MAKASSAR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar menerbitkan surat edaran untuk sebelas puskesmas yang memiliki layanan UGD.

Surat edaran tersebut demi memaksimalkan layanan rawat inap bagi UGD selama 24 jam saat bulan suci Ramadan.

Kepala Dinkes Kota Makassar Naisya T Asyikin mengatakan, dalam surat edaran tersebut, puskesmas diminta untuk memberikan pelayanan maksimal di bulan suci Ramadan.

“Surat edaran sudah disebar untuk luskesmas memiliki layanan rawat inap UGD selama 24 jam. Dalam surat itu kami minta seluruh pegawai maksimalkan pelayanan di bulan suci Ramadan untuk masyarakat,” kata Naisyah, Rabu (16/5/2018).

Tidak main-main, puskesmas yang tidak mematuhi atau melaksanakan apa yang tertuang dalam surat edaran maka akan ditindak.

Sebab, menurut Naisyah. pelayanan kesehatan secara maksimal wajib diberikan puskesmas kepada masyarakat.

“Harus siaga di UGD memberikan pelayanan dengan bagi shift. Setiap hari puskesmas itu membagi tiga shift untuk pegawai atau perawatnya. Wajib masyarakat mendapat layanan kesehatan yang baik,” ujarnya.

Tidak cukup sampai disitu saja, Naisyah juga meminta ke masyarakat memanfaatkan program layanan kesehatan gratis atau Home Care yang dihadirkan Pemerintah Kota Makassar.

Layanan Home Care dapat diakses melalui call center 112 yang juga bebas pulsa.

“Sosialisasi Home Care terus kita lakukan untuk berikan informasi kepada masyarakat lebih luas tentang Home Care. Jadi masyarakat yang kurang paham, bisa paham dan membantu memberikan pemahaman bagi masyarakat sekitarnya sehingga sosialisasi terus kita lakukan,” ujarnya. (*)

Sumber: tribunnews.com

SINTANG - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh mengatakan pembangunan Puskesmas Merakai tersebut di bangun awal 2017 lalu berdasarkan keputusan Kementrian Kesehatan dengan total anggaran sekitar 8,6 miliyar.

“Puskesmas Merakai ini dibangun menggunakan dana alokasi khusus (DAK) afirmasi. Ada ruang rawat inap, 15 tempat tidur, untuk peralatan memang sudah ada, tapi belum lengkap nanti kita lengkapi secara bertahap,” katanya, Kamis (17/5/2018) pagi.

Sinto menjelaskan Puskesmas Merakai sudah memenuhi persyaratan Permenkes Nomor 75, baik tata letak maupun tata ruang untuk menghadapi akreditasi puskesmas. Karena tahun ini akan dilakukan akreditasi.

“Selain fasilitas rawat inap juga ada IGD 24 jam, tahun depan mudah-mudahan kita lengkapi dengan alat ronsen, alat PKG juga sudah ada pokoknya hampir 90 persen lengkaplah di sini,” jelas Sinto.

Sinto berharap dengan telah diresmikannya atau beroperasinya Puskesmas Merakai tidak ada lagi proses rujukan yang tidak perlu sampai ke Sintang, karena untuk tenaga dokter saat ini sudah ada dua orang dan akan di tambah lagi ke depannya.

“Untuk proses rujukan yang memang perlu di bawa ke Sintang kita sudah sediakan satu ambulan, mudah-mudahan tahun 2019 mendatang kita dapat pusling air untuk rujukan lewat sungai,” pungkasnya.

Sumber: tribunnews.com

CIREBON - Pernah memiliki pasien kusta di tahun 2017, menjadikan Puskesmas Kejaksan lebih waspada dengan munculnya kembali pasien kusta. Meski hanya memiliki satu pasien di tahun 2017, namun Kepala UPT Puskesmas Kejaksan dr Hj Junny Setyawati MKM mengimbau agar masyarakat, guru, dan kader bisa menemukan suspek (pengidap kusta) dan melakukan deteksi dini.

Imbauan itu disampaikan dr Hj Junny Setyawati MKM dalama acara sosialisasi deteksi dini penyakit kusta di masyarakat dan sekolah, Sabtu (12/5). Dikatakan Junny, dengan menyarasar pada guru dan kader di masyarakat diharapakan mereka bisa menemukan pasien kusta dan melakukan deteksi dini.

Yang harus diperhatikan dalam deteksi dini, lanjut Junny, adalah adanya bercak atau kelainan kulit dengan warna apapun lalu adanya mati rasa di kulit. “Jika menemukan ciri-ciri ini para kader dan guru bisa mengisi format yang telah kami berikan untuk kemudian merujuk pasien tersebut ke puskesmas dan akan dilakukan pemeriksaan dan diobati sesuai standar yakni maksimal pengobatan satu tahun,” paparnya.

Dijelaskan Junny, kusta sendiri merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui kontak erat yang lama dengan masa inkubasi dua hingga lima tahun. “Kalau tahun ini kami memiliki pasien kusta, maka bisa jadi dua atau lima tahun mendatang akan ada lagi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dikatakan Junny, penyakit menular ini menyerang kulit, syaraf tepi, dan organ tubuh lain. Meski bisa menyebabkan kecacatan dan menyebabkan kematian, penyakit ini bisa dicegah dengan imunisasi.

Biasanya, sambung Junny, penyakit yang disebabkan oleh mycobacterium leprae ini juga timbul karena tidak imunisasi, daya tahan tubuh lemah, kondisi lingkungan kotor, dan kondisi rumah tidak sehat. “Oleh sebab itu, lakukan deteksi dini, imunisasi, terapkan gaya hidup sehat,” sarannya. (apr)

Sumber: radarcirebon.com

JATI - Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Jati mendorong terciptanya kampung kuliner layak sehat. Ini dilakukan seiring dengan berkembangnya pusat kuliner khas Kudus di wilayah Kecamatan Jati.

”Upaya yang kami lakukan adalah terus berinovasi membangun sinergi dengan unsur wilayah setempat, tak terkecuali dalam rangka andil meningkatkan potensi UKM desa, yakni wisata kuliner lentog tanjung di Desa Tanjungkarang,” kata Kepala BLUD UPT Puskesmas Jati, Amad Muhammad, kemarin.

Ia menambahkan, salah satu kegiatan untuk mendorong agar bisa menjadi kampung kuliner layak sehat adalah melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan pedagang lentog.

”Sedangkan soal syarat-syarat kampung kuliner layak sehat antara lain lingkungan harus bersih, dan tersedia tempat sampah.

Selanjutnya, tersedia saluran pembuangan air, tempat cuci tangan air mengalir, dan disediakan sabun, sajian makanan bersih disediakan penutup, dapur cuci memenuhi hygiene sanitasi, bahkan penyaji pun dilengkapi perlengkapan khusus, dan sumber air bersih diperiksa secara berkala di laboratorium kesehatan,” paparnya.

Pembinaan dan Pelatihan

Kegiatan tersebut sebenarnya sudah berjalan selama dua hari, diawali dengan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan di Balai Desa Tanjungkarang.

”Untuk memaksimalkan kegiatan tersebut, kami berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Tanjungkarang dan Dinas Kesehatan Kudus, dilanjutkan pengawasan langsung dilokasi para pedagang lentog,” terangnya.

Sementara Camat Jati, Andrias Wahyu Adi saat ditemui kemarin menjelaskan, pihaknya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas Jati. Dia berharap, hal itu terus berkelanjutan.

”Desa Tanjungkarang tidak sekadar menjadi sentra kuliner lentog, akan tetapi perlu didukung dengan aspek layak sehat untuk mendongkrak kualitas kuliner khas Kudus tersebut,” katanya.(J18-43)

Sumber: suaramerdeka.com

Saat ini keberadaan dokter spesialis di puskesmas yang ada di Batam masih kurang. Hal tersebut mendapat tanggapan dari anggota Komisi IV DPRD Batam, Riki Indrakari, Rabu (9/5) siang.

“Kalau bicara tentang dokter spesialis, puskesmas itu harus terakreditasi terlebih dahulu. Ini kan proses. Dari dulu kami minta untuk Dinkes Batam mengakreditasi seluruh puskesmas di Batam, tapi kan sejak periode lalu, kami selalu minta,” ujar Riki.

Hanya saja, lanjutnya, dari Kementerian Kesehatan sendiri belum ada standar akreditasinya. Baru keluar di Kemenkes tahun 2015. Makanya di 2016 DPRD Batam membunyikan juga di Perda Sistem Kesehatan Daerah.

Ia berharap nanti puskesmas di Batam bisa terakreditasi semua dan menjadi rumah sakit tipe D.

“Kalau Puskesmas itu terakreditasi A atau B misalnya, dan berada di lokasi pesisir, maka kami akan prioritaskan menjadi rumah sakit tipe D. Jadi jangan parsial kalau menyusun rencana strategis.(renstra) kesehatan itu, saya perlu mengkritisi itu kenapa, kan kita saeharusnya berdasarkan kebutuhan. Kalau daerah yang sudah banyak klinik swasta misalnya, apa perlu kita menempatkan dokter spesialis di puskesmas. Artinya yang perlu dokter spesialis itu di lingkungan yang masyarakatnya jauh dari akses rumah sakit, seperti Puskesmas di daerah pulau-pulau pesisir,” terang Riki. (gas)

Sumber: batampos.co.id