PANGANDARAN – Seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan klinik di Kabupaten Pangandaran belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Akibatnya, tak sedikit limbah medis dibuang sembarangan.

Padahal, limbah medis berkategori bahan berbahaya dan beracun (B3). Sementara, kesadaran warga Pangandaran terhadap bahaya limbah bekas medis itu masih rendah minimnya informasi dan sosialisasi.

“Limbah medis termasuk B3. Idealnya Puskesmas dan Klinik memiliki IPAL tersendiri. Namun hingga kini, puskesmas dan klinik di Kabupaten Pangandaran belum memiliki IPAL,” kata Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kabupaten Pangandaran Een Rohimah.

Dari 15 Puskesmas di Kabupaten Pangandaran, ujar dia, baru dua dan satu instansi yang akan membuat IPAL. Dua puskesmas dan satu instansi tersebut yakni, Puskesmas Kalipucang dan Padaherang, serta Laboratorium Dinas Kesehatan. “Sekarang sedang menempuh tahapan proses perizinan pembuatan IPAL,” ujar dia.

Een menuturkan, dalam regulasi, untuk tahapan pembuatan IPAL harus ditinjau oleh Pengawas Pembangunan Lingkungan Hidup (PPLH). “Hingga kini kami belum pernah menerima laporan berapa banyak limbah medis yang bergulir di Kabupaten Pangandaran,” tutur Een.

Een mengungkapkan, seharusnya puskesmas dan klinik di Kabupaten Pangandaran melakukan koordinasi dan laporan jumlah limbah medis per minggu atau per bulan.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan komunikasi dengan puskesmas dan klinik untuk menyosialisasikan bahaya limbah medis dan cara penanganannya,” terang Een.(awd)

Sumber: sindonews.com

PALETEANG - Dinas Kesehatan Pinrang menggelar pelatihan Basic Life Support (BSL) di puskesmas Sulili, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Selasa (29/1/2019)

Kegiatan yang diperuntukkan bagi para personil Puskesmas se-Kabupaten Pinrang itu guna untuk memberikan pengetahuan terkait langkah yang harus dilakukan kepada pasien jika terjadi kondisi yang darurat dan mengancam nyawa.

“Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dan kegawatdaruratan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Pinrang dr Dyah Puspita Dewy.

Ia menyebutkan, seriap staf medis maupun non medis dari Puskesmas harus mengerti dasar- dasar tindakan yang harus diberikan kepada pasien yang membutuhkan pertolongan.

“Hal ini saya rasa perlu di ketahui oleh setiap staf puskesmas, karena mereka adalah ujung tombak pelayanan kesehatan,” ucap Dyah.

Ia menambahkan, kegiatan itu akan diagendakan selama beberapa hari dan akan digelar di seluruh Puskesmas yang ada di Pinrang.

“Tentunya dengan menghadirkan narasumber yang kompoten di bidangnya,” pungkas Dyah.

Sumber: tribunnews.com

CISARUA - Ruangan puskesmas Cisarua dan Cibulan yang berlokasi diwilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tak memenuhi standar.

Kepala Puskesmas Cisarua, Eulis mengatakan, banyak ruang pelayanan di Puskesmas Cisarua yang bercampur di satu ruangan.

“Secara standar kalau melihat dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 75 tahun 2015, ruangan di Puskesmas Cisarua tidak memenuhi standar karena semuanya di satukan,” katanya, di Puskesmas Cisarua, Selasa (29/1/2019).

Tak hanya itu, kata dia, ruang tunggu yang luasnya kurang memadai juga kerap kali dikeluhkan pasien yang hendak berobat.

“Tidak adanya lahan parkir menjadi kendala juga. Jumlah pasien yang datang tiap hari ada sekira 150 orang. Sementara ruang tunggu dan pendaftaran bercampur, jadinya over. Lahan memang menjadi kendala di puskesmas ini,” jelasnya.

Kondisi yang sama juga terjadi di Puskesmas Cibulan.

Kordinator Bidan Puskemas Cibulan, Sri Rahayu mengatakan, banyak ruang pelayanan di Puskesmas Cibulan yang bercampur.

“Banyak ruang pelayanan yang seharusnya memiliki ruang sendiri-sendiri, namun di satukan. Hal ini karena keterbatasan lahan. Ruang pendaftaran dan ruang tunggu di puskesmas ini pun kecil, juga kami tidak memiliki lahan parkir,” ungkap Rahayu.

Sebelumnya diberitakan, Puskesmas Cisarua dan Cibulan masuk dalam usulan prioritas saat Musrembang yang digelar di Kecamatan Cisarua.

Sumber: tribunnews.com

PALEMBANG – Tahun 2019 ini semua Puskesmas yang ada di Kota Palembang bakal terakreditasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr Letizia Selasa (29/1/2019) mengatakan, sesuai kriteria standar pelayanan yang diberikan puskesmas kepada masyarakat dinilai sudah baik dan efisien. 

“Hingga tahun 2018 lalu, sudah 37 puskesmas yang terakreditasi, dan untuk tahun ini 4 puskesmas lagi yang akan mendapatkan akreditasi karena sudah memenuhi standar peralatan puskesmas,” ungkapnya.

Menurut dia, Tenaga medis di Puskesmas saat ini pun sudah cukup efisien, lantaran sudah memiliki beberapa dokter, bidan, perawat serta petugas kesehatan lingkungan dan Gizi. 

Selain itu, lanjut Letizia, yang menjadi fokusnya adalah Penguatan layanan kesehatan, dengan kucuran bantuan dana Rp 600 juta untuk operasional puskesmas tiap tahunnya sesuai dengan luas serta banyaknya pasien JKN di Puskesmas tersebut. 

“Standarnya itu minimal satu puskesmas punya 2 dokter, sementara di Kota Palembang tiap puskesmas punya rata-rata 2 hingga 4 orang dokter, sehingga dinilai sudah sangat efisien,” jelas dia.

Dari itu, pelayanan puskesmas jika sudah terakreditasi, sehingga bisa melayani masyarakat tanpa ada hambatan.

“Kami juga ingatkan kepada kepala Puskesmas agar tetap memperhatikan pertanggung jawaban kesehatan masyarakat yang ada di wilayahnya. Selain itu, masyarakat juga harus menjaga pola asupan gizinya, agar tak terkena dan jangan sampai ada yang mengidap gizi buruk,” jelas dia.

Sementara, Namiroh Murindah Sari pegawai Puskesmas 29 Ilir Palembang berkata, bahwa pihaknya bekerja setiap hari kecuali hari Minggu. 

Selain itu, pelayanan yang diberikan tidak hanya di puskesmas saja, melainkan juga jemput bola, seperti mendatangi lokasi rumah warga. 

“Program di puskesmas kita setiap hari itu pasti ada, misalnya penyuluhan serta cek ke lapangan bidang kesehatan lingkungan, agar masyarakat di lingkungan mereka tidak tercemar misalnya limbah dari perusahaan,” jelasnya.(cr2)

Sumber: tribunnews.com

Rencana perubahan bentuk layanan puskesmas menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) tahun 2020 mendatang juga dibarengi dengan berbagai keistimewaan. Di antaranya, puskesmas boleh merekrut dokter spesialis, sekaligus membeli alat-alat pengobatan modern yang canggih.

”Asal kekuatan anggaran dari pendapatan BLUD tersebut mampu,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam Didi Kusmarjadi, Kamis (10/1/2019). 

Saat ini, rata-rata puskesmas di Batam hanya memiliki dokter umum dan dokter gigi. Namun, untuk dokter spesialis, mayoritas belum ada. Termasuk dari sisi alat, fasilitas kesehatan yang dimiliki puskesmas juga terbatas. Ambil contoh, pemeriksaan ibu hamil. Di puskesmas, layanan ini biasanya hanya berupa klinik Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Tenaga medis yang melayani adalah bidan.

Namun nanti jika sudah berubah jadi BLUD, puskesmas dibolehkan merekrut dokter spesialis kandungan, sekaligus mendatangkan alat mengecek kandungan seperti ultrasonografi (USG).

”Boleh rekrut dokter spesialis, asalkan tadi, anggaran mampu,” katanya.

Kepala Dinas menjelaskan, tujuan dari BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan puskesmas itu sendiri. Nantinya puskemas diberikan wewenang untuk mengelola keuangan mereka sendiri.

”Jika terjadi kekosongan, mereka bisa beli sendiri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kata dia, nantinya semua puskemas akan menjalani penilaian yang meliputi kesanggupan menjalankan BLUD, memiliki tata kelola puskesmas, memiliki rencana yang strategis, standar pelayanan minimal serta laporan hasil audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit.

”Jadi, penilaiannya kami ambil dari sini. Puskesmas yang mendapatkan nilai terbaik akan ditetapkan sebagai BLUD dan mulai beroperasi tahun depan,” bebernya.

Karena itu, Dinkes Kota Batam juga sudah mulai memberikan pembekalan kepada seluruh puskesmas.

”Tadi (kemarin, red) sudah mulai pembekalan. Nanti bulan Maret kan sudah mulai penilaian oleh tim teknis,” katanya.

Ia menjelaskan, meskipun nanti puskesmas menjadi BLUD, pihaknya tetap memperhatikan biaya pengobatan. Terutama, bagi masyarakat umum yang tidak menggunakan fasilitas dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan.

”BLUD bukan orientasinya keuntungan melulu. Soal biaya pengobatan nanti akan kami koreksi dulu,” sebutnya.

Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam terkait pengaturan biaya pengobatan di puskesmas yang akan menjadi BLUD. Pihaknya juga akan menyesuaikan biaya pengobatan sesuai dengan keadaan. Selain itu, Dinkes Batam juga akan mengambil perbandingan dengan daerah lain di Indonesia yang sudah menerapkan kebijakan serupa.

”Nanti kami cari harga terbaik, aga masyarakat umum tidak terbebani,” ucap Didi. (yui)

Sumber: batampos.co.id