• Home
  • Tentang Kami
  • Jurnal
  • Arsip Pengantar
29 Jan2018

Puskesmas Kota Tangerang Terima Konsultasi Kesehatan Jiwa

29/01/2018. Written by Manajemen Pelayanan Kesehatan. Posted in Berita

TANGERANG — Puskesmas Pondok Bahar, Kota Tangerang yang baru saja direnovasi menyediakan instalasi kesehatan jiwa yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk konsultasi masalah kejiwaan. Puskesmas dua lantai yang berada di Kecamatan Karang Tengah ini selain memiliki fasilias rawat inap, juga memiliki layanan fasilitas Gigi, BP Umum, BP Balita, ruang kesehatan lingkungan, ambulans gratis.

Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin yang menghadiri acara peresmian Puskesmas di Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah mengharapkan dengan dibukanya Puskesmas di Pondok Bahar, masyarakat di sekitar wilayah tersebut dapat terakses layanan kesehatan secara optimal. “Diharapkan agar semua masyarakat terlayani akan adanya fasilitas ini,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Ahad (28/1).

Selain meresmikan puskesmas, Sachrudin juga meresmikan kantor kelurahan Pondok Bahar, Pasar Lingkungan, dan Lapangan Futsal di Pondok Bahar. Dengan total anggaran di tahun 2017 sebesar 36 milyar untuk pembangunan sejumlah fasilitas di wilayah Kecamatan Karang Tengah. 

Sachrudin juga meminta agar masyarakat bisa terlibat lebih dalam pembangunan kota, dan itu menurut Sachrudin bisa dimuli dengan ikut menjaga hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan. 

“Peranan masyarakat begitu besar untuk pembangunan Kota Tangerang,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

Continue Reading No Comments

29 Jan2018

Puskesmas Kronjo Berikan Penanganan Khusus Kesehatan Balita dan Anak

29/01/2018. Written by Manajemen Pelayanan Kesehatan. Posted in Berita

Puskesmas Kronjo kabupaten Tangerang terus memberikan penanganan khusus bagi warganya, terutama penanganan kesehatan terhadap anak dan balita. Dari data yang pihaknya punya, ada 25 balita yang mengalami gizi kurang, namun semua balita itu sudah diberikan penanganan khusus sampai saat ini.

Kepala Puskesmas Kronjo, Rasidi menjelaskan, pihaknya terus fokus dalam menangani kesehatan status gizi terhadap balita dan anak yang berasa di wilayah Kronjo. Seperti yang saat ini masih diberikan penanganan khusus oleh pihaknya terhadap Mahesa (13) yang bertempat tinggal di Desa Kronjo, Kecamata Kronjo, Kabupaten Tangerang.

“Kita sudah melakulan penanganan terhadap status kesehatan atau gizi Mahesa, karena status Mahesa ini sudah bukan balita lagi namun masuk ke katagori anak karena usianya sudah 13 tahun, jadi penanganan status gizinya tetap dan pengecekan berat badan dan tinggi badan. Adik maesa ini juga mengalami gangguan tuna bicara dan retardasi mental (RM), jadi kami memberikan penanganan khusus terhadap Mahesa dan kita juga sudah memberikan rujukan ke rumah sakit untuk memberika penanganan lebih khusus terhadap adik Mahesa,” terangnya kepada awak media, Sabtu (27/1/2018).

Pihaknya sudah beberpa bulan memberikan penanganan khusus terhadap Mahesa, dari penanganan khusus yang diberikan pihaknya, Mahesa pun mengalami sedikit perkembangan kesehatan dan gizinya.

“Penanganan khusus yang kami terapkan terhadap adik Mahesa pada beberapa bulan terakhir ini, Alhamdulillah ada perkembangan, dan sekarang adik Mahesa sudah mulai mau makan, karena sebelumnya pola makan dari adik Mahesa ada gangguan,” ujarnya.

Ia juga membeberkan status gizi dari Mahesa, karena dalan beberapa hari lalu Mahesa sempat diisukan mengalami gizi buruk, ia membantah akan isu yang beredar yang menimpa Mahesa.

“Untuk status gizi adik Mahesa masuk kedalam katagori gizi kurang atau mall nutrisi dan gangguan retardasi mental (RM), sekali lagi saya tegaskan gizi kurang bukan gizi buruk,” tegasnya.

Sementara itu Camat Kronjo Asmawi menambahkan hal yang senada, pihaknya terakhir menangani penderita gizi buruk pada bulan Oktober tahun lalu. Itu sudah ditangani atau diberikan penanganan khusus oleh pihaknya dan sudah terselesaikan atas nama adik Yusuf.

“Sekarang yang tercatat di kami ialah gizi kurang bukan gizi buruk,” tegasnya.

Pihaknya pun akan melakukan langkah-langkah untuk terus menanggulangi masalah kesehatan di wilayahnya.

“Kami sudah mempunyai program kesehatan dibagian PKK di Pokja 4, yang mana Pokja 4 ini mempunyai tugas untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada si ibu terhadap pola makan yang baik yang masuk kedalam standar gizi,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan terus mbenahi infrastruktur dan bangunan rumah warga untuk menyongkong kesehatan warga.

Tak hanya itu, pihaknya dalam langkah kedepan akan melakukan rapat ke seluruh Kepala Desa pada saat Musrembang agar dibuat anggaran khusus untuk menangani kesehatan terhadap masyarakat.

“Pada rapat Musrembang nanti, saya akan melakukan pembahasan dengan seluruh Kepala Desa untuk mengalokasikan sedikit dana desa untuk bagian kesehatan,” Asmawi menandaskan. (Yan)

Sumber: tangerangonline.id

Continue Reading No Comments

26 Jan2018

Ad­vo­cates press for uni­ver­sal pri­mary care

26/01/2018. Written by Manajemen Pelayanan Kesehatan. Posted in Berita

By Mike Fa­her, VT­Dig­ger.org

If state leg­is­la­tors needed a cheer­ing sec­tion for en­act­ing uni­ver­sal pri­mary health care, they got one Tues­day night.

Dur­ing a pub­lic hear­ing jointly hosted by the House Health Care and Sen­ate Health and Wel­fare com­mit­tees, more than 50 peo­ple ex­pressed sup­port for a pub­licly funded health plan that would pro­vide pri­mary care for all.

The fi­nanc­ing and ad­min­is­tra­tive de­tails of such a plan have yet to be worked out. But law­mak­ers said the sto­ries they heard dur­ing two and a half hours of tes­ti­mony re­in­forced the need for a more ac­ces­si­ble pri­mary care sys­tem.

“Hear­ing peo­ple’s sto­ries is, in my view, one of the most pow­er­ful mo­ti­va­tors for every­one, re­gard­less of what your po­lit­i­cal per­sua­sion is,” said Rep. Bill Lip­pert, D-Hi­nes­burg and House Health Care Com­mit­tee chair­man.

The mem­ory of past health care re­form fail­ures hung over Tues­day’s hear­ing in the crowded House cham­ber.

Sev­eral speak­ers ex­pressed bit­ter dis­ap­point­ment over the lack of fol­low-through on Act 48, the 2011 law that laid a foun­da­tion for uni­ver­sal health care, and for­mer Gov. Pe­ter Shum­lin’s 2014 de­ci­sion to drop pur­suit of sin­gle-payer health care.

“We have had var­i­ous im­pulses to­ward get­ting health care for all Ver­mon­ters,” said Mar­jorie Power of Mont­pe­lier. “Every sin­gle time we have choked. There’s al­ways some ex­cuse.”

Power said it’s be­come clear that “we can­not, with a two-year Leg­is­la­ture and (gov­er­nor), do it all in one bite. It will just be choke, choke, choke.”

“Here we are with the pos­si­bil­ity of tak­ing a ma­jor first step,” she added.

She was re­fer­ring to a plan, es­poused in S.53 and H.248, to es­tab­lish a pub­licly funded sys­tem that would “en­sure that all Ver­mon­ters have ac­cess to pri­mary health care with­out fac­ing fi­nan­cial bar­ri­ers that would dis­cour­age them from seek­ing nec­es­sary care.”

Both bills were in­tro­duced early in the 2017 ses­sion. At Tues­day’s hear­ing, there was strong sup­port for that leg­is­la­tion to move for­ward.

Pa­tri­cia Reid of Ad­di­son said she re­ceives vi­tal care from her pri­mary care doc­tor. But she also de­scribed her­self as “un­der­in­sured,” mean­ing, “I do not ac­cess care when I need it due to fi­nan­cial bar­ri­ers.”

By en­act­ing uni­ver­sal pri­mary care, “we would cre­ate sta­bil­ity that would take away the un­fair ques­tions that I and many peo­ple like me have to ask,” Reid said.

Kaiya An­drews of Wa­ter­bury – wear­ing the red Ver­mont Work­ers’ Cen­ter T-shirt that was com­mon at Tues­day’s hear­ing – said she is a dis­abled par­ent who has been un­able to find a doc­tor who will treat her.

“We need to have uni­ver­sal health care for all hu­mankind, not just the ones that are easy to fix,” An­drews said.

Ellen Schwartz of Brat­tle­boro said she has good in­sur­ance, and it has al­lowed her to re­ceive prompt, con­sis­tent treat­ment of re­cur­ring skin can­cer.

“This is great for me,” Schwartz said. “It’s how our health care sys­tem should work – but not just for me. It should work like that for every­body.”

“Our hu­man­ity should be the sole qual­i­fier for ac­cess to health care in­clud­ing, but not lim­ited to, pri­mary care,” she added. “It is sim­ply un­ac­cept­able that some­one like me wins the health care lot­tery while oth­ers suf­fer or even die.”

Dr. Al­lan Ram­say, a for­mer Green Moun­tain Care Board mem­ber who serves as med­ical di­rec­tor of the Peo­ple’s Health and Well­ness Clinic in Barre, said many of the pa­tients he sees suf­fer from “un­di­ag­nosed and un­man­aged” con­di­tions “due to lack of in­sur­ance or ac­cess to ba­sic health ser­vices.”

“The sim­ple and log­i­cal truth is that we do not ex­pect our car in­sur­ance to pay for the gas we need to run it,” Ram­say said. “We should not have to rely on in­sur­ance to pro­vide the pri­mary care that we all need to stay healthy.”

There was ex­ten­sive tes­ti­mony not only about the need for bet­ter pri­mary care, but also about the ben­e­fits.

The pend­ing leg­is­la­tion says uni­ver­sal pri­mary care would “re­duce sys­temwide spend­ing,” in part be­cause “bet­ter ac­cess to pri­mary care re­duces the need for emer­gency room vis­its and hos­pi­tal ad­mis­sions.”

Ten­zin Chophel, a crit­i­cal care and car­di­ol­ogy nurse at the Uni­ver­sity of Ver­mont Med­ical Cen­ter, said “pri­mary care is life-sav­ing.”

Too of­ten, when Chophel en­coun­ters a pa­tient at the hos­pi­tal, “what they tell me is that they haven’t seen a doc­tor in years, decades, ever.”

Dr. Sue Deppe, a Colch­ester psy­chi­a­trist who also was rep­re­sent­ing the Ver­mont Psy­chi­atric As­so­ci­a­tion, told law­mak­ers that “un­treated men­tal ill­ness, sub­stance abuse and un­treated med­ical (con­di­tions) take an enor­mous toll on so­ci­ety. And you see it in bud­gets.”

“Uni­ver­sal pri­mary care is in­ex­pen­sive,” Deppe said. “The pay­off is enor­mous.”

Deppe would get no ar­gu­ment from Sen. Claire Ayer, D-Ad­di­son and chair­woman of Sen­ate Health and Wel­fare.

“I think we’ve proved that it’s valu­able,” Ayer said. “We just have to fig­ure out how to stand it up in a way that makes sense, and that we can man­age.”

The key ques­tions for uni­ver­sal pri­mary care, Ayer said, are ad­min­is­tra­tion and fi­nanc­ing. Nei­ther bill spec­i­fies a fi­nanc­ing mech­a­nism for uni­ver­sal pri­mary care.

Ayer down­played the sig­nif­i­cance of po­ten­tially levy­ing new taxes to pay for the pro­gram. “I think it’s more like an in­vest­ment rather than a new tax,” she said.

Lip­pert could­n’t haz­ard a guess on how far ei­ther uni­ver­sal pri­mary care bill will ad­vance be­fore the cur­rent leg­isla­tive bi­en­nium ends.

“I know that, over time, change can hap­pen. It re­quires a vi­sion and per­sis­tence,” Lip­pert said af­ter Tues­day’s hear­ing. “I re­main hope­ful that we can find our way to health care for all in Ver­mont. What we can achieve this year, we’ll have to see.”

Source: bartonchronicle.com

Continue Reading No Comments

26 Jan2018

Dinkes Sebut Penderita Gizi Buruk di Pangkalpinang Bukan Karena Kurang Makan

26/01/2018. Written by Manajemen Pelayanan Kesehatan. Posted in Berita

BANGKA- Balita penderita gizi buruk sebanyak 17 orang tahun 2017 ini jumlahnya lebih banyak dibanding enam kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang angkat bicara merespon data jumlah balita penderita gizi buruk di ibukota Babel ini. 

Berdasarkan data dari Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, Eviheriyanto mengatakan sebanyak 17 balita penderita gizi buruk ini berkisar usia 0-59 bulan (5 tahun), 2 balita diantaranya diketahui dari warga pendatang sementara 15 balita lainnya penduduk Kota Pangkalpinang. 

Penderita balita gizi buruk ini tersebar di sembilan puskesmas di Pangkalpinang.

Adapun puskesmas Gerunggang menyumbang penderita balitakurang gizi paling banyak sekitar delapan orang.

Dijelaskan Eviheriyanto, penderita gizi buruk di Pangkalpinang bukan diakibatkan karena kurang makanan melainkan disebabkan penyakit penyerta seperti TBC, hidrocepalus, diare, selebralpasi dan gangguan mental.

“Gizi buruk tak lepas dari perkembangan anak dari lahir misalnya selama kehamilan harus memantau kehamilannya kemudian setelah ia melahirkan pun. Di awal anaknya sakit jadi konsumsi makanan bergizinya terganggu,” terang Kepala Dinas Kesehatan Pangkalpinang, Ristum Alamsyah kepada Bangka Pos, Kamis (25/1).

Sebagai tindakan preventif, Dinas Kesehatan menyarankan agar ibu hamil merawat masa kehamilannya dengan cara memeriksakan kehamilannya di Posyandu.

Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang menggarkan bantuan berupa edukasi dan makanan tambahan susu dan biskuit.

Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang pun saat ini menggerakkan program 1.000 hari pertama kehidupan. Sebab  usia dua tahun balita menjadi periode emas yang harus dijaga. 

“Kita melakukan penanganan sesuai tanggung jawab kita sebagai lini pertama. Kalau butuh penanganan kita sarankan mendapat perawatan ke rumah sakit. Dengan data itu dari Dinas Kesehatan gak terlalu terkejut karena kita tahu penyebabnya kenapa, bukan karena kurang makan tapi karena faktor kesehatan,” tutup Eviheriyanto.(*)

Sumber: tribunnews.com

Continue Reading No Comments

19 Jan2018

Tiga Puskesmas di Soppeng Diusul Jadi Rumah Sakit

19/01/2018. Written by Manajemen Pelayanan Kesehatan. Posted in Berita

TRIBUN – Sebanyak tiga puskesmas di Kabupaten Soppeng, yang diusulkan untuk menjadi Rumah Sakit Umum (RSU) penyangga RSUD Latemmamala.

Kadis kesehatan Soppeng Sarianto mengatakan, tiga puskesmas yang diusulkan menjadi RSU penyangga ialah, puskesmas Salotungo, puskesmas Cabbenge, dan puskesmas Donri-Donri.

Ketiga puskesmas ini, dianggap layak menjadi RSU penyangga. Seperti puskesmas Donri-Donri yang baru selesai direhab, begitupula pula puskesmas Salotungo, yang dulunya merupakan RSUD Ajjapange Soppeng.

Begitupula puskesmas Cabbenge, yang dinilai layak untuk menjadi RSU penyangga.

“Namun penentuan yang mana ketiga puskesmas akan jadi RSU penyangga, akan ditentukan oleh tim dari provinsi,” ujar Sarianto, Jumat (19/1/2018).

Apabila salah satu puskesmas telah disetujui menjadi RSU penyangga, maka RSUD Latemmamala juga sudah bisa naik status dari RSUD tipe C naik menjadi RSUD tipe B.(*)

Sumber: tribunnews.com

Continue Reading No Comments

  • 1
  • ...
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • ...
  • 146
Artikel Terbaru

Memahami Peran Paramedis dalam Perawatan Primer

Kajian Ketidaksetaraan Kesiapan Pelayanan dan Pengetahuan Provider di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia

Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia

Kualitas Hidup yang Berhubungan dengan Kesehatan dan Pemanfaatan Perawatan Kesehatan

Analisis Kebijakan Pendekatan Perawatan Kesehatan Primer di Liberia

Semua Artikel

Berita Terbaru

Kades Dan UPT Puskesmas Posek Jalin Kerjasama Peningkatan Pelayanan Kesehatan

18 October 2022

Dinkes Kulon Progo diminta mengevaluasi pelayanan pasien Puskesmas Wates

18 October 2022

Puskesmas Ambal-ambil Kejayan Buat Inovasi Ini agar Warga Tak BAB di Sungai

13 October 2022

Puskesmas Grabagan Gandeng Yayasan ADRA Gelar Diskusi Interaktif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

13 October 2022

Bangkalan Menuju UHC, Seluruh Puskesmas Diberi Pemahaman Aplikasi E DABU

11 October 2022

Semua Berita

Berita

Kades Dan UPT Puskesmas Posek Jalin Kerjasama Peningkatan Pelayanan Kesehatan

18 October 2022

Dinkes Kulon Progo diminta mengevaluasi pelayanan pasien Puskesmas Wates

18 October 2022

Puskesmas Ambal-ambil Kejayan Buat Inovasi Ini agar Warga Tak BAB di Sungai

13 October 2022

Puskesmas Grabagan Gandeng Yayasan ADRA Gelar Diskusi Interaktif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

13 October 2022

Bangkalan Menuju UHC, Seluruh Puskesmas Diberi Pemahaman Aplikasi E DABU

11 October 2022

index berita

  • Home
  • Tentang Kami
  • Jurnal
  • Arsip Pengantar