BORONG–Pembangunan empat puskesmas di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) menggunakan dana DAK Afirmasi Tahun 2018 dari Kementerian Kesehatan RI sudah rampung proses pengerjaan.

Empat puskesmas yang dibangun berada Kecamatan Rana Mese, Kota Komba dan Elar Selatan.

Pengerjaan puskesmas ini dilakukan empat rekanan atau kontraktor pelaksana proyek Puskesmas Prototype di Matim dikenakan denda.

Pasalnya, kontraktor tidak mampu selesai kerja tepat waktu.

Namun sebelum selesai batas waktu 50 hari empat puskesmas tersebut telah dituntaskan pihak pelaksana.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Salomon Ivan Saka, kepada wartawan di Borong, Rabu. (13/2/2019) pagi menjelaskan, empat proyek pembangunan gedung puskesmas prototype tahun 2018 mengalami keterlambatan kerja dari waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja.

“Di dalam kontrak kerjanya harus selesai tanggal 14 Desember 2018 lalu. Akan tetapi empat proyek gedung puskesmas prototype ini tidak tuntas sesuai kontrak. Kami lalu beri tambahan 50 hari kerja agar selesai pada 2 Februari 2019 lalu Tapi syukur semua selesai sebelum waktu 50,” kata Ivan.

Empat puskesmas dibangun pemerintah bagi masyarakat Matim, jelas Ivan, yakni Puskesmas Tilir di Kecamatan Elar Selatan dikerjakan pelaksana PT. Global Abadi Jaya, Puskesmas Wae Lengga di Kecamatan Kota Komba oleh pelaksana PT. Mina Fajar Abadi, Puskesmas Lalang, Kecamatan Rana Mese oleh PT Mumeng Jaya Abadi dan Puskesmas Ketang di kecamatan Kota Komba oleh PT. Kasih Sejati Perkasa.

Ivan menegaskan, anggaran pembangunan empat proyek puskesmas masing-masing berkisar Rp 5 miliar lebih.

“Empat proyek puskesmas ini sudah 100 persen dalam waktu dekat akan dilakukan serahterima pertama atau Parovisional Hand Over (PHO) antara kontraktor pelaksana dan PPK,” ujar Ivan.

Ia mengungkapkan, PHO empat bangunan yang ada tetap menjadi tanggungjawab kontraktor karena masih dalam masa pemeliharaan selama satu tahun.

“Apabila sudah habis masa pemeliharaan maka akan dilakukan FHO. Tetapi saat ini, setelah dilakukan PHO, semua bangunan puskesmas prototype yang ada sudah mulai dimanfaatkan sesuai fungsinya,” papar Ivan.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)

Sumber: tribunnews.com

JAKARTA — Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Bambang Wibowo menyebutkan ada 3.257 Puskesmas sudah memanfaatkan hasil kunjungan keluarga dalam proses manajemen Puskesmas dan melakukan intervensi lanjut terhadap penyakit-penyakit yang ada di masyarakat.

Dirjen Yanmas Bambang Wibowo dalam pertemuan Pra-Rakerkesnas 2019 di ICE BSD Tangerang, Senin menyampaikan materi evaluasi implementasi Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang menjadi upaya untuk mendeteksi dini penyakit di keluarga Indonesia.

Bambang mengungkapkan hasil verifikasi kunjungan keluarga dilakukan secara berjenjang setiap tingkatan. Yakni dengan pola pembinaan wilayah dengan hasil yaitu 10 persen dari tingkat Puskesmas, tingkat kabupaten-kota 14,6 persen, dan tingkat provinsi 47 persen.

Selanjutnya, Bambang mengapresiasi kepada wilayah Sulawesi Barat, Bengkulu, dan Riau dengan presentase kunjungan keluarga dan intervensi awal di atas 70 persen. Selain itu, apresiasi diberikan kepada Puskesmas Aru Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat yang memanfaatkan inovasi berbasis teknologi informasi melalui penggunaan Google Maps dengan pemetaan PIS-PK di wilayahnya. Sementara Puskesmas Bloto di Kota Mojokerto juga mengembangkan Aplikasi Pendukung Keluarga Sehat (APKS) dalam pelaksanaan PIS-PK.

Pada pertemuan PraRakerkesnas tersebut Dirjen Yankes menginginkan komitmen di tingkat Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten-Kota agar implementasi PIS-PK semakin lebih baik. Bambang menjelaskan capaian implementasi PISPK mengalami peningkatan di banding tahun 2017 yang terdapat 2.926 Puskesmas di 514 kabupaten-kota di 34 provinsi menjadi 6.025 Puskesmas di tahun 2018 dengan total lebih dari 25 juta keluarga yang telah dikunjungi.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) merupakan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dari Kementerian Kesehatan RI. Yaitu dengan melakukan strategi mendatangi langsung ke rumah masyarakat untuk melakukan pendataan penyakit sekaligus pemeriksaan kesehatan.

Upaya ini merupakan intervensi langsung untuk mencegah penyakit semakin kronik. Dengan menemukan kasus penyakit sejak dini, serta mendata jumlah kasus penyakit yang sebelumnya tidak diketahui.

Sumber: republika.co.id

LABUAN BAJO - Puskesmas Waning di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), kini sudah memiliki Rumah Tunggu Bersalin.

Pembangunan rumah tersebut merupakan hasil inisiatif dan difasilitasi oleh Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah (BPKD) Mabar.

Rumah tunggu bersalin itu berfungsi untuk digunakan sementara secara gratis oleh ibu hamil dan keluarganya, baik sebelum maupun setelah melahirkan.

Demikian disampaikan oleh BPKD Mabar lewat rilisnya yang diterima POS-KUPANG.COM, Senin (11/2/2019).

Rumah tunggu bersalin di Waning tersebut, telah diresmikan pada hari Jumat (8/2/2019) oleh Wakil Bupati Mabar, Maria Geong.

“Rumah tunggu itu dibangun karena kami peduli dengan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Semoga rumah tunggu yang sudah dibangun, bisa digunakan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian bisa mencegah terjadinya kematian ibu hamil dan bayi baru lahir,” bunyi salah satu bagian dalam rilis itu.

Peresmian rumah tunggu bersalin di Waning itu, dihadiri oleh Camat Ndoso, Camat Kuwus, Kepala Puskesmas Waning, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dijelaskan bahwa pada tahun 2018 lalu, BPKD mendorong dan memfasilitasi pembangunan rumah tunggu bersalin di tiga Puskesmas.

Ketiga puskesmas itu, yakni Puskesmas Benteng di Kecamatan Komodo, Puskesmas Waning di kecamatan Ndoso dan Puskesmas Nangalili di kecamatan Lembor Selatan.

Proses pembangunan ketiga rumah tunggu itu berbasis pada partisipasi dan kerja sama dari berbagai pihak. Baik dari pihak puskesmas, desa, warga masyarakat, BPKD maupun pihak lain.

Secara khusus BPKD menyampaikan bahwa proses pembangunan rumah tunggu bersalin di tiga puskesmas itu, didukung oleh Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, melalui divisi kerja sama ekonomi dan pembangunan dengan program proyek skala kecil (small scale project).

BPKD menyampaikan terima kasih kepada Kepala Puskesmas Waning beserta seluruh jajarannya, para kepala desa se wilayah kerja Puskesmas Waning, seluruh warga masyarakat di Puskesmas Waning, para donator dan secara khusus kepada Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus)

Sumber: tribunnews.com

SANGATTA - Janji Bupati Kutim H Ismunandar untuk terus meningkatkan standar pelayanan kesehatan di daerah terus diwujudkan. Derajat kesehatan masyarakat terus meningkat berkat fasilitas Puskesmas yang terakreditasi.

Paling baru, enam Puskesmas di Kabupaten Kutim berhasil menoreh prestasi membanggakan. Total sudah enam Puskesmas terakreditasi. Bahkan hebatnya, satu diantaranya Puskesmas Sepaso Kecamatan Bengalon  mampu meraih akreditasi Utama.” Capaian ini tak lepas dari keberhasilan program inovatif yang dilakukan Puskesmas di Kutim,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Bahrani.

Puskesmas lain yang mampu lulus akreditasi adalah, Puskesmas Sangkulirang dengan akreditasi  Dasar. Berikutnya dengan akreditasi Madya adalah Puskesmas Kaliorang, Rantau Pulung, Muara Ancalong,  dan Muara Wahau l. Lebih lanjut, Bahrani mengatakan, sejak dua tahun lalu secara keseluruhan sudah ada 12 dari 21 Puskesmas mendapatkan akreditasi. Sebanyak 10 Puskesmas terakreditasi madya, satu Puskesmas akreditasi Utama dan satu lagi masih akreditasi Dasar.

Bahrani menerangkan, pihaknya akan terus mengejar penilaian akreditasi hingga level tertinggi. Demi bisa memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Ada empat tingkatan akreditasi yang menjadi kategori penilaian,  yaitu, Paripurna, Utama, Madya dan Dasar.

“Untuk memiliki akreditasi utama harus memiliki sumber daya manusia (SDM) mumpuni. Serta sarana prasarana memadai dan juga program inovatif. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal, Puskesmas Bengalon telah mampu melaksanakan itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, kedepan Dinkes Kutim menargetkan predikat (akreditasi) paripurna. Namun ia mengingatkan bahwa untuk bisa meraih akreditasi ini merupakan tanggung jawab besar yang mesti direalisasikan bersama. Melalui pengelolaan administrasi yang rapi. Seluruh data dapat dilihat dari semua unit. Artinya tinggal klik saja di computer, maka akan langsung muncul data yang diperlukan. “Dengan semua itu, bukan mustahil untuk mendapatkan akreditasi paripurna nanti,” tandas Bahrani. (hms15)

Sumber: niaga.asia

BAGANBATU — Puskesmas Bagan Batu kecamatan Bagan Sinembah meraih akreditasi utama dari Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (AFKTP) Direktorat Jendral (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

Akreditasi ini diraih setelah Puskesmas tersebut dinilai oleh lembaga tersebut tentang pemenuhan standar pelayanan kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh pemerintah.

” Ada beberapa Puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir termasuk Puskesmas Bagan Batu yang dinilai dan syukur Puskesmas ini berhasil mendapatkan akreditasi tersebut,” kata Kepala Puskesmas Bagan Batu, dr Josafat Silalahi kepada Riau86.com,

“Penghargaan status akreditasi utama terhadap Puskesmas Bagan Batu dari Kementerian Kesehatan menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Rohil umumnya dan pemerintah kecamatan Bagan Sinembah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat, ” ucapnya.

Dirinya berharap akreditasi yang diraih bisa dipertahankan dengan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengatakan akreditasi ini jadi tantangan untuk kedepannya memberikan yang lebih baik lagi untuk masyarakat.

“ Tantangan pelayanan kesehatan semakin besar sehingga diperlukan upaya-upaya yang luar biasa untuk mengatasi berbagai persoalan,” ucapnya.

Ia mengatakan dalam rangka meningkatkan pelayanan, Puskesmas berupaya terus meningkatkan kompetensi petugas pelayanan. Tidak hanya mantap dalam segi medis tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik menjadi faktor kunci keberhasilan meraih prestasi.

” Untuk lebih mengoptimalkan seluruh unsur pelayanan agar tujuan akreditasi secara optimal dapat tercapai, setiap enam bulan kami melakukan review dokumen dan perbaikan mutu pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab program,” jelasnya. (Mas min)

Sumber: riau86.com