BAJAWA – Pelaksana tugas Bupati Ngada, Drs. Paulus Soliwoa meresmikan Puskesmas Radabata di Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada.

Puskesmas Radabata merupakan Puskesmas ke 19 yang ada di Kabupaten Ngada.

Plt Bupati Ngada Paulus Soliwoa juga menetapkan dan menugaskan Agustinus Ceme, S.KM menjabat sebagai Kepala Puskesmas yang baru diresmikan itu.

Kepala Puskesmas Radabata, Agustinus Ceme, kepada POS KUPANG.COM, mengatakan, Plt Bupati menitip pesan agar memberikan pelayanan yang ramah dan sopan serta senyum kepada pasien.

Pria yang akrab disapa Gusti ini juga mengaku Plt Bupati Ngada, Drs. Paulus Soliwoa menyampaikan, pembetukan Puskesmas baru tersebut upaya untuk mendekatkan masyarakat dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dibidang Kesehatan.

“Yang meresmikan Puskesmas Radabata yaitu bapak Plt Bupati Ngada Drs. Paulus Soliwoa. Pesan pak Plt. bahwa kerinduan masyarakat kurang lebih 7 tahun disiapkan sudah terwujud, sehingga respon masyarakat begitu antusias. Ini agar bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Bersikap ramah dan senyum dalam melayani pasien,” papar alumnus FKM Undana Kupang ini, Kamis (11/10/2018).

Gusti mengaku bangga dan senang dirinya ditetapkan menjadi Kepala Puskesmas Radabata di Kecamatan Golewa.

Ia mengaku akan menjalankan tugas yang sudah diberikan sebagai Kepala Puskemas dengan penuh rasa tanggungjawab.

Mantan Ketua Umum KMK St. Thomas Aquinas FKM Undana Kupang periode 2005/2006 ini mengaku akan menata mulai dari awal soal manajemen Puskesmas yang baru ia pimpin itu.

“Perasaan saya senang karena respon masyarakat yang begitu besar sehingga menjadi motivasi saya untuk bisa bekerja lebih baik,” ujar Gusti.

Pria kelahiran Kupang, 19 Februari 1984 ini mengaku optimis untuk bisa bersaing dengan Puskesmas-Puskesmas yang lain di Ngada.

Terutama dari sisi pelayanan dan manajemen Puskesmas. Pelayanan yang prima kepada masyarakat tentu menjadi prioritas utama.

“Saya akan berusaha pelan-pelan membangun Puskesmas radabata untuk bisa bersaing dengan PKM yang lain dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” papar Gusti.

Ia juga mengaku akan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait penataan dan pembangunan Puskesmas Radabata kedepan.

“Langkah awal dengan menata PKM Radabata dalam hal kepegawaian serta kerja sama dengan lintas sektor di desa-desa untuk proses pengawalan pembangunan Puskesmas Radabata,” papar Gusti.

Ia mengharapkan agar tahun 2019 Puskesmas Radabata sudah dibangun serta sarana prasarana dilengkapi.

“Harapan saya bahwa Puskesmas Radabata bisa dibangun pada tahun 2019 beserta seluruh kelengkapan sarana dan prasarana. Ketenagaan bisa dilengkapi seperti dokter umum dan dokter gigi,” harap Gusti.

Gusti menyebutkan wilayah kerja PKM Radabata yaitu, desa Ratogesa, Desa Wogo, Desa Dadawea, Desa Radabata, Desa Radabata 1, Desa Were, Desa Were 1 dan Desa Were 4.

Gusti menyampaikan limpah terima kasih kepada Plt Bupati Ngada, Drs. Paulus Soliwoa, Kadis Kesehatan Ngada, Agustinus Naru, Ketua DPRD Ngada Helmut Waso, serta seluruh pimpinan OPD, para camat, kepala Desa serta seluruh masyarakat yang sudah mendukung proses pembentukan Puskesmas Radabata.

Ia juga memohon dukungan dan kerjasama kepada semua pihak untuk mendukung segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Puskesmas Radabata kedepan. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik serta visi dan misi Puskesmas bisa terwujud.(*)

Sumber: tribunnews.com

Dari 21 Puskesmas yang ada di Pekanbaru, saat ini baru delapan Puskesmas yang mendapatkan akreditasi. Tahun ini, Dinas Kesehatan Pekanbaru kembali akan mengusulkan delapan Puskesmas untuk dinilai guna mendapatkan akreditasi yang akan berpengaruh kepada peningkatan pelayanan puskesmas tersebut.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru Zaini Rizaldy mengatakan, tujuan akreditasi puskesmas tersebut untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga berguna untuk perlindungan dan keselamatan pasien dan petugas puskesmas itu sendiri.

“Jadi salah satu untuk membantu menilai kualitas pelayanan di puskesmas adalah penilaian yang nantinya akan berbuah pada akreditasi,” sebutnya.

Delapan puskesmas yang sudah mendapatkan akreditasi tersebut di antaranya akreditasi dasar, madya dan utama. Sedangkan delapan lainnya masih diusulkan ke badan akreditasi nasional untuk dilakukan survei. Dua puskesmas di antaranya telah disurvei awal bulan ini, sedangkan enam lainnya masih berproses.

“Kami berharap dari delapan puskesmas yang diusulkan tahun ini, mudah-mudahan ada yang mendapatkan akreditasi paripurna. Karena di Riau sendiri sampai saat ini informasinya belum ada yang mendapatkan akreditasi paripurna,” katanya.

Selain untuk peningkatan pelayanan, dikatakan Zaini, akreditasi puskesmas ini juga berkaitan kerja sama pihak puskesmas dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Di mana puskesmas yang belum terakreditasi tidak bisa melayani pasien yang menggunakan BPJS.

“Jadi banyak sekali manfaatnya akreditasi puskesmas ini. Setelah tiga tahun, akreditasi puskesmas juga akan ditinjau ulang. Jika dalam penilaian tiga tahun tersebut pelayanannya meningkatkan, maka status akreditasinya juga bisa naik. Begitu juga sebaliknya,” jelasnya.

Adapun delapan puskesmas yang akan diakreditasi di antaranya Puskesmas Rumbai Bukit, Karya Wanita, Sidomulyo, Limapuluh, Sail, Payung Sekaki, Puskesmas Garuda dan Puskesmas Rejosari.(gem)

Sumber: riaupos.co

SABBANG - Puskesmas Sabbang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, kekurangan dua bidan yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Puskesmas Sabbang, Hairul Muslimin, Rabu (10/10/2018).

“Sementara ini kami di Puskesmas Sabbang masih kekurangan dua tenaga bidan,” ujarnya.

Pemenuhan kebutuhan bidan sangat penting guna dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.

“Pemenuhan bidan juga berkaitan dengan upaya mendukung program pelayanan kesehatan gratis yang telah berjalan,” tuturnya.(*)

Sumber: tribunnews.com

MARTAPURA - Proyek pembangungan 11 Puskesmas di Kabupaten Banjar telah terlaksana sejak Juli 2018 lalu. Dalam pengerjaan tersebut, beberapa Puskesmas mendapatkan ruangan baru serta perluasan tempat.

Di antaranya ialah Puskesmas Mataraman, Jalan Akhmad Yani km 58, Banuaanyar, Danausalak, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Bangunan baru puskesmas tersebut sudah berdiri dan masih dalam proses pengerjaan.

Kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (10/10/2018) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Ikhwansyah menyampaikan, pengerjaan tersebut ialah perluasan dari Puskesmas Mataraman. Bahkan nantinya akan ada ruang pertemuan yang disediakan pada bangunan baru itu.

“Tentunya pengerjaan 11 paket bangunan puskesmas di beberapa kecamatan, termasuk Mataraman itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ucap Ihkwansyah.

Terlebih, ujarnya pelayanan kesehatan merupakan satu dari tiga visi misi utama Bupati Banjar, H Khalillurrahman, yaitu pendidikan, peningkatan infrastuktur dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Adanya pembangunan itu pula ia berharap masyarakat bisa merasa lebih nyaman lagi dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut.

Sementara pada Selasa (9/10/2018) kemaren, Bupati Banjar, H Khalillurrahman melakukan kunjungan ke Puskesmas Mataraman. Ia melihat langsung proses pengerjaan dan sempat berinteraksi dengan para pekerja.

Sumber: tribunnews.com

MAKASSAR – Sedikitnya ada 37 Puskesmas di bawah maungan Dinas Kesehatan Makassar yang belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Padahal, semua Puskesmas atau Rumah Sakit yang punya rawat inap wajib memiliki IPAL.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin mengatakan, tahun ini pihaknya baru menganggarkan untuk pembangunan IPAL di 19 puskesmas, sementara sisanya baru dianggarkan tahun depan.

“Ada 19 (Pembangunan IPAL Puskesmas) baru kita upayakan tahun ini. Sisanya itu tahun depan,” singkat Naisyah, Senin (8/10).

Naisyah menyebutkan anggaran pembangunan IPAL untuk satu puskesmas tidaklah sedikit, yaitu sekira Rp500 juta per IPAL. Makanya itu, kata Naisyah pembangunan IPAL di setiap puskesmas dianggarkan secara bertahap mengikut kondisi keuangan pemerintah.

“Biaya IPAL itu besar, Rp500 juta satu IPAL. Lagian, mereka (puskesmas) kemarin punya tapi terjadi pembongkaran renovasi puskesmas, makanya secara otomatis dianggarkan kembali,” ucapnya.

Sementara, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Astiani Rahmi mengatakan setiap puskesmas yang memiliki rawat inap wajib memiliki IPAL. Sementara, bagi puskesmas yang memiliki UGD dan Laboratorium wajib mengantongi izin UKL UPL.

“Semua puskesmas punya air limbah dari hasil pengobatan pasien di UGD, seperti darah, bahan-bahan kimia dari obat-obatan atau limbah infeksius. Kalau air limbah itu langsung dialirkan ke saluran pembuangan maka dapat mencemari lingkungan sehingga itu akan berbahaya, makanta harus diolah dulu supaya memenuhi persyaratan baku mutu baru bisa disalurkan,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun, anggaran pembangunan IPAL untuk 19 puskesmas tahun ini mencapai Rp9,91 miliar. Ke 19 puskesmas tersebut diantaranya, Puskesmas Rappokalling, Puskesmas Cendrawasih, Puskesmas Layang, Puskesmas Tarakan, Puskesmas Malimongan Baru, Puskesmas Toddopuli, Puskesmas Tamalate, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Mangasa.

Lanjutnya, Puskesmas Kassi-Kassi, Puskesmas Maccini Sombala, Puskesmas Panambungan, Puskesmas Tamamaung, Puskesmas Pacerakkang, Puskesmas Ballaparang, Puskesmas Pulau Barrang Lompo, Puskesmas Pulau Kodingareng, Puskesmas Tamalanrea Jaya, dan Puskesmas Kapasa.

Sementara, untuk 18 puskesmas lainnya, rencananya baru akan ditender pada tahun depan

PT Abadi Jaya Indotama merupakan pemenang tender Pembangunan IPAL di 19 puskesmas ini. PT Abadi Jaya Indotama mengalahkan dua rekanan lainnya yang ikut memasukkan penawaran yaitu PT Hargo Pratama Indonesia dan PT Graha Tirta Agung, lantaran tidak memenuhi kualifikasi. (*)

Sumber: rakyatsulsel.com