Reportase

Pendampingan Tim Teknis dalam

Pembahasan Lanjutan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Kabupaten Malang, 24 – 25 Januari 2019

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Malang sebagai dasar perencanaan dan penganggaran masing – masing Organisasi Perangkat Daerah untuk merealisasikan Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana Berbasis Hak dalam 3 tahun ke depan. Penyusunan RAD ini diharapkan akan menjadi acuan perangkat daerah terkait untuk memasukkan kegiatan ke dalam penyusunan Renja/RKA dan DAK mulai 2019.

Sebagai lanjutan dari pertemuan pendampingan yang diselenggarakan sebelumnya dengan agenda pembahasan awal draft RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak terkait penyempurnaan data dan persamaan persepsi antar dinas terkait, kembali tim PKMK FK – KMK UGM menyelenggarakan pertemuan bersama pimpinan perangkat daerah dan tim teknis Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak dengan agenda pembahasan sinkronisasi dan penetapan target masing – masing OPD yang tertuang dalam draft RAD Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak.

Pertemuan digelar selama dua hari dengan skenario hari pertama adalah pertemuan bersama pimpinan perangkat daerah beserta pejabat eselon III pada Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Pertemuan bersama pimpinan perangkat daerah sebagai ujung tombak implementasi Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak di Kabupaten Malang, sebagai upaya untuk memperoleh jaminan kebijakan dari stakeholder perangkat daerah terkait untuk melaksanakan komitmen bersama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Malang.

Pengantar dan laporan progress kegiatan yang disampaikan oleh Dwi Handono, selaku ketua tim Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak dari PKMK FK – KMK UGM menyampaikan terkait gambaran yang diinginkan dalam implementasi RAD:

1. Alur pelayanan harus jelas yaitu pada Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak
2. Kegiatan yang dimaksud fokus pada WUS, Bumil, Bulin Risti dan Bufas Risti
3. Kegiatan yang dimaksud dapat diterima dan disesuaikan dengan Sistem Informasi yang telah ada di Kabupaten Malang diantaranya Contra War, Si Jari Emas, Sutera Emas
4. Lingkup kegiatan yang diharapkan adalah mulai dari Penjaringan à Bufas à siklus berulang

Gambar 1 Pertemuan bersama Pimpinan Perangkat Daerah di Ruang Rapat Kertanegara

Melalui sambutannya, Anik S. Hidayat, selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengapresiasi adanya Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak, sehingga ke depannya RAD ini dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan daerah dan selanjutnya dapat disusun melalui peraturan bupati.

Gambar 2 Kepala Dinas PPKB dan plt Kepala Dinas Kesehatan pada Pertemuan bersama Pimpinan Perangkat Daerah di Ruang Rapat Kertanegara

Menindaklanjuti hasil pertemuan pada hari pertama bersama pimpinan perangkat daerah, bertempat di ruang rapat Bappeda, kembali diadakan pertemuan bersama tim teknis Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Malang. Pertemuan hari kedua lebih membahas pada teknis operasional kegiatan yang tertuang dalam RAD dan menyamakan persepsi serta target capaian kegiatan oleh masing – masing perwakilan perangkat daerah.

Gambar 3 Pertemuan Hari Kedua bersama Tim Teknis di Ruang Rapat Bappeda

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini menghasilkan beberapa poin penting, diantaranya:

1. Tantangan dalam Implementasi Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak di Kabupaten Malang:
   1. Tantangan luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk
   2. Pengawasan dan pengendalian fasilitas pelayanan kesehatan swasta
   3. Tantangan integrasi aplikasi system informasi yang ada
2. Penjaringan anak jalanan belum masuk dalam fokus penjaringan. Namun untuk anak-anak sekolah yang drop out (DO), pada 2019 sudah mulai menjadi sasaran implementasi program dari Dinas PPKB
3. Proporsi kematian ibu yang bisa dicegah yaitu melalui AMP
4. Keputusan Pimpinan menjadi agenda strategis untuk mencapai output penjabaran RAD yang tertuang dalam Renja masing – masing perangkat daerah
5. Perlu pematangan SOP yang dapat mengintegrasikan program masing – masing perangkat daerah
6. Masing – masing perangkat daerah telah memiliki rencana kegiatan yang mengupayakan adanya integrasi dan terbuka untuk mengajak perangkat daerah lain untuk terlibat pada kegiatan – kegiatan tersebut
7. Membuat definisi operasional untuk masing – masing kegiatan yang menjadi output pelaksanaan strategi operasional dalam RAD.

Penulis: Yunita Sari Thirayo, MPH

Reportase

Pendampingan Tim Teknis dalam

Pembahasan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Kabupaten Malang, 4 – 5 Desember 2018

Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Kabupaten Malang Tahun 2019 – 2021 disusun sebagai upaya untuk mengintegrasikan program – program yang ada antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penyusunan draft Rencana Aksi Daerah ini berdasarkan hasil pertemuan yang telah dilakukan bersama tim teknis Kabupaten Malang dan melalui pengumpulan data langsung di dinas – dinas terkait selama 9 bulan proses penyusunan perencanaan program integrasi kesehatan ibu dan KB di Kabupaten Malang.

Gambar 1. Pertemuan bersama Tim Teknis Kabupaten Malang Hari Pertama

Melalui pertemuan tim teknis yang digelar di ruang rapat Bappeda Kabupaten Malang, pembahasan draft Rencana Aksi Daerah dihadiri oleh tim teknis dari Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD Lawang dan RSUD Kanjuruhan. Pada pertemuan kali ini, diskusi lebih difokuskan pada penyempurnaan data dan persamaan persepsi antar dinas terkait, agar draft RAD yang akan diajukan dapat diterima dan disetujui oleh kepala daerah, untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan sebagai bahan pembuatan perencanaan di daerah khususnya pada program kesehatan ibu dan keluarga berencana di kabupaten Malang.

Gambar 2. Pertemuan Lanjutan bersama Tim Teknis Kabupaten Malang Hari Kedua

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini menghasilkan beberapa poin penting, diantaranya:

1. Kebijakan SDM Kesehatan dan KB pada rumah sakit swasta merupakan kebijakan masing – masing rumah sakit. Rencana Aksi Daerah yang disusun belum menjangkau rumah sakit swasta.
2. Beberapa kasus kematian ibu di Kabupaten Malang yang masih tinggi disebabkan oleh pernikahan dini yang tidak dikehendaki, seks bebas dan perkawinan remaja serta perceraian remaja yang masih tinggi.
3. Perlu adanya peran lintas sektor diantaranya: dinas sosial, dinas pendidikan dan KUA, untuk menjangkau Wanita Usia Subur yang merupakan kelompok rentan pada kasus pernikahan dini tidak dikehendaki, seks bebas dan perkawinan remaja.
4. Perlu dilakukan klasifikasi jenis – jenis pelayanan yang dijamin BPJS maupun yang tidak.
5. Dalam RAD, selain mengintegrasikan ‘data’, juga perlu sinkronisasi/integrasi ‘target’ capaian masing – masing perangkat daerah.
6. Rumah tunggu kehamilan diharapkan dapat berfungsi juga sebagai Ruang Tunggu Nifas, agar ibu nifas (yang beresiko tinggi) dapat dipantau lebih sering.
7. Program – program yang ada di Kabupaten Malang sudah berjalan bagus, namun masih perlu adanya peningkatan terlebih pada koordinasi dan komunikasi terkait data.
8. Data contra war milik Dinas PPKB diharapkan dapat dimanfaatkan oleh dinas kesehatan, melalui tahapan:
   1. Dinas PPKB mendata Pasangan Usia Subur Resiko Tinggi (suspect Risti) melalui program contra war
   2. Data kemudian dikoordinasikan dengan dinas kesehatan
   3. Dinas Kesehatan selanjutnya melakukan pemeriksaaan kepada PUS terduga Risti
   4. Jika positif Risti, data dikoordinasikan kembali ke Dinas PPKB untuk selanjutnya dilakukan konseling KB pada PUS Risti tersebut.

Penulis: Yunita Sari Thirayo, MPH

Reportase

Tindak Lanjut Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Oleh PKMK FK – KMK UGM

Kabupaten Lahat, 17-18 Desember 2018

Selama 2 hari pertemuan Modelling of the integrated programming, planning and budgeting for maternal health and rights-based family planning at district level 2017-2018 bertempat di Gedung Aula Pertemuan Bappeda Kab. Lahat pada17-18 Desember 2018 dengan agenda pembahasan tindak lanjut pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Tahun 2019-2022 Kabupaten Lahat.

Beberapa OPD terkait hadir dalam pertemuan tersebut. Hari pertama dihadiri oleh Bappeda, Dinas Kesehatan dan RSUD Lahat dengan tujuan agar fokus dalam mematangkan RAD Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat Tahun 2019-2022 yang konsen pada perbaikan draft RAD terkait program dan kegiatan Kesehatan Ibu. Sedangkan hari kedua dihadiri oleh Bappeda dan Dinas Dalduk-KB Kab.Lahat dengan fokusperbaikan draft RAD terkait program dan kegiatan Keluarga Berencana.

Pertemuan hari pertama berlangsung di Aula Pertemuan Bappeda Lahat.  Agenda ini dihadiri Dwi Handono (Tim PKMK FKKMK UGM), Hary Umar Syarief (Kabid. PPM Bappeda Lahat), Dori Arisona (Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat), Taufik (Kabid. Layanan kesmas Dinkes Lahat), Agustia Ningsih  (Kasie. Kesehatan Keluarga Dinkes Lahat), Yetti Ruspiani (Kepala Ruang Kebidanan RSUD lahat), Nova (spesialis Obgyn RSUD Lahat) dan Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak Kab. Lahat. Dalam sambutannya, Hary (Kabid. PPM Bappeda Lahat)menyampaikan Rencana Aksi Daerah telah menjadi prioritas dalam RPJMD Kab.Lahat dan Rencana Strategi (Renstra) masing-masing OPD sehingga kedepan program dan kegiatan akan menjadi prioritas dalam penganggaran.

Gambar 1. Sambutan oleh Hary Umar Syarief Kabid. PPM Bappeda Kabupaten Lahat

Pertemuan diawali dengan me – review dan diskusi terkait Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak secara menyeluruh. Diskusi berlangsung hingga  11.00 WIB yang difasilitasi oleh Dwi Handono (PKMK FK – KMK UGM) yang menghasilkan beberapa poin penting, antara lain:

1. Setiap poin rincian kegiatan dikoreksi kembali secara detail dan realistis (dapat diimplementasikan masing-masing OPD) baik dari sisi SDMK, program dan kegiatan maupun anggaran. Hal ini menjadi penting untuk kelangsungan program dan kegiatan kedepan serta RAD ini nantinya akan menjadi produk hukum yakni peraturan Bupati.
2. Target dalam Rencana Aksi Daerah harus realistis sehingga dapat tercapai.
3. Kekurangan tenaga medis dan para medis salah satu faktor penghambat dalam menjalankan program dan kegiatan di lapangan. Permasalahan yang terkait kematian ibu di Kab. Lahat adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terlatih untuk mendukung kesehatan ibu yang masih kurang, infrastruktur dan sarana prasarana kurang memadai dan koordinasi antara pihak PONED dan PONEK belum optimal. Tidak semua kasus rujukan dilakukan di RS (PONEK), harus dapat diidentifikasi mana yang dapat dilakukan di PONED. Di samping itu, faktor budaya dan kondisi geografis jugamenjadi faktor yang diperhitungkan untuk menekan kematian ibu.
4. “Pos komando” dalam bridging Leadership menjadi penting dalam membangun koordinasi antara stakeholder di masing – masing OPD agar tujuan yang dinginkan tercapai yakni menurunkan kematian ibu di Kab. Lahat.
5. Diperlukan dan dibutuhkan perlakuan khusus kepada mereka yang berisiko tinggi. Perubahan paradigma nakes pengelola program menjadi “kunci” keberhasilan program dan kegiatan dilapangan. Bagaimana memastikan WUS – BUMIL – BULIN – BUFAS mendapatkan manfaat seoptimal mungkin dari program – program yang direncanakan dengan tujuan agar selamat, bukan hanya menjalankan program – program dengan sasaran WUS – BUMIL –BULIN – BUFAS dengan pendekatan terhadap “manusia” bukan program.

Gambar 2. Diskusi Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat

Pertemuan hari kedua dihadiri oleh Dinas Dalduk – KB dan Bappeda beserta Tim Teknis Kab. Lahat tujuannya untuk mematangkan Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana Berbasis Hak terkait permasalahan Keluarga Berencana. Dihadiri oleh Dwi Handono (PKMK FKKMK UGM), Dori Arisona (Kasubbid. Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat), Suladarman (Kabid. Keluarga Sejahtera) dan Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak dari Bappeda dan Dinas Dalduk-KB Kab. Lahat.

Difasilitasi oleh Dwi Handono, diskusi berlangsung lancar dan interaktif dari seluruh tim teknis dan peserta yang hadir. Pertemuan berlangsung hingga 11.00 WIB yang menghasilkan beberapa point penting, antara lain:

1. Setiap poin rincian kegiatan dikoreksi kembali secara detail dan realistis (dapat diimplementasikan masing – masing OPD) baik dari sisi SDMK, Program dan kegiatan maupun anggaran. Karena hal ini menjadi penting untuk kelangsungan program dan kegiatan kedepan serta RAD ini nantinya akan menjadi produk hukum yakni peraturan Bupati.
2. Target dalam Rencana Aksi Daerah harus realistis sehingga dapat tercapai.
3. Kekurangan tenaga lapangan (PLKB/PKB) salah satu faktor penghambat dalam menjalankan program dan kegiatan dilapangan.
4. Empat prinsip dalam penanganan kasus risiko tinggi yakni jangan sampai WUS Risti hamil (4T), WUS Risti yang tetap hamil menjadi sasaran utama KB, KB Berbasis Hak harus terwujud dan Demand Creation harus optimal (fokus WUS RISTI).
5. Kurangnya anggaran menjadi salah satu faktor penghambat program dan kegiatan berjalan optimal dilapangan.
6. “Pos komando” dalam bridging Leadership menjadi penting dalam membangun koordinasi antara stakeholder dimasing-masing OPD agar tujuan yang dinginkan tercapai yakni menurunkan kematian ibu di Kab. Lahat.

Gambar 3. Diskusi Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat

Pematangan RencanaAksi Daerah (RAD) Berbasis Hak Kabupaten Lahat tahun 2019 – 2022 dilanjutkan dengan diskusi langsung per OPD melalui pendamping lapanganPKMK FKKMK UGM dengan pemegang program Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk – KB dan RSUD Lahat untuk sinkronisasikegiatan Rencana Aksi Daerah dengan Renstra.

Reporter : Habibi Zamuli, MPH

Reportase

Finalisasi dan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

oleh

PKMK FKKMK UGM

Kabupaten Aceh Barat, 19 – 20 Desember 2018

Pertemuan Modelling of the integrated programming, planning and budgeting for maternal health and rights-based family planning at district level 2017-2018 kembali dilakukan selama 2 hari pada19 – 20 Desember dengan agenda pembahasan finalisasi dan sosialisasi kegiatan pokok Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Aceh Barat.

Pertemuan dilakukan bersama beberapa OPD sehingga akan lebih fokus dalam memberikan masukan terkait Lampiran 1 RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 – 2022. Hari pertama pembahasan finalisasi dilakukanbersama Dinas Kesehatan, RSUD Cut Nyak Dien Meulboh dan Bappeda berfokus pada perbaikan Lampiran 1 RAD terkait kegiatan pokok dan rincian kegiatan. Sedangkan, hari kedua kolaborasi dilakukan bersama OPD lintas sektor terkait dengan fokussosialisasi RAD terkait kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Kabupaten Aceh Barat.

Hari pertama pertemuan berlangsung di Aula Teuku Umar Bappeda Aceh Barat dan dihadiri Tudiono (Tim PKMK FKKMK UGM), Ena Herisna (Kepala DP3AKB), Mulyani Oemar (Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat), Said Fauzi (Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat), Direktur RSUD Cut Nyak Dien, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana Berbasis Hak dari DP3AKB, Dinas Kesehatan, RSUD dan Bappeda. Kegiatan diawali dengan arahan pertemuan hari pertama oleh Tudiono dan dibuka oleh Said Fauzi, selaku Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Said Fauzi menyampaikan salah satu faktor permasalahan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat terjadi karena tidak ada integrasi antara satu OPD dengan OPD lain. Sehingga program integrasi ini diharapkan ada sinkronisasi dengan visi dan misi Bupati dalam RPJMD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Gambar 1. Sambutan oleh Said Fauzi, Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat

Pertemuan hari pertama memberikan kesempatan bagi peserta untuk memberikan masukan dan diskusi terkait kegiatan pokok dan rincian kegiatan dalam Lampiran 1 Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak. Diskusi berlangsung sampai pukul 12.00 WIB yang difasilitasi oleh Tudiono (PKMK FKKKMK UGM). Pada pertemuan ini peserta memberikan beberapa masukan penting, antara lain:

1. Perlu ada pelatihan profesional bidan desa bersama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk meningkatkan moralitas agar bidan bersedia tinggal di desa
2. Memasukkan pengadaan dan penganggaran USG dalam RAD serta pelatihan tenaga operator USG
3. Perlu dibentuk Badan Pertimbangan Kesehatan dengan melibatkan semua sektor terkait

Pada akhir pertemuan hari pertama, Tudiono menegaskan bahwa RAD bukan sesuatu yang baru, namun pengemasan program diharapkan bisa ditekankan lagi agar dapat terjalin komitmen kuat antar OPD untuk mengimplementasikan kegiatan integrasi kesehatan ibu – KB bersama.

Gambar 2. Diskusi Finalisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat terkait Kegiatan Keluarga Berencana

Pertemuan hari kedua kembali dilaksanakan di Aula Teuku Umar Bappeda Aceh Barat untuk sosialisasi Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak terkait permasalahan Kesehatan Ibu. Pertemuan dihadiri oleh 64 orang yang terdiri dari: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh, Kementerian Agama, RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh, Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, Laboratorium Kesehatan, LSM (Yayasan Gugah Nurani Indonesia, Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan), DP3AKB, P2TP2A, DPMG, KUA, BPS, Puskesmas, Majelis Adat Aceh (MAA), RS Teuku Umar(TNI), Tim Teknis dan lain-lain.

Difasilitasi oleh Tudiono diskusi berlangsung lancar dan interaktif dari semua tim teknis dan peserta yang hadir. Pertemuan berlangsung hingga 12.30 WIB menghasilkan beberapa point penting, antara lain:

1. RS perlu menyediakan calon donor hidup bagi ibu hamil risti. Karena selama ini untuk penyediaan darah masih harus mencari keluar RS. Dengan adanya kerjasama lintas sektor dapat membantu kelancaran penyediaan donor darah.
2. Perlu disusun MoU antara RS, puskesmas dan Universitas Teuku Umar untuk menyediakan donor darah hidup. Persoalan darah di Aceh Barat dapat teratasi saat ini dengan adanya Call Center Donor Darah dari Korp Sukarelawan Universitas Teuku Umar.
3. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat menyampaikan selama ini belum ada konfirmasi dan integrasi dengan donor darah dalam tupoksi. Namun jika memang diperlukan, Karang Taruna dan Tagana akan dibentuk tim khusus untuk digerakkan dalam penyediaan donor darah hidup.
4. Sosialisasi RTK selama ini dilakukan melalui RRI. Ke depan, RTK akan disosialisasikan ke bidan koordinator dan puskesmas.
5. Dengan adanya sosialisasi RAD ini diharapkan dapat direncanakan ke depan bagaimana peran LSM swasta dalam kegiatan integrasi kesehatan ibu

Gambar 3. Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat

Kegiatan hari kedua dilanjutkan dengan pertemuan bersama Bupati  Aceh Barat. Tujuan pertemuan ini untuk melaporkan kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang selama ini sudah dilakukan di Kabupaten Aceh Barat, termasuk melaporkan kegiatan pokok yang baru dibahas sebelumnya. Bupati Aceh Barat menyambut positif kegiatan yang selama ini dilakukan dan mendukung proses selanjutnya untuk menurunkan kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat. Salah satu bentuk dukungan dari Bupati Aceh Barat berupa pembangunan sistem informasi dengan menghubungkan layanan kesehatan dasar, antara FKTP dan FKTL.

Gambar 4. Pertemuan dengan Bupati Aceh Barat membahas Kegiatan Pokok Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat

Penulis : Yuditha Nindya KR, MPH

Reportase

Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

oleh

PKMK FKKMK UGM

Kabupaten Aceh Barat, 14-15 November 2018

Pertemuan Modelling of the integrated programming, planning and budgeting for maternal health and rightsbased family planning at district level 2017-2018 kembali dilakukan selama 2 hari pada 14 – 15 November dengan agenda pembahasan pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Aceh Barat.

Pertemuan dilakukan dengan kolaborasi beberapa OPD sehingga akan lebih fokus dalam mematangkan RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022. Hari pertama kolaborasi dilakukan antara Bappeda dan DP3AKB yang berfokus pada perbaikan draft RAD terkait kegiatan Keluarga Berencana. Sedangkan, hari kedua kolaborasi dilakukan antara Bappeda, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh dengan fokus perbaikan draft RAD terkait kegiatan Kesehatan Ibu.

Hari pertama pertemuan berlangsung di Aula Teuku Umar Bappeda Aceh Barat dan dihadiri Dwi Handono (Tim PKMK FKKMK UGM), Elvira (UNFPA), Imroatul Aflah (Kementerian Kesehatan), Ena Herisna (Kepala DP3AKB), Sekretaris DP3AKB, Pejabat Struktural DP3AKB dan Bappeda, Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak dari DP3AKB serta Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda mewakili Kepala Bappeda Aceh Barat. Dalam sambutannya, Masykur (Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda)menyampaikan Rencana Aksi Daerah harus menyesuaikan dengan Rencana Strategi (Renstra) masing – masing OPD sehingga kedepan program dan kegiatan dapat dianggarkan.

Gambar 1. Sambutan oleh Masykur,Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kabupaten Aceh Barat

Pertemuan diawali dengan me – review dan diskusi terkait Rencana Implementasi Strategi Operasional Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak. Diskusi berlangsung hingga pukul 17.00 WIB yang difasilitasi oleh Dwi Handono (PKMK FKKKMK UGM). Pertemuan menghasilkan beberapa poin penting, antara lain:

1. Setiap poin rincian kegiatan akan diperhatikan kembali dan disesuaikan dengan Renstra DP3AKB sehingga sejalan dengan Renstra dan kegiatannya dapat dianggarkan.
2. Target dalam Rencana Aksi Daerah harus realistis sehingga dapat tercapai.
3. Aceh Barat kekurangan tenaga PLKB. Jumlah PLKB yang ada sekarang sebanyak 23 PLKB. Terdiri dari 8 PLKB yang PNS dan 15 PLKB Non PNS (Relawan).
4. Beberapa hari sebelumnya, DP3AKB mendapat surat dari BKKBN Provinsi Aceh terkait Tenaga PLKB Non PNS (Relawan) bahwa mulai tahun depan tenaga PLKB tidak dibiayai lagi oleh Provinsi. Permasalahan terkait PLKB akan dibahas besok oleh DP3AKB bersama DPR Kabupaten Aceh Barat pada rapat Banggar. 

Gambar 2. Diskusi Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat terkait Kegiatan Keluarga Berencana

Pertemuan hari kedua berlangsung di Aula Bedah Lantai 2 Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat untuk mematangkan Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana Berbasis Hak terkait permasalahan Kesehatan Ibu. Pertemuan dihadiri oleh Dwi Handono (PKMK FKKMK UGM), Elvira (UNFPA), Imroatul Aflah (Kementerian Kesehatan), Direktur Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda Aceh Barat, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh Barat, Pejabat Struktural Dinas Kesehatan dan RSUD Cut Nyak Dhien serta Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana Berbasis Hak dari Dinas Kesehatan dan RSUD Cut Nyak Dhien.

Difasilitasi oleh Dwi Handono diskusi berlangsung lancar dan interaktif dari semua tim teknis dan peserta yang hadir. Pertemuan berlangsung hingga 12.30 WIB menghasilkan beberapa poin penting, antara lain:

1. Masykur, selaku Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda Aceh Barat, menyampaikan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana selesai awal Desember 2018.
2. Kegiatan dalam RAD harus menyesuaikan dengan Renstra Dinas Kesehatan dan Rencana Bisnis Anggaran (RAB) Rumah Sakit Cut Nyak Dhien sehingga kegiatan dapat dianggarkan.
3. Kembali dijelaskan terkait tujuan uji coba Modelling of the integrated programming, planning and budgeting for maternal health and rights-based family planning at district leveldalam rangka mencari model perencanaan yang terintegrasi antara kesehatan dan keluarga berencana. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun Rencana Aksi Daerah dengan tujuan utamanya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
4. Secara umum RAD berisi 4 strategi yaitu :
   • Strategi 1 dari segi kebijakan dan kepemimpinan
   • Strategi 2 dari kerjasama dengan lintas sektor dan pihak terkait
   • Strategi 3 terkait cakupan universal pelayanan kesehatan ibu – keluarga berencana
   • Strategi 4 terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan ibu – keluarga berencana.
5. Rencana Aksi Daerah diharapkan akan dapat di Perbup – kan agar memiliki badan hukum dan ke depannya perlu adanya manajemen perubahan untuk menyiapkan semua pihak dapat melaksanakan Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana Berbasis Hak Tahun 2018 – 2020.
6. Permasalahan yang terkait kematian ibu di Aceh Barat adalah kualitas sumber daya manusia terlatih untuk mendukung kesehatan ibu yang masih kurang, kurang peralatan kesehatan seperti USG dan masih belum optimal koordinasi antara pihak PONED dan PONEK. Tidak semua kasus rujukan dilakukan di RS (PONEK), harus dapat diidentifikasi mana yang dapat dilakukan di PONED.
7. Diharapkan adanya perubahan paradigma dari mengelola program untuk Wanita Usia Subur (WUS), Ibu Hamil atau Ibu Nifas Berisiko Tinggi menjadi mengelola Wanita Usia Subur (WUS), Ibu Hamil atau Ibu Nifas Berisiko Tinggi yang berfokus pada wanita atau ibu tersebut untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari program kesehatan ibu dan anak (KIA).

Gambar 3. Diskusi Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat terkait Kegiatan Kesehatan Ibu

Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat tahun 2018-2022 akan diteruskan dilakukan dengan diskusi secara langsung melalui pendampingan lapangan oleh PKMK FKKMK UGM dengan pemegang program Dinas Kesehatan, DP3AKB dan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh untuk sinkronisasi kegiatan Rencana Aksi Daerah dengan Renstra Dinas Kesehatan dan DP3AKB serta RBA Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat.

Penulis : Muhamad Syarifuddin, MPH