PURWOKERTO — Sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan pada warga yang sakit, sudah seharusnya puskesmas memiliki sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Namun di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, hingga saat ini baru 16 puskesmas dari 39 puskemas yang sudah memiliki IPAL cukup memadai.

”Belum semua puskesmas memiliki IPAL, karena biaya membangun IPAL cukup besar mencapai Rp 400 juta per unit. Hal ini menyebabkan proses pengadaannya dilakukan secara bertahap,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Sadiyanto.

Ia mengakui, seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas, memang sudah berstatus BLU (Badan Layanan Umum). Dengan status ini, puskesmas yang memperoleh pendapatan cukup besar, bisa melakukan pengadaan sendiri proyek IPAL.

Namun dia menyebutkan, dengan pendapatan yang ada sekarang, tidak ada puskesmas di Banyumas yang mampu membangun sendiri saran IPAL-nya. Terlebih pada puskesmas di wilayah pusat kota seperti Kota Purwokerto, yang justru pendapatannya jauh lebih kecil dibanding puskesmas di daerah pinggiran.

”Puskesmas di wilayah pinggiran bisa memperoleh pendapatan agak besar, karena kebanyakan memiliki sarana rawat inap. Hal ini dimaksudkan agar warga di daerah pinggiran, tidak perlu terlalu jauh pergi ke kota bila mengalami sakit,” jelasnya.

Menurut dia, pendapatan yang diperoleh Puskesmas saat ini antara lain berasal dari dana kapitasi yang diberikan BPJS Kesehatan. Besar-kecilnya dana kapitasi, ditentukan berdasarkan berapa banyak pasien yang mendapat rujukan pelayanan pertama di puskesmas bersangkutan.

”Dengan dana kapitasi ini, seluruh puskesmas di Banyumas yang saat ini sudah berstatus BLU, harus membiayai sendiri kegiatan operasional pelayanannya. Antara lain untuk pengadaaan obat, pemberian makanan pasien, dan operasional seperti pemberian gaji bagi pegawai kontrak,” ujarnya.

Untuk itu, kata Sadiyanti, dalam pengadaan sarana IPAL puskesmas, Dinkes mengajukan permohonan pembiayaan pada pemerintah, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN maupun dana dari APBD. ”Seperti pada  2018, kita mengajukan permohonan pembangunan IPAL untuk 12 puskesmas melalui DAK. Namun ternyata hanya disetujui dua unit,” katanya.

Terkait kondisi ini, Ketua Komisi D DPRD Banyumas, Mustofa, mengaku akan mendorong instansi terkait Pemkab Banyumas untuk mempercepat proses pengadaan IPAL di seluruh puskesmas. ”IPAL ini merupakan kebutuhan penting bagi puskesmas karena menyangkut sarana layanan kesehatan,” jelasnya.

Disebutkan, dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD Murni 2019, sudah tidak mungkin lagi dialokasikan dana pembangunan IPAL, karena anggaran sudah disahkan. Namun dia akan berupaya, agar dalam APBD Perubahan masalah pengadaan IPAL puskesmas ini bisa terakomodir.

”Kita akan komunikasikan terus dengan Badan Keuangan Daerah dan Bappeda agar kebutuhan IPAL di seluruh puskesmas ini bisa terpenuhi,” kata Mustofa.

Sumber: republika.co.id

Rejang Lebong- Puskesmas Curup, Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019 ini ditunjuk untuk menjadi Puskesmas Model oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (RI). Hal itu disampaikan oleh Kepala Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis (BLUD UPT) Puskesmas Curup melalui Ketua Mutu Pelayanan dan dokter Umum Puskesmas Curup dr. Ocdela Trias Anggita.

dr. Ocdela menjelaskan, belum lama ini pihaknya menerima surat keputusan (SK) langsung dari Kementrian Kesehatan RI. Dalam SK tersebut, Puskesmas Curup ditunjuk untuk menjadi Puskesmas Model.

“Dengan menjadi Puskesmas Model, kami terus berupaya meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana fasilitas penunjang kesehatan yang ada di Puskesmas Curup,” jelas Ocdela.

Dalam kesempatan itu, dr. Ocdela mengungkapkan bahwa sampai saat ini akreditas Puskesmas Curup dari tahun 2017 masih di akreditas dasar. Untuk itu di tahun ini (2019) pihaknya berupaya untuk menaikkan agreditas yang lebih tinggi.

“Target kami agreditas Puskesmas Curup tahun 2019 ini naik menjadi agreditas Paripurna,” pungkasnya. (mc)

Sumber: beritaterbit.com

Puskesmas Tanjunguncang yang baru setahun beroperasi terus berbenah. Layanan kesehatan masyarakat terus ditingkatkan meskipun masih banyak kekurangan.

Upaya pembenahan yang dilakukan saat ini adalah akreditasi. Untuk akreditasi, puskesmas dengan bangunan yang cukup megah itu telah melakukan registrasi ke Kementerian Kesehatan.

“Persiapan tentu ada. Registrasi ke pusat sudah tinggal pembenahan persayaratan lain,” ujar Plt Kepala Puskesmas Tanjunguncang Eko Priyitno.

Meskipun belum bisa membeberkan secara detail kesiapan puskesmas untuk akreditasi, Eko tetap optimis bahwa akreditasi dapat berjalan terlaksana dengan baik.

“Untuk kesiapan persyaratan nanti Kapus (Kepala Puskemas) tetap yang bisa beberkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan kota Batam Didi Kusmajardi sebelumnya juga menuturkan hal yang sama. Pembenahan puskesmas terus dilakukan termasuk untuk memenuhi wacana peningkatan status sebagai rumah sakit tipe D.

Untuk akreditasi, pemerintah pusat mengalokasikan dana alokasi khusus sebesar Rp 1 miliar. Anggaran tersebut untuk proses akreditasi lima puskesmas di Batam termasuk puskesmas Tanjunguncang.

Sementara untuk melengkapi fasilitas dan tenaga medis khusus untuk puskesmas Tanjunguncang, Dinkes  Batam juga sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 3 miliar.

“Usulan anggaran ini sebenarnya sudah dari tahun lalu tapi karena devisit maka diusulkan lagi untuk tahun ini. Masih banyak yang perluh dibenahi,” kata Didi beberapa waktu lalu di Sagulung.

Puskesmas Tanjunguncang yang resmi beroperasi sejak Februari 2018 lalu memiliki dua gedung. Salah satu gedung  berlantai dua untuk ruangan rawat inap. Namun karena keterbatasan tenaga dan peralatan medis, puskemas tersebut belum bisa melayani pasien rawat inap. Layanan medis masih terbatas pada layanam rawat jalan yakni di poliklinik umum dan anak.

Dengan adanya rencana akreditasi ataupun peningkatan status sebagai rumah sakit tipe D, masyarakat berharap agar layanan medis di puskesmas tersebut segara dilengkapi. (eja)

Sumber: batampos.co.id

SAMPANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur terpaksa memutus kontrak pelaksana pembangunan Puskesmas Torjun. Versi Dinkes, pengerjaan proyek senilai Rp 1,7 miliar tersebut telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Seharusnya, pembangunan itu sudah selesai pada 28 Desember 2018 lalu setelah melakukan adendum atau perpanjangan masa kontrak pada 28 November 2018 lalu.

Kira-kira apa penyebab pembangunan itu tak selesai sesuai deadline?

Menurut Kepala Tukang, Darus Salam, sebenarnya progres pengerjaan bangunan Puskesmas sudah mencapai 80 persen. Saat ini masih dalam tahap pemasangan keramik, jendela, pintu, dan plafon. Sementara untuk pengecatan diakuai memang tidak termasuk dalam RAB.

“Kami usahakan 10 hari ke depan semuanya selesai sebagaimana anggaran yang sudah masuk,” katanya saat dikonfirmasi oleh koranmadura.com

Versi Darus, keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya proses pembongkaran gedung lama yang menyita waktu.

“Selain itu, keterbatasan jumlah pekerja sejak awal pengerjaan hanya 20 orang saja, tapi sekarang sudah ditambah menjadi 45-50 pekerja. Kemudian juga karena curah hujan,” tegasnya

Soal konsekuensi pemutusan kontrak, Darus menegaskan bahwa pihaknya akan tetap bayar denda sesuai dengan aturan yang ada. “Tapi bagaimanapun atas keterlambatan ini, kami tetap bayar denda per seribu per hari dari sisa pekerjaan yang belum selesai,” pungkasnya. (SOE/DIK)

Sumber: koranmadura.com

SOLO – Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta, mengimbau kepada puskesmas di Kecamatan Pasarkliwon tak merujuk pasien BPJS ke RSUI Kustati, untuk sementara waktu, menyusul kontrak kerja sama antara BPJS dan rumah sakit itu habis dan belum diperpanjang.

‘’Kontrak kerja sama antara dua instansi tersebut telah habis akhir tahun 2018,sehingga tiap puskesmas di Kecamatan Pasarkliwon tak merujuk pasien BPJS ke RSUI Kustati terlebih dahulu,’’ kata Sekretaris DKK Surakarta, Purwanti, Rabu (2/1).

‘’Rumah sakit Kustati masih bertipe C. Dengan demikian, puskesmas harus merujuk pasien BPJS ke rumah sakit yang sesuai dengan tipe C, seperti RS Hermin, Panti Waluyo dan rumah sakit tipe C lain yang menerima pasien BPJS,’’ kata Purwanti.

Purwanti menjelaskan, rumah sakit swasta dan pemerintah, memiliki kebijakan berbeda terkait fasilitas BPJS. Jika rumah sakit pemerintah wajib bekerja sama dengan instansi tersebut, berbeda dari rumah sakit swasta, berkerja sama atau tidak, menjadi pilihan manajemen rumah sakit terkait.

Sebelumnya, manajemen RSUI Kustati mengumumkan tak lagi melayani pasien BPJS Kesehatan untuk sementara waktu mulai Rabu 2 Januari 2019. Baik pemeriksaan tingkat pertama pada dokter fasilitas keluarga maupun pasien rujukan.

Sumber: suaramerdeka.com