PANGKAJENE-- Puluhan puskesmas di wilayah kepulauan Pangkep akan dijatahi ambulance tiga roda dari Pemkab Pangkep.

Kepala Dinas Kesehatan Pangkep, dr Indriaty Latief membenarkan bantuan tersebut untuk masyarakat kepulauan Pangkep.

“Iya ada 7 unit yang akan diperuntukkan di puskesmas-puskesmas di kepulauan Pangkep karena mereka sangat membutuhkan. Isinya di dalam ada tempat tidur, alat infus , bantuan pernafasan dan O2 serta alat-alat lainnya,” ujarnya di Pangkajene, Rabu (2/1/2019).

Indry menyebut puskesmas-puskesmas itu tersebar di empat kecamatan di Pangkep.

“Kecamatan Liukang Tangaya ada 2 puskesmas yakni pulau Sapuka dan pulau Sailus. Kemudian Kecamatan Liukang Kalmas yakni puskesmas Pammantauang dan Kalmas. Kecamatan Liukang Tupabiring di puskesmas Balanglompo dan Kecamatan Liukang Tupabiring Utara di puskesmas Sabutung dan pulau Sarappo,” jelasnya.

Rencananya ambulance tiga roda ini akan beroperasi pertengahan Januari 2019.

“Kita tinggal tunggu cuaca baik karena ombak tinggi saat ini dan kapal yang mengangkut siap, setelah itu baru diberangkatkan ke pulau,” ungkapnya.

Soal tenaga tekhnis yang akan mengantar para pasien kepulauan sudah disiapkan masing-masing kepala puskesmas di kepulauan.

Dia berharap dengan adanya bantuan ini masyarakat terlayani fasilitas kesehatannya dengan baik oleh petugas kesehatan, ibu-ibu hamil tidak terlambat lagi ditolong dan ambulance ini juga bisa digunakan puskesmas untuk mengunjungi masyarakat yang sakit di rumah.

Sumber: tribunnews.com

MIMIKA — Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menilai pembangunan gedung Puskesmas Banti, Distrik Tembagapura, merupakan hal prioritas guna memudahkan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 1.000 jiwa warga di wilayah itu.

Sekretaris Dinkes Mimika, Reynold Ubra, mengatakan jajarannya telah mengikuti pertemuan finalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan di Kementerian Kesehatan baru-baru ini, dimana salah satunya membicarakan penganggaran pembangunan Puskesmas Banti.

“Kami mengusulkan anggaran Rp4 miliar lebih untuk pembangunan gedung Puskesmas Banti beserta sarana dan prasarana petugas medis. Anggaran yang diusulkan itu bersumber dari DAK tahun 2019,” kata Reynol di Mimika, Senin (17/12/2018).

Ia menyebut gedung Puskesmas Banti itu nantinya akan dibangun di bekas Rumah Sakit Waa-Banti milik Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang beberapa waktu lalu dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata/KKB. Hal itu juga telah mendapat persetujuan dari pihak LPMAK.

“Kalau untuk lahan tidak ada masalah, tetap dibangun di lokasi yang sama. Begitu juga dengan sekolah,” jelas Reynold.

Sejak fasilitas RS Waa-Banti dibakar oleh KKB pada sekitar Februari lalu, pelayanan kesehatan kepada warga Banti dan sekitarnya dilakukan secara mobile oleh Dinkes Mimika berserta petugas Puskesmas Aroanop.

Di Banti dan kampung-kampung sekitar itu seperti Kimbeli, Tagabra, Opitawak dan lainnya, kini masih bertahan lebih dari 1.000 jiwa penduduk.

Penduduk asli Suku Amungme tersebut enggan eksodus ke Timika saat terjadi konflik antara aparat keamanan dengan pihak KKB.

Keberadaan Puskesmas di Banti juga dinilai strategis mengingat lokasi itu berdekatan dengan pusat pemerintahan Distrik Tembagapura.

“Selama ini di wilayah Banti sama sekali belum ada fasilitas Puskesmas, kalaupun ada pelayanan kesehatan itu dilakukan oleh pihak perusahaan (PT Freeport Indonesia) bekerja sama dengan LPMAK. Dengan akan segera dibangun Puskesmas di Banti maka pemerintah berupaya untuk hadir di tengah masyarakat,” jelas Reynold.

Gedung Puskesmas Banti yang nanti akan dibangun itu rencananya sekaligus menjadi Puskesmas Rawat Inap yang dilengkapi dengan tenaga dokter. (Ant)

Sumber: cendananews.com

REMBANG – Puskesmas Pancur berhasil menuntaskan program bebas pasung bagi penderita kejiwaan. Terakhir, pertugas medis Puskesmas berhasil menyelamatkan lima orang penderita gangguan kejiwaan yang dipasung oleh pihak keluarga.

Data dari Puskesmas Pancur, lima orang terbebas pasung itu masing-masing berasal dari Desa Tuyuhan, Pancur, Pandan serta dua orang dari Desa Sidowayah. Dari lima penderita itu, satu di antaranya terpaksa dirujuk ke RSJ Aminogondo Semarang untuk mendapatkan perawatan intensif.

Sedangkan empat orang lainnya masih bisa ditangani secara rutin oleh petugas dari Puskesmas Pancur. Satu orang yang terpaksa dirujuk karena memiliki resiko tinggi dan butuh penanganan lebih intensif.

Dokter Puskesmas Pancur, Syamsul Anwar menyatakan, ada tim khusus yang dibentuk untuk menyukseskan program Kecamatan Pancur bebas pasung. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim, saat ini sudah tidak ada penderita gangguan kejiwaan yang terpasung.

Ia menjelaskan, langkah pertama untuk menyelamatkan penderita yang terpasung adalah memberikan kesadaran kepada keluarga. Keluarga diyakinkan bahwa petugas Puskesmas akan melakukan pendampingan setiap waktu.

“Kami yakinkan, petugas akan melakukan penanganan secara tuntas. Setelah keluarga mengizinkan, pasung kami lepas dan pasien disuntik. Selama masa awal, pasien ditempatkan di kamarn. Namun, setelah beberapa lama penanganan ia bisa dilepas,” terang Samsul.

Menurut Samsul, secara regulasi dalam Kementerian Kesehatan, tidak diperbolehkan adanya pemasungan bagi gangguan kejiwaan. Regulasi itu, yang juga digunakan petugas untuk sedikit menekan keluarga agar berkenan melepaskan pasung.

“Kalau penderita kejiwaan dipasung, maka potensi penyakit lain akan muncul. Sebab, dari sisi kebersihan tidak terjaga, serta tekanan psikologi akan semakin kuat kepada mereka. Orang gangguan kejiwaan tidak suka, dianggap gila,” paparnya.

Samsul menambahkan, pihak Puskesmas sudah berkoordinasi dengan masing-masing Kades. Pemerintah desa diminta untuk memberikan laporan jika memang menemukan adanya kasus penderita gangguan kejiwaan yang terpasung.

“Prnsipnya, kalau memang membahayakan pasti langsung kami rujuk ke Semarang. Baik yang dirawat di Pancur atau di Semarang, semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Ada pasien yang sudah sembuh, sekarang justru ikut ke rumah saya, tidak mau pulang. Saya anggap seperti keluarga,” tandasnya.

Sumber: suaramerdeka.com

TARUS-—Pasien yang datang berobat ke Puskesmas Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selama sepekan lalu hingga Sabtu (15/12/20018)  mencapai 714 orang.

Dari kunjungan pasien yang ada ini, pasien paling banyak dengan keluhan diare yang datang dari beberapa desa seperti dari Desa Oelnasi sebanyak 4 orang, Oelpuah (1),  oebelo (4), Noelbaki (6), Tarus (1), Penfui Timur (5), Mata Air (6) dan Tanah Merah (1).

Kepala Puskesmas Tarus, drg. Imelda Sudarmadji menyampaikan hal ini kepada POS KUPANG.COM, Senin (17/12/2018).

Imelda mengungkapkan, sudah menjadi langganan ketika memasuki musim hujan keluhan utama pasien yang paling banyak adalah diare. Hal ini akibat dari pola hidup sehat yang belum baik dari warga.

Walaupun begitu, sosialisasi maupun penyuluhan terus dilakukan di tingkat posyandu. Petugas kesehatan, katanya, sebelum memberikan pelayanan kesehatan, didahului dengan penyuluhan pola hidup sehat.

Dijelaskannya, dari data yang ada pada Puskesmas Tarus dalam sepekan lalu tercatat pasien yang datang berkunjung mencapai 714 orang.

Dari kunjungan pasien yang ada ini, pasien paling banyak dengan keluhan diare yang datang dari beberapa desa seperti dari Desa Oelnasi sebanyak 4 orang, Oelpuah (1),  oebelo (4), Noelbaki (6), Tarus (1), Penfui Timur (5), Mata Air (6) dan Tanah Merah (1). Pasien dengan keluhan Pneumoni yakni dari Desa Oebelo (3), Noelbaki (7), Tarus (1), Tanah Merah (1)

“Jadi paling banyak saat musim seperti ini pasien yang mengalami diare. Kita minta para camat juga kepala desa untuk bantu berikan penyuluhan soal pola hidup sehat. Kita juga sampaikan ke tokoh agama untuk sampaikan di mimbar.

Walaupun masih banyak warga yang belum sadar tapi tugas kita harus terus ingatkan bahwa kesehatan itu mahal harganya sehingga perlu hidup bersih dan makan makanan yang sehat,” pesan Imelda. (*)

Sumber: tribunnews.com

MBAY - Badan Kemitraan Puskesmas (BKP) yang terdiri dari pihak kecamatan, desa, kelurahan, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat harus mendukung program Puskesmas Nangaroro dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan.

Kehadiran BKP mendorong agar masyarakat terbantu dalam hal memberikan edukasi dan dorongan upaya menekan angka kesakitan dan menyukseskan segala bentuk kegiatan ataupun program dari Puskesmas Nangaroro.

“Kita harus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Nangaroro. Kami bertekad agar kualitas dan angka kesakitan berkurang,” ujar Camat Nangaroro, Agapitus B Ola, di Kantor Camat Nangaroro Kabupaten Nagekeo, Sabtu (8/12/2018).

Ia mengatakan, pemerintah kecamatan hingga RT wajib mendukung program Puskesmas. Edukasi terus diberikan kepada masyarakat. Sehingga ada pengetahuan baru bagi masyarakat.

“Tadi ada sosialisasi dan juga penyampaian profil Puskesmas Nangaroro selama 12 tahun,” ujarnya.

Ia mengatakan kedepan peran semua stakeholder dan semua mendukung upaya peningkatan kesehatan.

“Sekarang ada peran Badan Kemitraan Puskesmas (BKP) dari Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan dirinya sangat konsen terhadap semua program dari Puskesmas Nangaroro.

Program preventif dan promotif harus didukung sehingga angka kesakitan berkurang.

“Saya komit dan sangat mendukung kebijakan demi peningkatan pelayanan kesehatan. Upaya preventif dan promotif kami juga sangat dukung,” ujarnya. (*)

Sumber: tribunnews.com