TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL – Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Zoonesis Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Yudo Hendratmo, mengatakan penularan penyakit Leptospirosis ini berasal dari urin tikus yang mengandung bakteri bakteri Leptospira sp.

Kendati bakteri tersebut dapat langsung mati jika terkena sinar matahari, namun dapat bertahan kurang lebih satu bulan di dalam air.

Bakteri akan masuk kedalam selaput lendir seperti di mata, mulut dan melalui luka.

“Penyakit ini menular melalui bagian tubuh yang terbuka seperti luka, yang bersentuhan melalui air yang sudah terkontaminasi urin tikus. Dari sana bakteri masuk dan mulai menularkan penyakit tersebut,” terang Yudo, Senin (20/3/2017).

Yudo mengatakan, sebagian besar yang terjangkit Leptospirosis berprofesi sebagai petani. Mereka rawan terkena penyakit ini, karena bersentuhan langsung dengan air yang diduga terkontaminasi urin tikus yang menjadi sumber penularan utama.

Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit kencing tikus adalah seperti gejala panas tinggi, dan nyeri otot yang sudah dirasakan hingga betis kaki. Sedangkan untuk wilayah penyebarannya ialah pada area lembab.

“Air seni tikus yang mengandung bakteri leptospira bisa bertahan hingga beberapa hari pada lahan yang basah tersebut. Namun jika daerah yang lembab terpapar sinar matahari, maka bakterinya akan langsung mati,” tutur Yudo.

Upaya pencegahan dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat dan memakai alat pelindung diri saat akan bekerja di lapangan dan lokasi yang berpotensi menulari penyakit Leptospirosis.

“Masyarakat untuk melaksanakan kerja bakti membersihkan tempat tinggal, maupun di lingkungan, selalu menggunakan sarung tangan dan sepatu boat, agar tidak terkontak langsung dengan media penyebaran penyakit,” ujar Yudo. (*)

Sumber: http://jogja.tribunnews.com/2017/03/21/waspada-leptospirosis-ini-penjelasan-dari-dinkes-gunungkidul-terkait-penyebab-dan-gejalanya

TOTABUANEWS, BOLMONG – Pencegahan penularan penyakit rabies di Kabupaten Bolmong nampaknya perlu lebih di seriusi lagi. Pasalnya bukan hanya jumlah penderita penyakit yang disebabkan gigitan anjing gila ini yang meningkat, tetapi, Kekuaran Vaksin Rabies juga dialami olah instansi kesehatan Bolmong.

Kepala Dinas Kesehatan Bolmong, Julin Papuling kepada media totabuan membenarkan hal ini. “Untuk vaksin kita memang agak kesulitan, karena stok yang terbatas membuat kita kewalahan,” katanya, Jumat (19/3/2017).

Meskipun demikian, lanjut Papuling, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Terkait akan kurangnya vaksin di instasinya.

“Hal ini akan coba kita tindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Provinsi, karena sesuai dengan info, bahwa saat ini disana ada banyak stok untuk vaksin rabies, sehingga mudah-mudahan hal ini akan segera teratasi,” singkatnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Bina Pengamatan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinkes Bolmong, Wiyono mengatakan jika sepanjang tahun 2016 sampai bulan Maret 2017, virus yang di sebabkan gigitan anjing gila ini mencapai 98 kasus.

“Vaksin yang Dinkes miliki jumlahnya cukup terbatas. Jika di bandingkan dengan jumlah populasi anjing yang terus bertambah,” ujar Wiyono

Dari 98 kasus, gigitan anjing mendominasi sebesar 98 persen. Sisanya disebabkan kera, kucing dan kelelawar.

“Anjing memang paling besar. Dari semua kasus ini hanya satu yang meninggal, pada awal tahun ini. Tepatnya di Puskesmas Pusian,” ujarnya.

Di Bolmong ada tim gerak cepat penanganan rabies, kolaborasi Dinkes dan Dinas Peternakan. Kedua lembaga ini harus berjalan beringan.

“Tak bisa hanya satu saja yang bekerja,” terangnya lagi.

Untuk pengobatan warga yang terkena virus ini masuk dalam program JKN dan DAK adalah kewajiban puskesmas.

“Kalau di dinas bersifat stok. Bagi yang tak mampu, gratis. Tapi warga yang mampu harus beli sendiri. Vaksinya itu ada di harga Rp 600 ribu,” ucapnya.

Wiyono mengimbau warga yang digigit anjing rabies segera melapor ke puskesmas terdekat. Entah digigit anjing atau terkena liur manusia yang telah positif.

“Agar bisa segera ditangani, sebelum terlambat,” tukasnya.

Sumber: https://totabuanews.com/2017/03/dinkes-bolmong-kekurangan-vaksin-rabies

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Bio Farma beberkan proses produksi vaksin yang canggih. Bio Farma mengajak media melihat langsung proses produksi vaksin, penelitian dan pengembangan, pengemasan serta distribusi vaksin, akhir pekan lalu. Corporate Secretary Bio Farma M. Rahman Rustan menjelaskan bagaimana proses produksi vaksin sebelum diedarkan.

“Proses produksi vaksin sangat ketat, dan berstandar tinggi, dimulai dengan penyediaan bahan baku, yang mana spesifikasi dan vendor harus memenuhi standar dan diaudit rutin,” kata dia.

Kemudian, fasilitas manufaktur produksi yang harus divalidasi dan memenuhi regulasi ketat hingga fasilitas penyimpanan dan proses distribusi yang dimonitor ketat agar memenuhi kualitas, keamanan, dan efektivitas yang konsisten. Sebelum produk diedarkan, dilakukan beberapa tahap pengujian preklinis dan uji klinis yang ketat. Setelah memperoleh ijin edar, setiap batch produk pun diuji BPOM (Badan Pengawas Obat Makanan). Uji klinis produk vaksin yaitu uji yang dilakukan pada manusia untuk mengevaluasi suatu vaksin mempunyai manfaat, aman, atau mempunyai efek samping yang bisa ditoleransi.

Begini, Cara Membuat Vaksin yang Sebenarnya

“Uji klinis terbagi 3 tahap. Fase I biasanya dilakukan pada orang dewasa untuk melihat efek yang dihasilkan vaksin pada orang dewasa. Semua reaksi yang timbul dicatat dengan detail, juga dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat fungsi hati, ginjal dan atau organ tubuh lainnya,” katanya.

Bila hasil fase I menunjukkan vaksin tidak memberikan efek berbahaya, studi dilanjutkan fase II. Fase ini dilakukan pada populasi target vaksin, misalnya bayi. Vaksin yang baik dapat melindungi setidaknya 80 persen dari total penerima vaksin, antibodi yang terbentuk pada subjek uji klinis dibandingkan sebelum dan setelah imunisasi. “Untuk uji klinis ini kami bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan UNPAD-RSHS,” katanya.

Setelah bisa melewati fase 1, 2, dan 3, vaksin diregistrasi ke Badan POM untuk mendapatkan ijin edar. Kemudian, setelah produk dipasarkan, akan dilakukan Post Marketing Surveillance (PMS) yakni melihat imunitas atau kekebalan yang terbentuk di masyarakat, sehingga bisa diketahui efektivitas dan kualitas vaksin tersebut.

Kepala Divisi Tumbuh Kembang Pediatrik Sosial, Fakultas Kedokteran UNPAD-RSHS Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, dr, SpA(K) menambahkan, hampir semua produk vaksin Bio Farma dilakukan uji klinik / clinical trial fase 1 hingga 3 oleh UNPAD-RSHS, seperti vaksin Pentabio (DTP, Hepatitis B, Haemophilus influanzae tipe b, Flubio (influenza), dan bOPV.

“Karena itu, kualitasnya terjaga dan otentik. Saat ini pun kami sedang lakukan surveillance untuk penelitian vaksin Pneumococcus bekerja sama dengan Bio Farma dan berbagai pihak universitas dalam dan luar negeri. Jadi, tidak ada keraguan sama sekali mengenai kualitas produk Bio Farma,” katanya.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/07/20/oal4my368-mengenal-proses-produksi-dan-pengujian-vaksin-di-bio-farma

Pihak RS Hosana Medica Bekasi memberikan pernyataan resmi mengenai kasus vaksin palsu. Pihak Rumah Sakit menyatakan bersedia memberikan vaksinasi ulang secara gratis kepada para anak, korban dari vaksin palsu.

“Pihak rumah sakit bersedia memberikan vaksinasi ulang tanpa biaya, atau arahan yang lain dari satgas penanggulangan vaksin palsu,” kata Direktur RS Hosana Medica Bekasi Dr. Erik Maruapey di RS Hosana Medica, Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/07/2016).

RS Hosana Medica mengatakan sangat prihatin dan terpukul dengan kasus yang menimpa mereka saat ini. Mereka mengakui adanya kelangkaan stok vaksin sehingga memesan pada distributor palsu.

“Kami melakukan pemesanan vaksin kepada CV Azka Medika dikarenakan adanya kelangkaan dan kekosongan vaksin selama rentan waktu yaitu 22 September 2015 sampai 13 April 2016,” kata dr. Erik Maruapey.

Pihak rumah sakit juga menyatakan kekecewaannya kepada pihak BPOM. “Kami kecewa oleh kelalaian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam tangaung jawabnya terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di negeri kita, Indonesia, serta tidak berjalannya pengawasan secara berkesinambungan terhadap vaksin yang beredar,” ujar dr. Erik Maruapey.

Menurut penelusuran dan data rekam medis/medical record pasien dalam rentang waktu 22 September 2015 hingga 13 april 2016, RS Hosana Medica Bekasi hanya menggunakan 2 jenis vaksin yang dinyatakan palsu oleh Kemenkes yaitu ATS (anti tetanus serum) dan tuberculin untuk melihat apakah seseorang sudah pernah terkena tuberkulosis (TB).

Pihak RS Hosana juga mengakui sudah memenuhi pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan, Kemenkes dan panggilan, pemeriksaan serta penyelidikan oleh pihak Bareskrim Polri.

“Bersama pasien, kami menjadi saksi dan sekaligus juga menjadi korban peredaran vaksin palsu ini, selanjutnya pihak rumah sakit akan mengikuti arahan dari satgas mengenai penanggulangan terhadap vaksin palsu,” tutup dr. Erik.

Sumber: http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/07/18/246040/rs-hosana-medica-bekasi-akan-gratiskan-vaksinasi-ulang-ke-korban-vaksin-palsu/#.V49CAfl96M9

Komisi IX DPR menyepakati akan membentuk tim pengawas khusus terkait pengusutan kasus vaksin palsu. Kesimpulan tersebut diambil pada rapat kerja komisi bersama lintas instansi di Kompleks Parlemen, Kamis (14/7/2016) malam.

“Dalam rangka pengawasan terhadap peredaran vaksin dan obat di seluruh Indonesia, maka Komisi IX DPR RI akan membentuk Tim Pengawas, Panitia Kerja atau Panitia Khusus Peredaran Vaksin dan Obat yang akan disepakati dalam Rapat Internal Komisi IX DPR RI,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri saat membacakan kesimpulan rapat.

Hadir dalam rapat tersebut adalah seluruh pucuk pimpinan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Polri, Biofarma, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Satgas Penanganan Vaksin Palsu.

Selain membentuk tim pengawas dari Komisi IX DPR, rapat juga menghasilkan desakan agar Menteri Kesehatan merevisi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2014 Tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah.

Revisi tersebut diminta agar diselesaikan dalam waktu 15 hari kerja dengan melibatkan BPOM dan konsultasi dengan Komisi IX.

Sebelum adanya hasil revisi dalam jangka waktu 15 hari tersebut, lanjut Syamsul, penerapan seluruh regulasi itu harus berkonsultasi dengan Komisi IX DPR Rl.

“Ketiga, Komisi IX mendesak Badan POM RI untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia,” tutur Politisi Partai Golkar itu.

Komisi IX juga meminta Bareskrim Polri untuk meningkatkan kinerja dalam pengungkapan jaringan pemalsu vaksin palsu dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Begitu pun Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu, lanjut Syamsul, didesak untuk mengintensifkan kinerja dan melakukan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan peredaran vaksin palsu di Indonesia serta memberikan laporan secara tertulis kepada Komisi IX DPR RI.

Komisi IX juga mendorong agar Kemenkes mengkaji usulan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) agar melakukan pemeriksaan antibodi anak terduga penerima vaksin palsu.

“Tujuh, meminta Kementerian Kesehatan RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan limbah rumah sakit secara benar dan aman demi menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat,” tutup Syamsul.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengungkap secara resmi data 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu dan delapan bidan yang juga turut menggunakan vaksin itu. Total ada 37 fasilitas layanan kesehatan masyarakat yang diketahui menggunakan vaksin palsu.

Ada 20 orang tersangka yang telah ditetapkan oleh Badan Reserese Kriminal Polri. Mereka terdiri dari dokter, kepala rumah sakit, bidan, pemilik apotek, perawat, distributor vaksin palsu, hingga produsen vaksin palsu.

Sumber: http://medan.tribunnews.com/2016/07/15/usut-vaksin-palsu-komisi-ix-dpr-sepakat-bentuk-tim-pengawas-khusus