LIWA — Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegaskan dari 15 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang tersebar di 15 kecamatan di Lampung Barat, hingga tahun 2018 terdapat 12 puskesmas yang berstatus rawat inap, sisanya tiga puskesmas rawat jalan.

Parosil menargetkan beberapa tahun kedepan seluruh puskesmas berstaus rawat inap.”Sampai saat ini dari 15 puskesmas, 12 puskes rawat inap sisanya rawat jalan. Kedepan kita upayakan semua berstatus rawat inap,” kata Parosil, Senin (13/8/2018).

Dengan 12 puskesmas rawat inap tersebut, kata dia, tentunya lebih memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan terutama bagi warga yang jauh dari ibu kota kabupaten dan enggan dirawat inap .”Jadi tidak ada alasan lagi masyarakat enggan dirawat karena jauh, orang hampir semua puskes sudah bisa rawat inap,”  kata dia.

Meski demikian, Parosil mengakui jika sejauh ini Lampung Barat masih kekurangan tenaga medis, namun pemrintah berupaya untuk terus memfasilitas sehingga keberadaan tenaga medis yang ada bisa maksimal memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

“Ya sejauh ini kita masih kekurangan dokter, tetapi kita terus menekankan supaya tenaga medis yang ada bekerja maksimal dalam memberi pelayanan kepada warga yang membutuhkan,” kata dia.

Sumber: lampost.co

PANGKEP - Mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat di pulau-pulau maka langkah pelayanan yang ditempuh yakni dengan menggelar Perahu Sehat Pulau Bahagia.

Demikian ditegaskan Kepala Puskesmas Sabutung Pangkep, Sadik Taqwa saat bersilaturrahmi dengan Kepala Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik FISIP Universitas Sawerigading (Unsa) Makassar, Ahmad Syaikhu, Senin (13/8/2018).

Turut hadir Dekan FISIP Unsa Dr Muhammad Yahya, Kaprodi S1 Sosiologi FISIP Unsa Dr Adi Sumandiyar, dan dosen muda FISIP Unsa, Irwan.

Melalui rilis yang diterima tribun, program Perahu Sehat Pulau Bahagia ini dilaksanakan dengan mengunjungi pulau-pulau untuk lebih mendekatkan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat.

Di atas perahu ada tenaga dokter, kesehatan masyarakat, bidan, perawat, kesehatan lingkungan, KB.

“Jarak pulau yang agak berjauhan sehingga dalam sehari hanya mampu menjangkau lima pulau dengan melayani kesesehatan dasar sebanyak 150 orang,” alumnus Kesehatan Masyarakat STIK Tamalatea Makassar ini.

Jenis pelayanan yang diberikan termasuk pencabutan gigi, pemeriksaan ibu hamil dan balita, KB, serta kesehatan lingkungan.

Kegiatan Perahu Sehat Pulai Bahagia, menjadi salah satu terobosan guna menjemput pelayanan dengan mengunjungi langsung masyarakat yang tinggal di pulau dengan sarana transportasi yang relatif minim.(*)

Sumber: tribunnews.com

SUNGAI PENUH - Tersisa tiga puskesmas belum terakreditasi dari 11 unit puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh. Delapan Puskesmas yang sudah akreditasi dari Kementerian Kesehatan RI dari Tahun 2016, 2017, dan 2018.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Zul Fikri dikonfirmasi mengatakan, bahwa pihaknya terus mengupayakan semua Puskesmas yang ada di kota Sungai Penuh mendapat akreditasi dari pemerintah pusat.

Proses untuk mendapat akreditasi kata Zul Fikri tidaklah mudah, cukup banyak penilaian yang dilakukan dari tim. Salah satunya penilaian terhadap pelayanan pada masyarakat.

Dijelaskannya, dari 11 puskesmas di Sungai Penuh, 4 puskesmas telah terakreditasi pada tahun 2016 yaitu, puskesmas Sungai Penuh, puskesmas Desa Gedang, puskesmas Kemun dan puskesmas Tanah Kampung.

Pada tahun 2017, Dinas Kesehatan Sungai Penuh kembali mendapatkan 4 puskesmas yang terakreditasi diantaranya puskesmas Rawang, poskesmas Koto Baru, puskesmas Koto Lolo, dan puskesmas Sungai Bungkal.

Dikatakannya, untuk saat ini pada Tahun 2018, pihaknya tinggal menunggu surat keputusan (SK) dari Kemenkes untuk mengakreditasi dua lagi puskesmas tahun 2018 ini. Yaitu puskesmas Pondok Tinggi dan puskesmas Sungai Liuk.

“Ya, secara lisan sudah terakreditasi, hanya tinggal menunggu SK dari pusat, insyaAllah dua puskesmas tersebut akan mendapat akreditasi,” jelasnya.

Diterangkan Kadinkes, dari 11 puskesmas yang ada diwilayah kota Sungai Penuh sudah delapan puskesmas yang terakreditasi, dua puskesmas lagi juga akan mendapat akreditasi ditahun 2018 ini.

Sementara satu lagi puskesmas yang berlokasi di Tanjung Rawang, untuk saat ini belum bisa kita ajukan untuk mandapat akreditasi karena baru beroperasi terhitung maret 2018 ini.

“Kami akan terus berusaha untuk memberi yang terbaik untuk seluruh puskesmas di Sungai Penuh, dan mendapat pelayanan semaksimal mungkin untuk masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci umumnya,” pungkasnya.

Sumber: tribunnews.com

SUKU Dinas Kesehatan Jakarta Barat berupaya meningkatkan pelayanan ramah anak, di 26 Puskesmas. Selain bisa mendapatkan layanan kesehatan, anak-anak juga akan memperoleh perlindungan dan hak-haknya.

“Kasus kekerasan anak pun masih diwaspadai di berbagai pihak, terutama Sudin Kesehatan di Jakarta Barat. Kasus kekerasan anak juga masih sering terjadi, dan masyarakat juga cuek akan kasus tersebut. Maka, kami sedang berupaya meningkatkan pelayanan untuk anak, yakni di 26 puskesmas di Jakarta Barat,” papar Weningtyas Purnomorini, Kepala Suku Dinas Kesehatan (Kasudinkes) Jakarta Barat, Minggu (12/8/2018).

Menurut Weningtyas Purnomorini, masih adanya kasus kekerasan anak akhir-akhir ini, disebabkan menurunnya rasa sosial antar-warga. Berdasarkan data 2015, kekerasan fisik dan seksual pada anak meningkat. Ia mencatat, tahun ini ada satu kasus di Jakarta Barat.

Weningtyas melanjutkan, perlunya Puskesmas Ramah Anak sebagai upaya pelayanan kepada anak-anak berdasar pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan atas hak anak-anak sesuai empat prinsip perlindungan anak.

“Baik itu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan kelangsungan hidup, perkembangan, disertai penghargaan pendapat anak. Kami berusaha agar bisa wujudkan puskesmas ramah anak, untuk pemenuhan hak anak, serta perlindungan anak di bidang kesehatan,” tuturnya.

Ia mengatakan, di puskesmas nantinya terdapat layanan tata laksana untuk menghadapi permasalahan kekerasan anak.

“Tenaga kesehatan di puskesmas itu akan dilatih. Ada jejaring kemitraan juga, yakni dengan instansi lain, bila terjadi masalah terkait kekerasan pada anak,” jelasnya.

Yunus Burhan, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Barat memaparkan, peningkatan kapasitas petugas dalam menghadapi masalah kekerasan anak dan perempuan sangat penting.

Yunus menilai, masih banyak yang yang belum dilakukan terkait masalah anak. Terlebih lagi, kawasan Jakarta Barat masih menyandang kota layak anak dengan predikat pratama.

“Kita berharap, predikat pratama itu nanti bisa ditingkatkan lagi menjadi madya,” harapnya. (*)

Sumber: tribunnews.com

BANTAENG - Dinas Kesehatan Bantaeng kembali menyurati semua kepala puskesmas yang berada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Hal itu merujuk pada surat edaran Menteri Kesehatan terkait sosialisasi kampanye Meases dan Rubella (MR) fase dua yang dimulai 6 Agustus 2018.

Kadis Kesehatan Bantaeng, Andi Ihsan menjelaskan bahwa ada delapan poin yang ada dalam surat tersebut.

“Isinya adalah kampanye tentang imunisasi MR yang diharapkan mampu menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Dari awal Agustus hingga akhir September 2018,” ujarnya kepada TribunBantaeng.com, Rabu (8/8/2018).

Mereka juga diminta untuk melakukan pendekatan secara persuasif tentang pentingnya dilakukan imunisasi kepada masyarakat.

Serta memberi kesempatan kepada masyarakat yang memilih menunggu Fatwa MUI tentang pemberian imunisasi MR kepada anaknya.

“Namun, tetap melakukan kampanye MR pada sekolah yang telah dijadwalkan, meskipun tetap berkoordinasi dulu dengan para kepala sekolah,” tambahnya.

Pihaknya juga meminta kepada para Puskesmas untuk mendata sekolah yang saat ini menolak untuk diimunisasi MR, tetapi menjadwalkan ulang hingga periode pemberian MR berakhir.(*)

Sumber: tribunnews.com