SRAGEN – Pelayanan di sejumlah Puskesmas menuai keluhan dari masyarakat. Selain petugas yang lambat dan tak siaga di tempatnya sesuai jadwal, kehadiran dokter di sejumlah Puskesmas juga dinilai sering tak tepat waktu alias terlambat dari jadwal.

Akibatnya, banyak pasien dan masyarakat yang terpaksa harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk menunggu antrian pelayanan maupun kehadiran petugas maupun dokter. Keluhan itu salah satunya mencuat dari wilayah Gondang.

Salah satu warga Gondang, Sri mengeluhkan lambannya pelayanan di Puskesmas tersebut. Menurutnya hal itu tergambar dari saat dirinya hendak melakukan cek laboratorium ke Puskesmas Rabu (28/3/2018). Saat dirinya datang pukul 07.45 WIB, petugas loket antrian belum ada di tempat.

Kemudian, antrian periksa dokter juga belum terlihat. Setali tiga uang, dokter yang melayani juga belum siap di tempat. Hal itu membuat antrian pengunjung dan pasien akhirnya menjadi terlantar beberapa jam karena harus menunggu petugasnya datang. Bahkan dirinya antri sampai jam 11.00 WIB belum selesai juga.

“Dokternya sebenarnya sudah ada tapi setelah meriksa tensi mbuh neng ndi nggak ana sik ra ngerti. Kalau begini kan masyarakat yang susah. Sudah direwangi berangkat pagi biar cepat terlayani, sampai Puskesmas malah petugasnya banyak yang telat. Kalau yang sakit parah gimana coba,” keluhnya Rabu (28/3/2019).

Keluhan itu juga dibenarkan Wakil Ketua DPRD Sragen asal Gondang, Bambang Widjo Purwanto. Ia mengaku memang sempat mendengar beberapa keluhan dari warga perihal pelayanan di Puskesmas yang agak lamban baik dari keberadaan petugas maupun kehadiran dokter yang sering molor lama dari jadwal.

“Ya kami selaku warga Gondang sedikit menyayangkan. Kami juga belum ngecek, tapi nanti tetap akan kami tindaklanjuti,” paparnya.

Bambang Pur menyampaikan laporan yang diterimanya hampir pukul 08.00 WIB namun petugas belum standby. Selanjutnya dia akan melakukan kroscek untuk melihat kebenaran kabar itu.

Sementara itu, Anggota DPRD Komisi IV Fathurahman memandang terkait pelayanan yang tidak maksimal, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen harus lebih reponsif dan proaktif melakukan pemantauan pelayanan di Puskesmas.

Pasalnya dirinya menenngarai kasus pelayanan lamban dan keterlambatan dokter maupun petugas itu tidak hanya terjadi di Puskesmas Gondang saja. Akan tetapi diyakini juga terjadi di Puskesmas lain hanya saja dimungkinkan warganya masih bersabar atau memilih pasrah dengan keadaan dengan memilih diam.

“Kami minta DKK bisa tegas membina. Apalagi saat ini Puskesmas menuju BLUD harus ada peningkatan pelayanan. Lantaran anggaran dan pengelolaan mulai diberlakukan secara mandiri,” tukasnya.

Terpisah, Kepala DKK Sragen dr. Hargiyanto terbuka menanggapi kritik dari masyarakat tersebut. Pihaknya akan melakukan kroscek ke puskesmas terkait. ”Iya mas, nanti saya ceknya dulu ke lapangan,” ujarnya. Wardoyo

Sumber: joglosemarnews.com

MAUMERE - Cara kreatif dilakukan Puskesmas Nelle melakukan kampanye bahaya penyakit TBC.

Menyambut perayaan Hari TBC Sedunia tanggal 24 Maret 2018 dilakukan jalan sehat sambil membagikan brosur kepada warga masyarakat di kampung-kampung yang dilewati, Jumat (23/3/2018). Selain itu sosialisasi penyakit TBC dilakukan oleh dr. Melati P I S Sitorus.

Jalan sehat menempuh jarak sekitar 10 Km dimulai dari halaman Kantor Desa Nelle Barat menuju Kantor Camat Nelle, yang dilepas Camat Nelle, Laurensius Regi.

Kampanye dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, Pulau Flores, supaya peduli dan tanggap penyakit TBC. Targetnya Kecamatan Nelle harus sehat dan bebas TBC.

Laurensius mengharapkan agar kampanye peduli TBC meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak dan bahaya TBC bagi manusia, terutama masyarakat Nelle.

Puluhan peserta jalan santai diikuti aparat Kecamatan Nelle, Polsek Nelle, Dinas Kesehatan Sikka dan Dinas Kominfo Sikka. (*)

Sumber: tribunnews.com

KUTACANE - Sembilan Puskesmas di Aceh Tenggara tahun 2018 wajib terakreditasi.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, H Zainuddin MKes melalui Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID), Alpansyah SE, kepada Serambinews.com, Rabu (21/3/2018) mengatakan, saat ini jumlah puskesmas rawat inap dan nonperawatan di Agara mencapai 19 Puskesmas.

Kata Alpansyah, berdasarkan program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2019 semua puskesmas di Agara harus sudah diakreditasi.

Kalau, pada akhir 2019, puskesmas tidak terakreditasi, maka statusnya terancam menurun menjadi Puskesmas Pembantu (Pustu).

“Sebelumnya kita telah memiliki dua puskesmas yang telah terakreditasi, yakni Puskesmas Rawat Inap Lawe Sigala-gala akreditasi Madya dan Puskesmas Rawat Inap Deleng Pokhisen akreditasi tingkat dasar,” ujarnya.

Untuk 2018, kata Alpansyah, mereka usulkan sembilan Puskesmas dan sisanya delapan Puskesmas 2019 mendatang.

Ditambahnya, saat ini untuk menuju akreditasi, Puskesmas-Puskesmas tersebut harus menyiapkan fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana, SDM medis dan paramedis, dan pelayanan kesehatan. 

Sedangkan alat – alat pendukung seperti dukungan dari lintas sektoral termasuk Muspika setempat, Penghulu Kute dan kebersihan lingkungan masyarakat di Kecamatan tersebut.(*)

Sumber: tribunnews.com

A new study from the University of North Carolina at Chapel Hill suggests that primary care physicians may feel underequipped to provide adequate oral health counseling to pregnant women. Poor maternal oral health can have significant impacts on a woman’s overall health and the health of her children.

Dr. Gentry Byrd and Dr. Rocio Quinonez of the UNC-Chapel Hill School of Dentistry co-authored a paper, published in the Maternal and Child Health Journal on March 17, that investigates prenatal oral health counseling by primary care physicians. This is the first study to provide national estimates and predictors of their prenatal oral health counseling. The study used data from the 2013 Survey of Primary Care Physicians on Oral Health by the United States Department of Health and Human Services’ (U.S. HHS) Office of Women’s Health.

More than 350 primary care physicians across the country who treat pregnant women were surveyed. The authors found that while many primary care physicians addressed prenatal oral health in the form of counseling, and agreed that preventive dental care is very important, just 45 percent of respondents felt prepared to identify oral health issues and counsel pregnant patients on the importance of oral health.

With more than half of the surveyed primary care physicians saying they feel unprepared to address oral health issues with pregnant patients, this study illustrates the disconnect between prenatal oral health practice guidelines and primary care physician workforce preparedness.

“Pregnant women remain an underserved patient population, even after dentists from the American Dental Association (ADA) and physicians from the American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) came together on the national level to develop joint consensus practice guidelines for medical and dental providers that detail the safety of dental treatment in all trimesters,” said Byrd.

Previous studies suggest there is an increased risk of pre-term birth among pregnant women with periodontal disease. We also know that mothers with untreated cavities and tooth decay have children with twice the likelihood of experiencing cavities and tooth decay with up to twice the severity. While there are many factors that contribute to the development of diseases, good oral health and nutritional practices of mothers may be modeled to their children.

The findings of Byrd and Quinonez’s study are promising. 69 percent of primary care physicians acknowledged their role in oral health and that they should be able to identify oral health issues in adult patients. The authors’ research also supported the results of a recent national survey, which found a general lack of primary care physician training in oral health. The authors found that primary care physicians who received oral health continuing education had a higher likelihood of counseling pregnant women on oral health than those who did not, suggesting that oral health continuing education is a key component to improving prenatal care.

This research illustrates the growing importance of interprofessional collaboration between health care professions, with a focus on oral health. Oral health content has increased in medical school education within the last decade. For instance, Smiles for Life, a national oral health curriculum, was designed to facilitate the integration of oral health into primary care provider training.

Quinonez and Dr. Kim Boggess developed the Prenatal Oral Health Program (pOHP), a collaboration between the UNC-Chapel Hill School of Dentistry’s department of pediatric dentistry and the UNC-Chapel Hill School of Medicine’s department of obstetrics and gynecology, to train medical and dental students on facilitating the delivery of essential dental services to pregnant women. The program’s goal is to improve the health of every woman, fetus and child by educating and providing resources to providers.

“During pregnancy, some women may become eligible for insurance coverage for dental care that they may not get otherwise,” said Byrd. “This is an opportune time for medical and dental providers to collaborate in ensuring pregnant patients have a dental home.”

The authors address areas of future research, such as the quality of oral health counseling given by primary care providers and physicians, and barriers to addressing prenatal oral health. New studies using their findings may be done to help develop strategies to promote evidence-based practice, with more work needed to assure equitable and quality prenatal care.

Source: medicalxpress.com

LABUAN BAJO - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), telah mendistribusikan Vaksin Anti Rabies (VAR) ke setiap puskesmas yang ada di daerah itu.

Kepala Dinas Kesehatan Mabar, dr. Imaculata Veronika Djelulut, mengatakan pihaknya rutin berkoordinasi dengan dinas peternakan dalam mengantisipasi serangan rabies.

“Kami sudah kirim ke setiap puskesmas karena perinsipnya VAR harus selalu ada sebelum ada serangan rabies. Setiap puskesmas juga setiap minggu harus memberikan laporan terkait kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Kami memasukan laporan itu ke aplikasi sehingga di pusat juga bisa langsung mengakses informasi tersebut,” kata Veronika kepada Pos-Kupang.Com, Senin (19/3/2018).

Dikatakannya, setiap bulan dinkes selalu membagikan informasi ke dinas peternakan terkait kesehatan yang berkaitan dengan ternak, seperti rabies sehingga dinas peternakan bisa langsung melakukan penanganan. (*)

Sumber: tribunnews.com