BANDA ACEH - Dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), setiap Puskesmas wajib mendata seluruh keluarga yang ada di wilayah kerja masing-masing.

Pendataan yang biasa dilakukan dengan kunjungan rumah (keluarga) ini harus dilakukan secara terjadwal dan rutin.

Nantinya, Puskemas bisa memanfaatkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga (family folder) ini untuk intervensi masalah kesehatan yang ditemui.

“Petugas Puskesmas nantinya bisa memanfaatkan data hasil PIS-PK ini untuk melakukan intervensi awal dan intervensi lanjut dari permasalahan yang ditemukan dalam keluarga tersebut,” kata Kadinkes Aceh, dr Hanif saat menghadiri pembukaan pertemuan pembinaan teknis Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Hotel Oasis, Banda Aceh, Minggu, 7 April 2019.

PIS-PK atau yang lebih dikenal dengan Program Keluarga Sehat adalah salah satu program puskesmas yang menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan jangkauan sasaran.

“Program ini juga bertujuan untuk mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan langsung mendatangi keluarga,” tambah dr Hanif.

Pendekatan keluarga merupakan strategi atau pendekatan pelayanan terintegrasi antara upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang didasari oleh data dan informasi profil kesehatan keluarga melalui kunjungan rumah.

Mengingat penting dan strategisnya program keluarga sehat tersebut, maka diperlukan penguatan dan koordinasi pengelola PIS-PK di 23 kabupaten/kota dengan bidang yang terkait dan mengimplementasikan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga tersebut dengan melakukan pemilihan prioritas masalah serta pemecahan masalah melalui manajemen puskesmas.

Pertemuan pembinaan teknis program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) di hotel Oasis, Banda Aceh (7-9 April 2019) diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Aceh, melalui Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pertemuan ini dihadiri oleh penanggung jawab PIS-PK dan program terkait dari 23 Kab/Kota.

Penjab Binwil PIS-PK untuk wilayah Aceh yang ditunjuk Kemenkes, Trihono, dr Ganda dan tim ikut hadir sekaligus menjadi pemateri pada pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi di antarannya:

1. Penguatan integrasi program untuk melanjutkan intervensi lanjut dan melanjutkan kunjungan keluarga seiring dengan intervensi lanjut.

2. Desa total covered kunjungan keluarga langsung dilakukan verifikasi

3. Melakukan analisis data 12 indikator dengan melakukan identifikasi masalah, analisis sebab akibat dan menentukan alternatif pemecahan masalah.

Sumber: tribunnews.com

KRJOGJA.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman sedang merevisi Peraturan Bupati (Perbup) No 59 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas. Hal itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat tarif yang berlaku sudah tidak sesuai dengan kondisi atau harga ekonomi saat ini.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dr Joko Hastaryo MKes mengatakan Perbup yang berlaku saat ini ditetapkan pada Tahun 2012 lalu. Tentunya harga tersebut tidak sesuai kondisi ekonomi sekarang ini. Untuk itu perlu dilakukan revisi.

“Tarif puskesmas ditetapkan lebih dari lima tahun yang lalu. Tentunya tarif perlu disesuaikan dengan harga-harga sekarang dengan cara merubah atau merevisi perbup,” jelas Joko.

Perbup itu sekarang ini masih terus dilakukan kajian oleh tim. Setelah perbup selesai dibahas dan ditetapkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi. Kemungkinan tarif tersebut akan mulai berlaku Juli 2019 mendatang.

“Nanti akan kami sosialisasikan ke kalau sudah ditetapkan perbupnya. Kalau tidak ada perubahan, perbup ini akan berlaku mulai Juli nanti,” terangnya.

Perubahan tarif rawat jalan maupun rawat inap ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan kenaikan tarif untuk layanan di rumah sakit daerah sudah berlaku 1 Januari 2019 kemarin.

“Ini bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Soalnya biaya-biaya sudah naik,” paparnya.

Joko menegaskan, kenaikan tarif puskesmas ini tidak akan berpengaruh bagi masyarakat miskin maupun peserta BPJS. Hal itu dikarenakan sudah ditanggung oleh BPJS kesehatan. “Kami pastikan tidak akan pengaruh bagi warga miskin. Kenaikan ini hanya berpengaruh bagi masyarakat non BPJS dan luar daerah,” tegasnya. (Sni)

Sumber: krjogja.com

PEKALONGAN - Sembilan puskesmas di Kota Pekalongan lolos akreditasi pelayanan kesehatan.

Diketahui pada 2017 terdapat enam puskesmas yang lolos akreditasi.

Sedangkan pada 2018, tiga puskesmas lainnya mengikuti seleksi akreditasi.

Tiga puskesmas yang mengikuti seleksi tersebut dinyatakan lolos akreditasi dan menambah jumlah yang telah terakreditasi di Kota Batik itu.

Kepala Dinkes Kota Pekalongan Slamet Budiyanto menjelaskan, sembilan puskesmas yang terakreditasi itu yaitu, Puskesmas Tirto, Puskesmas Tondano.

Lalu Puskesmas Buaran, Puskesmas Noyontaan, Puskesmas Pringrejo, Puskesmas Pekalongan Selatan, Puskesmas Klego, Medono, dan Puskesmas Kramatsari.

“Puskesmas tersebut mendapat sertifikat dan diserahkan Wali Kota Pekalongan,” paparnya di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Rabu (10/4/2019).

Selain penyerahan sertifikat akreditasi, dikatakan Slamet, Pemkot Pekalongan juga menyerahkan piagam penghargaan kepada lima Kelurahan Siaga Aktif Mandiri.

“Kelurahan Sapuro Kebulen, Setono, Kauman, Kalibaros, dan Tirto, yang mendapatkan piagam Kelurahan Siaga Aktif Mandiri. Piagam diberikan karena kesehatan masyarakatnya baik serta ditunjang peran masyarakat dan lembaga keswadayaaannya,” ujarnya.

Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz menuturkan, Dinkes Kota Pekalongan sudah memaksimalkan upaya untuk mencapai semua indikator kesehatan.

Namun, masih perlu dilakukan sinergitas dari berbagai stakeholder.

“Kota Pekalongan menempatkan kesehatan pada prioritas kedua setelah pendidikan, tentunya mulai dari tataran keluarga, kelurahan, kecamatan, dan kota harus melakukan upaya-upaya gerakan hidup,” tambahnya. (Budi Susanto)

Sumber: tribunnews.com

Lingga - Sebanyak tiga puskesmas di Kabupaten Lingga, tahun 2019 ini akan kembali mengikuti program akreditasi. Ketiga puskesmas tersebut yakni, Puskesmas Posek, Lanjut dan Resang.

Sebelum memasuki proses akreditasi tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Lingga menggelar workshop audit internal dan tinjauan manajemen puskesmas terhadap ketiganya.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan tiga puskesmas lainnya yang akan melakukan re akreditasi di tahun 2020, yakni Puskesmas Dabo Lama, Raya dan Penuba.

“Tujuan kegiatan ini yang pertama untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pelaksanaan program peningkatan mutu,” kata Plt Kepala DKPPKB Lingga, dr Asri Wijaya melalui Kepala seksi (Kasi) Pelayanan Kesehatan, Ahmad Mudlofir kepada Batamnews.co.id, Minggu (7/4/2019).

Lanjut dia, adapun tujuan lainnya yakni, memberikan pemahaman kepada peserta sehingga mampu melaksanakan audit internal dan rapat tinjauan manajemen. Kemudian, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam melaksanakan audit internal dan tinjauan manajemen.

“Out put yang diharapkan pada kegiatan ini, yaitu diperolehnya tenaga kesehatan yang kompeten sebagai perpanjangan tangan DKPPKB Lingga untuk melaksanakan audit internal dan rapat tinjauan manajemen di puskesmas masing-masing,” ujarnya.

Mudlofir menjelaskan, latarbelakang dari dilaksanakannya audit internal ini yaitu, pelayanan kesehatan di puskesmas harus dikelola dengan baik dengan memastikan institusi pelayanan memberikan pelayanan yang bermutu serta sebagai wujud akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas berbagai laporan masyarakat.

“Jadi, audit internal ini merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas, yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas berdasarkan standar, kriteria, atau target yang ditetapkan,” ucapnya.

Diketahui, kegiatan yang diisi oleh narasumber dari Dinkes Provinsi Kepri, Irwan Eka Saputra ini akan berlangsung selama tiga hari. Mulai hari ini, Minggu (7/4/2019) hingga Selasa (9/4/2019).

(ruz)

Sumber: batamnews.co.id

BANTUL – Berlatarbelakang dari keprihatinan pada beberapa kasus penyakit yang masih banyak ditemukan di kawasan sekitarnya, Puskesmas Piyungan melaunching lima program inovasi. Dari sekian banyak program tersebut, dua program terkonsentrasi pada tingginya angka penderita hipertensi dan banyaknya temuan warga gangguan jiwa.

“Permasalahan dari kasus Hipertensi di masyarakat adalah hanya ada 10 persen dari total penderita hipertensi yang mau berobat. Lainnya tidak berobat. Ini merupakan keprihatinan mengingat jika tidak rutin dicek dan dipantau kesehatannya maka bisa berbahaya,” jelas Kepala Puskesmas Piyungan, dr Seta Nurhayati M kepada KRJOGJA.com saat Gebyar Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) , Peringatan Hari TB Sedunia dan Launching 5 Program Inovasi Puskesmas, Minggu (7/4/2019) di kompleks Balai Desa Sitimulyo Piyungan.

dr Seta kemudian mendorong masyarakat untuk saling menggugah kesadarannya selalu melakukan cek kesehatan secara teratur. Hal lain yang menjadi konsentrasi Puskesmas Piyungan yakni banyaknya ditemukan warga pengidap gangguan jiwa di masyarakat melalui peran kader kesehatan. Dari data di Puskesmas Piyungan ada sekitar 248 warga pengidap gangguan jiwa yang membutuhkan penanganan dan pendampingan.

Lima program inovasi yang diluncurkan yakni Dewa Risti (Deteksi Awal Resiko Tinggi Ibu Hamil), Gardu Kelola (Gerakan Terpadu Kelompok Pengelola Lansia), Pinggang Wader Mas (Pendampingan Orang dengan Gangguan Jiwa bersama Kader dan Masyarakat), Gertak Chinta (Gerakan Serentak Cegah Hipertensi Kita)  dan Situs Payak (Strategi Eliminasi TB Puskesmas Bersama Masyarakat Piyungan). Adapun dalam program Germas dan program inovasi ini melibatkan 200 kader kesehatan di tiga desa  Kecamatan Piyungan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinkes Bantul, dr Fauzan menambahkan deklarasi ini menguatkan kembali dan mensosialisasikan secara efektif gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) termasuk program Stop Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat dan program kesehatan lain.

“Memang kasus BAB di sembarang tempat sudah banyak berkurang meski demikian masih saja satu dua warga melakukan. Dari sisi kesehatan, kotoran manusia yang ada di sembarang tempat menjadi sumber penyebaran penyakit,” jelas Fauzan.

Selain terkait PHBS, Fauzan juga menyinggung mengenai kasus Tuberkolosis (TBC). Kasus TBC di Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi sedunia. Semakin banyak temuan kasus TBC maka semakin bagus karena kesadaran warga dalam memeriksakan diri.

“Tetapi masih banyak yang belum paham bila batuk lebih dari dua minggu hendaknya memeriksakan dahak. Nah periksa dahak di masyarakat masih rendah. Padahal fasilitas yang diberikan pemerintah dalam menanggulangi TB sudah cukup beragam,” tambah Fauzan.

Pemeriksaan TB sudah dapat dilakukan di puskesmas tidak harus di RS. Selain itu penderita positif TB tidak hanya diberikan obat saja tetapi diberikan makanan tinggi gizi dan protein supaya daya tahan tubuhnya meningkat. (Aje)

Sumber: krjogja.com