BALIKPAPAN  -  Pemkot sedang melakukan pembangunan gedung Puskesmas Telagasari yang berada di belakang SMA Negeri 1. Proyek tersebut belum lama ini dikunjungi anggota Komisi IV DPRD Balikpapan yang dipimpinMieke Henny didampingiHjSuwarnidanHerySusanto.

KedatanganKomisi IV iniuntukmemastikan progress pembangunanproyektersebut.BahkanMiekesempatmempertanyakanluasanlahan yang digunakan, karenakondisilahanterlihattidaklayakdibangunPuskesmas.

Menanggapai pertanyaan Mieke Henny, Edydari Citra Konsultan yang membangunpuskesmasTelagasarimenuturkan, pembangunankembali puskesmas karenabangunan yang lama dianggap sudahtidaklayaklagi, sehinggadilakukanpembongkaranuntukdibangungedungbaru. Terkaittahapan yang sudahdiselesaikandiperkirakantelahmencapai 15 persen lebih. MenurutnyaditargetkanbulanOktober 2018  sudah harusrampung.

“Proyek inimenggunakan APBD 2018 sebesarRp 2,4 miliardari dana alokasikhusus (DAK),” katanya.

Kembali kepada Mieke, iamenyorotitempatpembuanglimbah yang harusdiperhatikansehinggatidakmengganggulingkungan. Apalagipembangunanpuskesmastersebutmenjadisatudengankawasanpelajar. Tapi Miekemenyayangkan kepalaPuskesmasdilarangmemberikanketerangankepadamediaterkaitproyektersebut.

“Dalamwaktudekatkamiakanmemanggilorganisasiperangkatdaerah (OPD) terkait pembangunan Puskesmas Telagasari tersebut,” kata Mieke.(tur/vie)

Sumber: prokal.co

SEMARAPURA - UPT Puskesmas Klungkung 1 menjadi wakil Kabupaten Klungkung dalam lomba Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di tingkat Nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pjs Bupati Klungkung I Wayan Sugiada, ketua tim penilai Direktur Kesertaan KB Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat H. Komari, Kepala Perwakian BKKBN Provinsi Bali Catur Sentana, dan instansi terkait lainnya.

Acara dipusatkan Upt Puskesmas Klungkung 1, Selasa (22/5/2018).

Pjs Bupati Klungkung I Wayan Sugiada dalam sambutanya, berharap lomba ini dapat meningkatkan peran serta Pukesmas dalam  menurunkan angka kelahiran dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diharapkan peran serta dari pukesmas dalam membantu akses dan peningkatan kualitas pelayanan MKJP, serta membantu keberhasilan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Kepada tim penilai pihaknya juga berharap agar dapat melaksanakan penilaian secara obyektif dan transparan, serta memberikan pembinaan terhadap segala kekurangan, sehingga lebih lanjut dapat disempurnakan.

“Lomba ini jangan dijadikan seremonial saja, tapi jadikanlah sebagai evaluasi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tambah Sugiada.

Ketua tim penilai Direktur Kesertaan KB Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat H. Komari menyampaikan, BKKBN mengadakan perlombaan ini dilatarbelakangi karena masih rendahnya pelayanan KB yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan KB yang bersumber dari Pukesmas, yaitu dari 20,3% (2002/03), 16% (2007) dan terus menurun menjadi 13% (2012).

Bahkan sampai dengan tahun 2012 hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) masih menunjukkan penggunaan kontrasepsi MKJP masih mengalami penurunan, dimana  penggunaan Intra Uterine Device (IUD) 3,9 % (SDKI 2012), penggunaan Implan 3,3% (SDKI 2012).

Namun pada tahun 2017 hasil SDKI menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan yaitu penggunaan IUD sebersar 12,1% dan Implant sebesar 4,7%.

“Hal ini disebabkan juga karena kami terus menggalakkan penggunaan kontrasepsi MKJP di FKTP khususnya pukesmas.  Salah satunya melalui lomba KB MKJP di tingkat Pukesmas ini,” tambahnya.

Karena hal tersebut, maka perlu adanya upaya dan strategi untuk meningkatan akses dan kualitas pelayanan KB MKJP di fasilitas pelayanan KB pemerintah, khususnya Pukesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang terdepan dan dekat dengan masyarakat yaitu melalui kegitan lomba pelayanan KB MKJP.

Harapannya, dengan perlombaan ini pukesmas mempunyai kegiatan–kegiatan inovasi dalam rangka peningkatan kesertaan KB MKJP di Puskesmasnya, sehingga cakupan dan kesertaan KB MKJP semangkin meningkat.(*)

Sumber: bali.tribunnews.com

BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara pada tahun 2019 mendatang berencana  merealisasikan kebijakan perubahan pengelolaan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai tahap awal, para kepala Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara telah mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Persiapan Puskesmas BLUD 2019 Banjarnegara.

“Upaya ini untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Diharapkan seluruh Puskesmas dapat merencanakan pendapatan dan pengeluaran secara efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dalam bimtek kemarin.

Menurutnya, nantinya Puskesmas dituntut untuk mengelola sendiri manajemen keuangannya. Meski begitu, pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan. “Jangan mengutamakan untuk mencari keuntungan semata,” katanya.

Dengan ditetapkannya puskesmas menjadi BLUD diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab dan keprofesionalan seluruh jajaran puskesmas dalam menyajikan pelayanan kesehatan. Sehingga nantinya tidak ada lagi keluhan masyaralat terhadap kinerja puskesmas.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Banjarnegara Ahmad Setyawan mengatakan, dengan ditetapkannya puskesmas menjadi BLUD, tentu akan ada perubahan prilaku dalam menyajikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan produktif.

Berubahnya Puskesmas menjadi BLUD merupakan upaya dari Puskesmas agar mau berubah untuk memberikan pelayanan yng lebih baik lagi kepada masyarakat. “Dengan BLUD, maka pengelolaan dan pelayanan tentu harus semakin baik dan selalu waspada,  karena semua tidak lepas dari peran keuangan di Puskesmas,” ujarnya. (maula@satelitpost.com)

Sumber: satelitpost.com

MOLIBAGU - Berbagai persiapan dilakukan oleh pegawai di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dumagin, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara, jelang penilaian akreditasi pada bulan Juli 2018 mendatang.

Persiapan yang dilakukan di antaranya memperbaiki struktur internal dan eksternal serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Senin (21/5/2018).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh dokter Ferdinan Mapingkonor dokter di Puskesmas tersebut, bahwa jadwal penilaian akreditasi telah diusulkan ke komisi akreditasi di tingkat pusat.

“Jadi pada dasarnya pihak kami tinggal menunggu prosesnya, sambari terus melakukan persiapan dan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolsel,” ujarnya.

Kata dia, penilaian akreditasi bagi suatu institusi pelayanan kesehatan sangat penting. Itu semua dilakukan untuk meningkatkan mutu dan standardisasi pelayanan kesehatan.

“Kalau tanya optimis, saya optimis Puskesmas Dumagin terakreditasi tingkat Madya, karena mendapat dukungan dari berbagai pihak dan telah menjadi komitmen bersama seluruh staf,” ujarnya.

Perlu diketahui sebagai syarat Puskesmas Dumagin telah lengkap, diantaranya memiliki dua orang tenaga dokter tetap yang melayani kesehatan masyarakat di empat desa seperti di Desa Matandoi Induk dan Selatan, Desa Dumagin A dan Dumagin B.

Memiliki tenaga medis yang lain seperti perawat, bidan, bagian gizi, kemudian memiliki fasilitas berupa mobil ambulance, ruang kedaruratan, tabung oksigen, obat-obatan, dan peralatan medis lainnya. (Tribun Manado/Felix Tendeken)

Sumber: tribunnews.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Jam operasional pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Jakarta Utara mengalami penyesuaian memasuki Bulan Ramadhan.

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Muhammad Helmi mengatakan, penyesuaian jam operasional itu diterapkan menyusul Keputusan Gubernur 801 Tahun 2018 mengenai jam kerja selama Bulan Ramadhan.

“Nanti ada pengaturan, sama, yang penting pelayanan ada Puskesmas tetap buka dan kita juga sesuai dengan instruksi Gubernur juga melaksanakan,” kata Helmi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/5/2018).

Helmi menyampaikan, Puskesmas akan dibuka pukul 07.00-14.00 WIB pada Senin-Kamis dan buka pukul 07.00-14.30 WIB pada hari Jumat.

“Puskesmas Kelurahan pada hari Sabtu buka sampai dengan Pukul 12.00 WIB, tetap seperti hari Sabtu di luar Ramadhan,” kata Helmi.

Meskipun ada penyesuaian jam operasional di Puskesmas tingkat kelurahan, kata Helmi, Puskesmas di tingkat kecamatan tetap beroperasi setiap hari selama 24 jam.

Sebab, Puskesmas tingkat kecamatan mempunyai fasilitas unit gawat darurat yang harus bersiaga 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu.

“Itu sudah biasa, tahun lalu juga sama kegiatannya. Jadi kalau di luar jam kerja, datang ke Puskesmas kecamatan,” kata Helmi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur No 801 Tahun 2018 mengenai jam kerja selama Bulan Ramadhan.

Dalam Kepgub tersebut, diatur bahwa jam kerja PNS pada Senin-Kamis pukul 07.00-14.00. Sementara itu, pada hari Jumat berlaku pukul 07.00-14.30.

Sumber: kompas.com