REPORTASE

Penutupan Pilot Project dan Desiminasi hasil “Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis HakTerintegrasi”

oleh

PKMK FK-KMK UGM

Yogyakarta,19 Desember 2019

Yogyakarta, 19 Desember 2019 telah dilaksakan pertemuan terkait pelaksanaan hasil “Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis HakTerintegrasi” di 3 Kabupaten wilayah pendampingan PKMK yaitu Kab. Malang, Kab. Aceh Barat dan Kab. Lahat. Pertemuan tersebut dilaksanakan selama 1 hari di yogyakarta dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapennas, sambutan UNFPA kemudian di lanjutkan dengan pemaparan hasil uji coba model perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak yang terintegrasi di 3 kabupaten oleh tim PKMK. Setalah itu dilanjutkan dengan diskusi dan penutupan uji coba model perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak yang terintegrasi di 3 kabupaten. Pada pertemuan tersebut di hadiri juga oleh Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kementerian Dalam Negeri,UNFPA, Bapennas, Yayasan Cipta, Kepala Badepda provinsi jawa timur, sumatera selatan, provinsi aceh, Kab. Malang, Aceh barat, Lahat, kepala dinas dari tiap provinsi tersebut dan juga direktur RSUD wilayah tersebut serta dari tim Konsultan PKMK UGM. Program yang dilaksanakan di 3 Kabupaten yang menjadi pilot project ini sudah banyak berkontribusi dan memberi manfaat bagi kabupaten kapupaten pendampingan dalam melakukan intervensi untuk menurunkan angka kematian ibu dengan memberikan perbaikan-perbaikan dalam programyang tujuannnya untuk menurunkan angka kematian ibu.

Gambar 1. Sambutan Penyampaian sambutan dari Bapenas

Dalam sambutannya Bapennas menyampaikan bahwa Pertemuan kali ini merupakan penutupan dari pilot project ini akan tetapi  harapannya project ini tidak menjadi akhir dari kegiatan ini. Bapennas menambahkan bahwa uji coba perencanaan dan pembiayan yang terintegrasi ini sangat penting, karna kb sangat berperan dalam kematian ibu, sampai 40 %. Indonesia masih mengalami angka kematian ibu yang tinggi. Sehingga program ini diharapkan bisa mengeluarkan inovasi inovasi yang bisa berkontribusi dalam penurunan AKI. Setalah sambutan tersebut acara selanjutnya adalah pemaparan hasil dari uji coba model perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berbasis hak yang terintegrasi yang di sampaikan Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes. Pada pemaparannya Dwi handono menyampaikan bahwa Intervensi penurunan AKI sudah dilakukan bertahun – tahun tetapi masih saja angka kematian ibu tinggi, sehingga pilot project ini diharapkan mampu memberikan inovasi inovasi baru dan efektif dalam menurunkan angka kematian ibu dengan cepat.  Salah satunya caranya misalnya di Kab aceh barat dan lahat diujicobakan SIMKIT, sistem informasi kegawatdaruratan yang saat ini sudah berjalan dan ke depan perludilakukan pemantauan dan monitoring secara berkala.

Ada 4 hal mendasar  yang selalu diperhatikan PKMK UGM yaitu pencegahas primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier dan pencegahan primer pasca salin. Ke 4 aspek pencegahan tersebut berdasarkana hasil analisis situasi di lapangan. Dalam menerapkan konsep tersebut dibutuhkan Butuh kepedulian, konsistensi. Pak dwi handono juga menambahkan program SIMKIT yang sudah di bentuk berhasil memetakan gambaran permalasahan KIA KB untuk pertimbangan kebijakan berikutnya. Seperti misalnya dari SIMKIT tersebut dapat memunculkan data jumlah WUS PUS berisiko yang belum menggunakan KB modern, dashboard SIMKIT berbasis website diketahui data WUS usia sekolah berisiko, wus catin berisiko, wus pus berisiko (Pokja Waspada), Pokja Waspada KB (WUS PUS berisiko yang belum ber-KB modern. Pokja siaga ada ibu hamil normal, ibu nifas normal, pokja awas berbasis android untuk sistem emergency rujukan. Sehingga dengan program ini mampu memberikan alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan berbasis pada data yang akurat yang didapatkan dari SIMKIT.

Gambar 2. Pemaparan Hasil Uji coba  Pilot Project di 3 Kabupaten

Setelah penyampaian hasil dari TIM PKMK UGM, acara selanjutnya adalah diskusi. Selama proses diskusi berbagai macam masukan-masukan di berikan oleh perwakilan dari 3 kabupaten yang menjadi pilot project pendampingan dengan berdasarkan pengalaman yang ada dilapangan, kemudian masukan dari kemendagri, bapedda, pihak rumah sakit, dinas kesehatan maupun dari para perwakilan yang hadir dalam pertemuan tersebut. Seperti salah satunya dari kepala dinas DP3AKB Aceh barat menyampaikan bahwa perlunya Menjaga komitmen bupati dan bappeda serta OPD lainnya untuk berkomitmen untuk fokus penurunan AKI di tiap wilayah dan hal ini butuh kolaborasi yang kuat antara OPD. Beliau juga menyampaikan Terima kasih kepada pendampingan dari KL dan TIM PKMK UGM, sudah banyak membantu melakukan pendampingan dan Aceh barat berharap UGM bisa bisa terus melakukan pendampingan.  Sementara Bapennas menyampaikan bahwa Untuk kearifan lokal kembali ke masing-masing daerah, jika perlu pengaturan yg disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal tidak jadi masalah dan Perlu dilakukan penyesuaian RPJMN dengan RPJMD, dan terintegrasi dengan regulasi kemendagri untuk menyusun integrasi perencanaan dan penganggaran kesehatan ibu dan kb, agar menjadi dasar hukum daerah melaksanakan di kemdagri.  Sementara itu terkait kampung KB pada dasarnya Tujuan pembangunan kampung kb utamanya diharapkan dapat mengedepankan program KKBPK, jika daerah ingin mengembangkan. Bapedda kabupaten malang juga menambahkan bahwa Perlu ada komitmen di level teknis baik bappeda sebaagi koordinator dan dinas serta juga Komitmen dalam perencanaan di daerah, di provinsi dan di nasional.

Gambar 3. Proses diskusi Hasil Uji coba model perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berbasis hak yang terintegrasi

            Setelah Proses diskusi yang cukup menarik selesai acara di tutup dan selanjutnya dilakukan foto bersama dan makan siang bersama. Adapun yang menjadi beberapa hal penting yang di hasilkan dari pertemuan tersebut yaitu :

1. Diharapkan Daerah menyusun rencana aksi daerah yang memuat terkait anggaran dan integrasi hak berbasis hak-kb. Serta Dalam menjalankan program kia ini harus menekankan pada 8 prinsip HAM yang menjadi pedoman pelayanan Program KB berbasis terintegrasi.
2. Perlu dilakukan Penyusunan dokumen advokasi. karena kegiatan ini harus diperluas tidak hanya di 3 kabupaten saja dan perlunya mensinergikan perencanaan kb.
3. Kegiatan ini sebagai penutup pilot project. Akan tetapi diharapkan tidak menjadi akhir dari kegiatan ini dan harapannya bisa di replikasi di seluruh wilayah di indoensia dan menjadi akhir dari kegiatan ini.
4. Perlu adanya komitmen bersama dari setiap steakholder terkait baik di level teknis bappeda sebaagi koordinator dan dinas juga Komitmen dlm perencanaan di daerah, di provinsi dan di nasional untuk sama sama berkontribusi menurunkan angka kematian ibu di indonesia.
5. Perlu penguatan Bridging Leadership, untuk membangun komitmen dengan pendekatan BL.
6. Harus ada modul keluaran dari project ini untuk menjadi dasar acuan sebagai bagian untuk mengintegrasikan program agar berjalan dengan optimal.
7. Dalam mereplikasi kita butuh untuk melengkapi modul modul dan melihat seberapa efektif masuk ke RPJMD. Serta melihat dampak perencanaan tersebut  terhadap penurunan angka kematian ibu.  Ditahun 2020 akan fokus untuk menata kembali apa yang sudah ada diperkuat.  Tidak mungkin melakukan penampingan terus menerus. Harapannya daerah yang berperan menindaklanjuti program yang sudah ada ini.

Penulis : Awaludin

Reportase

Laporan dan Pamitan Kepada Organisasi Pemerintah Daerah terkait Pilot Project Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Kabupaten Lahat

oleh

PKMK FK-KMK UGM

17 Desember 2019

Pendampingan Pengembangan Model Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteraan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) sudah dilaksanakan, menghasilkan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Terintegrasi Kabupaten Lahat  Tahun 2019-2023 untuk menurunkan kematian ibu di Kabupaten Lahat.

Kegiatan pada hari kedua yakni door to door pamitan kepada OPD terkait yaknidimulai dari Dinas Dalduk-KB Kabupaten Lahat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan berakhir di RSUD Lahat. Pada kesempatan tersebut  Principal Investigator PKMK FK-KMK UGM, Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes bertemu dengan Plt. Kepala Dinas Dalduk-KB yakni Agus Santoso, Kepala Bidang Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat yakni Dede Supriadi dan RSUD Lahat adalah Kepala Bidang Yankes, Kepala Tata Usaha dan staf RSUD Lahat. Dalam kesempatan tersebut, Dwi Handono melaporkan kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak telah selesai dilakukan ± 2 tahun baik dilakukan secara langsung di Kab. Lahat maupun melalui komunikasi jarak jauh (teleconference) dan berterima kasih atas dukungan sertakepercayaan Bupati serta kerjasama jajaran OPD terkait.

Kepala-Kepala OPD Kabupaten Lahat atau yang mewakili menyampaikan apresiasi penghargaan dan terima kasih serta permohonan maaf kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak yang bersama menyelesaikan penyusunan dokumen RAD. Terutama Kepada pihak PKMK FK-KMK UGM yang selalu setia mendampingi dan Bappenas, UNFPA, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN yang selalu mendukung.

Gambar 1. Pamitan dengan Plt. Kepala Dinas Dalduk-KB Kab. Lahat dan Ka. Bidang PPM Bappeda Kab. Lahat

Gambar 2. Pamitan dengan Tim RSUD Kab.  Lahat

Reporter: Habibi Zamuli, MPH

Reportase

Closing Project Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak

Kabupaten Malang

 16-17 Desember 2019

Setelah melalui rangkaian kegiatan pendampingan selama hampir 2 tahun, program Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak di 3 wilayah termasuk Kabupaten Malang akhirnya berakhir. Penandatangan berita acara bersama 5 kepala perangkat daerah pada pertemuan sebelumnya sekaligus menjadi penutup kegiatan pendampingan di Kabupaten Malang, selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan secara resmi tim PKMK FK-KMK UGM yang diwakili oleh Drs.Tudiono mengunjungi masing-masing perangkat daerah yang selama ini telah terlibat untuk menghaturkan permohonan maaf, ucapan terima kasih dan sekaligus menarik secara resmi petugas lapangan di Kabupaten Malang.

Gambar 1.Mengunjungi dan Pamitan dengan Direktur dan Tim Teknis RSUD Lawang

Kunjungan ke masing-masing perangkat daerah dilaksanakan selama 2 hari dan diawali dengan mengunjungi RSUD Lawang. Dalam kunjungan tersebut, tim PKMK FK-KMK UGM menyampaikan permohonan maaf serta ucapan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari tim di RSUD Lawang dan mengharapkan ada keberlanjutan program yang terus dilaksanakan di instansi terkait. Hal yang sama juga dilakukan saat berkunjung dan berpamitan ke Bappeda Kabupaten Malang, diwakili oleh Sekretaris Bappeda tim PKMK FK-KMK UGM diterima di ruang Sekretaris Bappeda dan dalam kunjungan tersebut juga sekaligus menarik secara resmi tim lapangan yang selama ini aktif dan melakukan kegiatan di kantor Bappeda.

Gambar 2 Mengunjungi dan Pamitan dengan Direktur dan tim teknis RSUD Kanjuruhan

            Kunjungan hari kedua dilakukan di RSUD Kanjuruhan dan diterima langsung oleh Direktur RSUD Kanjuruhan serta Kepala Bidang Keperawatan sebagai tim teknis dari RSUD Kanjuruhan. Selanjutnya tim mengunjungi Dinas Kesehatan, namun  ditemui oleh perwakilan tim teknis dari Dinkes dikarenakan Kepala Dinas Kesehatan sedang ada acara lain dan setelah menunggu selama kurang lebih satu setengah jam akhirnya dimandatkan kepada perwakilan tim teknis untuk menemui tim PKMK dan menyampaikan permohonan maaf serta ucapan terima kasih. Di hari yang sama, jadwal yang telah disiapkan adalah mengunjungi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, namun karena acara yang sangat padat sehingga tim PKMK FK-KMK UGM tidak dapat bertemu dan pamitan dengan Kepala Dinas PPKB maupun tim teknis dari Dinas PPKB sehingga hanya dapat tersambung melalui panggilan media komunikasi Whatsapp.

Gambar 3. Mengunjungi dan Pamitan dengan perwakilan tim teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

            Kunjungan selama 2 hari di Kabupaten Malang menjadi akhir dari rangkaian kegiatan kunjungan tim PKMK FK-KMK UGM baik dalam agenda pertemuan pendampingan maupun koordinasi rutin tim lapangan di Kabupaten Malang. Kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari tim teknis yang terdiri dari perwakilan masing-masing perangkat daerah serta dukungan dan komitmen dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah terkait, untuk itu ucapan terima kasih yang sangat mendalam tim PKMK UGM sampaikan kepada seluruh tim teknis di Kabupaten Malang yang telah terlibat sejakawal kegiatan hingga akhir penyusunan RAD, serta permohonan maaf apabila selama proses pendampingan dan koordinasi di lapangan terdapat salah dalam ucap dan tindakan. Harapan kedepannya agar proses yang telah berjalan walaupun belum maksimal, namun bisa tetap terus terlaksana dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program-program selanjutnya di daerah yang dapat menekan angka kematian ibu di Kabupaten Malang dan meningkatkan akses pelayanan untuk Kesehatan Ibu dan pelayanan KB Berbasis Hak yang terintegrasi.

Reporter: Yunita Sari Thirayo, MPH

Reportase

Sosialisasi Implementasi SIMKIT Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat

Oleh PKMK FK – KMK UGM

16 Desember 2019

Sistem Informasi Monitoring Kewaspadaan Ibu Terintegrasi (SIMKIT) yang dikembangkan oleh PKMK UGM bersifat supporting yakni mempermudah petugas kesehatan untuk melacak data ibu hamil, ibu nifas maupun wanita usia subur (WUS Anak Sekolah dan Calon Pengantin) yang berisko dimana tujuan akhirnya mencegah kematian ibu yang dapat dicegah sehingga tidak terjadi kematian ibu yang sia – sia. Refreshing sosialisasi dan pemantapan penggunaan Aplikasi SIMKIT untuk Bidan koordinasi (BIKOR) seluruh Puskesmas Kabupaten Lahat dan Penanggung Jawab Ruang PONEK RSUD Lahat dalam Kegiatan Model Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak menjadi sangat penting untuk menjaga kelanjutan pengoperasian entry data diaplikasi SIMKIT.

Pencegahan kematian Ibu dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yakni pencegahan primer meliputi status kesehatan ibu (waspada), pencegahan sekunder yakni status kesehatan reproduksinya ((siaga) dan tersier adalah akses yankes serta perilaku kesehatan (Awas) tutur Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M. Kes dari Tim PKMK FK – KMK UGM, penjabaran dari tiga pendekatan tersebut telah tertuang dalam SIMKIT. Desa dengan jarak tempuh lebih dari 2 jam perjalanan menuju RS Ponek dikategorikan menjadi desa berisiko untuk ibu hamil dan ibu nifas. Kemudian pemaparan tentang tata cara penggunaan dan entry data SIMKIT (website dan android) serta simulasi /demo SIMKIT disampaikan oleh pendamping lapangan dan dirangkaikan dengan agenda pamitan dengan Dinas Kesehatan Kab. Lahat. Beberapa poin yang menjadi kesepakatn bersama dalam pertemuan yakni:

1. Bidan Koordinator bertanggung jawab untuk mengajarkan atau melatih tatacara meng – entry data SIMKIT baik website dan android ke bidan lainnya di puskesmas masing – masing.
2. Puskesmas (bikor) siap meng – entry data – data yang dibutuhkan dalam SIMKIT (website dan android) yakni wanita usia subur (WUS) anak sekolah berisiko, WUS – Calon Pengantin berisiko, WUS – Pasangan Usia Subur, ibu hamil dan ibu nifas.
3. Pelaksanaan SIMKIT akan dimonitoring oleh Tim Pos Komando (Pokja) masing – masing OPD yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk – KB dan RSUD.
4. Pemerintah Kabupaten Lahat berharap pendampingan Program Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak tetap berlanjut.  

Gambar 1. Paparan Materi oleh Dr.dr.Dwi Handono Sulistyo dari Tim PKMK FK – KMK UGM

Gambar 2. Diskusi tatacara mengoperasikan dan mengentry data keaplikasi SIMKIT baik website maupun android (emergency) dengan Bikor Puskesmas Kab. Lahat

Gambar 3. Pamitan dengan Plt. Ka. Dinas Kesehatan dan Ka. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Lahat

Reporter: Habibi Zamuli, MPH

Reportase

Pamitan Terkait Pilot Project Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak dan Pematangan Sistem Informasi Monitoring Kewaspadaan Ibu Terintegrasi (SIMKIT) Kabupaten Aceh Barat

oleh

PKMK FK-KMK UGM

13 Desember 2019

Saat ini telah memasuki tahap akhir pendampingan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteraan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) dalam Pengembangan Model Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat dengan telah terbitnya Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Terintegrasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2022. Kedepan,implementasi RAD merupakan tanggung jawab Tim “Pos Komando” yang akan didukung oleh Sistem Informasi Monitoring Kewaspadaan Ibu Terintegrasi (SIMKIT) baik berbasis website maupunandroid. Penggunaan SIMKIT juga akan dilakukan oleh pihak puskesmas di Kabupaten Aceh Barat dalam menyediakan dan entry data kegawatdaruratan Ibu, Ibu Hamil, Ibu Nifas, WUS Usia Sekolah Berisiko, WUS Calon Pengantin Berisiko, WUS (PUS) Berisiko dan WUS (PUS) Berisiko Belum ber-KB modern.

Pertemuan berlangsung sehari bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat. Pertemuan dihadiri oleh Kepala DP3AKB, Sekretatis Dinas Kesehatan, Perwakilan Direktur RSUD Cut Nyak Dhien, BAPPEDA Aceh Barat dan bidan koordinator seluruh puskesmas Kabupaten Aceh Barat. Pertemuan membahas pematangan SIMKIT dan Implementasi RAD. Sekaligus tim PKMK FK-KMK UGM menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan selama ini kepada OPD terkait BAPPEDA, dinas kesehatan, DP3AKB, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien dan puskesmas di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 1. Pembukaan Pertemuan oleh Ir. Syahril Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat 

Kepala BAPPEDA Aceh Barat, Ir. Syahril membuka pertemuan. Dalam sambutannya menyampaikan kembali rasa terima kasih kepada Tim PKMK FK-KMK UGM yang telah mendampingi Kabupaten Aceh Barat dengan menghasilkan dokumen RAD Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak sebagai panduan dalam pencapaian tujuan untuk menurunkan kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat. Syahriljuga menyampaikan pentingnya pelaksanaan kegiatan ataupun program harus memperhatikan kearifan lokal yang ada di masyarakat sehingga program tersebut dapat diterima dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Contoh kearifan lokal di Kabupaten Aceh Barat dengan dilaksanakan Program Kampung Muslimin yang didalamnya terdapat kegiatan Kesehatan dan KB meski tidak menyebutkan secara langsung kalimat “keluarga berencana”. Sehingga kegiatan KB dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, pelaksanaan SIMKIT harus betul-betul dijalankan oleh OPD terkait dan puskesmas.

Gambar 2. Pemaparan oleh Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes dan Simulasi SIMKIT berbasis Website dan Android

Pertemuan diawali dengan pemaparan Tim PKMK FK-KMK UGM Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes menyampaikan upaya penurunan kematian ibu dapat dilakukan 3 upaya pencegahan yaitu pencegahan primer, sekunder dan tersier. Pencegahan primer bisa terkait kategori SIMKIT seperti Kategori Waspada (WUS Siswi, Catin, WUS (PUS) Berisiko dan WUS (PUS) Berisiko; Pencegahan Sekunder terkait Kategori Siaga (Ibu Hamil dan Ibu Nifas) dan Pencegahan Tersier terkait Kategori Awas (Kegawatdaruratan Ibu). Upaya pencegahan tersebut harus dilakukan sehingga dapat menurunkan kematian ibu. Selain itu, Dwi Handono menjelaskan jika desa yang memiliki akses (lama perjalanan) ke fasilitas kesehatan RS PONEK terdekat lebih dari 2 jam maka desa tersebut dimasukkan sebagai desa berisiko untuk ibu hamil. Selanjutnya pemaparan SIMKIT disampaikan oleh Pendamping Lapangan UGM dan dilanjutkan Simulasi SIMKIT berbasis website dan android bersama seluruh bidan koordinator puskesmas dan puskesmas.

Terakhir sesi diskusi dilanjutkan dengan menghasilkan beberapa poin penting diantaranya adalah:

1. Penggunaan SIMKIT website dan android sudah digunakan oleh puskesmas dalam entry data.
2. Puskesmas Aceh Barat melalui Bidan Koordinator telah mengetahui cara pengunaan SIMKIT puskesmas untuk merujuk ibu hamil yang mengalami kegawatdaruratan dan SIMKIT Webiste untuk meng – entry data Ibu Hamil, Ibu Nifas, WUS Usia Sekolah Berisiko, WUS Catin Berisiko, WUS (PUS) Berisiko, dan WUS (PUS) Berisiko belum ber-KB Modern. Serta akan mengajarkan kepada bidan-bidan lainnya di tingkat puskesmas ataupun desa.
3. Pelaksanaan SIMKIT akan dimonitoring dan ditanggani oleh Tim Pos Komando baik dari Dinas Kesehatan, DP3AKB, RSUD Cut Nyak Dhien maupun BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat.
4. Pemerintah Aceh Barat berharap Pendampingan Program Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat dapat terus dilaksanakan untuk tahap Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Terintegrasi Tahun 2019-2022.

Gambar 3. Foto Bersama Peserta Pertemuan

Diseminasi Hasil Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak akan dibahas pada pertemuan di Yogyakarta. Selain itu, membahas juga tindaklanjut Program Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat.

Penulis : Muhamad Syarifuddin, MPH