan bahwa jumlah orang miskin ekstrim yang tinggal di FCAS akan meningkat dari 17% dari total hari ini menjadi 60% pada 2030. Selain itu, berdasarkan data OECD (2019) bahwa hubungan antara kerapuhan dan konflik, serta kesehatan yang buruk telah terjalin dengan baik, dengan lebih dari 60% kematian anak dan ibu di dunia terjadi dalam situasi yang ditandai dengan kerapuhan dan konflik. Di luar hasil kesehatan, penguatan sistem kesehatan sering dihipotesiskan untuk mempromosikan perdamaian, pembangunan negara dan stabilitas melalui kontribusinya untuk membuat negara lebih baik serta mampu mewujudkan fungsi utama pemberian layanan.

Penelitian yang dilakukan Bertone M P et al (2019) yaitu  tinjauan literatur eksplorasi berfokus pada pembiayaan kesehatan di FCAS. Tujuh tahun kemudian, terjadi pembaharuan yaitu dalam hal basis pengetahuan, kesenjangan yang sedang berlangsung dan tantangan baru dalam pemahaman tentang pembiayaan kesehatan dalam FCAS. Hasil penelitian yang dilakukan Bertone M P et al (2019) menunjukkan bahwa dari total 115 dokumen. Data dianalisis sesuai dengan tema utama pembiayaan kesehatan, memastikan komparabilitas dengan tinjauan pada 2012. Pada Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa bidang tersebut terus tumbuh, dan condong ke negara – negara dengan kehadiran donor yang besar (seperti Afghanistan). Sementara banyak penelitian dilakukan oleh lembaga – lembaga eksternal yang menyoroti kesenjangan, termasuk analisis empiris tren pembiayaan domestik dan eksternal lintas FCAS dan non FCAS dari waktu ke waktu, untuk memahami lintasan pembiayaan kesehatan umum yang lebih baik, apa yang mendorong mereka dan implikasinya. Serta juga menyoroti kelangkaan bukti dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran pembiayaan kesehatan untuk UHC (seperti ekuitas, efisiensi, akses keuangan), yang signifikan mengingat relevansi UHC, dan pentingnya nilai -nilai sosial dan politik yang berbeda pengaturan pembiayaan kesehatan yang juga perlu dipelajari secara mendalam. 

Simak artikel selengkapnya 

Artikel ini diterbitkan di International Journal for Equity in Health pada 2016. Tiongkok meluncurkan reformasi kesehatan untuk mempromosikan pemerataan paket layanan kesehatan publik esensial nasional (NEPHSP) 2009 lalu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi dan mekanisme pembiayaan untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat bagi semua penduduk, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai pendekatan, dan menunjukkan bukti tentang peningkatan pemerataan antar berbagai daerah.

Penyampaian layanan kesehatan masyarakat yang penting sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal publik, dan implementasi reformasi kesehatan sejak 2009 telah mengarahkan pengembangan kesehatan masyarakat ke arah yang tepat. Namun Tiongkok masih perlu meningkatkan investasi fiskal untuk memperluas cakupan layanan serta mempromosikan kualitas layanan kesehatan publik dan kesetaraan diantara kawasan. Pemantauan dan evaluasi ilmiah independen juga diperlukan.

Selengkapnya

Konsumsi tembakau tetap menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan masyarakat. Dengan hampir enam juta kematian setiap tahun di seluruh dunia, trend ini menurut Wilson LM, dkk diprediksi akan menjadi lebih serius pada 2030, menyebabkan delapan juta kematian per tahun. Banyak negara berada pada tahap berbeda dari epidemi tembakau; sementara beberapa negara mampu mengurangi tingkat prevalensi merokok, yang lain masih mengalami peningkatan prevalensi merokok. Dengan diperkenalkannya Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (FCTC) pada 27 Februari 2005, kebijakan dan intervensi pengendalian tembakau sedang dilaksanakan di seluruh dunia. FCTC adalah kerangka kerja yang dikembangkan sebagai respons terhadap globalisasi epidemi tembakau dan mendukung beberapa strategi pengendalian seperti penetapan harga dan perpajakan, kebijakan bebas rokok, Undang – Undang produk tembakau, pelabelan produk yang sesuai (termasuk peringatan kesehatan), kontrol produk – produk dan pengendalian penjualan tembakau oleh para pengawas.

Selanjutnya, pemerintah di seluruh dunia semakin terlibat dengan masalah tembakau. Pada 2013, pemerintah Italia misalnya, memperkenalkan Undang – Undang yang melarang merokok di lingkungan sekolah; dan pada 2014 UE mengeluarkan Undang – Undang yang mewajibkan negara – negara UE untuk menerapkan peringatan kesehatan yang harus menempati setidaknya 65 persen dari bagian depan dan belakang paket rokok. Namun, terlepas dari sejumlah besar intervensi, kampanye, dan kebijakan ini, ribuan anak muda mulai merokok setiap tahun. Tentu saja, topik ini juga telah meningkatkan minat di antara para peneliti, mengenai kemanjuran dan efektivitas pendekatan pengendalian tembakau. Lemmens dan rekannya melakukan tinjauan sistematis ulasan tentang efektivitas intervensi penghentian merokok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mannocci A et al (2019) ditemukan hasil yang beragam pada efektivitas kebijakan dan intervensi tembakau. Strategi seperti menaikkan pajak untuk produk tembakau paling menjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap sistematis dan meta analisis kebijakan kesehatan dan strategi promosi kesehatan untuk mengurangi permintaan tembakau pada remaja dan dewasa muda.

Selengkapnya