TAKALAR — Warga Canrego, Sahbuddin Daeng Tarru merupakan orang tua dari pasien yang terindikasi penyakit Demam Berdarah (DBD), mengeluhkan pelayanan di Puskesmas Canrego, Kelurahan Pa’bundukan, Kecamatan Pattallassang. Sebab dirinya tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari Pihak Puskesmas Canrego.

Sahbuddin Daeng Tarru, menyampaikan bahwa pada Kamis lalu ia membawa anaknya ke puskesmas, namun tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Bahkan beberapa hari dirawat di puskesmas, anaknya tidak kunjung membaik. Hal itu lantaran pihak puskesmas yang tidak melayani pasien.

“saya membawah anak saya, Muh Adi Amir (12), ke Puskesmas Canrego namun sampai dua hari di rawat di Puskesmas Canrego anak saya tidak mengalami perubahan karena petugas Puskesmas Canrego tidak melayani pasien,” kata dia.

Ia menjelaskan, selama anaknya di rawat, para petugas puskesmas malah sibuk mengurus administrasi untuk akreditasi puskesmas. Alhasil para pasien yang tengah dirawat menjadi terlantar.

“Semua petugas hanya sibuk ngurus Akreditasi sehingga pasien terlantar. Sampai dokter pun tidak pernah memeriksa pasien selama di Puskesmas Canrego,” jelas Sahabuddin.

Akibat hal itu, Sahabuddin mengeluarkan secara paksa anaknya dari puskesmas. Karena sudah tiga kali ia meminta rujukan ke Rumah Sakit namun pihak Puskesmas tidak memberikan. Malah petugas puskesmas hanya konsen memperbaiki kantornya.

“Alhamdulillah setelah sampai di rumah Sakit Maryam, di Lingkungan Biringbalang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, anak saya langsung dilayani dengan cepat sehingga hanya berselang dua jam di RS Maryam, langsung ada perubahan,” terangnya.

“Kami meminta kepada Dinas Kesehatan agar bisa menyampaikan di Puskesmas untuk tetap mengutamakan dulu pasien. Jangan gara gara persoalan mau dapat nilai yang bagus, pasien terlantar,” harap Sahabuddin. (*)

Sumber: fajar.co.id

Palu: Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto menyatakan sejumlah puskesmas di kota Palu kembali beroperasi. Yurianto menjelaskan daya tahan tubuh pengungsi  menurun di hari kelima hidup dengan keterbatasan di tenda. Beberapa orang mulai sakit, terutama anak-anak.

“Puskesmas diperuntukkan bagi korban bencana yang mengalami masalah kesehatan karena kondisi lingkungan, seperti demam diare ringan, juga bagi korban bencana yang tidak terluka parah,” terang Yurianto melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 Oktober 2018.

“Memang betul Puskesmas belum bisa berfungsi maksimal, bukan hanya karena bangunan rusak, tetapi juga karena tenaga kesehatan lokal juga bagian dari korban bencana. Teman-teman relawan sangat banyak dan cukup. Kami berterima kasih, mereka yang mengoperasionalkan Puskesmas,” jelas Yurianto.

Tenaga medis rutin memeriksa kesehatan pengungsi. Mereka segera merujuk ke rumah sakit bila ditemukan indikasi penyakit yang perlu ditangani menggunakan fasilitas kesehatan lebih tinggi.

Saat ini, ada 9 rumah sakit yang aktif di Kota Palu. Rumah sakit itu ialah RS Undata, RS Sis Aljufri, RS Anantapura, RS Alkhairat, RS Wirabuana, RS Bhayangkara, RS Bala Keselamatan, RS Pasang Kayu, dan RS Madani. Bantuan tenaga dokter pun sudah tiba di lokasi.

“Hari ini telah sampai relawan dokter dari RS Hoesin Palembang dan dari RS Hasan Sadikin Bandung,” ucap dia.

Sumber: medcom.id

KUPANG — Tim akreditasi dari Kementerian sudah turun untuk melakukan penilaian akreditasi puskesmas.  Empat Puskesmas di Kota Kupang yang telah melewati masa itu yaitu Puskesmas Oesapa, Oebobo, Kupang Kota dan Pasir Panjang.

Kepala Dinas Kesehatan kota Kupang, dr. Ari Wijana, Jumat (5/10/2016), mengatakan sementara ini masih menunggu hasil Akreditasi. Proses tersebut sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Selanjutnya akan diikuti Puskesmas Alak dan Pn Penfui, pada 23 Oktober mendatang.

Penilaian akreditasi, kata dr Ari, akan dilakukan di semua puskesmas, masing-masing telah memiliki jadwalnya.

“Jadi ditargetkan sampai November mendatang, 11 puskesmas sudah dinilai dan hanya menunggu hasil akreditasi saja,” tuturnya.

Hasil akreditasi, lanjutnya, menurut versi suveiornya akan keluar dalam waktu dua sampai tiga minggu kedepan.

“Apakah puskesmas yang dinilai lulus atau tidak. Tetapi prinsipnya, semua tim akreditasi puskesmas telah bekerja dengan maksimal, dan hasil apapun itu akan diterima. Kita tunggu saja, kita berharap semua puskesmas bisa lulus dan direncanakan jika semua lulus, maka proses penerimaan sertifikat akreditasi bisa dilakukan satu kali,” tuturnya.

Ia menyampaikan yang dinilai dalam proses akreditasi adalah menilai apa yang sudah ditulis apakah sudah dilaksanakan atau tidak.

“Misalnya, cara mencuci tangan yang baik dan benar yang sudah ditulis, apakah sudah diterapkan atau tidak. Selain itu, penilaian tentang pelayanan puskesmas mulai dari loket sampai pelayanan, juga penilaian tentang hubungan puskesmas dengan masyarakat sekitar lintas sektor,” ujarnya.

Jadi mereka juga, mewawancarai masyarakat sekitar puskesmas, pejabat Kelurahan, Kecamatan dan lainnya tentang penilaian dan pelayanan puskesmas. Bagaimana hubungan puskesmas dengan masyarakat sekitar. Semua itu dinilai.(*)

Sumber: tribunnews.com

Malang – Sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah, UPT Puskesmas Karangploso, Kabupaten Malang, berhak menerima dana kapitasi atau jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tahun ini, dana kapitasi yang diterima sebesar Rp 1,9 miliar lebih.

Melihat dari penjambaran APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2018, alokasi dana kapitasi untuk puskesmas dianggarkan melalui Dinkes Kabupaten Malang. UPT Puskesmas Karangploso adalah salah satu dari sekian banyak puskesmas yang menerima dana kapitasi.

Alokasi anggaran sebesar Rp 1,978.936.000,00 masuk pada belanja langsung penunjang operasional dan kinerja UPT layanan JKN kapitasi FKTP Karangploso. Dari jumlah tersebut, untuk belanja pegawai sebesar Rp 1,525.605.200,00.

Besaran itu kemudian dirinci untuk pembayaran honorarium PNS sebesar Rp 768.763.172,00, honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 3,550.000,00, dan honorarium pelayanan medis senilai Rp 765.213.172,00. Dibagi lagi, untuk honorarium non PNS sebesar Rp 756.842.028,00, honor pegawai honorer Rp 136.800.000,00, honorarium pelayanan medis sebesar Rp 620.042.028,00.

Selain UPT Puskesmas Karangploso, ada 38 puskesmas lain yang menerima dana kapitasi di Kabupaten Malang, untuk besaran anggarannya variatif dan ditentukan oleh kepala daerah mengacu kepada peserta BPJS yang tercatat di FKTP.

Dalam Permenkes No 21 Tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi diatur distribusi dan penghitungannya. Pemanfaatan dana kapitasi bisa digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 60 persen dari penerimaan dana kapitasi. Sisanya untuk biaya operasional kesehatan di masing-masing FKTP atau puskesmas milik pemerintah daerah.

Setiap pegawai baik berstatus PNS non PNS akan menerima uang jasa pelayanan dengan jumlah yang berbeda. Tergantung dari daftar absensi kehadiran, jabatan pemegang program, masa kerja, latar belakang pendidikan tiap pegawai yang menerima.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Ratih Maharani, menyatakan bahwa dana kapitasi bisa dilihat langsung dari peraturan yang diberlakukan. Mulai dari distribusi keuangan sampai pemberian kepada masing-masing pegawai.

“Begitu juga dengan besaran yang diterima masing-masing pegawai juga diatur dalam Permenkes. Jadi silakan dilihat di sana,” ungkap Ratih saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (2/10/2018).

Ratih yang juga menjabat Sekretaris Dinkes Kabupaten Malang, enggan berkomentar soal OTT bendahara UPT Puskesmas Karangploso oleh Polda Jatim dugaan pemotongan dana kapitasi.

Pihaknya sudah mengambil langkah untuk memberikan warning kepada puskesmas penerima dana kapitasi untuk berhati-hati dan tidak menyalahgunakannya. “Kami sudah memberi wejangan kepada puskesmas lain, agar hati-hati dan menyalurkan dana kapitasi sesuai peruntukannya,” tandasnya.

Polda Jawa Timur terus mendalami perkara yang ditangani pasca digelar OTT di UPT Puskesmas Karangploso, Kabupaten Malang, Kamis (27/9/2018). Sejauh ini, besaran dugaan pemotongan oleh Kholifah (54), selaku bendahara puskesmas tengah diselidiki.

Sumber: detik.com

SUNGGUMINASA- Puskesmas Kanjilo Kecamatan Barombong kembali membuat inovasi di bidang kesehatan. Inovasi tersebut yakni program kesehatan berbasis ekonomi kerakyatan.

Program kesehatan ini dilakukan Puskesmas Kanjilo bekerjasama Pemerintah Desa Kanjilo.

Program ini disosialisasikan ke masyarakat yang dihadiri Camat Barombong Anwar Asru, Ketua Komisi IV DPRD Gowa Asriady Arasy bersama anggota DPRD lainnya Makmur Muang, Selasa (2/10/2018) di aula kantor Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong.

Launching program ini digagas oleh Kepala Puskesmas Kanjilo dr Umar Ali dan kemudian menggandeng Pemerintah Desa Kanjilo.

Kades Kanjilo, Nuraini dalam sosialisasi ini mengharapkan bisa menjadi kampung sehat produktif berbasis ekonomi kerakyatan.

“Kedepannya kita harapkan masyarakat Kanjilo dapat lebih produktif lagi selain mendepankan sehat juga beraktivitas mengkonsumsi air secara sehat untuk menciptakan masyarakat yang sehat,” katanya.

Camat Barombong Anwar Asru dalam kesempatan itu mengatakan sejak tahun 2016 Desa Kanjilo masih berstatus desa tertinggal dan sekarang sudah berubah menjadi desa berkembang.

Desa Kanjilo kini kemudian menggagas sejumlah terobosan untuk lebih berkembang lagi. Salah satu yang dikedepankan masyarakat Kanjilo adalah pengembangan sektor kesehatan dan ekonomi.

“Dari segi pemberdayaan masyarakatnya kini makin berkembang. Terbukti dalam lomba desa tingkat Sulsel, Kanjilo meraih juara III. Karena itu saya mengajak masyarakat untuk menjaga tetap kebersihan lingkungan yang menunjang kesehatan lebih baik,” kata camat.

Terpisah Kepala Puskesmas Kanjilo dr. Umar Ali mengatakan program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Dan yang menjadi sasaran adalah masyarakat sendiri.

“Intinya program ini bisa membantu masyarakat dalam hal perekonomian. Mereka disini bukan sebagai subjek tapi juga objek. Kita gandeng mereka sebagai promotor program tersebut. Mempromosikan kepada masyarakat lain demi menuju kampung sehat,” jelasnya.

Sebelumnya Puskesmas Kanjilo juga sudah menjadi pusat pengembangan kesehatan masyarakat khususnya pemberantasan penyakit TB dan kusta.

Sumber: tribunnews.com