KATHMANDU: Nepal lawmakers have drawn attention of the government to make health and education accessible to the people of remote areas.

At a meeting of Directive, Principles and Responsibilities of the State of the Constitution Implementation and Monitoring Committee held on Sunday, they demanded to bring the programme in order to make the education and health accessible to all as it is fundamental rights of the people.

They complained over declining condition of educational quality of community schools and government’s failure to provide basic health service in remote areas. Radhe Shyam Adhikari, Anil Kumar Jha, Ganesh Singh Thagunna, Kali Bahadur Malla, Laxmi Pariyar and Hariram Lakhan Chaudhary had expressed their views on the occasion.

KUDUS - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin Hulu menyamar menjadi pasien di UPTD Puskesmas Dersalam, Kabupaten Kudus.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan pegawai terhadap pasien yang berobat di puskesmas tersebut.

Setelah berhasil melakukan penyamaran pada Kamis (11/7/2019) pagi, siang harinya dia datang lagi ke puskesmas.

Kedatangannya yang kedua ini untuk menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Kepala UPTD Puskesmas Dersalam.

“Tadi menyamar melihat pelayanan puskesmas.

The overtime ban by psychiatric nurses is already having an impact on patients with the curtailment of some community mental health services.

However the health service could face industrial problems on other fronts in the weeks ahead.

The overtime ban by members of the Psychiatric Nurses’ Association (PNA) is essentially a continuation of the campaign of industrial action over pay and staffing issues that commenced last January and was suspended to facilitate talks at the Workplace Relations Commission.

Members of the Irish Nurses’ and Midwives’ Organisation (INMO) as well as the PNA had sought increases in pay – to bring them into line with graduate-entry grades such as therapists. They argued these rises were needed to address serious recruitment and retention problems.

Batanghari - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Elfie Yennie mengatakan pihaknya rutin melakukan pelayanan terhadap Suku Anak Dalam (SAD). Baik dari Dinas Kesehatan maupun dari puskesmas setempat.

“Bentuk kegiatan kita ada pelayanan kesehatan dan khusus ada pelayanan dokter spesialis anak yang merupakan program Dinkes Batanghari,” kata Elfie kepada Gatra.com, Selasa (9/7) di lokasi pemukiman kelompok SAD Kejasung Padang Kelapo, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi.

YOGYA - Belum lama ini Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta meluncurkan sebuah layanan bernama Digitalisasi layanan Industri Rumah Tangga Pangan (Dilan).

Kepala Dinkes Kota Yogyakarta, Fita Yulia mengatakan melalui layanan tersebut mempermudah dalam pengurusan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Jika sebelumnya warga harus datang ke Dinkes untuk sekedar mendaftar, dengan layanan tersebut masyarakat bisa mendaftar dimana saja.

“Sifatnya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus. Kalau dulu harus datang ke Dinkes, saat ini bisa dilakukan di rumah. Kalau untuk orang yang sibuk dan tidak bisa datang, kan bisa akses layanan Dilan ini,” katanya pada Tribunjogja.com, Rabu (10/7/2019).