MAKASSAR – Dalam rangka mewujudkan masyarakat hidup sehat, Puskesmas Tamamaung menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penyakit TB dan Kusta, Senin (24/09/2018). 

Sasaran utamanya adalah para kader posyandu yang ada diwilayah kerja Puskesmas Tamamaung. Kegiatan ini bertempat di Aula Puskesmas Tamamaung dan diikuti kurang lebih 50 kader Posyandu dari 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Tamamaung, Kelurahan Masale dan Kelurahan Pandang. 

Pihak puskesmas dibantu oleh mahasiswa dari Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM Universitas Hasanuddin yang sedang magang. Kegiatan ini diadakan untuk memberi arahan kepada kader Posyandu yang nantinya dapat mensosialisasikan kembali kepada masyarakat. 

Sosialisasi lanjut kepada masyarakat dapat dilakukan pada kesempatan lainnya di kegiatan posyandu maupun kegiatan di tingkat RW-RT. Dengan demikian, diharapkan terwujud masyarakat sehat dan bahagia.

Dalam sambutannya ibu St. Nurmaidah, S.KM, M.Kes. dari Bagian Promkes Puskesmas Tamamaung menyampaikan agar kader dapat menindaklanjuti informasi yang diperoleh kepada masyarakat. 

“Kegiatan ini sangat penting dan saya berharap para kader bisa menyampaikan kembali kepada masyarakat tentang bahaya dan cara penularan penyakit TB dan Kusta”, jelas St. Nurmaidah.

Sementara itu, pemateri mengungkapkan bahwa umumnya TB dialami warga yang berusia antara 18 hingga 60 tahun. Adapun penderita kusta di wilayah kerja Puskesmas Tamamaung sudah tidak ada. 

“Penularan TB melalui udara, maka dari itu penderita TB diharapkan menutup hidung dan mulut ketika batuk hingga butiran air ludah tidak terhirup oleh orang lain”, tutup Hj. Siti Harmia, S.KM selaku pembawa materi. (*)

Sumber: lintasterkini.com

KUPANG - Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) terus melakukan persiapan untuk melakukan akreditasi terhadap delapan puskesmas pada tahun 2018 ini.

“Kita sementara ada bentuk tim pendamping yang nantinya akan mendampingi puskesmas-puskesmas yang siap disurvei pada akhir tahun ini,” ungkap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, Robertus Tjeunfin, S.Kep,. Ns,. MPH kepada POS-KUPANG.COM di Kefamenanu, Minggu (16/9/2018).

Robertus mengatakan, pihaknya telah memiliki lima tim pendamping yang berkompeten dalam bidang akreditasi puskesmas. Tim tersebut, menyiapkan dengan baik dalam membimbing puskesmas-puskesmas yang akan diakretasi tahun ini.

Robertus menambahkan, selama ini pemerintah daerah Kabupaten TTU telah mendukung pelaksanaan akreditasi puskesmas. Dukungan yang diberikan oleh pemerinta, lanjut Robertus, berupa alokasi anggaran dari APBD tahun 2018 untuk pelaksanaan akreditasi puskesmas.

” Pemerintah daerah sangat membantu karena anggaran untuk akreditasi ini berasal dari pemerintah daerah. sehingga nantinya kita mengundang tim surveyer dari kemenkes melakukan survei untuk menentukan tingkat kelulusan dari akreditasi puskesmas itu sendiri,” kata Robertus.

Menurut Robertus, pihaknya mengadvokasi pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah menganggarkan dana untuk melakukan akreditasi sebesar Rp. 250 juta per puskesmas.

” Dana akreditasi untuk satu puskesmas Rp. 250 juta. Dan itu pemerintah daerah suport sehingga tahun ini bisa delapan puskesmas yang dianggarkan untuk diakreditasi,” katanya.

Dirinya mengharapkan, agar semua elemen dapat bekerja keras untuk mempersiapkan akreditasi sehingga dapat lulus ketika disurvei oleh tim surveyer, sebab kalau tidak lulus maka masyarakat dan pemerintah daerah.

Robertus juga mengharapkan, agar puskesmas-puskesmas yang sudah lulus agar dapat berpatisipasi membantu puskesmas lain yang saat ini masih dalam tahap persiapan akreditasi.

“Ya bisa mendatangi puskemas tersebut, memberi masukan, juga membantu mempersiapkan infrastrukturnya,” ungkap Robertus. (*)

Sumber: tribunnews.com

PASURUAN - Pemkab Pasuruan menargetkan semua puskesmas di Kabupaten Pasuruan bisa terakreditasi pada tahun ini. Untuk beberapa puskesmas yang sudah diajukan memperoleh akreditasi ditargetkan bisa rampung paling lambat bulan November 2018 ini

Menurut keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Agung Basuki yang dikonfirmasi BANGSAONLINE.com usai rapat kerja di DPRD, pihaknya menargetkan seluruh puskesmas bisa terakreditasi tahun ini. Ia menjelaskan, eksistensi akreditasi sangat penting sekali dimiliki Puskesmas karena berkaitan dengan standar pelayanan

Mantan Dirut RSUD ini menambahkan, saat ini baru 23 Puskesmas yang telah terakreditasi. Di antaranya Puskesmas Ngempit, Purwodadi, Gempol, Bangil, Pandaan, Prigen, Purwosari, Beji dan beberapa puskesmas lainnya. 

“Sedangkan 10 puskesmas lainya masih dalam proses terakreditasi contoh Puskesmas Nongkojajar Masih menyisakan 10 puskesmas yang belum terakreditasi,” kata Agung saat ditemui di kantor dewan kemarin Sabtu (14/9).

Agung optimis kesepuluh puskesmas di Kabupaten pasuruan bisa mengantongi akreditasi tahun ini. Pihaknya mengancang-ancang, Oktober atau November seluruh Puskesmas tersebut bisa memperoleh akreditasi. (bib/par/ian)

Sumber: bangsaonline.com

PURBALINGGA – Salah satu upaya dalam menanggulangi stunting dan masalah kesehatan masyarakat, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Mrebet, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menggagas sebuah inovasi gerakan yang disebut Mrebet BerAKSI (Bersama Atasi Kasus  Secara Integrasi).

Mrebet BerAKSI kali ini digelar dalam Lokakarya Mini (Lokmin) Lintas Sektoral (Linsek) di Aula Kecamatan Mrebet, Rabu (5/9/2018) kemarin.

Kepala Puskesmas Mrebet, drg Rahayu Puji Astuti, menjelaskan Mrebet BerAKSI lahir sejak bulan April 2018. Dan gerakan tersebut merupakan upaya sinergi dengan semua stake holder di tingkat internal Puskesmas maupun di tingkat Kecamatan.

“Mrebet BerAKSI, bisa dikatakan merupakan gerakan yang baru pertama di Purbalingga, dan saya berharap ini bisa diduplikasi oleh Desa, Puskesmas dan Kecamatan lain di Purbalingga. Karena menurut kami, dalam menanggulangi stunting dan masalah kesehatan masyarakat kami tidak bisa sendirian. 

Maka kami mengajak semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk ikut bersama-sama menanggulangi persoalan atau masalah kesehatan,” jelasnya, Kamis (6/9/2018).

Menurutnya, menanggulangi masalah stunting atau kerdil pada anak-anak bisa dilakukan dengan dua cara dan perlu gerakan nyata dimasyarakat.

“Stunting sebenarnya bisa dicegah dengan dua cara, yaitu spesifik dan sensitif. Cara Spesifik maksudnya adalah dengan cara medis atau kesehatan dan ini ada di wilayah kami Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Mrebet. Seperti tentang gizi, nutrisi, kesehatan, revitalisasi Posyandu dan lain-lain.

Dan yang kedua adalah dengan cara sensitif, yakni cara yang melibatkan semua komponen masyarakat. Seperti kesehatan lingkungan, pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, ekonomi juga politik,” katanya.

Dari hal itu, lanjutnya, perlu adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Dan masyarakat juga perlu diberi sosialisasi tentang stunting dan masalah kesehatan.

“Masyarakat perlu diberi informasi dan wawasan yang cukup tentang masalah kesehatan. Karena jika kesehatan di masyarakat meningkat, maka nilai Indek Pembangunan Masyarakat (IPM) juga akan meningkat atau ekonominya meningkat,” ucapnya.

Sedikit dijelaskan pula oleh Rahayu, berdasarkan data pada tahun 2018 jumlah anak stunting di wilayah kerjanya di Puskesmas Kecamatan Mrebet tercatat 2 anak.

“Kalau masyarakat pola hidup sehatnya sudah baik atau meningkat, maka anak-anak stunting bisa dicegah dan anak-anak akan tumbuh dengan normal,” ucapnya.

Rahayu menambahkan, adapun Lintas Sektor yang hadir dalam acara tersebut yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga,  Forkompimcam Mrebet, Kepala KUA Mrebet I dan II, tokoh masyarakat, Aisiyah, Muslimat, Kepala Desa, Kepala UPT Pertanian, Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala SMP/SMK dan Kepala UPTD Puskesmas Mrebet beserta staf.

Kemudian Dinsosdalduk KB P3A, TP PKK Kecamatan Mrebet,  Kasie Kesra Kecamatan Mrebet, Pendamping Desa, Pendamping Keluarga Harapan, Tokoh Agama, Ketua Kelompok Kepala Sekolah (K3S), Kepala Sekolah Penerima Progas, Kepala Desa beserta Ketua FKD, Ketua PKK, Ketua BPD, SKD, Bidan Desa dan Tenaga Pendamping DSM dan Ketua Karang Taruna Kecamatan,” 

“Dengan adanya Lokmin Linsek Mrebet BerAKSI, kami berharap juga muncul kemandirian dan produktivitas dari desa, seperti Taruna Tani, UMKM dan ekonomi kreatif yang akan meningkatkan ekonomi desa,” harapnya. (*)

Sumber: timesjakarta.com

WONOGIRI,Puskesmas Rawat Inap Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri mulai dibangun.

Pembangunan tersebut menelan biaya hingga Rp 8.169.130.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng dan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Wonogiri.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Wonogiri Adhi Dharma mengatakan, gedung Puskesmas Wuryantoro mendesak dibangun karena bangunan lama dalam kondisi rusak berat sehingga membahayakan pengguna gedung. Selain itu, Puskesmas Rawat Inap tersebut juga melayani pasien dari Kecamatan Eromoko, Manyaran, dan Wuryantoro.

“Semoga pembangunan gedung ini lancar sampai dengan selesainya pembangunan dan dapat berguna dengan optimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,” harapnya saat tasyakuran pembangunan Puskesmas Wuryantoro, Kamis (6/9).

Puskesmas tersebut sebelumnya menempati gedung bekas Kawedanan Wuryantoro sejak tahun 1968. Namun kondisi bangunannya rusak, kayu-kayunya lapuk dimakan usia dan rayap. Umtuk membangun gedung baru, bangunan Kawedanan harus dirobohkan terlebih dahulu.

Gedung bekas Kawedanan Wuryantoro sebenarnya telah didaftarkan ke Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jateng. Oleh karenanya harus menunggu kajian dan penilaian dari tim cagar budaya Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu sebelum merobohkannya. “Surat kajian itu telah keluar tanggal 26 Juni 2018 lalu,” terangnya.

Sumber: suaramerdeka.com