DEPOK — Jelang Ramadhan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan memperketat pengawasan kualitas pangan ke sejumlah lokasi sarana distribusi pangan di Kota Depok. “Peredaran makanan dan minuman di sejumlah toko dan swalayan di Kota Depok mulai meningkat, untuk itu perlu pengawasan kualitas pangan,” ujar Sekretaris Dinkes Kota Depok, Ernawati Sulistijanigrum Sanjoto di Balai Kota Depok, Selasa (23/5).

Ernawati menjelaskan, pengawasan akan dilakukan pada makanan kemasan baik yang menggunakan plastik maupun kaleng. Pengawasan ini agar makanan yang di jual ke konsumen sesuai dengan ketentuan syarat yang ada. “Akan kami lakukan pengawasan, selanjutnya pembinaan di delapan lokasi sarana distribusi pangan di Kota Depok,” tuturnya.

Menurut Ernawati, lokasi yang akan menjadi tujuan pengawasan antara lain, minimarket, pasar swalayan, pasar tradisional, maupun beberapa retail. Makanan kemasan yang akan dilakukan pengawasan dilihat dari beberapa aspek meliputi izin edar yang harus sesuai dengan aturan, masa kedaluwarsa makanan, label halal, serta kandungan yang terdapat pada makanan.

Selain itu, juga kemasannya, jika menggunakan kaleng, kerusakan pada kaleng harus dihindari karena tidak aman dan dikhawatirkan kandungan makanannya sudah berubah serta zat kimia yang terkandung telah terurai. “Jika ditemukan kasus semacam itu, pihak Dinkes Kota Depok akan memberikan surat peringatan untuk menarik makanan yang terlanjur didistribusikan. Dengan begitu, masyarakat selaku konsumen terlindungi dari makanan berbahaya tersebut. Tahap awal akan kami berikan peringatan untuk tidak mengedarkan makanan tersebut, karena akan berbahaya bagi mereka yang mengonsumsi,” jelas Ernawati.

Sumber: republika.co.id

Health leaders are asking people suffering from minor illnesses or injuries not to use A&E after a day of record attendances.

Royal Stoke Hospital had a record 484 attendances yesterday (Mon May 22). But patients are reminded that A&E is for emergencies and they can get help for minor illnesses or injuries elsewhere.

This will allow the hospital to focus on those people with serious conditions who need to be seen urgently. Patients with non-critical illnesses will have longer waits before they can be treated, with the Minor Injuries Units at Haywood and Leek Hospitals currently having waiting times of only 30 minutes.

There are a range of alternative services available locally for non-critical conditions, including NHS 111, Minor Injuries Units, GP Out-of-Hours and walk-in centres, neighbourhood pharmacies and the NHS Choices website. A&E should only be used for the most serious and life-threatening cases.

Dr Steve Fawcett, Medical Director for Stoke-on-Trent and North Staffordshire Clinical Commissioning Groups said: “There were record attendances at A&E yesterday, with large numbers of patients arriving by ambulance and by other means.

“Life-threatening conditions will always receive the highest priority, which means that other people attending A&E may have longer waiting times. Other alternatives are available for people who have less serious conditions.”

“If you are unsure of where to go for the right treatment please call NHS 111. They will direct you to the most appropriate care quickly and efficiently. Most people will also be able to get a GP appointment within 24 hours. Pharmacists can help with a wide range of minor conditions.”

As well as GPs and NHS 111, other options include: Local minor injury units and walk-in centres in North Staffordshire:

Haywood Hospital, High Lane, Burslem, Stoke-On-Trent, Staffordshire, ST6 7AG. Tel: 01782 673500 Open: 7am-10pm Monday to Friday, 9am-10pm at weekends

Leek Moorlands Hospital, Ashbourne Road, Leek, Staffordshire, ST13 5BQ. Tel: 0300 123 1894 Open every day from 8am to 8pm

Hanley Health and Wellbeing Centre, Stafford Street, Hanley, Stoke-on-Trent, ST1 1LW. Tel: 0300 123 6759 Open 8am-8pm seven days per week, 365 days a year

The Midway Medical Centre, The Midway, Newcastle under Lyme, ST5 1QC. Tel: 01782 663757 Open 8am-8pm seven days per week. Walk-in appointments are limited, you should call first to book an appointment

Self-care – treat minor illness and injury at home using a well-stocked stocked medicine cabinet.

Source: leek-news.co.uk

Tulangbawang-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulangbawang (Tuba) menargetkan bulan Juli 2017 mendatang, survey akreditasi delapan puskesmas sudah berjalan.

Demikian diungkapkan Kepala Dinkes Tuba, dr. Heri Novrizal, saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan bidang kesehatan di Aula Hotel Le Man Banjar Agung, belum lama ini.

Heri Novrizal mengatakan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu ditingkatkan di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Tulangbawang. Sehingga, puskesmas perlu dilakukan akreditasi.

Ada delapan puskesmas di Tuba yang akan dipersiapkan untuk akreditasi pada tahun 2017 ini. “Diharapkan puskesmas benar-benar fokus untuk mempersiapkan survey akreditasi ini. Targetnya bulan Juli mendatang survey akreditasi terhadap delapan puskesmas sudah dapat berjalan,” terangnya.

Ia berharap, semua pegawai dan staf puskesmas dapat benar-benar terlibat dalam proses akreditasi nanti. “Beberapa puskesmas juga sudah melakukan study banding ke Puskesmas Tulangbawang Satu yang lebih dulu akreditasi,” jelasnya

Heri Novrizal melanjutkan, Rakor bulanan adalah kegiatan rutin Dinkes guna membahas peningkatan pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas.

Beberapa hal yang dibahas diantaranya program penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), TB paru, kusta dan HIV, serta pengamanan komitmen stakeholder internal tentang proyek perubahan.

“Juga dibahas efektivitas aturan bagi tamu dan ASN pada Dinas Kesehatan, guna menciptakan ketertiban dan kenyamanan kantor dalam rangka optimalisasi kinerja aparatur di Kabupaten Tulangbawang,” paparnya.

Rapat Koordinasi bulanan tersebut turut dihadiri Sekretaris Dinkes Tuba Rahmad Syaputra, Kasubag Umum kepegawaian Ade, dan seluruh kepala bidang, serta seluruh kepala puskesmas, Pustu, dan Pusdes. (**)

Sumber: kupastuntas.co

Amurang, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), terus menjalankan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi masayarakat yang kurang mampu. Program ini diseragamkan dengan program yang dicetuskan pemerintah pusat yaitu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Program yang dikelola BPJS kesehatan ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Minsel Ternie Paruntu, menjelaskan 133.000, penduduk Minsel saat ini mendapatkan jaminan kesehatan dari JKN-KIS dan Jamkesda. Dengan rincian 103.000 jiwa melalui Dinas Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 30.000 jiwa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk iuran JKN-KIS dibayar melalui APBN dan Jamkesda lewat dana APBD. Khusus Jamkesda Pemda Minsel membayar Rp23.000 per bulan untuk satu jiwa,” kata Paruntu saat memberi keterangan kepada wartawan, Senin (15/5).

Pentingnya program ini, dia mengimbau pemerintah desa dan kelurahan dapat memberikan update data terbaru kepada instansi teknis agar program ini tepat sasaran. Karena menurut dia, program ini diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

“Setiap bulan pasti data berubah karena ada warga yang meninggal dunia. Jadi diharapkan baik Kumtua (Hukum Tua) dan Lurah dapat mengupdate data dengan mengganti warga yang sudah meninggal dengan warga yang layak menerima,” jelas Paruntu.

Dia mengungkapkan jika data warga penerima JKN-KIS dan Jamkesda tidak dirubah maka yang akan terjadi iuran setiap bulannya akan terus dibayar. Dan ini tentu merupakan kerugian bagi pemerintah karena iuran yang dibayar sudah tidak tepat sasaran lagi.

“Kita sudah pernah sosialisasikan ini. Sayang sekali kalau sudah meninggal iurannya masih bayar terus. Itu akan terus terjadi karena datanya tidak dirubah dan ini merupakan kerugian karena tidak ada manfaatnya. Untuk itu peran Kumtua dan Lurah sangat penting, kalau sudah meninggal cari warga penganti agar iuran terbayar efektif,” terangnya.

Proses pergantian nama menurut dia sangatlah mudah hanya dengan mendatangi instansi terkait dengan membawa surat keterangan warga yang telah meninggal serta foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama yang akan diusulkan sebagai pengganti.

“Proses pergantian langsung konsultasi dengan BPJS dengan membawa surat pendukung dari pemerintah desa maupun kelurahan melalui Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial. Nanti berdasarkan surat tersebut dilakukan pencetakan kartu oleh BPJS. Pergantian kartu biasanya hanya dilakukan dalam waktu satu hari,” kunci Paruntu. (jerry sumarauw)

Sumber: manadoexpress.co

Jayapura – Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire melalui Bidang Pengelola Program Malaria (P2M), Persatuan Ahli Teknologi Kesehatan Indonesia (Patelki) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Nabire menggelar bati sosial (baksos) di Desa Argimulyo, Distrik Uwapa, Nabire, Sabtu (22/4/17).

Pengelola program malaria P2M Dinkes Nabire, Yenice Derek melalui selulernya kepada Jubi, Minggu (23/4/2017) mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pekan ahli teknoligi laboratorium medic dan memperingati Hari Malaria sedunia tanggal 25 April 2017. 

Menurutnya untuk memberantas malaria pihaknya tidak bisa sendiri. Mereka harus menggandeng pihak lain, seperti lab dan dokter. 

“Sehingga kalau dalam pemeriksaan nanti ada pasien terkena malaria, maka kami langsung obati,” katanya.

Menurutnya, untuk menurunkan angka malaria, biasanya pihaknya melakukan upaya emput bola seperti dengan mendatangi masyarakat melalui kegiatan seperti ini. 

“Karena masyarakat biasa tidak datang ke puskesmas kalau belum sakit, padahal seharusnya masyarakat aktif memeriksa kesehatan ke puskesmas. Masyarakat itu biasa tunggu sakit parah dulu baru periksa,” katanya.

Kegiatan ini juga diikuti oleh salah seorang dokter spesialis patologi klinik, dr. Lanti Sp. PK, dibantu tiga dokter umum, yakni dr. Surianto, dr. Lina Ukago, serta petugas kasehatan lainnya.

“Jadi, yang kami lakukan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan penyakit tidak menular (P2M), Mass Bloog Survey (pengambilan darah malaria) secara missal dan pemeriksaan  telur cacing.

“Kita sedang menuju eliminasi malaria tahun 2030, sehingga diharapkan kegiatan seperti ini bisa dapat menurukan angka penderita malaria,” lanjutnya. 

Koordinator baksos, Ana Mei Leni mengatakan, antusiasme masyarakat Kampung Argo Mulyo sangat tinggi dalam pemeriksaan kali ini. 

“Mereka banyak yang datang. Hampir seluruh warga,” katanya. 

Ia pun berharap kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan di kampungnya. (*)

Sumber: tabloidjubi.com