GUNUNGKIDUL—Dari total 30 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ada di Gunungkidul, masih ada delapan unit di antaranya yang belum terakreditasi. Kualitas sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana pendukung di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dinilai menjadi kendala terbesar dalam meningkatkan akreditasi.

Sekretaris Dinas Kesehatan Gunungkidul Priyanta Madya Satmaka mengatakan saat ini setidaknya masih ada delapan puskesmas yang belum terakreditasi. Ada beberapa hal yang dinilai dalam upaya mendapatkan akreditasi.

Pertama manajemen puskesmas terkait dengan pengelolaan dokumen serta perencanaan dan pelaksanaan. Kedua terkait dengan upaya kesehatan perorangan, pemenuhan kompetensi SDM, izin praktik semua tenaga kesehatan serta standar pelayanan. “Penilaian juga menyasar tentang upaya pembinaan kesehatan di masyarakat, kegiatan posyandu serta fasilitas pendukung, baik alat maupun gedung,” ucap dia, Senin (2/7/2018).

Akreditasi dilakukan selama tiga tahun sekali. Untuk tahun ini, ditargetkan delapan puskesmas bisa terakreditasi. Priyanta berharap akreditasi menjadikan puskesmas lebih dipercaya masyarakat mengingat layanan kesehatan di tingkat dasar itu masih mendapat stigma negatif, terutama dari kualitas layanan kesehatan yang diberikan.

Staf Mutu Pelayanan Kesehatan Dinkes Gunungkidul Anjarwati mengungkapkan delapan puskesmas yang akan diakreditasi tahun ini yakni Semanu 2, Tepus 2, Ponjong 2, Gedangsari 1, Playen 2, Nglipar 2, Saptosari dan Girisubo.

Dia memaparkan beberapa hal yang perlu dibenahi di beberapa puskesmas yang belum terakreditasi itu berupa jalur pegangan tangan untuk pasien. “Toilet juga perlu diperhatikan. Pintu toilet seharusnya membuka ke luar, tidak ke dalam. Beberapa pintu toilet di delapan puskesmas itu perlu dibongkar,” kata dia.

Anjarwati mengatakan akreditasi ada beberapa tingkatan, mulai dari dasar, madya, utama dan tertinggi paripurna. Saat ini, tercatat satu puskesmas masuk tahap dasar, 15 madya dan utama ada enam unit puskesmas.

Sumber: harianjogja.com

WAINGAPU ——Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Kesehatan Sumba Timur pada tahun anggaran 2018 ini, memperbaiki dua unit Puskesmas yakni Puskesmas Lewa dan Puskesmas Kananggar untuk bisa berstandar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 75 Tahun 2014.

Kepala Dinas Kesehatan Sumba Timur dr. Chrisnawan Tri Haryantana Ketika ditemui SMART di Hotel Cendana Kota Waingapu, Senin (2/7/2018).

Kata Chrisnawan, kedua Puskesmas itu memang telah dibangun, namun belum memenuhi standar sesuai Permenkes tersebut, sehingga pihaknya pada tahun anggaran 2018 ini akan memperbaikinya demi memenuhi standar tersebut.

BAJAWA –Kepala Puskesmas Watukapu Kecamatan Bajawa Utara Marthinus V. Ndona menyampaikan banyak inovasi Puskesmas Watukapu melalui akronim-akronim kata yang mudah diingat oleh masyarakat dan memiliki roh perubahan perilaku kesehatan.

Hal ini dikatakan oleh kepala Puskesmas Watukapu yang akrab disapa Marthin pada saat membuka kegiatan mini loka karya Puskesmas yang dilaksanakan beberapa waktu lalu bertempat di Alowulan Desa Uluwae I Kecamatan Bajawa Utara.

Siaran Pers yang diterima Pos Kupang.Com, Senin (2/7/2018) menyebutkan, Marthin mengatakan, akronim-akronim yang mendorong masyarakat berperan serta dalam urusan kesehatan seperti, program gizi dengan akronim Sardimur artinya bazar yudiom murah, IRTS artinya satu rumah tiga sayur, bidang kesehatan lingkungan (Kesling) seperti Kerjaseb artinya kelompok arisan jamban sehat bersih, bidang pemberantasan penyakit seperti Akrab Tibi artinya aksi ramah peduli tibi, Geliha artinya gerakan literasi HIV dan Aids, dan bidang promosi kesehatan seperti Ipakes inisiasi desa keluarga sehat, dan Cutes artinya cuci tangan pakai sabun.

Semantara untuk puskesmas Watukapu sendiri, bekerja berpijak pada motto besar puskesmas yakni “Cemerlang” artinya, cekatan, empati, mutu, edukatif, ramah, loyal, dan tanggap.

“Kami melayani masyarakat berpijak pada moto kami Cemerlang,” ungkap kepala puskesmas Marthin disambut tepukan tangan peserta yang hadir.

Pada kesempatan tersebut Marthin juga mengatakan, sekiranya akronim-akronim yang muncul mampu menjawabi 12 (dua belas) standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan.

Kedua belas SPM kesehatan tersebut yakni, pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan ksehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif umur 15 sampai dengan 59 tahun, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJB), pelayanan kesehatan orang dengan TB, pelayanan kesehatan dengan resiko terinfeksi HIV.(*)

Sumber: tribunnews.com

Kuala Pembuang – Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah menyebutkan enam pusat kesehatan masyarakat di daerah tersebut hingga saat ini belum pernah ada tenaga dokter.

“Dari 12 Puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan, enam di antaranya masih belum memiliki tenaga dokter,” kata Kepala Dinkes Seruyan, Mahdiniansyah di Kuala Pembuang, Selasa.

Keenam Puskesmas yang belum ada dokter Puskesmas Tumbang Langkai Kecamatan Suling Tambun, Puskesmas Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu, Puskesmas Rantau Pulut II Kecamatan Seruyan Tengah, dan Puskesmas Asam Baru Kecamatan Danau Seluluk.

Kemudian dua Puskesmas di Kecamatan Danau Sembuluh, yakni Puskesmas Danau Sembuluh dan Puskesmas Telaga Pulang.

Menurut Mahdiniansyah, kekurangan tenaga medis khususnya dokter untuk ditempatkan pada sejumlah Puskesmas yang berada di daerah pelosok sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan sejak Seruyan dimekarkan 15 tahun lalu dari sebelumnya menjadi bagian Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sulitnya memenuhi tenaga dokter di kabupaten berjuluk “Bumi Gawi Hatantiring” karena standar penggajian oleh pemerintah daerah yang dianggap masih kecil, serta minimnya tambahan penghasilan dokter jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalteng.

Gaji tenaga kesehatan di Seruyan juga masih jauh di bawah dibandingkan dengan program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan dengan gaji dokter Rp12 juta, sarjana kesehatan atau perawat Rp9 juta, diploma tiga keperawatan Rp7 juta per bulan.

“Sedangkan di Kabupaten Seruyan untuk tenaga kontrak sarjana hanya mendapatkan Rp2,7 juta/ bulan,” katanya.

Karena masalah minimnya penghasilan, formasi dokter pada penerimaan CPNS di Seruyan yang telah lalu menjadi kurang diminati. Bahkan pada penerimaan pegawai kontrak yang dilaksanakan tahun lalu, khusus formasi dokter juga tidak ada pelamar.

“Jadi ke depan perlu ada kebijakan-kebijakan khusus agar tenaga kesehatan atau dokter menjadi tertarik untuk mengabdi ke Seruyan,” katanya.

Sumber: antaranews.com

KUALAKAPUAS - Agar kesehatan masyarakat dapat terdeteksi dan dilakukan pemberian obat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas bersama Puskesmas Anjir Serapat melakukan pemeriksaan di kawasan Anjir Serapat, Kecamatan Kapuas Timur, Sabtu (30/6/2018).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Apendi mengatakan, kegiatan ini yang mereka lakukan tanpa memandang hari libur.

“Walaupun hari libur, kami tetap bekerja untuk memberikan pemeriksaan dan pengobatan kepada masyarakat di desa,” terang Apendi.

Kegiatan ini, tambahnya dilakukan bersama Puskesmas Anjir Serapat. Kemudian Minggu (1/7/2018) dilakukan kegiatan yang sama, di wilayah Basarang, Kecamatan Basarang Kapuas Kalteng.

Dia mengakui apa yang dilakukan jajarannya mendapatkan respon dari masyarakat.

“Kita melakukan kegiatan rutin program Dinas Kesehatan Kapuas di wilayah Puskesmas Anjir Serapat yaitu “Ketuk Pintu” langsung ke rumah warga yang sedang sakit maupun yang sehat untuk diperiksa kesehatannya,”jelas dia.

Sumber: tribunnews.com