BENGKALIS- Dalam meningkatkan pelayanan terhadap pasien dengan gangguan jiwa di sejumlah pelosok Bengkalis, Dinas Kesehatan tahun ini akan menggelar pelatihan penatalaksanaan kesehatan jiwa untuk tenaga medis dan paramedis di puskesmas yang ada di Bengkalis.

Setidaknya sebanyak delapan belas Puskesmas akan dilakukan pelatihan tersebut.

Hal ini diungkap Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bengkalis Supardi, Kamis (26/4/2018).

Menurut dia, pelatihan ini bertujuan agar pasien dengan gangguan jiwa tidak perlu jauh-jauh lagi melakukan pengobatan.

“Selain itu juga dengan adanya tenaga medis yang dilatih dalam penatalaksanaan penanganan gangguan jiwa di Puskesmas nantinya bisa melakukan kontrol dengan pasien yang pernah berobat ke rumah sakit jiwa,” terang

Selain pelatihan tenaga medis, Supardi juga menjelaskan untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa pihaknya akan melakukan perbaikan tata kelola pengadaan obat di Bengkalis.

Dimana kedepan akan disediakan obat-obatan terkait orang dengan gangguan jiwa juga akan disediakan.

Hal ini dianggap perlu karena melihat data dari Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit (P2P) Dinkes Bengkalis, dimana sampai Desember 2107 lalu jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa sebanyak 374 orang yang berkunjung ke sejumlah Puskesmas di kabupaten Bengkalis.

Pada umumnya mereka yang datang mengalami gangguan jiwa ringan atau sering disebut Skizofrenia.

“Mereka ini perlu perawatan medis dan pengobatan di tingkat Puskesmas,” pungkas Supardi pada tribunbengkalis.com.

Menurut dia, orang dengan gangguan jiwa jangan sampai ada lagi yang dilakukan pemasungan, karena melanggar undang undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

“Mereka sebenarnya memiliki hak dan pelayanan yang sama dengan masyarakat lainnya. Hanya saja perlakuannya yang berbeda,” terangnya.

Untuk itu Supardi menghimbau masyarakat yang memiliki keluarga mengalami gangguan jiwa agar secepatnya melapor ke Puskesmas agar bisa segera diberikan penanganan.

“Kita minta Pemerintahan desa dan masyarakat untuk merespon cepat setiap masalah kesehatan yang terjadi dalam masyarakat dan segera melaporkannya ke Puskesmas terdekat. Bukan hanya penyakit gangguan jiwa saja, tetapi juga seluruh penyakit, agar dapat dilakukan tindakan secepatnya,” imbaunya.

Sementara itu, terkait pelatihan penatalaksanaan gangguan jiwa ini, Dinkes Bengkalis telah memulai melakukan sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan jiwa di Desa Teluk Pambang, dilaksanakan oleh Bidang P2P bekerja sama dengan UPT Puskesmas Pambang, Selasa (24/4/2018) kemarin.

Acara tersebut dihadiri 65 orang peserta yang terdiri dari 9 Kepala Desa, serta tokoh masyarakat, Camat Bantan yang diwakili oleh Sekcam, dan Pengurus TP-PKK Keacamatan Bantan dan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan ini menghadirkan Direktur RSJ Tampan Provinsi Riau.

Hazanelli Juita, beserta rombongannya, yang terdiri dari dokter psikiater senior, yakni Dokter Maisyarah, Ners.

Sukmadewi Kepala Ruangan dan Perawat di RSJ Tampan Pekanbaru, mereka memberikan penyuluhan terkait gangguan kejiwaan kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga dihadiri Plt. Kepala Dinkes Bengkalis serta Kabid P2P, Alwizar, Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, Nurbaity Johan.(*)

Sumber: tribunnews.com

JAKARTA – Pemko Jakarta Barat mendeklarasikan 70 sekolah dan 26 puskesmas ramah anak. Upaya ini dilakukan untuk terpenuhinya hak asasi manusia (HAM) di level anak-anak.

“Kami berkomitmen memenuhi hak dasar anak sekaligus melindungi anak-anak, di antaranya dengan memfasilitasi sekolah dan puskesmas ramah anak,” kata Walikota Jakarta Barat, Anas Effendi, saat pengukuhan Forum Anak serta deklarasi Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak, Kamis (26/4/2018).

Hadir Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Merdeka Sirait, Kasudin PPAPP Jakarta Barat, Endang Widaningsih, Sekko Jakbar Eldi Andi dan jajaran pemko.

Sebagai tahap awal kata Anas, untuk di lingkungan sekolah negeri dan swasta terpilih 70 sekolah dari 8 kecamatan. Serta 26 puskesmas kelurahan dan kecamatan se-Jakbar.

“Saya berharap sekolah dan puskesmas ramah anak di Jakbar dapat terus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya. Sehingga anak merasa aman, nyaman dan terlindungi,” tandas Anas.

Komitmen Pemko Jakbar dalam melayani anak-anak ini, disambut positif Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Deklarasi sekolah dan puskesmas ramah anak merupakan implementasi dari komitmen pemimpin untuk memberi pelayanan terbaik kepada anak,” ujar Aris.

Namun Aris menegaskan, komitmen tersebut hendaknya jangan hanya di atas kertas. Tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yakni di sekolah dan puskesmas. Sehingga harus terus diawasi dan dievaluasi terkait penerapannya di lapangan.

Kepala Sudin PPAPP Jakbar, Endang Widaningsih menambahkan keberadaan sekolah dan puskesmas ramah anak ini untuk meningkatkan peringkat Kota Layak Anak Jakarta Barat dari Pratama menjadi Madya. (rachmi)

Sumber: poskotanews.com

Masih kata Listyo, puskesmas yang sudah melakukan penilaian akreditasi di Kabupaten Pemalang tahun 2016-2017 adalah Puskemas(Mulyoharjo, Warungpring, Petarukan, Banyumudal, Kebondalem, Kalima, Watukumpul, Losari, Sarwodadi, Kabunan, Banjardawa, Randudongkal, Kebandaran, Paduraksa) sedangkan di tahun 2018 juga direncanakan ada beberapa puskesmas yang akan diakreditasi,  seperti puskesmas: (Rowosari, Purwoharjo, Klareyan, Jebed, Bantarbolang, Belik, Pulosari) dan yang akan diakreditasi tahun 2019 Puskesmas(Cikadu, Karangasem, Jatiroyom)

Dikatakan oleh Listyo Pramono, akreditasi Puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh komisioner akreditasi terhadap puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditas yang ditetapkan.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten(DKK) Pemalang dr.  Erna Nuraini, MHlth, Sc.  proses dan mekanisme akreditasi Puskesmas pelaksanaannya melalui survei akreditasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari  dengan jumlah surveyor tergantung pada banyaknya program yang akan diakreditasi, kemudian survei berdasarkan pada standar instrumen akreditasi, setelah itu akan disusun kesimpulan hasil penilaian akreditasi yang akan dilaporkan kepada Komisi Akreditasi Puskesmas.

Lebih lanjut Kadis DKK mengatakan, proses penetapan akreditasi dilanjutkan setelah komisi akreditasi puskesmas menerima hasil penilaian/rekomendasi dari tim surveyor, kemudian menerbitan sertifikat kelulusan sertifikasi oleh komisi akreditasi, dan pengiriman sertiflkat kelulusan akreditasi kepada dinas kesehatan provinsi.

Sedangkan standar akreditasi  puskesmas kata Kadis DKK meliputi standar administrasi dan manajemen, penyelenggaraan pelayanan puskesmas (PPP), kepemimpinan dan manajemen puskesmas(KMP), peningkatan mutu puskesmas (PMP), standar program puskesmas, program puskesmas yang berorientasi sasaran (PPBS),  kepemimpinan dan manajemen program puskesmas (KMPP), sasaran kinerja dan MDG’s (SKM), standar pelayanan puskesmas, layanan klinis yang berorientasi pasien (LKBP), manajemen penunjang layanan klinis (MPLK), peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien (PMKP)

Mengenai mekanisme akreditasi puskesmas, Kadis DKK juga menyampaikan yang akan dinilai adalah jaringan fasilitas pelayanan terdiri dari puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan bidan desa yang pengelolaan pelayanan, sarana prasarana dan ketenagaan masih merupakan bagian dari kewenangan puskesmas dan hubungan kerja dalam bentuk vertikal, artinya bahwa jaringan puskesmas bertanggungjawab kepada kepala puskesmas sedangkan hubungan kerja dalam bentuk horizontal, artinya jejaring puskesmas melakukan hubungan kemitraan dengan puskesmas sehingga di puskesmas harus ada pengelola yang bertanggungjawab atas kemitraan tersebut.

Ketika ditanyakan kenapa puskesmas perlu akreditasi,  kepala DKK mengatakan hal tersebut dilakukan untuk pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebab puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi.(J. Lo)

Sumber: harianpemalang.com

KUALAKAPUAS BPOST- Dalam upaya kesehatan sekolah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas berencana menempatkan satu orang tenaga kesehatan di sekolah. Baik tingkat SD, SMP maupun SLTA dan sederajat.

Rencananya tahun depan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas bakal menempatkan satu orang tenaga kesehatan di setiap sekolah. Tenaga kesehatan ini nanti sebagai upaya kesehatan di sekolah dan juga kader kesehatan sekolah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Apendi, Selasa (24/4) mengatakan, dengan ditempatkannya petugas kesehatan di tempat itu, mereka bisa melakukan pertolongan apabila ada siswa atau murid yang sakit.

Disinggung bagaimana dengan honor atau insentif tenaga kesehatan sekolah tersebut, Apendi menjelaskan, untuk sekolah di desa, gaji tenaga kesehatan sekolah mungkin bisa dianggarkan melalui alokasi dana desa (ADD). Sedangkan sekolah di kota bisa melalui dana APBD.

Dijelaskannya lebih lanjut, untuk ketersediaan tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di sekolah, menurut dia hal tidak masalah karena di daerah setempat masih banyak lulusan di bidang kesehatan dengan mengambil putra daerah yang lulus di bidang kesehatan.(banjarmasinpost.co.id/jd)

Sumber: tribunnews.com

GOWA - Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa berhasil meraih penghargaan kategori terbaik dalam Inovasi Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit TBC tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Penghargaan diserahkan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulsel, Tri Rachayu di Hotel Grand Clarion Makassar, Selasa (24/4/2018).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, dr Hasanuddin mengatakan bahwa penghargaan yang diraih saat ini menjadi penyemangat untuk tetap menjalankan inovasi-inovasi yang ada saat ini.

“Gowa kami memiliki 10 inovasi penanggulangan TBC, yang kami sebarkan di seluruh puskesmas yang ada dengan melibatkan semua stakeholders di Kabupaten Gowa,” ujar Hasanuddin. 

Menurutnya, ada 10 inovasi yang dilahirkan melalui puskesmas-puskesmas di Gowa yakni, pemberian makanan tambahan yang dikemas dalam program “Sare Bayao” di seluruh kecamatan, pembentukan pos TBC Desa pada 92 desa/kelurahan, bedah rumah penderita TBC sebanyak enam rumah, program ketuk pintu TBC di seluruh puskesmas, apel madu yang dilakukan di Puskesmas Bajeng dan Pallangga. 

Pemberdayaan komunitas masyarakat peduli TBC dan pendampingan pasien TBC oleh Daeng TBC, terbitnya Perda dan Perbup TBC HIV dan Kusta, kerjasama dengan LAZIS dan IZI untuk bantuan kemanusiaan bagi penderita TBC.

Tak hanya itu, ada juga bantuan modal usaha bagi keluarga penderita TBC, kader posyandu peduli TBC di Puskesmas Gentungan dan Comer Hatiku di Puskesmas Pallangga.

Lebih lanjut, dr Hasanuddin mengatakan bahwa, yang terpenting saat ini adalah bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat utamanya dalam penemuan penderita TBC, apalagi saat ini kami didukung dengan adanya Perda dan Perbub TBC, karena satu penderita dapat menularkan hingga 15-20 orang.

“Dengan adanya Perda dan Perbup TBC ini yang menjadikan langkah kami makin gencar melakukan penemuan penderita, tentunya semua itu kita sertai dengan edukasi kepada masyarakat agar mau berobat dan kalau berobat jangan putus, setelah sembuh diharapkan dapat membantu kami menemukan penderita lainnya,” jelas Kadis Kesehatan Gowa.

Turut hadir dalam penerimaan penghargaan ini Anggota Komisi IV DPRD Gowa, Fitriadi, Kabid Kesmas Dinkes Gowa,  Rumaisah,  Kabid P2 Dinkes Gowa, Sangkala, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Gowa, Santi Saman Sadek dan Wasor TB Dinkes Gowa, Hendra Dini. 

Selain Dinas Kesehatan Gowa, Dinkes Kota Makassar meraih kategori terbaik untuk angka penemuan penderita TBC dan Dinkes Kabupaten Luwu Timur meraih kategori terbaik untuk penyembuhan penderita TBC.

Sumber: rakyatku.com