Reportase

Pendampingan Tim Teknis dalam Pembahasan Draft I Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Kabupaten Lahat, 30 – 31 Oktober 2018

Pertemuan Tim Teknis Modelling of the Integrated Programming, Planning and Budgeting for Maternal Health and Right-Based Family Planning yang diselenggarakan di ruang meeting Bappeda Kab. Lahat dilaksanakan selama 2 hari yakni pada 30-31 Oktober 2018 dan dihadiri oleh tim PKMK FK- KMK UGM yakni Dwi Handono Sulistyo dan Tudiono, perwakilan NPCU Bappenas (Sri Hermiyanti dan Sri Ratna), Perwakilan Kemenkes (Wisnu Trianggono), Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan (Fahrina dan Nuzulyati) beserta tim teknis kabupaten Lahat yang terdiri dari OPD Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk-KB, RSUD Kab. Lahat, BKD dan Bappeda. Kegiatan ini merupakan rangkaian pertemuan yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh tim PKMK FK – KMK UGM. Pertemuan ini bertujuan untuk Membahas Draft I Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang meliputi: 1). Review draft pendahuluan dan analisis situasi Kesehatan Ibu-KB; 2). Review draft Kebijakan dan Strategi Operasional dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Ibu-KB; 3). Review draft Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kesehatan Ibu-KB serta review draft lampiran RAD. Dalam pembahasan Draft I RAD tersebut, berbagai masukan dan koreksi merupakan hal yang sangat penting untuk kesempurnaan dokumen RAD. Dokumen RAD ini diharapkan bisa aplikatif dan implementatif dalam operasional teknisnya di OPD terkait untuk merealisasikan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak dalam 5 tahun kedepan dan tentunya akan menjadi dasar penyusunan Renja/RKA dan DAK mulai 2019 dan seterusnya bagi masing-masing OPD terkait.

Pertemuan ini berlangsung selama 2 hari, hari pertama penyampaian tentang laporan penyusunan model perencanaan KIA-KB Berbasis Hak Terintegrasi yang disampaikan oleh Dwi Handono Sulistyo sebagai Principal Investigator. Pembukaan pertemuan oleh Faizal Amrie selaku sekretaris Bappeda Kab.Lahat. Sebagai pengantar diskusi  dalam pembahasan RAD Integrasi KIA-KB Berbasis Hak, Dwi Handono menekankan bahwa Draft I RADKab. Lahat merupakan hasil formulasi dari diskusi-diskusi sebelumnya yang telah dilaksanakan sejak awal pendampingan. Harapan kami RAD ini bisa terintegrasi kesistem perencanaan, penganggaran dan Monev keprogram Kesehatan Ibu-KB, disamping itu juga RAD ini akan menjadi masukan bagi Kab.Lahat yang sementara dalam proses penyusunan RPJMD Kab. Lahat ungkap Faizal Amrie.

Gambar 1. Pengantar materi Review Draft I RAD oleh Dr.dr.Dwi Handono Sulistyo,M.Kes dan Sambutan Faizal Amrie

Perlunya konfirmasi dan kroscek data tentang kesehataan ibu-KB yang meliputi capaian, target dan standar akan dimasukkan dalam Draft RAD menjadi pembuka diskusi dalam pertemuan hari pertama. Salah satu bentuk pelayanan KB berbasis hak yakni hak mendapatkan informasi dan pilihan bagi calon akseptor terkait alat kontasepsi, saat ini pelayanan KB berbasis hak belum berjalan optimal di Kab. Lahat. Hal ini bisa dilihat dari belum tersedianya formulir informed choice dalam formulir kartu status peserta KB yang dibagikan oleh BKKBN.  Informed choice merupakan output dari konseling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada calon akseptor untuk mendapatkan persetujuan terkait alat kontrasepsi yang diinginkan akseptor, itu diberikan sebelum tenaga kesehatan melakukan tindakan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi.

Pentingnya informed choice dan informed consent dalam melakukan konseling sebelum melakukan tindakan pelayanan KB merupakan SOP yang harus dilakukan/dipatuhi oleh tenaga kesehatan (nakes) dalam melaksanakan tindakan. Saat di Kab.Lahat belum ada informed choice sehingga dalam pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh teman-teman PLKB di Dinas Dalduk-KB belum bisa dilaporkan dengan baik dan optimal karena belum ada dalam form F2 (pelaporan dan pencatatan).

Dokumen RAD ini diharapkan bisa menjadi acuan dasar dalam penyusunan renja dan renstra pada masing-masing OPD yang terkait. Kegiatan-kegiatan yang ada di RAD ini harus realistis tujuannya sehingga dalam perencanaan dan penganggarannya bisa terukur. RAD spesifik menjawab masalah yang  fundamental di daerah artinya analisis situasi dan analisis data yang kuat menjadi utama sehingga  mampu menjawab masalah dan intervensi apa yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. tentunya  intevensi dan solusi yang implementatif dan aplikatif sesuai kondisi daerah.

Pencegahan kematian ibu sebaiknya dimulai sejak dini yakni mulai dari penjaringan WUS, WUS-PUS, WUS-PUS RISTI, BUMIL RISTI dan BUFAS RISTI menjadi fokus dalam kegiatan ini sehingga terintegrasi secara menyeluruh. Perlunya pemetaan profil kesehatan dan profil KB akan memudahkan melihat daerah mana yang rentan kematian ibunya dan pengguna KB- nya rendah sehingga ini berdampak pada strategi, intervensi dan kebijakan apa yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut.

Gambar 2. Suasana diskusi review Draft I RAD Kab.Lahat

Diskusi hari kedua diawali dengan pemaparan materi terkait data kematian ibu yang disampaikan oleh Agustia Ningsih selaku Kasie Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kab. Lahat.  Berdasarkan data Laporan AMP bahwa rerata jumlah angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Lahat trennya naik turun yakni pada 2015 sekira  8 kasus AKI; 2016 sejumlah 10 kasus AKI; 2017 sebanyak 6 kasus AKI dan per Oktober 2018 sekitar 4 kasus AKI dimana sebagian besar ibu meninggal periode 2016-Okt 2018 yakni  RSUD 15 orang, perjalanan menuju fasyankes 2 orang dan rumah sendiri serta puskesmas masing-masing 1 orang. Sebagian meninggal karena PEB dan pendarahan dengan usia ibu kelompok risti yakni 7 orang. sebagian besar kematian terdapat di Kecamatan Lahat (5 orang), Gumay Talang (3 orang) dan Kikim Selatan (3 orang). Capaian ANC K4 pada 2017 yakni 94,3% dan capaian kunjungan nifas (K) yakni 91,1% artinya belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab. Lahat yakni 96% dan 94%. Namun persalinan oleh nakes baru mencapai 90,7% dan persalinan di fasyankes sekitar 66% belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab. Lahat yakni 95%.

Gambaran program KB di Kab.Lahat disampaikan oleh Gesti Iswarita, beberapa data menunjukan bahwa PUS yang memiliki usia istri pertama kali kawin < 21 tahun di beberapa kecamatan masih tinggi khususnya kecamatan yang berada jauh dari ibu kota kabupaten misal wilyah Kikim Tengah (71,71%), Kikim Barat (68,21%), PUS usia istri < 20 tahun posisi pertama yakni kecamatan Kikim Tengah (2,74%) dan Selatan (2,39%). Data PUS berdasarkan jumlah anak yang dilahirkan > 2 anak Kecamatan Lahat memiliki presentase paling banyak (24,56%), Data jumlah PUS berdasarkan kepesertaan KB yakni PUS yang tidak pernah ber-KB terbanyak di kecamatan Kota Agung (16,66%).

Data jumlah PUS berdasarkan metode kontrasepsi yang digunakan yakni suntik sebesar 68,77% sementara prevalensi  KB MKJP modern yakni 19 % dan prevalensi KB modern adalah 73%. Kecamatan dengan pengguna metode MKJP  terbanyak (MOP dan MOW) adalah Kecamatan Lahat  sebesar 1,77% dengan total PUS 16.965. MKJP rendah karena berdasarkan data yang kami dapatkan dari TKB masalahnya adalah banyak nakes tidak mengerti pelayanan KB untuk peserta JKN-KIS, banyak BPM tidak mau bekerjasama dengan BPJSK. TKBK tidak bisa kami laksanakan karena kami tidak punya anggaran. Pelayanan KB Belum tersosialisasi dengan optimal terkait peserta JKN-KIS untuk bisa melakukan pelayanan KB bagi mereka peserta JKN-KIS. Pelayanan MKJP belum berjalan rutin di beberapa PKM.

Gambar 3. Suasana diskusi hari ke-2 Review Draft I RAD Kab.Lahat

Kajian khusus perlu dilakukan secara komprehensif terkait daerah-daerah yang memiliki permasalahan dan daerah yang tidak bermasalah agar bisa dilakukan analisis kenapa daerah X bermasalah dan kenapa daerah Y tidak bermasalah sehingga bisa dilakukan intervensi yang tepat dan implementatif. Penyebab AKI masih klasik kejadian kematian dengan penyebab yang sama dari tahun ketahun secara massif. Intervensi terkait mereka yang usia remaja harus muncul misalnya bagaimana sosialisasi kespro, PIK-KR. Posyandu remaja, genre dan remaja ini harus disibukan dengan kegiatan ekstrakurikuler baik disekolah maupun dirumah. Kerjasama lintas-sektor antar OPD menjadi hal penting untuk mencegah kematian ibu. Revitalisasi dari bimbingan perkawinan ini menjadi sangat penting untuk dikaitkan dengan Kemenag, dinkes dan pemberi kerja.

Terkait pendanaan kesehatan yang berasal dari luar APBD, ini bisa diakomodir melalui kerjasama CSR perusahaan dengan pemerintah daerah. Saat ini Kab.Lahat sudah melakukan kerjasama dengan perusahan yang ada di Kab. Lahat melalui CSR perusahaan. Untuk 2019 fokus dari kegiatan CSR adalah kesehatan ungkap Nunung selaku perwakilan dari bidang yang menangani kerjasama CSR dengan Pemda. 

Gambar 4. Suasana diskusi hari ke-2 Review Draft I RAD Kab.Lahat 

Reportase: Habibi Zamuli, MPH

Reportase

Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Pendampingan oleh PKMK FKKMK UGM

Kabupaten Aceh Barat, 26 Oktober 2018

Tim Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi Kabupaten Aceh Barat kembali melakukan pertemuan pada Jumat, 26 Oktober. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya pada 18 – 19 Juli, 15 Agustus dan 13 – 14 September 2018. Tujuan pertemuan untuk mematangkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak yang telah disusun oleh Tim PKMK FKKMK UGM. Tim Teknis diharapkan dapat me-review kembali setiap bab dan pembahasan dalam RAD sehingga sesuai dengan kondisi daerah dan ke depannya nyata dapat dilaksanakan. Sebelum pertemuan berlangsung, draft Rencana Aksi Daerah (RAD) telah disusun dan diberikan langsung kepada Tim Teknis untuk dipelajari, diperbaiki dan disempurnakan sehingga pertemuan dapat interaktif dan tim teknis langsung memberikan masukan.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sarana dan Prasarana (Sarpras) Bappeda Aceh Barat. Dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat Ridwan, Kepala DP3AKB Aceh Barat Ena Herisna, Perwakilan Direktur Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat dan Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat serta Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda mewakili Kepala Bappeda Aceh Barat yang sekaligus membuka pertemuan.

Gambar 1. Pembukaan Pertemuan oleh Masykur Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kabupaten Aceh Barat 

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda Masykur manyampaikan terima kasih kepada Tim PKMK FKKMK UGM yang telah membantu menyelesaikan penyusunan RAD dan berharap ke depannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya Kabupaten Aceh Barat.

Melalui Skype, Ketua Tim PKMK FKKMK UGM Dwi Handono dan Tudiono yang berada di Yogyakarta memimpin diskusi yang berlangsung lancar dan interaktif dari seluruh tim teknis dan peserta yang hadir. Pertemuan berlangsung hingga 11.30 WIB menghasilkan beberapa poin penting, diantaranya:

1. Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat yang telah disusun secara umum telah baik dan sesuai dengan RPJM Kabupaten Aceh Barat 2017 – 2022. Namun perlu ada perbaikan diantaranya adalah:
   1. Sebaiknya data yang digunakan adalah data terbaru 2017 terkait data jumlah kematian ibu, cakupan ibu hamil dan ibu bersalin/nifas, kepesertaan KB, jenis KB yang digunakan, fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BKKBN, jumlah sarana kesehatan dan tenaga kesehatan di kabupaten Aceh Barat. Sebelumnya data yang digunakan adalah data sesuai dengan RPJM Kabupaten Aceh Barat 2017 – 2022 yang menggunakan data tahun terakhirnya adalah data 2016.
   2. Perbaikan target dalam cakupan pelayanan kesehatan seperti cakupan ante natal care
2. Target yang akan dicapai pada 2022 akan disinkronisasikan dengan target yang telah ditetapkan oleh daerah. Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Mulyani menyampaikan akan menyesuaikan target RAD dengan target Dinas Kesehatan terkait cakupan ANC, cakupan kunjungan ibu nifas, Total Fertility Rate (TFR) dan target lainnya.
3. Bagaimana jika diadakan MoU antara puskesmas dan rumah sakit terkait magang di rumah sakit bagi bidan yang akan bertugas di puskesmas untuk meningkatkan kemampuan dalam upaya persalinan.
4. Kecamatan Arogan Lambalek, Woyla dan Bubon akan menjadi fokus lokasi penyelesaian masalah dalam Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak karena masalah kematian ibu cukup tinggi. Namun tidak meninggalkan perhatian untuk kecamatan lainnya. Masalah kematian ibu cukup tinggi di tiga lokasi tersebut dapat disebabkan akses cukup sulit, perilaku masyarakat memperhatikan pentingnya kesehatan masih rendah dan adanya penyakit penyerta.

Gambar 2. Diskusi Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat

Pertemuan akan terus dilakukan Tim PKMK FKKMK UGM dengan masing-masing OPD sehingga akan lebih fokus dalam mematangkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat 2018-2022. 

Reportase : Muhamad Syarifuddin, MPH

Reportase

Pendampingan Tim Teknis dalam Pembahasan Lanjutan

Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Kabupaten Malang

 25 – 26 September 2018

Sebagai tindak lanjut pada pertemuan sebelumnya bersama tim teknis Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Kabupaten Malang, Tim PKMK FKKMK UGM (Dwi Handono Sulistyo dan Tudiono) kembali menyelenggarakan pertemuan dengan agenda pertemuan pembahasan lanjutan Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak.

Pertemuan ini diselenggarakan selama dua hari dengan agendareview hasil diskusi pengembangan solusi masalah dan laporan ketua tim PKMK FK UGM atas progress kegiatan tiga kabupaten pada hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan masukan untuk pengembangan solusi masalah pada hari kedua. Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Badan Perencanaan danPembangunan Daerah Kabupaten Malang, sekaligus menyampaikan beberapa hal diantaranya harapan pemerintah daerah agar output dari semua kegiatan bisa dilaksanakan pada 2019.

Gambar 1. Pertemuan Lanjutan bersama Tim Teknis Kabupaten Malang Hari Pertama

Melalui pengantar oleh Dwi Handono selaku ketua tim dari PKMK FK UGM, disampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan program ini dimana salah satu kendala yang dihadapi adalah situasi kabupaten Malang yang berbeda dengan dua kabupaten lainnya yang juga melaksanakan program ini. Kabupaten Malang telah memiliki sistem yang berbeda pada masing-masing perangkat daerah. Tiga alternatif solusi yang ditawarkan untuk menyikapi situasi yang berbeda di kabupaten Malang, dan forum menyimpulkan solusi yang digunakan untuk integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang adalah dengan ‘tambal sulam’ sistem yang sudah ada.

Gambar 2. Pertemuan Tim Teknis turut dihadiri oleh Perwakilan Tim Pusat

Selain tim teknis dan beberapa perwakilan perangkat daerah (OPD) lain, pertemuan kali ini juga dihadiri oleh perwakilan dari tim pusat yakni perwakilan dari Kemendagri, Kemenkes dan perwakilan dari BKKBN.

Gambar 3. Pertemuan Lanjutan bersama Tim Teknis Kabupaten Malang Hari Kedua

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini menghasilkan beberapa poin penting, antara lain:

1. Alternatif untuk penyusunan RAD di Kabupaten Malang adalah penataan ulang. Terdapat beberapa-sistem yang sudah menjadi inovasi masing-masing OPD. Penataan ulang yang dimaksud adalah agar sistem tersebut bukan lagi milik masing-masing OPD, akan tetapi menjadi milik bersama (milik kabupaten Malang)
2. Bidan di kabupaten Malang sudah melakukan ANC terpadu. Namun dengan melihat wilayah kabupaten Malang yang luas, terdapat pelayanan Lintas Kabupaten – Kota, yang mana ANC bisa terputus disebabkan oleh bumil yang melakukan ANC berpindah-pindah tempat (contoh kasus: ANC dilakukan pada bidan di Kabupaten Malang, persalinan dilakukan di tempat lain, hal ini menyebabkan tidak maksimalnya dalam pelayanan ANC dan penanganan Bumil/Bufas di Kab. Malang)
3. Upaya strategis yang perlu menjadi perhatian
   1. Pelayanan ANC terpadu
   2. Penjaringan Ibu dengan resiko tinggi
4. Sebagai tujuan bersama dalam perannya menurunkan AKI di Kabupaten Malang, tim teknis (Dinkes, DPPKB, RSUD) sepakat untuk menggarap bersama-sama
5. Tidak ada kebijakan baru yang dibuat, tim teknis bersama PKMK FK UGM hanya mengembangkan yang sudah ada (menutupi lubang-lubang dalam alur yang masih membuat AKI tinggi di Kabupaten Malang)
6. Pelayanan KB yang masih menjadi kendala adalah pada faskes swasta masih kurang patuh dalam pelaksanaan SOP, sementara faskes pemerintah sudah mengikuti SOP yang ada.

 Penulis: Yunita Sari Thirayo, MPH

Reportase

Review Analisis Penyebab Masalah Kematian Ibu dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Kabupaten Lahat

 17-18 September 2018

Pertemuan Modelling of the Integrated Programming, Planning and Budgeting for Maternal Health and Rights-Based Family Planning at District Level 2017-2018telah sampai pada Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak. Pertemuan ini berlangsung selama 2 hari pada 17-18 September 2018 di Ruang Meeting Bappeda Kab. Lahat. Tujuan kegiatan ini menganalisis situasi dan penyebab masalah kematian ibu, mematangkan alternatif problem solving kematian ibu di Kabupaten Lahat serta mengembangkan strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian target berdasarkan strategi Rencana Aksi Nasional (RAN) Kesehatan Ibu dan Right Family Planning (RFP).

Turut hadir Tim PKMK FKKMK UGM diwakili Dwi Handono Sulistyo dan Tudiono, Wahida Paheng (BKKBN Pusat Jakarta), Nuzulyati (BKKBN Provinsi Sumsel), Irwansyah Jemaat dan Hendra (Bappeda Provinsi Sumsel) dan Tim Teknis Kab. Lahat. Dalam pembukaan dan sambutannya, Sekretaris Bappeda Kabupaten Lahat, Faizal Amrie menekankan bahwa RAD yang disusun dalam jangka 5 tahun diharapkan bisa dilaksanakan dan diimplementasikan di Kab. Lahat, baik dari segi pembiayaan maupunprogram lainnya. RAD tentunya disusun berdasarkan RPJMD, RAN dan RFP dari Kementerian Kesehatan dan BKKBN Pusat yang nantinya dapat diterjemahkan ke dalam program setiap OPD terkait.

       Gambar 1. Pembukaan Pertemuan oleh  Faizal Amrie Sekretaris Bappeda Kab. Lahat dan      Pengantar Diskusi oleh Dwi Handono Sulistyo Tim PKMK FKKMK UGM

Sebagai pengantar diskusi hari pertama,Dwi Handono Sulistyo menekankan bahwa dalam setiap titik kerangka konsep Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak terdapat KB artinya bahwa KB merupakan salah satu faktor indikator menekan AKI. Ia juga mengatakan bahwa untuk menurunkan AKI, WUS – PUS harus sejak awal dideteksi, dijaring dan diketahui mana yang berisiko tinggi dan mana yang tidak berisiko tinggi sehingga intervensi dan deteksi dini harus sejak awal dilakukan, sejak SMP sampai menjadi calon pengantin tujuannya untuk menyiapkan perempuan agar siap dengan kehamilannya nanti.

“RAD akan disusun berdasarkan masukan – masukan dari tim teknis, sesuai dengan kondisi riil di Kab. Lahat dengan harapan RAD ini bisa diimplementasikan dan realistis dalam hal pembiayaan dan program kegiatan” tutur Dwi Handono. Dalam sesi diskusi kali ini. Tudiono bertindak sebagai moderator, presentasi diawali dengan masalah penjaringan WUS – PUS oleh Farida Hasibuan (Kabid. Penggerak Masyarakat Dinas Dalduk-KB Kab. Lahat). Saat ini di Kab. Lahat sebagian besar akseptor KB menggunakan pil dan suntik. Dinas Dalduk – KB Kab. Lahat telah memiliki data calon akseptor KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), namun terkendala oleh pembiayaan karena masyarakat ingin MKJP gratis. Menanggapi masalah pembiayaan, Wahida Paheng (wakil BKKBN Pusat Jakarta) menungkapkan bahwa pembiayaan MKJP gratis. Dari BKKBN Pusat secara alkon itu gratis, namun sayangnya pelayanan tindakan BKKBN berbenturan dengan regulasi misal regulasi BPJSK. Saat ini BKKBN Pusat sedang berjuang agar pembiayaan KB Pascasalin (MOW/MOP) bisa masuk dalam biaya persalinan itu sendiri.  

KIE menjadi kunci agar KB MKJP menarik minat masyarakat, KIE bukan hanya tugas PLKB/PKB, PPKBD/Sub – PPKBD namun juga tugas masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat dan agama juga berperan aktif untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait KB MKJP. “Kegiatan KIE, sosialisasi dan advokasi kami telah maksimalkan untuk meningkatkan pengetahuan KB masyarakat” ungkap Farida.

Menggratiskan KB MKJP merupakan cara menarik akseptor KB baru dan ke depannya MOP/MOW dapat dilakukan di puskesmas meskipun kondisi saat ini belum memungkinkan karena sarana-prasarana serta fasilitas dan SDMK belum memenuhi, tutur Farida dan Agustia.

Terkait ibu nifas (Bufas) tidak ber – KB, hal ini lebih disebabkan oleh KIE belum maksimal, kompetensi tenaga kesehatan (Nakes) memberikan layanan KB pascasalin dan pemahaman KB masih kurang. Menjawab permasalahan tersebut, Agustia Ningsih (Kasie Kesehatan Keluarga) menjelaskan bahwa KIE sebenarnya sudah dilakukan sejak awal ibu hamil (Bumil) memeriksaan kehamilan di faskes yakni pemeriksaan ANC sampai nifas, untuk Bumil/Bufas RISTI Nakes menganjurkan agar menjalani KB pasca salin setelah partus dengan memberikan KIE/konseling kepada Bumil/Bufas RISTI terkait dampak ketika tidak ber – KB setelah partus. Bagi Bumil/Bufas RISTI yang tidak mau, nakes terpaksa “menakut-nakuti” dan membujuknya agar ber – KB.

KIE dilakukan sejak awal ANC oleh PLKB namun minat masyarakat untuk KB pasca salin masih rendah meskipun pelaksanaan KIE sudah maksimal dilaksanakan kepada masyarakat sambung Sulfi (Kasie pelayanan KB dinas Dalduk – KB). Pelatihan KB pascas alin untuk nakes bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan mereka terkait pemasangan layanan KB pasca salin, jika memungkinkan semua bidan harus dilatih namun jika pembiayaan tidak memungkinkan maka cukup bidan penanggung jawab wilayah.

Terkait peningkatan kapasitas SDMK di Kab. Lahat, BKKBN Provinsi diwakili oleh Nuzuliyati mengatakan sebagai kabupaten pilot project akan menjadikan Lahat sebagai prioritas dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas/pelatihan terkait KB pasca salin.   

Gambar 2. Diskusi dan Tanggapan Analisis Penyebab Masalah Kematian Ibu Kab. Lahat 

Kualitas dan kuantitas nakes, pembiayaan, regulasi dan sosialisasi serta faktor budaya menjadi hambatan dan masalah pelayanan KB Berbasis Hak belum/ tidak berjalan optimal di Kab. Lahat. Dwi Handono menjelaskan seharusnya KB Berbasis Hak itu adalah memperhatikan hak pasien (akseptor KB) baik dari segi hak mendapatkan KIE, misalnya KIE mulai dari pra pemasangan-pasca pemasangan KB, pelayanan dan tindakan KB seperti bagaimana prosedur pencabutan KB (IUD atau IMPLAN) dan KB Berbasis Hak terkait geografis adalah pemerataan informasi tentang KB dan pelayanan KB harus merata antara di kota dan desa.

Menanggapai pengertian KB Berbasis Hak yang disampaikan oleh Dwi Handono Sulistyo seluruh OPD terkait sepakat bahwa seharusnya semua pasien yang ingin ber – KB berhak mendapatkan KIE, pelayanan dan tindakan medis KB. Untuk itu, perlu adanya regulasi atau SOP yang seragam terkait pelayanan KB Berbasis Hak di Kab. Lahat sehingga Hak pasien dalam mendapatkan KIE dan pelayanan serta tindakan medis KB tercapai.

Pembiayaan dan kesiapan mental akseptor, misal takut dioperasi merupakan masalah MKJP. KB Berbasis Hak dari sisi tenaga ada dua yakni nakes dan PLKB artinya bahwa nakes dan PLKB memiliki tanggung jawab masing – masing terkait KIE dan pelayanan KB baik Pra pemasangan dan pasca pemasangan di Kab. Lahat tutur Tudiono. Untuk menekan dan menurunkan kematian ibu di Kab. Lahat semua OPD harus berkoordinasi dan bekerja sama karena kematian ibu bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk-KB dan RSUD melainkan tanggung jawab bersama. Salah satu caranya yakni melalui penjaringan dan penemuan WUS – PUS RISTI.

Pertemuan hari kedua pada 18 September 2018 membahas tentang pelayanan Bumil dan persalinan di faskes. Saat ini FK-KMK UGM telah membuat kerangka konsep kelompok penanganan diagnosa Bumil normal dan RISTI, kelompok diagnosa mana yang bisa ditangani di PKM PONED dan RSUD, namun semua kelompok diagnosa tersebut akan disesuikan dengan kemampuan/ standar yang kompetensi dan layanan kesehatan berlaku di daerah (Kab.Lahat). Ke depannya PKM PONED menjadi gatekeeper/penguat dalam penanganan kasus-kasus emergensi dasar kehamilan dan partus tutur Dwi Handono Sulistyo sebagai pengantar dalam sesi diskusi.

Diskusi menghasilkan beberapa poin penting terkait pengembangan alternatif solusi pada masalah-masalah yang teridentifkasi yakni:

Solusi PNC bermasalah: jadwal kunjungan nifas (KF) dan kunjungan neonatus (KN) akan dilakukan secara bersamaan tujuannya efisiensi waktu, PNC Bufas normal yakni 3 kali KF, namun jika Bufas RISTI PNC harus mendapatkan perlakuan khusus untuk KF yakni frekuensi KF – nya ditingkatkan lagi (> 3 Kali). Kemitraan bidan dan dukun (Perbup No.52 Tahun 2017). Pendampingan bumil oleh nakes, keluarga dan kader kesehatan. Jalin komunikasi yang baik melalui Call Center untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi pasien, nakes dan faskes rujukan, Harus ada Call Center baik Bufas maupun nakes tujuannya untuk mempermudah komunikasi dan kontrol jika terjadi kegawatdaruratan; melengkapi alat-alat (bidan kit). Perlu pelatihan/refreshment ilmu dan pemberdayaan kader kesehatan. Advokasi ke stakeholder untuk penempatan atau pemerataan tenaga kesehatan. Ada insentif bagi bidan yang tinggal di daerah sulit dan punishment bagi yang ingkar penempatan dan pengaturan Bidan Penanggung Jawab Wilayah (Penjawil) dan pemberdayaan kader kesehatan; KF dilakukan oleh bidan desa; Perlunya sistem pemantauan dan monitoring evaluasi dari Dinas Kesehatan; KIE untuk kontrol pascasalin digiatkan terutama pasien di faskes swasta.

Solusi Rujukan BUFAS Bermasalah:

3T bukan hanya untuk bumil saja namun bufas juga perlu diterapkan 3T, terlambat mengambil keputusan tentunya akan berpengaruh dalam pertolongan yakni terlambat penanganan/pertolongan. Kelas bumil ditingkatkan; ambulance desa disiapkan dan pengaktifan kembali desa siaga; optimalisasi sosialisasi Jampersal dan JKN terkait cakupan pembiayaan secara kontinu.

Advokasi dan KIE ditingkatkan dengan menekankan bahaya bila bumil tidak dirujuk. Optimalisasi KIE buku KIA pada bumil dan keluarga; optimalisasi sosialisasi RTK sampai ke daerah pinggiran tujuannya meningkatkan utilisasi RTK oleh masyarakat. RTK bukan hanya untuk bumil persalinan juga untuk bufas; Membangun sistem rujukan lintas sektoral antara pemerintah desa, dinkes, Dalduk-KB dan RSUD melalui call center.

Solusi PONEK Bermasalah:

pelatihan dan peningkatan skill serta penambahan jumlah nakes yang bertugas difaskes PONEK; Komitmen nakes dan stakeholder terkait mutasi nakes bagi nakes terlatih; Penambahan sarana-prasarana dan Alkes untuk penunjang pelayanan PONEK; Unit penunjang seperti Bank Darah dan mengikat kerjasama dengan UTD RSUD dengan PMI.

Solusi Pelayanan PONED Bermasalah: Alokasi Anggaran oleh Pemda untuk peningkatan kapasitas dan skill, pembinaan dan pendampingan NAKES PONED oleh tim PONEK (dokter Obgyn); pembentukan Tim untuk mengaktifkan kembali 7 PKM PONED; kalibrasi, inventaris dan kelengkapan data-data Alkes; Komitmen NAKES dan stakeholder terkait mutasi NAKES bagi NAKES terlatih.

Solusi Rujukan dari PKM PONED ke RSUD PONEK Bermasalah:

Penekanan SOP dan punishment dari lembaga profesi (IBI) dan dinas kesehatan terkait nakes yang coba – coba melakukan tindakan di luar kewenangan dan skill-nya; Peningkatan kapasitas nakes tentang advokasi/ KIE kepada keluarga pasien; ketegasan SOP penggunaan ambulance; optimalisasi koordinasi call center antara pasien, PKM dan RSUD sangat penting untuk rujukan (pra rujukan-rujukan dan pasca rujukan) dan kontrol.

Solusi RTK Bermasalah:

optimalkan sosialisasi RTK ke masyarakat melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama, penyuluhan melalui kelas bumil, leaflet ataupun spanduk; penambahan alokasi anggaran untuk ketersediaan RTK dan fasiltasnya.

Solusi Rujukan Terencana dan Emergensi Bermasalah:

Optimalisasi monev SOP oleh dinkes dan organisasi profesi; Peningkatan kapasitas nakes tentang advokasi/KIE kepada keluarga pasien melalui pendekatan nakes, tokoh masyarakat dan tokoh agama; Penekanan SOP ambulance; Advokasi ke Pemda agar masyarakat miskin di-cover oleh JKN-KIS; Membangun sistem rujukan lintas sektoral antara pemerintah desa, dinkes, Dalduk-KB dan RSUD melalui call center; Optimalisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan Optimalisasi desa siaga. 

Solusi ANC BUMIL Normal dan RISTI Bermasalah:

Monev SOP ANC komprehensif dan terintegrasi (10T); optimalisasi KIE ANC; Pelatihan nakes tentang peningkatan kualitas dan kuantitas ANC; Pembentukan kemitraan ANC bumil Risti antara bidan dan dokter obsgyn; Subsidi biaya untuk kasus RISTI; Pelatihan dan pembinaan bidan agar mampu mengenali bumil RISTI; Optimalisasi penjaringan dan pemetaan bumil Risti oeh PLKB, bidan dan kader kesehatan.

Bumil Risti Tidak Diobati dan Tidak Ber – KB:

Pelatihan PLKB/PKB, PPKBD/Sub-PPKBD untuk meningkatkan pengetahuan terkait deteksi dan pengenalan Bumil RISTI; koordinasi dan kerja sama dengan program lain untuk penjaringan Bumil RISTI; Optimalisasi Advokasi/KIE KB pasca salin Bumil RISTI dan PUS RISTI; reward dan insentif serta punishment bagi nakes; optimalisasi penjaringan dan pemetaan PUS RISTI.

Gambar 3. DiskusiPengembangan Solusi Masalah Kematian Ibu dan Foto Bersama Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak Kabupaten Lahat

Penyusuhan Rencana Aksi Daerah akan terus berlanjut. Alternatif solusi yang telah didiskusikan akan disinkronisasikan dengan Rencana Aksi Nasional Kesehatan Ibu dan Right Family Planning (RFP) oleh Tim Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM).

Reportase: Habibi Zamuli, MPH

Reportase

Review Analisis Situasi Penyebab Masalah Kematian Ibu dan

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Kabupaten Aceh Barat

13-14 September 2018

Kegiatan Modelling of the Integrated Programming, Planning and Budgeting for Maternal Health and RightsBased Family Planning at District Level 2017-2018 kembali dilakukan selama 2 hari pada 13-14 September 2018. Agenda kali ini ialah menindaklanjuti pembahasan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu KB Berbasis Hak yang telah dilaksanakan pada 18-19 Juli dan 15 Agustus 2018. Tujuannya untukme-review analisis situasi dan penyebab masalah kematian ibu dan mematangkan alternatif solusi pemecahan masalah kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat serta mengembangkan strategi dan arah kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target berdasarkan strategi Rencana Aksi Nasional (RAN) Kesehatan Ibu dan Right Family Planning (RFP).

Pertemuan berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Dihadiri oleh Tim PKMK FKKMK UGM diwakili oleh Dwi Handono dan Tudiono, Qurrota A’yun (Bappenas), Sri Ratna Dwi A (UNFPA), Indah N Mardhika (Kementerian Kesehatan), Sahidal Kasrin (Kepala Pimpinan BKKBN Provinsi Aceh), Ridwan (Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat), Ena Herisna (Kepala DP3AKB Aceh Barat) dan Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat serta Said Fauzi (Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat) yang sekaligus membuka kegiatan pertemuan.

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat menekankan penyusunan RAD harus sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Hal ini dapat diwujudkan dalam program disetiap SKPD sehingga benar – benar menyentuh permasalahan yang terjadi di masyarakat dan implementasinya berfokus pada layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.  

Gambar 1. Pembukaan pertemuan oleh Said Fauzi Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat 

Pertemuan diawali dengan me-review kembali analisis situasi dan penyebab masalah kematian ibu oleh Mulyani (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan) mewakili Tim Teknis. Mulyani memaparkan jumlah kematian ibu Kabupaten Aceh Barat pada 2017 sebanyak 9 kasus dan tahun 2018 sampai September ini sebanyak 2 kasus.Kematian ibu terjadi pada saat kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Kasus ini terjadi di rumah sakit, rumah ataupun perjalanan menuju RS. Selain itu, kematian ibu juga terkait permasalahan yang ada di pelayanan PONED, PONEK, sistem rujukan, kualitas Antenatal Care (ANC), penjaringan, pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan sebagainya. Selanjutnya Tudiono sebagai moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan.

Indah N Mardhika  (Dit. Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan), menanggapi penyebab kematian ibu di Aceh Barat pada 2017. Mayoritas  kasus kematian ibu disebabkan oleh kualitas pelayanan pemeriksaan kehamilan Antenatal Care (ANC) yang kurang baik sedangkan pada 2018 disebabkan adanya 4 T yaitu yaitu terlalu muda menikah, terlalu tua melahirkan, terlalu dekat jarak dan terlalu banyak anak.

Ridwan (Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Barat) menggungkapkan bahwa kematian ibu disebabkan kurangnya pengetahuan ibu hamil terkait risiko kehamilan yang dapat menyebabkan kematian. Sejalan dengan hal tersebut, Sahidal Kasrin *Kepala BKKBN Provinsi Aceh) menambahkan kematian ibu disebabkan kurang optimalnya upaya penjaringan dengan masih adanya ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit penyerta. Sehingga penting memperhatikan upaya konseling, pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini yang dapat dilakukan sejak sebelum menikah (calon pengantin). Di Aceh baru kabupaten Aceh Pidie yang memiliki SK Bupati yang menjelaskan bahwa calon pengantin harus cek kesehatan di puskesmas dan wajib mengikuti pendidikan Pra Nikah. Berharap Kabupaten Aceh Barat dapat mencontoh hal tersebut dan menjalankan program pemerintah yang telah dibuat dengan baik dalam komunikasi, edukasi dan advokasi.

Terkait kematian ibu yang terjadi di perjalanan menuju atau di rumah sakit, dr. Dewi Sartika (Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh) menggungkapkan kematian ibu seharusnya tidak terjadi. Namun, mayoritas ibu hamil ataupun ibu nifas yang dirujuk sudah terlambat, keadaan parah dan sangat sulit untuk diselamatkan meskipun telah dilakukan upaya yang maksimal. Ira Yuni Hafnida menambahkan terkait kasus kematian ibu masa nifas, sebaiknya kunjungan tidak hanya dilakukan oleh bidan tetapi juga dokter dan selalu diketahui alamat serta nomor telepon untuk memudahkan komunikasi. 

Gambar 2. Diskusi Analisis Situasi dan Penyebab Masalah Kematian Ibu Kabupaten Aceh Barat 

Secara garis besar pertemuan hari pertama dapat disimpulkan bahwa kematian ibu dapat dicegah dan akan dilakukan pengembangan solusi masalah yang akan dibahas pada pertemuan hari berikutnya. Pengembangan solusi masalah akan berfokus pada upaya memberikan alternatif solusi terhadap masalah sistem pelayanan dan teknis medis serta penjaringan.

Pertemuan hari kedua diawali Mulyani selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang mempresentasikan disertai diskusi yang difasilitasi Dwi Handono dan Tudiono mengenai pengembangan solusi masalah dan strategi yang akan dilakukan. Diskusimenghasilkan beberapa poin penting pengembangan alternatif solusi pada masalah:

1. Post Natal Care (PNC) bermasalah, alternatif solusinya diantaranya:

   1. Kunjungan nifas dilakukan oleh bidan desa dan kemitraan bidan dengan dukun untuk melaporkan bila ada komplikasi atau tanda bahaya pasca salin

   2. Pemberdayaan buku KIA dan KIE pasca salin tidak hanya untuk ibu tetapi suami beserta keluarga. Begitu pula dengan pasien di faskes swasta.

   3. Melengkapi alat-alat (bidan kit); Perlu pelatihan/refreshment ilmu dan pemberdayaan kader kesehatan; advokasi ke stakeholder untuk penempatan atau pemerataan tenaga kesehatan; terdapat insentif bagi bidan yang tinggal di daerah sulit dan punishment bagi yang ingkar penempatan

   4. Perlunya sistem pemantauan dan monitoring evaluasi dari dinas kesehatan,

2. Rujukan Ibu Nifas bermasalah, alternatif solusinya antara lain:

   1. Peningkatan koordinasi antara RSU dan PKM (tanggung jawab Bidan Desa); Advokasi/KIE pada pasien perlu ditingkatkan dengan menekankan pada bahaya bila tidak mau dirujuk; Pemahaman buku KIA; Optimalisasi pelaksanaan kelas ibu hamil; Sosialisasi pemanfaatan RTK; dan Mengoptimalkan sistem jejaring rujukan lintas sektoral yakni pemerintah desa, dinas kesehatan, DP3AKBdan rumah sakit

   2. Ketika pulang, ibu dan keluarga perlu harus diberikan pendidikan kesehatan yang komprehensif agar mampu mengenali tanda bahaya pasca salin

   3. “Ambulance Desa” agar disiapkan pada desa siaga.

3. Pelayanan PONED dan PONEK bermasalah, aternatif solusinya adalah:

   1. Pelatihan PONEK dan PONED serta peningkatan kapasitas tenaga dalam mengadvokasi keluarga pasien untuk menekankan bahaya keterlambatan merujuk; Pelayanan harus memperhatikan SOP yang telah ditetapkan; Pelayanan PONEK dan PONED dioptimalkan; Adanya komitmen petugas terlatih untuk tidak boleh pindah & komitmen stakeholder untuk tidak membolehkan petugas terlatih pindah; Koordinasi dengan tim dinas kesehatan,  Bidan PONEK danPONED;  sistem inventaris dan kelengkapan data alat kesehatan perlu diperbaiki

   2. Adanya Bank Darah dan mengikat kerjasama dengan UTD RSUD dengan PMI

4. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK0 bermasalah, alternatif solusinya adalah optimalkan sosialisasi RTK ke masyarakat melalui penyuluhan, leaflet ataupun spanduk.
5. Rujukan Terencana dan Rujukan Emergensi bermasalah, alternatif solusinya adalah:

   1. Tenaga kesehatan perlu meningkatkan kemampuan advokasi agar pasien dan keluarga mau mengikuti rujukan terencana serta pendekatan advokasi melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama.

   2. Meningkatkan komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan, ibu hamil dan keluarga untuk menekan bahaya keterlambatan rujukan; Optimalisasikan sistem jejaring rujukan yang berstandar; dan adanya bidan koordinator yang bertanggung jawab untuk memantau perkembangan ibu hamil risiko tinggi

   3. Aktifkan Desa Siaga.

6. Antenatal Care (ANC) Ibu Hamil Risiko Tinggi dan Ibu Hamil “Normal” bermasalah, alternatif solusinya adalah:

   1. a)        Meningkatkan kualitas dan kuantitas ANC; Pemantauan dan pembinaan untuk kepatuhan tenaga kesehatan melakukan SOP; Dibentuk sistem atau kemintraan ANC risiko tinggi antara bidan SpOG; Melengkapi kelengkapan alkes sehingga dapat dilakukan 10T; Pelatihan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kemampuannya seperti mengenali ibu hamil risiko tinggi; dan Memaksimalkan pemetaan penjaringan ibu hamil normal atau risiko tinggi dengan mengajak PLKB dan kader kesehatan.

7. Ibu Hamil Tidak Diobati dan Tidak KB, alternatif solusinya adalah:

   1. Upaya penemuan kasus aktif lebih giat dilakukan; Tenaga konselingnya perlu ditingkatkan kapasitasnya; Memaksimalkan pemetaan penjaringan PUS Risiko Tinggi; dan Maksimalkan KIE pada PUS yang Risiko Tinggi;

   2. Perlu ada sistem kerjasama/rujukan dengan program lain (TB, HIV, gizi, malaria)

8. Masalah Penjaringan yaitu WUS – PUS Risiko Tinggi tidak terjaring, WUS Calon Pengantin Risiko Tinggi tidak terjaring, WUS SMA dan SMP Risiko Tinggi tidak terjaring, WUS – PUS tidak ber – KB, Ibu Nifas Tidak ber – KB dan Pelayanan KB Tidak Berbasis Hak, alternatif solusinya diantaranya :

   1. Pelatihan terkait penjaringan WUS atau PUS risiko tinggi

   2. Penjaringan WUS Risiko Tinggi dilakukan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan di sekolah – sekolah dan kemudian diserahkan ke DP3AKB.

   3. Meningkatkan KIE tentang KB dan Pendekatan dengan TOMA,TOGA & Keluarga

   4. Perekrutan tenaga lapangan, pengaturan distribusi dan domisili petugas kesehatan

   5. Mengoptimalkan pelaksanaan KIS ibu hamil dan ibu nifas serta mengoptimalkan buku KIA. 

Gambar 3. Diskusi Pengembangan Solusi Masalah Kematian Ibu dan Foto Bersama Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat

Penyusunan Rencana Aksi Daerah akan terus berlanjut. Alternatif solusi yang telah didiskusikan akan disinkronisasikan dengan Rencana Aksi Nasional Kesehatan Ibu dan Right Family Planning (RFP) oleh Tim Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FKKMK UGM).

Reportase : Muhamad Syarifuddin, MPH