LOLAK – Bagi warga Bolaang Mongondow yang terkena penyakit katarak ada kabar gembira. Dinas Kesehatan Bolaang Mongondow akan menggelar operasi katarak gratis.

Dinkes yang bekerja dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado akan melaksanakan kegiatan ini pada pekan ketiga April 2017 ini. Bertempat di Puskesmas Lolak.

“Operasi katarak ini tak dipungut biaya apapun. Ini untuk membantu masyarakat kurang mampu yang hingga kini belum mengobati penyakit ini,” ujar Kepala Dinas Julin Papuling, Senin (17/4).

Julin meminta masyarakat Bolmong memanfaatkan kesempatan ini. Sebab kegiatan serupa tak setiap saat dilakukan. Pengumuman segera dilakukan di semua puskesmas di Bolmong.

“Masyarakat harus hadir. Sebab ini jarang-jarang. Ini segera diumumkan pada semua puskesmas di Bolmong. Kita berharap operasi ini berjalan dengan baik,” ucapnya.

Kegiatan ini mendapat tanggapan positif salah seorang warga yang diwawancarai. Abdul Manumpil, warga Lolak, akan ikut dalam kegiatan tersebut. Mumpung gratis.

“Katarak saya sudah lama, tapi belum dioperasi , karena belum ada uang. Saya menunggu pengumuman resmikan kapan. Saya rencana mau ikut,” ucapnya. (fin)

Sumber: tribunnews.com

The truest words I’ve ever heard about the American health care system came from a doctor who had been practicing for more than 20 years. He said the way that health care is practiced in this country is cruel. He talked about situations where people came in after a catastrophic event and found out they had a prior disease and had to declare bankruptcy in order to pay for their 
increasing costs.

More and more, young people are skipping out on primary health care and only go to the doctor when 
something is wrong. Only half of Millennials go to the doctor once a year for a check-up. This ultimately means that what could have been prevented months before can now become an expensive and debilitating health condition. This is why more people should see primary care doctors.

Chronic diseases account for 70 percent of all deaths in the United States. The majority of these diseases, like heart disease, are preventable illnesses. If the health problems alone were not horrible, the cost of these 
illnesses can lead to debilitating financial costs — chronic diesease treatment accounts for 75 percent of all the health care costs in the U.S. 

The majority of all these diseases are preventable and can be detected by going to the first line of defense in healthcare: primary care or family practice physicians.

By continuously going to your primary doctor, you can more easily detect any irregularities that may have come up recently compared to a situation where a patient only comes in every 10 years.

Having a primary care doctor and regularly seeing them also allows patients to build a medical history that could be useful if a patient needs to see any specialists. This medical history allows doctors to coordinate their care with a primary care physician in order to determine the best way to approach their patient’s treatment plan. With a complete medical history, the doctors can all have better access to details about the patient’s health which they can then use to coordinate a patient’s care based off of their prior medical experiences.

I don’t particularly enjoy going to the doctor’s office, but having an annual check-up by a primary care physician allows people to build up a strong medical history that can eventually lead to the prevention of the most deadly diseases.

Maybe spending an hour or two in an appointment once a year is not such a bad thing.

Source: idsnews.com

RATAHAN — Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mitra sedang dibahas DPRD. Dari data, ada tiga SKPD yang realisasi anggarannya di bawah 90 persen. Yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Ketua Pansus Sammy Pongilatan saat dikonfirmasi usai pembahasan menuturkan, pihaknya sudah turun langsung di delapan dinas. Yakni, Dinkes, Dinas PU, Koperasi dan UMK, Perikanan, Disperindagkop, Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satpol PP. “Kita menindaklanjuti penggunaan anggaran 2016. Usai ini, kita akan membahas secara internal dan nantinya akan dikembalikan ke fraksi. Nanti 21 April akan diadakan paripurna. Laporan pansus bakal diserahkan ke bupati,” tutur politikus PDI Perjuangan ini.

Di Dinkes sendiri, realisasi tahun anggaran 2016 hanya mencapai 57 persen. Alasan permasalahan dikatakan akibat BOK. “Menurut Dinkes, juknis BOK berubah. Yang tadinya langsung ke Dinkes, sekarang masuk ke kas daerah,” ungkap legislator yang juga Ketua Komisi B ini. Akibat perubahan juknis, tiap Puskesmas tidak bisa membuat surat pertanggungjawaban (SPJ). “Realisasi perangkat daerah yang berada di bawah 90 persen tentu menjadi penilaian tersendiri dari pansus yang jadi cacatan ke bupati,” tandasnya.

Kepala Dinkes Rinny Tamuntuan saat coba dikonfirmasi terkesan enggan menerima kedatangan wartawan koran ini. “Ibu lagi sibuk,” ungkap salah satu pegawai yang berjaga depan ruangan kepala dinas. (tr-02/gel)

Sumber: manadopostonline.com

In connection with World Health Day on April 7

Recognising that clinical depression is a major public health problem in the State, the Health Department is for the first time integrating it into primary care by starting special depression clinics in selected primary health centres in the State. The programme was announced by Health Minister K. K. Shylaja here on Wednesday.

These special clinics for treating depression are being launched in connection with World Health Day on April 7. The World Health Organisation has identified depression as the focal theme this year.

WHO had in November last kicked off an year-long campaign, ‘Depression – Let’s Talk.’ It ranks depression as the single largest contributor to global disability and suicide deaths.

In Kerala, 9% of the adult population is suffering from common mental disorders, with depression topping the list, a reflection of which can be seen in the State’s high suicide rate of 22.6/ lakh population (2015).

The morbidity due to depression is huge in Kerala, with an estimated 5.8 per cent of males and 9.5 per cent of women suffering from this condition, according to Kiran P.S., Nodal Officer, State Mental Health Programme.

Depression is under-reported and not effectively treated in all global health systems and in Kerala too, less than 10 per cent of the affected receive effective treatment. A major barrier to effective care is inaccurate assessment.

In order to tackle depression as part of primary care, in the first phase, staff nurses and health workers attached to 170 public health centres, which are being converted as family health centres under the Comprehensive Primary Health Care programme, are being trained in basic psycho-social counselling and screening for depression in the community. Primary care physicians have already been trained in diagnosing and treating depression as part of the district mental health programme.

“The focus of screening will be on those at high risk of depression in the community. The cases screened and identified by health workers will be scrutinised and graded by doctors. We have developed WHO-guided treatment and referral protocols. Medicines will be provided at the PHCs and health workers will follow up the cases in the community,” Dr. Kiran said.

The medical officers at the PHCs will watch each case for four weeks and if there is no improvement or in case the patient requires a more detailed assessment, they will be referred to the psychiatric units at the district-level.

The important message to the public is that depression can be effectively treated.

At the core of WHO campaign is the message that families talk about it openly and seek help from professionals.

Source: thehindu.com

PEKANBARU - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau pada tahun 2017 ini menargetkan 30 persen dari 865 ribu lebih wanita usia subur di Provinsi Riau untuk melakukan deteksi dini kanker servik atau kanker mulut rahim melalui IVA (Inpeksi Visual dengan Asam Asetat) test.

Dari pemaparan Kepala Dinkes Riau, Mimi Yuliani Nazir, kegiatan test untuk wanita yang sudah berkeluarga dan sudah melakukan aktifitas seksual tersebut merupakan bagian dari program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang sebagian fokusnya ada di Dinkes Riau.

Untuk Kota Pekanbaru, sebanyak 158 perempuan usia 30-50 tahun atau yang sudah menikah mendaftarkan diri untuk melakukan pemeriksaan IVA test saat kedatangan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Pasar Limapuluh Pekanbaru pada akhir Maret 2017 lalu.

“Dari 158 yang melakukan pendaftaran, sebanyak 105 diantaranya telah dilakukan pemeriksaan IVA dan empat orang ditemukan IVA positif dan telah dirujuk ke Rumah Sakit,” ujar Mimi saat pertemuan dengan para awak media di Kantor Dinas Kesehatan Riau, Rabu (5/4/2017).

Dilanjutkannya, selain di Pasar Limapuluh, IVA test juga dilakukan di GOR Universitas Islam Riau, dari 52 wanita yang diperiksa, 2 diantaranya IVA positif. “Untuk mendeteksi penyakit ini dibutuhkan pemeriksaan selama dua tahun berturut-turut, bila negatif, bisa diperpanjang selama tiga tahun berturut-turut” tambah Mimi.

Dari tujuh kegiatan Germas dalam rangka kegiatan promotif dan prefentif, pada tahun ini ada tiga fokus sosialisasi yang dilakukan Dinkes Riau, yaitu melakukan aktifitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah serta memeriksakan kesehatan secara rutin.

“Germas bukan hanya di Dinkes saja, ada beberapa Satker (satuan kerja) yang terlibat didalamnya,” ujar Mimi.

Ia menjelaskan bahwa program Germas juga dijalankan oleh sejumlah dinas, seperti jalur sepeda dan pejalan kaki yang ditangani Dinas Perhubungan, sarana aktifitas fisik di pemukiman serta ruang terbuka hijau yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum, gerakan memasyarakatkan makan ikan yang dipegang oleh Dinas Perikanan dan Kelautan serta masih banyak lagi.

Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Rinkes Riau, Dedi Parlaungan, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pemeriksaan secara rutin bagi masyarakat yang hendak melakukan pendeteksian secara dini maupun segala macam bentuk pemeriksaan yang memerlukan laboratorium.

“Untuk pribadi ada pilihan lain dari masyarakat, mengapa diperiksa di lab yang mahal, sementara di lab ini bisa jauh lebih murah namun dengan kualitas yang sama,” kata Dedi. (*)

Sumber: tribunnews.com