BANJARNEGARA-Sebagian besar puskesmas di Kabupaten Banjarnegara kekurangan tenaga Dokter. Bahkan sejumlah dokter merangkap sebagai Kepala Puskesmas sekaligus menjadi tenaga pelayanan kesehatan utama di wilayahnya bertugas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, Ahmad Setiawan mengatakan, pihaknya sangat membutuhkan tambahan dokter untuk ditempatkan di ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, yakni Puskesmas.

“Mereka (dokter) yang bertugas sendirian di Puskesmas, apalagi yang merangkap jabatan sebagai Kepala Puskesmas kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Apalagi untuk Puskesmas yang menyediakan rawat inap,” ungkap Ahmad.

Diakuinya, kondisi tersebut jelas turut mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat karena harus melaksanakan tugas tambahan, seperti rapat, tugas manajemen dan administrasi.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumberdaya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, Holly Kurniawati menyampaikan, setidaknya ada tujuh Puskesmas yang hanya memiliki satu orang dokter yang merangkap kepala puskesmas rawat inap.

“Padahal Puskesmas rawat inap tidak berhenti operasi (24 Jam pelayanan),” kata Holy.

Idealnya, setiap Puskesmas rawat inap minimal memiliki tiga tenaga dokter untuk mengisi setiap sift kerja. Menurutnya masalah itu akan lebih runyam lagi jika terjadi sesuatu yang darurat. Misalkan, dokter berhalangan hadir karena sakit atau cuti, sehingga tidak ada Dokter satupun di Puskesmas tersebut.

Ditambahkan Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinkes Banjarnegara, Amir Fauzan, dari 35 Puskesmas yang ada di Banjarnegara, jumlah tenaga dokter yang dimilikinya hanya 48 personel.

Jumlah itu terdiri atas 40 dokter umum dan 8 dokter gigi. “Jika dirata-rata banyak yang hanya memiliki satu dokter. Terlebih untuk dokter gigi yang sangat sedikit,” pungkas Amir.(her)

Sumber: radarbanyumas.co.id

Dinas Kesehatan Kota Kupang menilai masyarakat di Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang masih belum merasa imunisasi sebagai sebuah kebutuhan bagi anak-anak.

“Sejauh ini menurut yang kami lihat, masyarakat belum merasa bahwa imunisasi itu penting. Karena kalau merasa itu penting dan menjadi kebutuhan maka sudah pasti masyarakat akan mencari tahu,” kata Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dinas Kesehatan Kota Kupang, Nih Luh Putu Yuni Parwati seperti dilansir dari Antara, Kamis (27/6).

Hal ini disampaikannya ketika ditanya terkait antusias masyarakat di kota itu untuk mendapatkan imunisasi baik itu imunisasi campak serta vaksin imunisasi lainnya. Dia mencontohkan untuk imunisasi campak di kota Kupang misalnya, pada tahun 2011 pemerintah kota sempat mengeluarkan surat kejadian luar biasa (KLB) akibat virus campak. Kurang lebih 113 anak usia balita terserang virus campak yang menyebar di seluruh wilayah Ibu kota provinsi tersebut.

“Petugas kesehatan juga mempunyai keterbatasan untuk memberikan vaksin, bahkan petugas kami juga sudah pasti sulit untuk mencari anak-anak balita untuk memberikan vaksin pencegahan, oleh karena itu masyarakat khususnya ibu dan anaknya harus berinisiatif untuk datang ke puskesmas untuk mendapatkan vaksin tersebut,” tambahnya.

Dia mencontohkan di kota Yogyakarta misalnya petugas kesehatan tidak lagi datang menghampiri masyarakat untuk memberikan vaksin imunisasi campak atau imunisasi lainnya.

“Tetapi masyarakat yang datang dan memberitahu bahwa anak mereka belum mendapatkan imunisasi.hal ini artinya masyarakat di kota itu sudah sadar bahwa imunisasi itu merupakan kebutuhan,” jelasnya.

Program imunisasi dimasukkan dalam syarat masuk sekolah bagi anak-anak harus dicoba agar masyarakat pun sadar bahwa hal tersebut penting. [fik]

Sumber: merdeka.com

Bangil – Upaya Pemkab Pasuruan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menargetkan seluruh puskesmas di wilayah setempat terakreditasi tahun ini bakal berjalan tak mudah. Sejumlah kendala bakal mengganjal.

Ganjalan itu mulai dari sumber daya manusia (SDM) di puskesmas, hingga sarana dan prasarana yang ada. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Ugik Setyo Darmoko menjelaskan, dari 33 puskesmas yang ada, baru 14 puskesmas yang sudah terakreditasi.

Sisanya, masih dalam proses. Ke-14 puskesmas itu, mencakup Puskesmas Ngempit, Purwodadi, Gempol, Bangil, Pandaan, Prigen, Purwosari, Beji, Kejayan. Selanjutnya, Puskesmas Raci, Rembang, Ambal-ambil, Sukorejo, dan Pasrepan.

“Sisanya, 19 puskesmas masih tengah proses untuk mendapatkan akreditasi,” jelas Ugik –sapaan akrabnya- beberapa waktu lalu.

Ke-19 puskesmas yang masih dalam proses itu, yakni Puskesmas Nguling, Gondangwetan, Rejoso, Kraton, Lekok. Lalu, Puskesmas Karangrejo, Sebani, Kepulungan, Wonorejo, Winongan, Kedawungwetan, Grati. Selanjutnya, Lumbang, Pohjentrek, Puspo, Tosari, Nongkojajar, Sumberpitu, dan Bulukandang.

Ia menargetkan lima puskesmas bisa terakreditasi pada Juli 2018. Puskesmas itu adalah Puskesmas Nguling, Gondangwetan, Rejoso, Kraton, dan Lekok. “Karena tinggal menunggu tim akreditasi dan keputusan akreditasi tersebut,” beber dia.

Menurut Ugik, tak mudah memang untuk mengejar akreditasi puskesmas. Banyak kendala yang dihadapi untuk bisa merealisasikan akreditasi tersebut. Seperti kekurangan SDM di setiap puskesmas.

Rata-rata jumlah puskesmas belum memiliki tenaga yang ideal. Belum lagi soal sarana dan prasarana yang masih belum sepenuhnya terpenuhi.

“Kebanyakan masih kekurangan tenaga. Jadi, solusinya kami maksimalkan yang ada. Kami tetap optimistis, bisa mengejar target akreditasi seluruh puskesmas hingga akhir tahun ini,” tambahnya.

Sumber: jawapos.com

JAYAPURA – Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan enam Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada 2018 sudah masuk dalam tahap akreditasi.

“Baru dua yang sudah di akreditasi, yaitu Puskesmad Abepura dan Puskesmas Waena,” kata Ni Nyoman di Kantor Wali Kota, Senin (25/6/18).

Dalam proses akreditasi, kata Ni Nyoman, sudah dilakukan penggalangan komitmen, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Prinsipnya kan kami mau mengejar akreditasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” kata Ni Nyoman.

Akreditasi Puskemas merupakan mutu pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan karena berkaitan dengan meminimalisir keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan.

“Saya sih berharap kalau boleh Oktober 2018 sudah dinilai. Untuk 2019 ada lima lagi, sehingga 13 Puskesmas di Kota Jayapura semuanya sudah terakreditasi,” kata Ni Nyoman.

Sumber: pasificpos.com

SAUMLAKI – Puskesmas Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku gencar melakukan pendataan kesehatan keluarga yaitu “Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga” yang menggunakan formulir Profil Kesehatan Keluarga (Prokesga).

Format Prokesga meliputi data keluarga dan anggota keluarga, yaitu pengenalan tempat tinggal, keterangan keluarga, keterangan anggota keluarga, keterangan individu atau identitas anggota keluarga dan gangguan kesehatan.

Pendekatan Keluarga sendiri merupakan salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga di wilayah kerjanya.

Wilayah kerja dari Puskesmas Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) sendiri mencakup 11 Desa dan 1 Kelurahan, diantaranya Desa Lermatang, Latdalam, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei, Wowonda, Matakus, Bomaki dan Kelurahan Saumlaki.

Menurut Kepala Puskesmas Saumlaki, dr. Laura progam tersebut sudah dijalankan sejak tahun 2017 lalu, dimana pihaknya sudah melakukan pendataan di 10 desa dan di tahun 2018 ini pihaknya akan kembali menyelesaikan pendataan tersebut di wilayah yang masih belum terdata, yaitu di Olilit Barat, Pasar Omele dan Kelurahan Saumlaki.

“Program ini harus dilakukan dan kalau sudah selesai akan segera di entry atau mengirimkan datanya ke pusat dalam tahun ini. Sementara kondisi Puskesmas Saumlaki sudah mendata 10 desa di tahun kemarin dan di tahun ini kami rencanakan untuk pendataan keluarga yang tersisa,” kata dia kepada Lelemuku.com di ruang kerjanya, Pada Sabtu (23/6).

Kendala yang ditemui petugas adalah sering tidak bertemu dengan keluarga karena ketidak tahuan mereka dan kesibukan masing-masing, maka petugas sering mendapati banyak keluarga yang tidak berada di rumah. Sehingga pihaknya harus mengunjungi keluarag tersebut di tempat kerja atau di kios-kios, tempat berdagang mereka.

Kendala lainnya juga karena keterbatasan tenaga pendata yang berjumlah 25 orang dan luasnya wilayah dari Kecamatan Tansel dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai 32.000 lebih jiwa.

“Karena situasi dan kondisi dari kecamatan tansel ini dimana mata pencaharian keluarga beragam mulai dari petani, nelayan, pegawai negeri, pegawai swasta dan wiraswasta. Sehingga mereka jarang ditemui di rumah. Kendala seperti itu akhirnya ya kita temui juga di tempat bekerja,” tutur dr. Laura.

Guna melancarkan pendataan tersebut, yang ditargetkan selesai pada akhir Bulan Agusus, ia sudah berkoordinasi dengan Lurah Saumlaki, Kepala Desa (Kades) Sifnana dan Kades Olilit agar informasi tersebut bisa diketahui oleh para masyarakat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di masing-masing wilayah.

“Kami sudah koordinasikan hal ini, mudah-mudahan disampaikan ke para RT dan RW masing-masing. Sehingga ketika kami turun pendataan, mereka sudah tidak asing lagi dengan hal ini,” harap dia.

Program Indonesia sehat merupakan program dari Kemeterian Kesehatan yang dilaksanakan oleh seluruh puskesmas di Indonesia seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia (RI) Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas. 

Pendekatan keluarga ini dilakukan melalui puskesmas karena puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya kesehatan promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Fungsi UKM dan UKP sendiri harus seimbang agar upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai.  

Kegiatan pendataan setelah mengisi formulir Prokesga, dilanjutkan dengan pembuatan dan pengelolahan pangkalan data puskesmas serta pengolahan data. Kemudian analisis, perumusan intervensi masalah dan penyusunan rencana puskesmas oleh tim manajemen puskesmas. (Laura Sobuber)

Sumber: lelemuku.com