UJUNG BULU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba, lakukan kersama dengan Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI) Bulukumba.

Kerjasama tersebut untuk memutus mata rantai penularan tuberculosis (TB) dan kusta di Kabupaten Bulukumba, Sulsel.

Penandatanganan MoU kerjasama tersebut dilakukan di aula RSUD Sulthan Dg Radja oleh Kepala Dinas Kesehatan dr Abd Gaffar dan Ketua ORARI Bulukumba H Patudangi, Rabu, (9/5/2018).

H Patudangi yang juga anggota DPRD Bulukumba itu mengungkapkan, melalui jaringan ORARI, pihaknya berkewajiban untuk membantu menyampaikan kepada masyarakat agar segera berobat jika menderita TB atau kusta dengan mensosialisasikan lebih luas ciri-ciri atau tanda-tanda dari kedua penyakit tersebut.

“Melalui jaringan radio kita akan mensosialisasikan penyakit ini, bukan hanya di Bulukumba tapi di wilayah selatan Sulawesi Selatan. Kami juga siap fasilitasi jika ada warga penderita yang ingin dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk pemeriksaan,” ujar H Patudangi, via rilisnya, Kamis (10/5/2018).

Menurut dr Abd Gaffar, penyakit TB dan kusta adalah penyakit yang susah ditemukan, karena penderitanya tidak terbuka dan malu jika dianggap menderita TB atau kusta.

Sehingga dr Abd Gaffar menghimbau agar jangan menjustifikasi seseorang menderita TB atau kusta sebelum diperiksa oleh dokter.

“Di masyarakat masih banyak yang tidak mau melaporkan dirinya, sehingga di sinilah peran ORARI dalam membantu mensosialisasikan untuk menemukan kasus-kasus yang baru,” ujar dr Abd Gaffar.

Penyakit TB dan kusta, tambah Gaffar adalah penyakit yang bisa sembuh, asalkan rutin berobat.

Karena kedua penyakit itu sifatnya menular maka penting penderita baru dicari untuk di lakukan program Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS).

Adapun proses pemeriksaan dan pengobatannya tidak dipungut biaya alias gratis.

“Kalau penderita itu tidak ditemukan, maka rentan ia menularkan kepada yang lainnya, makanya harus proaktif untuk menyampaikan gejala dan ciri-cirinya,” jelas dr Gaffar.

Sumber: tribunnews.com

MAKASSAR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar menggelar pertemuan untuk membahas evaluasi standar pelayanan minimal (SPM) di Hotel Grand Asia Makassar, Senin (7/5/2018).

Kepala Dinkes Kota Makassar, dr Naisyah Tun Azikin mengatakan, pertemuan evaluasi SPM ini bertujuan mengevaluasi pencapaian indikator SPM tahun 2017 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016.

Serta mengidentifikasi fakrtor-faktor penghambat dalam pencapaian SPM bidang kesehatan di Kota Makassar.

“Jadi, kegiatan ini diikuti oleh semua kepala puskesmas di Kota Makassar, evaluasi pencapaian SPM,” ujarnya melalui rilis yang diterima tribun-timur.com, Selasa (8/5/2018).

Menurutnya, SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga.

Oleh karena itu, lanjut dia, puskesmas selaku ujung tombak pelayanan kesehatan dituntut secara profesional melakukan kerja sama  secara lintas program dan lintas sektor demi percapaian target SPM.

“Dengan kata lain, SPM adalah pedoman bagi puskesmas yang harus benar-benar dilaksanakan,” katanya.(*)

Sumber: tribunnews.com

Makassar - Dinas Kesehatan Kota Makassar, mengelar pertemuan sosialisasi integrasi Jaminan Kesehatan Nasional tingkat Kecamatan di Kota Makassar 2018. JKN adalah bagian dari program reformasi pembangunan nasional, sebagaimana dalam agenda prioritas Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla melalui Program Indonesia Sehat, yang salah satunya adalah JKN. 

Program ini bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Sesuai Undang-undang nomor 40 tahun 2004 mengamanatkan bahwa, Jaminan Sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar terlindungi dalam sistem kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS.

“Mulai per 1 Januari 2014 semua program jaminan Kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah diintegrasikan kedalam JKN dalam upaya peningkatan cakupan kepesertaan menuju cakupan semesta pada tahun 2019. Olehnya itu, dalam mencapai cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) tersebut,” kata Kadis Kesehatan Kota Makasaar, Naisyah Tun Azikin dalam rilisnya, Senin (7/5/2018). 

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. 

“Salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan adalah dengan mengintegrasikan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) ke program JKN-KIS. Integrasi Jamkesda ke JKN KIS adalah wujud aktualisasi komitmen pemerintah untuk terus menerus memberikan akses pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, adil dan merata kepada masyarakat,” jelasnya.

Integrasi Jamkesda, kata dia, merupakan sinergitas penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemda dengan skema JKN-KIS yang dikelolah oleh BPJS. Di Provinsi Sulawesi Selatan baru 10 kabupaten dan kota dan Kota Makassar belum termasuk yang sudah UHC. 

Dari segi kepesertaan Provinsi Sulsel terdapat 7.817.325 jiwa (82,8 %) yang sudah tercakup sebagai peserta JKN-KIS dari 9.438.226 jiwa penduduk. Sedangkan di Kota Makassar dari 1.663.245 Jiwa penduduk baru 1.325.761 jiwa (79,8 %) yang sudah tercakup peserta JKN-KlS. 

Hal ini, kata dia, menunjukan bahwa di Kota Makassar masih ada sekitar 20% lebih yang menjadi PR dan tanggungjawab kita bersama guna mencapai UHC di tahun 2019. “Dari segi ketersediaan sarana pelayanan kesehatan terdapat 46 Puskesmas 44 iebih RS Pemerintah dan Swasta serta klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS,” katanya.

“Keterlibatan semua pihak tentunya sangat diharapkan termasuk Bapak dan Ibu Ketua RW sebagai organisasi yang paling dekat ke Kota dalam mensosialisasikan ke masyarakat terkait Program JKN,” paparnya.

Sumber: kabar.news

BOLMONG– Pelayanan kesehatan di Kabupaten Bolmong terus ditingkatkan. Selain sarana dan prasaranan penunjang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sejumlah Puskesmas dinaikan status menjadi rawat inap.

“Tahun ini ada tiga Puskesmas yang tadinya berstatus rawat jalan akan ditingkatkan menjadi rawat jalan. Dananya kita anggarkan lewat APBN,” ujar Sahara, Senin (7/5/2018).

Lanjutnya untuk merealisasikan status Puskesmas tersebut, dana yang digunakan mencapai Rp15 miliar.

“Masing-masing Puskesmas anggarannya Rp5 miliar. Semoga secepatnya akan direalisasikan agar pelayanan kesehatan secara prima akan terselenggara dengan baik,” katanya.

Ia menjelaskan, rencana menaikan status Puskesmas itu karena Bolmong daerah yang memiliki luas wilayah terbesar di BMR. Otomatis pelayanan kesehatan akan terkendala karena jarak tempuh ke RSUD cukup jauh.

“Puskesmas ini adalah pusat penanganan medis tingkat pertama bagi masyarakat. Kenaoa ini penting, sebab banyak masyarakat misalnya yangbada di Dumoga. Mereka akan kesulitan jika jarak ke RSUD sangat jauh, sehingga dengan fasilitas di Puskesmas ini, pelayanan bisa dilakukan secara intens,” pungkasnya. (rza)

Sumber: kroniktotabuan.com

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) adalah merupakan Riset Nasional berbasis komunitas untuk menilai keberhasilan pelaksana program hingga tingkat Kabupaten-Kota dan sebagai sarana untuk mengevaluasi perkembangan status kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Ridwan Arif MPH mengatakan, dengan riset ini akan ditemukan permasalahan kesehatan dasar pada masyarakat yg betul-betul ril. Dalam menjalankan Riset ini Oknum yang di turunkan kelapangan harus bekerja dengan baik dan benar.

“Dan hasil riset ini akan menjadi acuan kementerian kesehatan untuk menentukan kebijakan maupun program bidang kesehatan kedepan” terang Ridwan Arif MPH, Minggu (6/5).

Lanjut Ridwan, Sasaran Riskesdas adalah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga Riset ditujukan kepada kepala rumah tangga dan semua Anggota Rumah Tangga.

Adapun tujuan dilaksanakannya Riskesdas antara lain adalah

A). Menilai status kesehatan masyarakat dan determinan yang mempengaruhinya

B). Menilai perubahan indikator status kesehatan masyarakat dan determinan yang mempengaruhinya serta Menilai perubahan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) hasil pembangunan kesehatan di Kabupaten

“Untuk itu saya berharap kepada para Enum yg kita terjunkan ke lapangan betul-betul bekerja dengan baik dan benar, data yg dikumpulkan harus valid, realistis dan akuntabel,” ucap Ridwan.

Sumber: mitratoday.com