KEPANJEN – Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan di puskesmas membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang kembali menyeriusi upaya peningkatan status puskesmas. Setidaknya ada 10 puskesmas yang disiapkan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Dengan perubahan tersebut, puskesmas bisa lebih leluasa merekrut tenaga kesehatan maupun membuat program layanannya.

Bupati Malang Rendra Kresna menyatakan, kekurangan tenaga ASN masih terjadi di tingkat kecamatan. Di dalamnya juga termasuk ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas. Meski telah beberapa kali mendatangi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, usulan penambahan ASN baru belum dipenuhi.

”Akibatnya, hingga sekarang untuk profesi guru dan tenaga kesehatan, kami masih sangat kekurangan,” ujar Rendra.

Upaya mencari solusi penambahan SDM tenaga kesehatan kembali digeber Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan mendorong peningkatan status puskesmas menjadi BLUD. Wacana ini kali pertama digulirkan pada 2016 lalu sebagai bagian dari program 100 hari pemerintahan Bupati Rendra Kresna. Namun, itu tertunda karena dari segi kesiapan SDM maupun kesiapan sarana dan prasarana masih belum memenuhi. Paling lambat tahun 2019, sebanyak 10 puskesmas akan ditingkatkan statusnya menjadi BLUD.

Kadinkes Kabupaten Malang dr Abdurrachman menyampaikan, minggu lalu pihaknya baru saja menyelesaikan pembahasan persiapan peningkatan 10 puskesmas menjadi BLUD.

Sepuluh puskesmas tersebut yaitu Puskesmas Turen, Puskesmas Dampit, Puskesmas Sumberpucung, Puskesmas Dau, dan Puskesmas Donomulyo. Juga Puskesmas Kasembon, Puskesmas Kepanjen, Puskesmas Singosari, Puskesmas Gondanglegi, dan Puskesmas Tumpang.

Penilaian sudah dilakukan tim evaluator Kabupaten Malang yang terdiri dari badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD), badan kepegawaian daerah (BKD), inspektorat, bagian organisasi, dan bagian hukum. Tim evaluasi tersebut berada di bawah pengawasan sekretaris daerah.

”Progresnya bagus, rata-rata nilai dari puskesmas yang dievaluasi di atas 90,” ujar Abdurrachman.

Dengan nilai tersebut, Abdurrachman optimistis potensi untuk menjadi BLUD secara penuh bisa terwujud. Keyakinan ini diperkuat dengan diraihnya penghargaan oleh Puskesmas Turen sebagai puskesmas berprestasi peringkat II tingkat Provinsi Jawa Timur 2018 untuk kategori puskesmas perkotaan.

Kapan bisa direalisasikan? ”Insya Allah paling lambat tahun depan, bergantung hasil evaluasinya,” terang pria yang akrab disapa Gus Dur itu. Setelah dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja puskesmas awal Juli lalu, pihaknya masih menunggu proses tahapan berikutnya.

Setelah ditetapkan oleh tim dari internal pemkab, selanjutnya akan dievaluasi akhir oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur.

Apa saja manfaat perubahan status puskesmas menjadi BLUD? Abdurrachman menyatakan, pelayanan yang diberikan puskesmas akan lebih optimal kepada masyarakat. Dengan status BLUD, puskesmas lebih leluasa berkreasi dan berinovasi dalam hal pelayanannya. Di samping itu, dalam hal rekrutmen tenaga kerja BLUD bisa lebih bebas.

”Jika sudah menjadi BLUD penuh, maka mereka (puskesmas) bisa mengangkat pegawai sendiri. Tentunya sesuai kemampuan BLUD masing-masing,” tukasnya.

Sumber: radarmalang.id

KENDARI – Sebanyak 11 puskesmas di Kota Kendari mendapatkan bantuan mobil ambulans baru, Senin (9/7/2018). Tambahan mobil ini guna memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat, utamanya dalam situasi darurat.

Kesebelas puskesmas juga kebetulan perwakilan dari setiap kecamatan, seperti Puskesmas Nambo, Poasia, Mokoau, Lepo-lepo, Mekar, Abeli, Puuwatu, Jati Raya, Kandai, Labibia, dan Puskesmas Kemaraya.

Penyerahan mobil ambulans dengan fasilitas berstandar itu, langsung dilakukan Pelaksana Tugas Wali Kota Kendari, Sulkarnain, didampingi sejumlah pejabat pemerintahan lainnya, usai melaksanakan apel pagi tadi.

“Dengan adanya mobil ambulans ini, pelayanan bisa lebih maksimal, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan lebih baik.

Kepala Puskesmas Lepo-lepo, dr. Hasmira, mengungkapkan rasa syukurnya atas penyerahan mobil ambulans tersebut. Kata dia, ambulans kadang diperuntukkan melayani pasien di rumah warga yang ditindaki oleh tim medis.

“Kita biasanya jemput pasen dulu. Jadi kalau pasiennya nda bisa ditangani di rumah, kita bawa ke puskesmas,” ucap dr. Hasmira.

Fasilitas medis di dalam mobil ambulans tersebut, seperti stretcher untuk mengangkat pasien, dua tabung oksigen berukuran kecil, satu tabung apar, satu wastafel kecil, lemari penyimpanan barang, serta ber AC.

Sumber: sultrakini.com

Parepare – Puskesmas Lompoe, Kecamatan Bacukiki dan Cempae, Kecamatan Soreang terpilih sebagai Puskesmas yang mewakili Parepare dalam lomba Puskesmas Peduli Kesehatan Olahraga (Peduli Sorga) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Kedua Puskesmas ini telah menyambut kedatangan tim penilai yang berasal dari UPK Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, di Puskesmas masing-masing. Di Puskesmas Lompoe, misalnya berlangsung di ruang rapat Puskesmas Lompoe, Rabu, 4 Juli 2018.

Kepala UPTD Puskesmas Lompoe, Ilham Willem mengungkapkan rasa syukurnya atas terpilihnya puskesmas yang dipimpinnya itu untuk mewakili di tingkat Provinsi Sulsel pada lomba peduli Kesehatan Olahraga.

Menurutnya, Puskesmas Lompoe beberapa tahun terakhir ini telah melakukan banyak kegiatan inovatif dalam bidang keolahragaan.

“Kita sangat bersyukur puskesmas kami ini ditunjuk untuk mewakili kota Parepare ditingkat Propinsi. Apalagi bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Puskesmas Lompoe yang ke-14. Di samping ini memang sudah komitmen kami untuk membumikan olahraga tidak hanya di lingkungan puskesmas tetapi juga ke masyarakat Bacukiki,” papar Ilo, sapaan akrab Ilham Willem.

Lebih jauh, Ilo menguraikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, dan sampai sekarang masih berjalan program “Pos Ke Sorga” (Pospindu Terpadu Kesehatan Olahraga), serta program “Kita Ke Sorga” (Bacukiki Cinta Kesehatan Olahraga).

Dua program ini kata Ilo intens dilaksanakan setiap bulannya secara bergiliran di setiap Kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Bacukiki.

“Jadi kita memang rutin laksanakan senam kebugaran, di setiap posbindu sebelum dilaksanakan pemeriksaan diawali dulu dengan senam dengan masyarakat. Tidak hanya itu, senam juga kita galakkan dikalangan aparat dan stakeholder di Bacukiki dengan rutin mengadakan senam massal setiap bulannya. Bahkan kedepan kita juga akan laksanakan senam bersama ibu hamil,” bebernya.

Sementara itu, Camat Bacukiki, Iskandar Nusu menyatakan apresiasinya atas berbagai program dan kegiatan inovatif dalam bidang keolahragaan yang dilaksanakan Puskesmas Lompoe.

Kegiatan olahraga tersebut kata Iskandar tidak terlepas dari bentuk sinergitas yang telah terjalin antara stakeholder dengan masyarakat di Bacukiki.

“Program dan kegiatan yang inovatif tentunya kami sangat mendukung, apalagi yang berhubungan dengan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan harapan kami, para pemangku kebijakan di wilayah Kecamatan Bacukiki untuk turut serta secara bersama-sama menyukseskan program ini, agar menjadi kecamatan yang sehat, bugar dan produktif,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Tim Penilai, Arifin Haling menilai positif inovasi-inovasi yang telah dilakukan Puskesmas Lompoe, terlebih dalam menggalakkan kegiatan olahraga di wilayahnya.

“Ini yang kita harapkan dari lomba ini, bagaimana peran dari puskesmas agar seluruh elemen masyarakat dapat memahami olahraga yang baik, benar terukur dan teratur, yang akan membuat kita menjadi sehat, bugar dan produktif,” tandasnya.

Sumber: terkini.id

PANGKAJENE - Sebanyak 10 puskesmas di Kabupaten Pangkep sudah terakreditasi. Puskesmas tersebut tersebar di wilayah kelautan, pegunungan, dan daratan Pangkep.

Wilayah kepulauan yakni Puskesmas Balang Lompo dan Sabutung. Wilayah pegunungan yakni Puskesmas Balocci, Malaka, dan Tondong Tallasa.

Wilayah daratan yakni Puskesmas Pangkajene, Minasatene, Taraweang, Labakkang, dan Marang. Sedangkan tiga puskesmas lagi belum terakreditasi karena sementara dalam proses yakni Puskesmas Bonto Perak, Bowong Cindea, dan Bungoro.

Kepala Dinas Kesehatan Pangkep, dr Indriaty Latif mengatakan akreditasi puskesmas sangat penting karena puskesmas wajib meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau soal ini tentu kita harus kembali pada aturan berdasarkan standar akreditasi dengan kelengkapan data seperti administrasi, pelayanan dan persyaratan,” ujarnya di Pangkajene, Rabu (4/7/2018).

Dia menambahkan puskesmas di Pangkep harus memenuhi syarat akreditasi untuk berbagai jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pangkep.

“Khususnya pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), perawatan, poliklinik dan pelayanan lainnya yang tentu jika puskesmas tidak terakreditasi maka kerja sama akan diputuskan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” jelasnya.(*)

Sumber: tribunnews.com

SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menghentikan jumlah peningkatan status pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) induk menjadi puskesmas rawat inap. Hal itu didasari belum optimalnya pemanfaatan lima puskesmas yang dikelola pemkot itu.

Selain itu, kelima puskesmas itu sudah dianggap dapat mengakomodir pelayanan kesehatan di wilayah, timur, selatan, tengah, barat, dan utara Kota Solo.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK), Siti Wahyuningsih mengatakan, pihaknya akan fokus mengoptimalkan kelima puskesmas rawat inap yang sudah ada. Salah satunya Puskesmas Setabelan yang baru diresmikan statusnya menjadi rawat inap pekan lalu.

“dari sekitar 60 tempat tidur di seluruh puskesmas rawat inap tidak sampai digunakan separuhnya, selain itu, dari segi lokasi, kelima puskesmas itu sudah memadai,” ujarnya kepada wartawan Selasa (3/7/2018).

Saat ini pemkot memiliki 17 puskesmas induk, di mana lima puskesmas di antaranya sudah diresmikan menjadi puskesmas rawat inap.

Sebelum Puskesmas Setabelan, pemkot telah mengoperasikan Puskesmas Sibela, Pajang, Banyuanyar dan Gajahan sebagai puskesmas rawat inap dengan fasilitas kesehatan serupa.

Menurutnya, sejumlah faktor yang masih menjadi kendala optimalisasi puskesmas rawat inap, di antaranya faktor geografis masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan rumah sakit, sehingga memilih langsung merujuk pasien ke rumah sakit dan enggan ke puskesmas rawat inap.

“Kita harus membangun kepercayaan kepada masyarakat tentang puskesmas, sebagian orang mengira kalau sakit ringan berobat ke puskesmas tak kunjung sembuh,” kata Ning.

Ke depan, ditambahkan Ning, optimalisasi puskesmas rawat inap akan diarahkan sebagai rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Harapannya agar tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. Lebih lagi di puskesmas rawat inap kan pelayanannya lebih cepat dan minim tambahan biaya. (adr)

Sumber: solotrust.com