PEKANBARU - Senin (15/1/2018) merupakan hari yang bersejarah bagi warga di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Itu karena Puskesmas rawat inap termegah di Rokan Hilir, yang dibangun Pemprov Riau melalui Bantuan Keuangan, resmi dioperasikan.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman datang langsung meresmikan pusat layanan kesehatan masyarakat yang megah tersebut. Ia didampingi Bupati Rokan Hilir (Rohil) Suyatno dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir.

Kehadiran Puskesmas rawat inap yang memiliki fasilitas lengkap ini tentu sangat berharga bagi warga Panipahan. Pasalnya, selama ini Panipahan dikenal sebagai daerah terisolir dan jauh dari pusat layanan kesehatan.

Bayangkan saja, jika ada warga yang sakit harus dibawa berobat ke provinsi tetangga, Sumatra Utara, karena lebih dekat. Akses jalan terbatas, sehingga biasanya orang sakit dibawa menggunakan gerobak.

Sedihnya lagi banyak warga yang meninggal saat perjalanan berobat ke provinsi tetangga tersebut, karena jalan menuju ibu kota Kabupaten Rokan Hilir sendiri belum tembus lewat darat. Hanya bisa dilewati kendaraan roda dua. Sedangkan roda empat belum bisa.

Adapun akses laut menggunakan kapal hanya bisa berlayar sekali dalam sehari. Itu pun sudah ada jadwal keberangkatannya.

“Makanya dengan dibangunnya Puskesmas termegah di Rokan Hilir ini di Panipahan, kami amat bersyukur. Masyarakat kami bisa menikmati layanan kesehatan sebagaimana masyarakat yang lain. Ini tidak lepas karena kepedulian Pak Gubernur pada daerah terpencil,” ujar tokoh masyarakat Rokan Hilir, Nasarudin Hasan, di hadapan Gubernur Andi Rachman.

Nasarudin melanjutkan, dengan keberadaan Puskesmas itu, masyarakat Panipahan tidak perlu lagi susah payah mendapatkan layanan kesehatan.

“Selama ini memang ada Puskesmas, tapi semuanya terbatas, dan kondisinya juga sudah tidak layak. Maka Alhamdulillah kami dibangunkan Puskesmas,” ujar Nasarudin.

Bupati Rokan Hilir Suyatno dalam kesempatan tersebut mengaatakan bersyukur atas kepedulian Gubernur Andi Rachman terhadap daerah terpencil di Rokan Hilir. Hal ini, lanjut Suyatno, karena terjalinnya hubungan baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Alhamdulillah untuk masyarakat Rokan Hilir dibangun empat unit Puskesmas. Tiga Puskesmas dari dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dan satu dari pusat. Perjuangan Pak Gubernur ini harus kita apresiasi,” ujar Suyatno.

Maka untuk itu, kata Suyatno, Puskemas harus dijaga dengan baik. Tidak hanya pegawai Puskesmas yang menjaga, namun seluruh masyarakat Riau.

“Gubernur Riau sangat peduli dengan Rohil. Tahun ini jalan tembus sungai yang sebelumnya jalan terbengkalai akan perlahan diselesaikan. Nantinya sudah bisa dilalui kendaraan roda empat ke Panipahan. Ada Rp 28 miliar dianggarkan pak Gubernur untuk jalan itu,” jelas Suyatno.

Ia menyebut keberadaan Puskesmas termegah di Panipahan agar tidak ada lagi masyarakat di wilayah itu yang sakit dibawa berobat pakai gerobak ke provinsi tetangga.

“Ini Puskesmas dibangun dengan anggaran Rp2,7 miliar dan merupakan paling bagus. Kenapa diletakkan di Panipahan? Karena setahu saya orang sakit di Panipahan ini dibawa ke provinsi sebelah pakai gerobak. Kadang di jalan sudah meninggal. Jangan sampai itu terjadi lagi,” harap Suyatno.

Daerah strategis Sementara Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, ia senang membantu Rohil karena anggaran yang diberikan oleh provinsi digunakan untuk kepentingan rakyat. Apalagi komunikasi pemerintah kabupaten selalu baik dengan Provinsi.

“Anggaran dari provinsi untuk Rohil ini sudah tidak bisa dihitung lagi. Kami pun tidak segan-segan memberikan APBD, karena semua laporannya untuk membantu masyarakat,” jelas Gubernur Andi Rachman.

Komitmen Andi Rachman untuk membangun daerah terpencil sendiri bukan hanya layanan kesehatan. Ia juga fokus untuk perbaikan infrastruktur. Salah satunya membantu pembangunan jalan menuju Panipahan dan Kubu.

“Supaya bapak-bapak jangan ragu, karena kami fokus bangun jalan Kubu menuju Panipahan. Mudah-mudahan jalan yang sudah dua tahun lalu kami bahas dengan Pak Yatno dan kami hitung-hitung kita selesaikan dan bisa fungsional. Bisa dilewati masyarakat. Sekarang sudah bisa lewat sepeda motor, dalam waktu dekat juga akan bisa dilewati roda empat,” paparnya.

Banyak yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi dan pendidikan dengan adanya perbaikan infrastruktur tersebut, apalagi di mata gubernur, Panipahan merupakan daerah strategis dalam pembangunan.

“Karena Rohil ini strategis, kita sudah investasi melalui pusat sebesar Rp 16 triliun untuk tol. Kalau tidak dibangun pesisir ini hanya Dumai dan Pekanbaru yang untung dengan adanya jalan tol. Makanya kita manfaatkan keberadaan pesisir Rokan Hilir ini,” ujar Andi.

Untuk sektor kesehatan, Gubernur Andi Rachman mengatakan pemerintah sangat fokus. Ia mencontohkan, sebelumnya untuk Rokan Hilir dikucurkan Rp76 miliar, sementara tahun ini Rp23 miliar.

“Puskesmas yang kita bangun ini bisa jadi tempat pertolongan masyarakat pertama. Kita kasihan selama ini masih ada yang dibawa ke provinsi tetangga untuk berobat. Paralel kita bangun jalan, kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Berdasar data, pada 2016 kucuran dana Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Rokan Hilir Rp 70,28 milar dan realisasinya Rp 41,18 miliar, dengan presentase 58,5 persen Ini khusus bidang kesehatan.

Sedangkan Bankeu 2017 untuk Rohil sebesar Rp23,39 miliar, dimana didalamnya sudah termasuk pembangunan Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya. (adv)

Sumber: tribunnews.com

SOLO - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meresmikan lima puskesmas sekaligus, Jumat (12/1/2018) pagi.

Peresmian dilakukan dalam rangkaian mider praja, yakni wali kota dan rombongan berkeliling Kota Solo mengendarai sepeda.

Ada dua puskesmas utama dan tiga puskesmas pembantu yang peresmiannya dipusatkan di Puskesmas Purwodiningratan.

Dua puskesmas utama yakni UPT Puskesmas Purwodiningratan dan UPT Puskesmas Nusukan.

Sedangkan puskesmas pembantu adalah Puskesmas Pembantu( Pustu) Karangasem, Pustu Minapadi, dan Pustu Joyosuran.

“Puskesmas ini kan sebagai upaya untuk mewujudkan warga Solo yang waras,” kata Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo saat peresmian.

” Jadi masyarakat kalau sakit bisa berobat di sini, puskesmas kalau gedungnya bagus, pelayanannya bagus masyarakat berobat kesini bisa sembuh cepet tanpa ke rumah sakit, apalagi kalau cuma diare ya di puskesmas saja,” imbuh wali kota.

Adapun Puskesmas Purwodiningratan dibangun dengan anggaran 2,8 miliar rupiah dengan dari APBD Kota Solo 2017.

“Sekarang gedungnya sudah bagus, semoga bisa bermanfaat bagi warga sekitar, “kata wali kota.

Saat ini sudah ada 17 puskemas di Kota Solo yang siap melayani masyarakat.

Empat di antaranya merupakan puskesmas dengan fasilitas rawat inap atau buka 24 jam non stop.

Puskemas di Solo juga dilengkapi dengan poli gigi dan gratis cek lab setiap 6 bulan.

” Warga Solo juga gratis kalau mau cek gula darah, kolesterol dan lainnya di puskesmas setiap enam bulan,” kata Rudy, sapaan Wali Kota.(*)

Sumber: tribunnews.com

1. Increased collaboration between emergency medical services (EMS) and primary care physicians could decrease frequency of unnecessary transportation to the emergency department (ED) for fallen residents of assisted living facilities.

2. For study participants, the protocol recommended non-transport for over half of the seniors’ falls.

Evidence Rating Level: 2 (Good)

Study Rundown: It is common for residents of assisted living facilities to fall. However, protocols frequently result in residents being transported to the ED even when the patient is not seriously ill or injured, resulting in unnecessary use of resources that could be allocated in other manners. This study evaluated whether unnecessary transport could be avoided. Specifically, they developed a protocol that aimed to reduce unnecessary transport of seniors that had ground-level falls in assisted living facilities. One of the key elements of the protocol was its increased emphasis on collaboration between EMS and the patients’ primary care physicians. In general, it was observed that improved collaboration resulted in less unnecessary transport. This study had several limitations. First, the resources required for this program are not available in all facilities, thereby limiting the number of locations in which this protocol can be run. Furthermore, there was a degree of selection bias, as the authors used the Medical Priority Dispatch System to select patients. This system excluded patients with specific medical conditions before the patients became eligible for the study.

In-Depth [prospective cohort]: The protocol used in this study was first evaluated using retrospective data, which suggested that the program may reduce unnecessary transport by 50 per cent. The primary goal was to prospectively evaluate the protocol to assess its efficacy in reducing unnecessary transport of fallen seniors from assisted living facilities. Descriptive statistics were used to analyze data and classify patients based on whether they received appropriate care. In total, 953 out of 1472 eligible residents consented to participate in the study. Of these residents, 359 had 840 falls in 43 months. Based on the protocol, transport was not required in 553 of the falls. For the 11 patients that had time-sensitive conditions, the paramedic discussed 9 of the 11 patients with their primary care physicians. Overall, the authors found that for residents for whom non-transport was recommended by the protocol, 99.3% of patients [95% CI, 98.2% to 99.8%] received appropriate care.

Source: 2minutemedicine.com

KAPUAS HULU - Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, Ade Hermanto mengatakan, Pemerintah Pusat telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di beberapa daerah di Indonesia.

“Terjadinya difteri karena adanya kesenjangan imunitas atau immunity gap di kalangan penduduk suatu daerah. Jadi keadaan ini terjadi karena ada kelompok yang tidak mendapatkan imunisasi atau status imunisasinya tidak lengkap, sehingga tidak terbentuk kekebalan tubuh terhadap infeksi bakteri difteri, hingga mudah tertular,” ujarnya kepada Tribun, Rabu (13/1/2017).

Ade menjelaskan, kalau Dinas Kesehatan Kapuas Hulu sudah menyiapkan sebanyak 65 vaksin difteri.

Diimbau apabila masyarakat apabila mengalami batuk atau pilek sudah lewat tiga hari, harus merobat ke Puskesmas terdekat.

“Dianjurkan warga yang mengalami batuk atau pilek, harus menggunakan masker begitu petugas kesehatan,” ucapnya.

Selain itu kata Ade, pihak sudah memberikan imbauan kepada masyarakat terkiat penyakit menular seperti difteri tersebut, melalui Puskesmas yang ada diwilayah Kapuas Hulu.

“Kita ketahui bahwa, difteri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diptheriae, dan ditandai dengan adanya peradangan pada selaput saluran pernafasan bagian atas, hidung dan kulit,” ujarnya.

Gejala dari difteri jelasnya, seperti demam yang tidak terlalu tinggi, namun yang terjadi adalah adanya selaput yang menutup saluran napas.

Selain itu bakteri tersebut, juga mengakibatkan gangguan jantung dan sistem syaraf.

Lakukan lmunisasi untuk mencegah difteri sudah termasuk ke dalam program nasional imunisasi dasar lengkap.

“Imunisasi seperti, tiga dosis imunisasi dasar DPT-HB-Hib (Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis-B dan Haemofilus influensa tipe b), pada usia 2, 3 dan 4 bulan, dan satu dosis imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib saat usia 18 bulan, satu dosis imunisasi lanjutan DT (Difteri Tetanus) bagi anak kelas 1 SD/sederajat, (4) Satu dosis imunisasi lanjutan Td (Tetanus difteri) bagi anak kelas 2 SD/sederajat, dan (5) Satu dosis imunisasi lanjutan Td bagi anak kelas 5 SD/sederajat,” ucapnya.

Ade menyatakan, tujuan dari Imunisasi ini upaya preventif yang spesifik terhadap penyakit.

Imunisasi Difteri dimulai sejak anak usia 2, 3, dan 4 bulan. Lalu untuk meningkatkan antibodinya lagi, harus diulang di usia 2 tahun, 5 tahun dan usia sekolah dasar.

“Saat ini di Kapuas Hulu belum ada laporan warga terkena diferi, dan mudah-mudahan tidak ada,” ungkapnya.

Sumber: tribunnews.com

BANDUNG — Kasus difteri di Jawa Barat (Jabar) saat ini mencapai 116 kasus. Oleh karena itu, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengintruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menangani wabah difteri yang telah berstatus kejadian luar biasa (KLB). Ia berharap wabah difteri tidak terus meluas di masyarakat.

“Kalau sudah KLB ya udah (Dinkes) langsung tangani, sediakan obatnya, RS tersedia, tenaga medis juga,” ujar Deddy yang akran disapa Demiz usai menjadi pembicara seminar kehumasan di Hotel Marbella, Jalan Dago Pakar, Kabupaten Bandung, Selasa (5/12).

Demiz menilai, penyakit seperti difteri biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan hidup yang kurang terjaga. Sehingga, ia mendorong masyarakat untuk sadar terhadap lingkungan masing-masing agar terhindar dari penyakit serupa. “Hampir 45 persen penyakit serupa itu karena faktor lingkungan hidup. Bisa karena sanitasi hingga sampah,” katanya.

Untuk penanganan wabah difteri ke depan, dia mengatakan, harus dilakukan secara preventif dan promotif. Sehingga, berdampak terhadap menurunnya jumlah kasus wabah difteri di Jabar. “Preventif dan promotif harus terus dilakukan. Bukan hanya kampanye tapi bagaimana membangun kesadaran menjaga lingkungan hidup,” kata Demiz.

Dinkes Jabar mencatat sebanyak 116 kasus difteri hingga 3 Desember 2017 ini, dengan jumlah kematian sebanyak 13 kasus. Dengan jumlah tersebut, wabah difteri di Jabar masuk dalam status KLB. Meski satu kasus saja sudah berstatus KLB.

Penyebaran kasus difteri di Jabar saat ini sudah menerpa 18 kota dan kabupaten. Purwakarta merupakan wilayah dengan kasus difteri tertinggi di Jabar yaitu dengan 21 kasus selama 2017 ini dengan satu kasus kematian. Selain itu, di antaranya Kabupaten Karawang terdapat 13 kasus difteri, Kota Depok dan Kota Bekasi masing-maisng 12 kasus, Garut 11 kasus, dan Kota Bandung tujuh kasus.

Kepala Seksi Surveilan dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Jabar Yus Ruseno mengatakan difteri adalah penyakit yang ditandai dengan panas 38 celsius, disertai adanya psedoumembrane atau selaput tipis keabu-abuan pada tenggorokan yang tak mudah lepas dan mudah berdarah.

Ia menuturkan penyakit ini disebabkan bakterium difteri dan bisa menyebabkan kematian jika tidak mendapatkan penanganan segera. Kebanyakan penyakit tersebut dialami oleh anak-anak yang belum mendapatkan vaksin difteri. 

Sumber: republika.co.id