Dua bangunan Puskesmas di 2 kecamatan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang rampung dibangun 3 tahun lalu, dengan anggaran miliaran rupiah dari APBD Kutai Kartanegara, jadi mubazir. Sampai sekarang, tak ada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Informasi diperoleh merdeka.com, kedua Puskesmas itu adalah Puskesmas Muara Pantuan di kecamatan Anggana, serta Puskesmas Jantur di kecamatan Muara Muntai

Puskesmas di Muara Pantuan misalnya, urung melayani sekitar 5 ribu jiwa penduduk yang tinggal di Muara Pantuan, lantaran ketiadaan tenaga medis dan peralatan. Bangunan Puskesmas itu pun kini tidak terurus.

“Iya, saya terima laporan adanya Puskesmas yang sudah selesai dibangun, tapi belum beroperasi,” kata Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Salehuddin, kepada merdeka.com, Minggu (10/2).

Salehuddin menyayangkan Puskesmas yang selesai dibangun sejak 2015 itu, belum bermanfaat bagi masyarakat setempat. “Kalau memang SDM tenaga kesehatan belum siap, kenapa dilaksanakan pembangunannya? Sayang sekali, dana yang sudah kita alokasikan, jadi tidak termanfaatkan dengan baik,” tambah Salehuddin.

Kendati demikian, Salehuddin menyebut Kutai Kartanegara saat ini masih kekurangan Puskesmas. Idealnya, Kukar memiliki 237 Puskesmas. Namun sekarang, hanya ada 23 Puskesmas dan 174 Puskesmas Pembantu (Pusban).

“Artinya, secara fisik, masih memerlukan 32 Puskesmas lagi, agar terpenuhi 1 desa, ada 1 Puskesmas. Puskesmas itu ujung tombak pelayanan kesehatan. Justru, keberadaannya jauh lebih diperlukan, dibanding rumah sakit,” demikian Salehudin.

Penelusuran merdeka.com di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kutai Kartanegara, nilai Pagu atau plafon anggaran Puskesmas Muara Pantuan adalah Rp 5,17 miliar pada tahun anggaran 2015. Sedangkan Puskesmas Jantur di Muara Muntai, nilai Pagu adalah Rp 4,3 miliar. [bal]

Sumber: merdeka.com

BANJARBARU - Berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan Kasus demam berdarah dengue (DBD) di wilayah Kota Banjarbaru.

Mulai sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M yakni menutup, menguras, dan mengubur.

Termasuk juga kegiatan di puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Banjarbaru untuk giat melakukan PSN.

Tidak hanya itu, pihak Puskesmas juga terus mensosialisasikan terkait bahaya dan pencegahan DBD kepada masyarakat hingga lingkungan sekolah.

Seperti yang dilakukan di wilayah Puskesmas Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

Sosialiasi dilakukan di empat sekolah secara serempak.

“Dengan kegiatan penyuluhan itu, siswa dan guru lebih mengetahui bahayanya DBD dan bisa ikut membantu melakukan PSN,” katanya, Selasa, (5/2).

Untuk pelayanan Puskesmas terhadap pasien DBD, dijelaskannya masih teratasi dan tidak sampai mengalami antrean yang panjang.

“Kami memastikan pihak Puskesmas meningkatkan pelayanan untuk deteksi dini penyakit DBD ini. Dengan menggali riwayat penyakit demam lebih dua hari, dengan lebih teliti lagi. Melakukan tes RL pada pasien demam dan tes laboratorium darah rutin,” terangnya.

Sumber: tribunnews.com

Surabaya - Sejumlah puskesmas di Kota Surabaya, Jawa Timur, dikabarkan mengalami kekurangan dokter umum. Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi lama dan kerap terjadi antrean warga yang berobat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi tak memungkiri keadaan tersebut. “Pemerintah Kota akan kembali membuka perekrutan ratusan dokter guna memenuhi masing masing puskesmas yang saat ini memang kekurangan dokter,” kata dia di Surabaya, Selasa, 5/2.

Selain itu akan pemerintah kota akan melakukan penataan ulang dalam sistem pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas. Salah satu caranya, kata Eri, adalah dengan melakukan penambahan fasilitas pelayanan e-health.

“Aplikasi e-health dimaksimalkan untuk memberikan informasi kepada pasien terkait lama waktu layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit pemerintah,” kata dia.

Selain itu, pemerintah kota akan melakukan peningkatan pelayanan sistem antrean daring,  sehingga calon pasien bisa datang satu jam sebelum jam penanganan. “Dengan demikian calon pasien tidak perlu menunggu lama di puskesmas,” ujarnya.

Sumber: tempo.co

TANJUNG - Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Kesehatan berencana untuk meningkatkan Puskesmas Tanta dengan menambah ruang rawat inap.

Penyediaan ruang rawat inap di Puskesmas Tanta dirasa perlu karena jumlah penduduk yang cukup banyak dan letaknya cukup jauh dari rumah sakit.

Kepala Dinas Kesetahan Tabalong dr Taufiqurrahman mengatakan pihaknya akan melakukan perencanaan tahun ini untuk lembangunan rawat inap.

Untuk menambah ruangan teeaebut selain penambahan ruangan dan alat kesehatan juga perlu persiapan untuk tenaga kesehatan yang menjaga.

“Kami akan melakukan perencanaan pembangunan ruang rawat inap, bukan hanya persiapan ruangan karena untuk lahan memang sudah tersedia, kami juga menyiapkan alat kesehatan dan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Untuk pembangunana ruang rawat inap memerlukan amggaran sekitar 2 hingga 3 miliar untuk kapasitas 10 hingga 15 bed.

Saat ini di Kabupaten Tabalong terdapat 18 Puskesmas tiga diantaranya telah teesedia layanan ruang rawat inap yaitu Puskesmas Muara Uya, Haruai dan Kelua.

Sedangkan Puskesmas yang masih akan diusulkan untuk mendapatkan pembangunan ruang rawat inap adalah Puskesmas Tanta, Wirang dan Bintang Ara.

Dinas Kesehatan Tabalong juga rencananya akan membangun layanan IGD di Puskesmas Mabuun.

“Pembangunan layanan IGD di Puskesmas Mabuun diharapkan bisa melayani warga selama 24 jam mengingat di jalur utama Mabuun sering terjadi keselakaan,” ujarnya.

Terpisah, Nurdin warga Desa Tanta mengatakan warga sekitar memang sering berobat di Puskesmas Tanta dan saat mengetahui rencana pembangunan ruang rawat inap dirinya sangat senang.

“Biasanya kalau berobat di rumah sakit untuk biaya kesehatannya sudah ditanggung BPJS tapi biaya hidup keluarga yang menunggu juga cukup banyak, dan jika ada ruang rawat inap di Puskesmas Tanta bisa lebih dekat dan mudah,” ujarnya. (banjarmasinpost.co.id/reni)

Sumber: tribunnews.com

GORONTALO – Target pemerintah melalui Dinas Kesehatan memenuhi syarat akreditasi semua Puskesmas di 7 kecamatan akhirnya tak sia-sia. Terbukti, sebanyak 11 Puskesmas yang ada mampu mencapai target road map pemerintah provinsi untuk skala nasional di tahun 2018 lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kesehatan Boalemo, Robert Pauweni menjelaskan, capaian ini merupakan satu prestasi membanggakan bagi Boalemo. Pasalnya, dari sebanyak 11 Puskesmas tersebar di 7 kecamatan resmi menjalani dan memenuhi syarat akreditasi awal.

Tentunya, target ini bukan sekedar mendapatkan sertivikat dari tim penilai Komisi Akreditasi selaku lembaga independen. Namun juga, lebih membuktikan bahwa keberadaan Puskesmas di Bumi Boalemo secara mayoritas sudah memenuhi standarisasi mutu pelayanan dasar masyarakat. Terutama dalam hal penanganan layanan kesehatan bagi warga.

“Alhamdulillah di tahun 2018, seluruh Puskesmas sebanyak 11 unit di 7 kecamatan di Kabupaten Boalemo resmi memenuhi capaian road map akreditasi. Keberhasilan ini jelas menjadi buah kerjasama semua elemen dan dukungan penuh Pemkab Boalemo dibawah kepemimpinan DAMAI,” terang Robert.

Meski begitu kata Robert, keberhasilan menjalani syarat akreditasi Puskesmas bukan menjadi langkah akhir. Pasalnya, tahun 2019 ini, pihaknya kembali mengusulkan 4 Puskesmas di Boalemo untuk menjalani REI akreditasi untuk selang waktu tiga tahun.

“Empat Puskesmas itu semula sudah menjalani akreditasi pada tahun 2016 lalu. Nah, setiap tiga tahun akan ditempuh akreditasi kembali yang disebut tahap REI Akreditasi. Tujuannya untuk memastikan kembali hasil perbaikan sesuai rekomendasi tim Komisi Akreditasi Puskesmas dari pusat. Kami pun optimis untuk REI Akreditasi 4 Puskesmas kembali memberikan penilaian mutu pelayanan lebih optimal,” ucap Robert. (nrt/hg)

Sumber: http://hargo.co.id