Reportase

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Pendampingan oleh PKMK FKKMK UGM

Kabupaten Aceh Barat, 15 Agustus 2018

Menindaklanjuti pertemuan yang telah dilaksanakan pada 18-19 Juli 2018, pertemuan kembali dilakukan pada Rabu, 15 Agustus 2018 membahas pematangan analisis situasi dan prioritas masalah kesehatan ibu dan keluarga berencana di Kabupaten Aceh Barat dan dilanjutkan membahas penyusunan RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh Barat. Pertemuan berlangsung interaktif melalui Skype antara Dwi Handono dan Tudiono yang berada di Yogyakarta dengan Tim Teknis yang dimoderatori oleh Muhamad Syarifuddin selaku Tim Lapangan PKMK FKKMK UGM di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 1. Pembukaan Pertemuan oleh Nursyidah Mewakili Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat

Pertemuan dibuka oleh Nursyidah mewakili Kepala Bappeda Aceh dan berharap penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak harus sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), RPJMD Kabupaten Aceh Barat, Renstra dan Renja masing – masing OPD. Sehingga ke depan target dari kegiatan integrasi dapat diukur dan tercapai. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi dari Tim Teknis yang diwakili oleh Mulyani dan Cut Aman. Materi yang dipaparkan merupakan hasil diskusi identifikasi penyebab kematian ibu pada 2017 dan 2018 sertamasalah keluarga berencana yang telah disepakati oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) dan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Dwi Handono dan Tudiono kemudian memberikan tanggapan dan diskusi terkait pemaparan materi yang telah disampaikan. Diskusi berlangsung hingga pukul 12.00 WIB dan menghasilkan beberapa poin penting, diantaranya:

1. Kasus kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat pada 2017 sebanyak 9 kasus dan 2018 yaitu 2 kasus.

2. Kasus – kasus kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat sebagian besar semestinya dapat dicegah.

3. Permasalahan yang menyebabkan kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat adalah:

   1. Pelayanan PONEK dan PONED yang masih kurang dari segi keterampilan tenaga kesehatan, kurang koordinasi antara petugas kesehatan, petugas kesehatan tidak berada ditempat, sarana dan prasana yang dimiliki serta persediaan darah yang kurang.
   2. Permasalahan sistem rujukan seperti keterlambatan sistem rujukan. Terkadang pasien yang tiba di rumah sakit PONEK sudah dalam keadaan parah dan ada yang meninggal pada saat perjalanan ke rumah sakit serta keengganan ibu hamil dan keluarga untuk dirujuk. Faktanya banyak yang lebih mengandalkan dukun dibandingkan tenaga kesehatan.
   3. Kualitas Antenatal Care (ANC) yang kurang baik dan tidak teratur
   4. Tindakan Post Natal Care (PNC) yang belum optimal.
   5. Kasus kematian ibu disebabkan faktor risiko seperti umur yang sudah tua, banyak anak, adanya penyakit penyerta dan lain sebagainya.

4. Selama ini belum dilakukan penjaringan WUS-PUS Risiko Tinggi oleh DPPPAKB, keterbatasan petugas KB sehingga masih kurang cangkauan pencapaian pengguna KB, adanya pemahaman di masayarakat menganggap ber – KB itu haram dan banyak anak banyak rezeki serta keengganan suami untuk ber-KB padahal istrinya berisiko. Sehingga ada hubungan antara tidak menggunakan KB dengan kasus kematian ibu.

5. Pentingnya Audit Maternal Perinatal (AMP) yang melibatkan semua sektor baik dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, bidan serta ke depannya melibatkan Ikatan Bidan Indoensia (IBI) untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Ibu dan Anak.

6. Beberapa solusi alternatif untuk mencegah tidak terjadi lagi kematian ibu, antara lain:perbaikan sistem rujukan baik rujukan terencana ataupun emergency, perbaikan pelayanan PONEK dan PONED, aktif melakukan penjaringan WUS-PUS Risti, tersedianya sistem informasi, bidan desa lebih proaktif dan meningkatkan koordinasi dengan bidan lain atau dokter spesialis serta bidan di puskesmas harus mengetahui Bantuan Hidup Dasar tidak hanya berfokus pada persalinan.

Gambar 2. Pemaparan dan Diskusi Identifikasi Penyebab Kematian Ibu dan Alternatif Solusi Pemecahan Masalah

Penyusunan Rencana Aksi Daerah akan terus berlanjut. Tim Teknis masing-masing OPD akan lebih fokus mencari solusi alternatif lokal dan solusi pemecahan masalah kematian ibu berdasarkan RAN Kesehatan Ibu dan RFP sesuai dengan identifikasi penyebab masalah kematian ibu yang telah didiskusikan.

Reportase : Muhamad Syarifuddin, MPH

Reportase

Persiapan Implementasi Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Kabupaten Malang

Pendampingan oleh PKMK FK-KMK UGM

Pertemuan Senin – Selasa, 19 – 20 Februari 2018

Setelah melalui persiapan dan scoping yang dilakukan pada akhir 2017, tim inti  PKMK FK -UGM kembali berkunjung ke Malang dengan satu tujuan utama yaitu implementasi kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang. Kunjungan ini sekaligus menandai ‘kick off’ dengan menempatkan satu asisten lapangan. Tugas asisten adalah memfasilitasi setiap pendampingan bersama tim teknis yang diselenggarakan di Kabupaten Malang. Sebelum workshop dilaksanakan pada 21 – 22 Februari, tim PKMK FK UGM melakukan kunjungan ke beberapa dinas terkait dalam upaya penggalangan komitmen dan advokasi kepada stakeholder untuk Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang.

Gambar 1. Kunjungan dan Advokasi kepada Kepala dan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

dr. Hadi Puspita, selaku Kepala Dinas beserta Drs. R. Nono Ratnadie, MM, selaku Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyambut baik kunjungan dari tim PKMK FK UGM. Beberapa hal yang menjadi pesan dan poin penting dalam pertemuan tersebut, antara lain:

1. Kolaborasi program dalam upaya untuk menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Malang pernah dilaksanakan sebelumnya pada 2014, namun akhirnya meredup dan tidak berlanjut karena terjadi pergantian pimpinan serta berkurangnya komitmen antar instansi terkait.
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian yang juga berperan dalam membantu menurunkan angka kematian ibu, memiliki satu program inovasi dengan Wanita Usia Subur (WUS) beresiko tinggi (Risti) sebagai sasaran utama yaitu program Contraseptive Woman at Risk (Contra War).
3. Terdapat pelayanan publik yang bentuknya ialah data realtime dari Dinas PPKB
4. Dalam rangka membantu proses Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang, Kepala Dinas PPKB meminta dan mengharapkan adanya keterlibatan kembali para pelaku program kolaborasi terdahulu yaitu bersama-sama tim Sutera Emas dari dinas kesehatan dan puskesmas, serta SIJARIEMAS  dari RSUD Kanjuruhan.

Selanjutnya, pada hari kedua di Kabupaten Malang, tim PKMK FK UGM bertemu dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang di ruang pertemuan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang yang masih berlokasi di Pendopo Kota Malang.

Gambar 2. Advokasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Pertemuan berlangsung sangat singkat dikarenakan padatnya jadwal Kepala Bappeda, namun berhasil mencapai satu komitmen dimana Kepala Bappeda mendukung pelaksanaan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana di Kabupaten Malang dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagai bidang / bagian yang mengurus masalah kesehatan di Kabupaten Malang.

Pertemuan Selasa, 28 Februari 2018

Menindaklanjuti permintaan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada pendampingan tim teknis yang kedua kalinya di Kabupaten Malang, tim PKMK FK UGM menyempatkan untuk kembali melakukan advokasi kepada para pemegang kebijakan yaitu melalui kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan

Gambar 3. Advokasi kepada Kepala Sub Bagian Rekam Medik dan Evaluasi Pelaporan

Beberapa poin penting dari hasil pertemuan bersama perwakilan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan diantaranya:

1. Sistem yang ada di Kabupaten Malang sangat memungkinkan untuk diterapkan  jugadi daerah lain di Indonesia.
2. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah audiensi dengan Kepala Daerah.
3.  Keterlibatan RSUD dalam Integrasi  Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana:
   1. Penanganan dan pelaporan di Dinas Kesehatan
   2. Dengan adanya kolaborasi, RSUD akan sangat dimudahkan dalam segala hal
   3. Tidak perlu lagi ada dana khusus, karena sudah termasuk dalam penanganan yang dilakukan
4. Output dari program SIJARIEMAS di RSUD Kanjuruhan terbaca di dinas kesehatan dan Dinas PPKB
5. Secara keseluruhan, 3 program yang dahulunya berkolaborasi (Sutera Emas, SIJARIEMAS, Contra War) adalah sama, ketiganya adalah program surveilans yang mengandalkan aplikasi software yang dikelola oleh sistem
6. Diawali dengan program Sutera Emas di dinas kesehatan, konsep program Sutera Emas sudah dimulai ada sejak 2010, hingga akhir 2013 dan  2014, sekarang menjadi kurang aktif karena kurangnya komitmen pimpinan yang baru.
7. SIJARIEMAS merupakan penjaringan untuk emergensi maternal neonatal, sudah dimulai sejak tahun 2014

Setelah berdiskusi dengan Kasubag Rekam Medik dan Evapor, tim PKMK FK-KMK UGM selanjutnya diajak ikut serta menuju ruang IGD untuk melihat bentuk program dan proses pengaplikasian dari program SIJARIEMAS. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Dinas Kesehatan dan melihat langsung simulasi penggunaan aplikasi Sutera Emas di Dinas Kesehatan.

Gambar 4. Petugas IGD RSUD Kanjuruhan mensimulasikan Program SIJARIEMAS

Gambar 5. Simulasi Aplikasi Sutera Emas oleh Staf Evapor Dinas Kesehatan

Reporter: Yunita Sari Thirayo, MPH

Reportase

Persiapan Implementasi Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat

Pendampingan oleh PKMK FK-KMK UGM

Pertemuan Senin, 29 Januari 2018

Sejak persiapan dan scoping selesai dilaksanakan sekitar Desember 2017, Dwi Handono Sulistyo dan Tudiono selaku tim inti dari PKMK FKKMK UGM melakukan kunjungan kembali di Kab. Lahat. Kegiatan tersebut merupakan kunjungan kedua setelah persiapan dan scoping kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di KabupatenLahat, tujuannya adalah implementasi kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kab. Lahat.

Kick off dimulai setelah kunjungan oleh Tim inti dari PKMK FK-KMK UGM, sekaligus penempatan seorang asisten lapangan. Tugas asisten yaitu memfasilitasi setiap pendampingan bersama tim teknis. Pendampingan rencananya akan diselenggarakan di Kab. Lahat. Sebelum workshop pada 31 Januari, terlebih dahulu Tim PKMK FKKMK UGM melakukan kunjungan ke beberapa Dinas dalam upaya penggalangan komitmen dan advokasi kepada stakeholder untuk Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kab. Lahat.

Gambar 1. Kunjungan dan Advokasi Kepala Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lahat

Kunjungan ke dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tersebut disambut baik oleh Kepala Bidang di Dinas DALDUK & KB Kab. Lahat. kunjungan ini diawali dengan diskusi tentang KB terkait Unmeet Need, TFR, CPR dan lain-lain di Kab. Lahat. Kemudian dilanjutkan dengan kesediaan dan dukungan serta komitmen dari Dinas DALDUK & KB Kab. Lahat terkait kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kab. Lahat dan diskusi ditutup dengan pembentukan Tim Teknis di lingkup Dinas DALDUK & KB Kab. Lahat.

Setelah dari Dinas DALDUK & KB, Dwi Handono Sulistyo bersama Tim PKMK FKKMK UGM lainnya melanjutkan kunjungan pertemuan dengan Kepala BAPPEDA Kab. Lahat, diskusi diawali dengan permohonan kesediaan, dukungan, kerja sama dan ijin terkait kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kab. Lahat. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan secara umum maksud dan tujuan kegiatan integrasi tersebut dilakukan di Kab. Lahat.

Pertemuan Selasa, 30 Januari 2018

Dwi Handono Sulistyo beserta Tim PKMK FK-KMK UGM melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kab. Lahat. Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Dinas Kesehatan. Permohonan kesediaan, dukungan, kerja sama dan ijin terkait kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kab. Lahat. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan secara umum maksud dan tujuan kegiatan integrasi tersebut diatas di Kab. Lahat menjadi hasil diskusi pertemuan hari itu.

Pertemuan Selasa, 10 April 2018

Kunjungan Tim FKKMK UGM ke RSUD Kab. Lahat disambut baik oleh Direktur RSUD Kab. Lahat, kunjungan terebut membahas tentang ijin kerjasama dan dukungan RSUD terkait kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kab. Lahat.

Gambar 2. Advokasi ke Direktur RSUD Kab. Lahat, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Ruangan Kebidanan RSUD Kab. Lahat

Reportase oleh: Habibi Zamuli, MPH

Reportase

Advokasi Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Kabupaten Aceh Barat

Pendampingan oleh  PKMK FK-KMK UGM   

Gambar 1. Advokasi Tim Pusat dan PKMK FK-KMK UGM terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Aceh Barat

Selasa – Rabu, 6-7 Februari 2018

Kegiatan advokasi dilakukan selama 2 hari pada 6-7 Februari 2018 di Dinas Kesehatan, Dinas PPPAKB, dan Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Pada hari pertama Tim PKMK FK-KMK UGM mulai melakukan advokasi di Dinas Kesehatan bersama dr. Lutfi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Afifah selaku Kabid Kesmas dan Kartini selaku Kabid Pelayanan dan SDK Dinkes Kabupaten Aceh Barat. Tim PKMK FKKMK UGM yang mengikuti kegiatan advokasi yaitu Dwi Handono selaku Ketua Tim PKMK, Tudiono Djasim selaku expert PKMK, dan Ahmad Yani selaku Koordinator Lapangan di Aceh Barat.

Setelah mendengarkan penjelasan serta diskusi dari Ketua Tim dan Expert PKMK FK-KMK UGM, Kepala Dinkes memberikan respon positif dan bersedia berkontribusi dalam kegiatan. Atas rekomendasi dari Kepala Dinkes, Tim PKMK kemudian melanjutkan advokasi bersama Kabid Kesmas serta Kabid Pelayanan dan SDK. Bidang Kesmas yang merupakan salah satu actor penting dalam kegiatan juga bersedia untuk ikut berkontribusi dan memperkuat kerja sama dengan Dinas DPPPAKB, RSUD, dan OPD lainnya.

Dari Dinas Kesehatan, Tim PKMK FK-KMK UGM melanjutkan kegiatan advokasi di Dinas PPPAKB bersama Ena selaku Sekretaris DPPPAKB dan Emi selaku Kabid Dalduk KB, Vona selaku Kasie KB, dan Sri selaku Kasie Dalduk. Sekretaris DPPPAKB menyambut baik kedatangan Tim PKMK dan berkomitmen untuk berkontribusi mensukseskan kegiatan setelah mendengarkan penjelasan dan diskusi dengan Tim PKMK. Kabid dan Kasi Dalduk KB yang ikut hadir dan aktif berdiskusi di ruangan juga berkomitmen untuk dapat berkontribusi jika dibutuhkan dalam kegiatan nantinya.

Pada hari kedua Tim PKMK FK-KMK UGM melakukan advokasi di Bappeda bersama Kepala Bappeda, Kabid, dan TP2D. Pada saat advokasi, Kepala Bappeda justru tidak menyinggung gambaran kegiatan yang akan dilakukan, namun meminta alasanmengenai terpilihnya Kabupaten Aceh Barat sebagai pilot project, dan menjelaskan bagaimana alur dalam mengadakan kegiatan kerjasama di Kabupaten Aceh Barat. Mengingat pihak yang lebih berwenang dalam memberikan jawaban adalah Tim Pusat, dan Tim PKMK FKKMK UGM juga mengira sudah ada estafet informasi dari Kepala Bappeda yang lama kepada Kepala Bappeda yang baru, akhirnya pembahasan tersebut dilanjutkan pada acara kick off yang berlangsung 8-9 Februari 2018 bersama Tim Pusat yang diwakili oleh Melani dari UNFPA.

Jum’at,11 Mei 2018

Tim Koordinasi RFP (Tim Pusat) didampingi oleh Tim PKMK FK-KMK UGM kembali melakukan sosialisai dan advokasi di Kabupaten Aceh Barat pada 11 Mei 2018. Tim Koordinasi RFP terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Asisten Bupati, karena berhalangan hadir. Bertempat di ruang Kepala Bappeda, pertemuan dihadiri oleh Asisten Bupati, Kepala Bappeda, Kepala dan Sekretaris Dinas PPPAKB, Direktur RSU Cut Nyak Dhien, Sekretaris Dinas Kesehatan, dan Sekretaris BPKD. Tim Koordinasi RFP dan PKMK FKKMK UGM yang hadir antara lain BAPPENAS yang diwakili oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS dan Sri Ratna, UNFPA diwakili oleh Julianto dan Samidjo, BKKBN diwakili oleh Siti Fatonah, Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Arifin Hutagalung, dan PKMK FK-KMK UGM diwakili oleh Dwi Handono, Tudiono serta Ahmad Yani.

Dalam pertemuan ini, dijelaskan historical alasan mengapa Kabupaten Aceh Barat terpilih sebagai pilot project hingga kegiatan berjalan sampai saat ini. Kemudian acara dilanjutkan dengan tanggapan dan penjelasan singkat oleh Kepala Bappeda dan Asisten Bupati yang ditekankan pada tanggapan Bupati Aceh Barat terkait kegiatan ini, bahwa Bupati mendukung kegiatan dan mempercayakan keberlanjutan kegiatan pada Bappeda dan OPD lainnya

Selasa, 17 Juli 2018

Pendampingan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana di Kabupaten Aceh Barat perlu penyegaran ulang mengingat adanya lelang jabatan eselon II ataupun mutasi pejabat baik pejabat eselon III dan eselon IV yang berdampak pada pergantian Tim Teknis. Untuk itu, dalam melanjutkan proses pendampingan yang akan dilakukan nantinya, tim PKMK FKKMK UGM yang diwakili oleh Dwi Handono, Tudiono dan Muhamad Syarifuddin melakukan kunjungan ke Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) dan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat dalam upaya penggalangan komitem ulang dan advokasi kepada stakeholder terkait.

Gambar 2. Kunjungan dan Advokasi ke Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Barat

Marjan. H selaku Sekretaris Bappeda menerima kunjungan tim PKMK FKKMK UGM di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Pada kesempatan itu, belum dapat menemui Kepala Bappeda  karena sedang berada di luar kota mendampingi Bupati di Bali. Dwi Handono selaku ketua tim PKMK FK-KMK UGM menjelaskan kembali secara umum pengembangan model integrasi perencanaan dan penganggaran kegiatan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak, mengapa Kabupaten Aceh Barat terpilih sebagai pilot project dan tujuan kegiatan integrasi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Aceh Barat yang cukup tinggi. Respon dari Sekretaris Bappeda sangat baik, mendukung dan akan membantu untuk pelaksanaan kegiatan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 3 . Kunjungan dan Advokasi ke Kepala Dinas PPPAKB Kabupaten Aceh Barat

Selanjutnya, tim PKMK FK-KMK UGM melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas PPPAKB Kabupaten Aceh Barat. Ena Herisna yang sudah sejak awal terlibat dalam kegiatan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana tetap mendukung. Harapannya kegiatan ini ke depan dapat berkolaborasi dengan program Kampung KB Muslimah yang menjadi program unggulan Bupati Aceh Barat sekarang.

Kunjungan berikutnya dilakukan di RSUD Meulaboh Aceh Barat dan langsung diterima oleh Furqanza Direktur Rumah Sakit dan terakhir bertemu Kepala Dinas Kesehatan H.T. Ridwan di Ruangan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat. Keduanya menjelaskan permasalahan sektor kesehatan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat seperti permasalahan kematian ibu, pelayanan kesehatan, permasalahan tenaga kesehatan dan sebagainya. Terkait dengan kegiatan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak yang akan dan sedang dilakukan, keduanya sangat mendukung dan siap membantu karena kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan kesehatan kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 4. Kunjungan dan Advokasi ke Direktur Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh dan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Aceh Barat

Reporter : Muhamad Syarifuddin, MPH

Reportase

Rapat Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran Keluarga Berencana dan Kesehatan Ibu Berbasis Hak Terintegrasi

Selasa -Rabu, 27 – 28 Maret 2018

Rapat konsolidasi program KIA & KB telah dilaksanakan pada Selasa-Rabu, 27 – 28 Maret 2018 di Hotel Santika, Jogja. Rapat disiapkan oleh tim PKMK FKKMK UGM, mengundang dan dihadiri oleh tim dari pusat, yakni Kementerian Kesehatan, UNFPA, Bappenas, dan BKKBN.

Berikut merupakan rincian kegiatan dari rapat konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran Keluarga Berencana dan Kesehatan Ibu Berbasis Hak Terintegrasi. Rapat dibuka oleh Melania Hidayat dari UNFPA, kemudian dilanjutkan pemaparan oleh Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes, berkaitan dengan “TOR dan Design OR” (PKMK FKKMK UGM).

Dalam diskusi, terdapat beberapa pokok bahasan, tentang irisan “TOR dan Design OR”, fokus sasaran WUS dengan PUS atau semua WUS, instansi yang terlibat (apakah perlu ditambah KUA atau Dinas Pendidikan), kemudian kondisi dan suasana “kebatinan” di kabupaten masih memiliki ego sektoral yang tinggi. Implementasi BL saat ini masih fokus pada tim teknis, belum sampai pada tim yang jauh lebih tinggi. Terkait dengan OR atau pendampingan, tim lapangan sedang fokus pada pendampingan, yakni penurunan AKI agar kontribusi dari masing-masing OPD jelas, sehingga dapat terintegrasi. Dalam hal ini, muncul sebuah harapan, bahwa bentuk integrasi harus terwujud pada Rencana Aksi Daerah (RAD) lintas OPD pada kurun waktu 5 tahun, yang menjadi kendala adalah belum ada sistem informasi yang terintegrasi antara dinas kesehatan, OPD, KB dan rumah sakit.

Melania Hidayat menyampaikan paparan “Workshop RFP Piloting” (UNFPA), diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang mengapa piloting ini dibutuhkan, bahwa semakin menurunnya komitmen nasional, kontribusi KB terhadap penuruanan AKI masih belum terlihat, peran terlalu difokuskan di kabupaten pada saat pasca desentralisasi, kemudian KB merupakan bagian dari health system.

Terkait dengan Right Based Family Planning (RFP), memiliki 8 elemen yang perlu diperhatikaan, diantaranya:

1. Hak terhadap akses keinformasi KB dan pelayanan dengan standar tertinggi
2. Keadilan dalam akses
3. Pendekatan sistem kesehatan yang dapat diterapkan di sektor pemerintah dan swasta:
4. Integrasi KB dalam kontinum pelayanan kesehatan reproduksi
5. Standar etika dan profesional dalam memberikan pelayanan keluarga berencana
6. Perencanaan program berbasis bukti
7. Transparansi dan akuntabilitas
8. Pelayanan yang sensitif gender
9. Sensitivitas budaya
10. Kemitraan

Jika FP ini disusun berdasarkan data yang tepat, maka dapat mendiagnosa kebutuhan ibu hamil dengan tepat, sehingga goals Dari FP ini dapat memberikan kontribusi secara langsung yakni menurunkan AKI.Berdasarkan hal ini, poin yang ingin dilihat ialah apakah strategi yang dibuat dalam FP ini “feasible” dilakukan di daerah atau tidak? Seberapa besar deviasinya dengan kondisi serta fakta di lapangan/ kabupaten piloting ini? Jika dilapangan terdapat strategi-strategi/ kegiatan yang belum tercantum dalam RFP, hal tersebut akan memperkaya informasi-informasi, serta kegiatan yang dimuat dalam modul RFP, pemaparan Melania Hidayat.

Bebarapa hasil penting dalam diskusi, yaitu sebagai berikut :

1. RFP merupakan bentuk ideal, diharapkan kabupaten hanya memiliki dari menu-menu yang terdapat dalam RFP;
2. Titik berat dari RFP adalah kontribusi KB, bagaimana caranya agar dapat menurunkan AKI, karena hasil evidence based globalà kontribusi KB terhadap kematian ibu adalah 25 – 30%;
3. Pijakan dasar belum mantap, masih terbagi antara RAN dan RFP, framework yang disusun tim PKMK UGM sudah merupakan kontribusi dari KB. Framework ini menunjukkan continum of care secara keseluruhan, untuk KB bagaimana melakukan monitoring ketahanan keluarga agar dapat melihat apa saja kegiatan yang sudah dijalankan di kabupaten à kemudian dibandingkan dengan dokumen RFP atau RAN;
4. Kabupaten perlu memahami isi dokumen RFP atau RAN;
5. Kabupaten perlu meniru atau mencoba melakukan RFP, dengan melihat care pathways à dapat memperjelas atau diperjelas kembali siapa melakukan apa, perlu diperhatikan juga, jika FKTP swasta terlibat untuk KB pascasalin;
6. Perlunya kebijakan dari Bappenas untuk menguatkan perencanaan yang terintegrasiini, dan juga peran legislatif (DPRD);
7. Dalam care pathways, perlu dijelaskan pembagian tugas untuk masing-masing OPD, dengan menjabarkan care pathways agar dapat menempatkan layanan untuk kualitas, panduan, SOP, sarana, pelatihan, dan kebutuhan alat kontrasepsi, kabupaten perlu merinci estimasi kebutuhan alkon;
8. Care pathways, secara makro sudah menembak strategi yang ada di dokumen RFP, kegiatan yang dilakukan baru sampai pendekatan dengan masing-masing OPD (Jalin trust), belum sampai pada tahap teknis;
9. Pada proyek ini perlu ditegaskan adalah OR, mengingat EC yang sudah keluar;
10. Terkait dengan blended learning (BL), PKMK UGM hanya memfasilitasi untuk appointment pertemuan, audiensi, dan mencari data di lapangan, sedangkan BL akan dilakukan Tim Pusat (Peran PKMK UGM, fokus pada budgeting dan planning);
11. Untuk dokumen akhir, Renja 2018 untuk di-review dan Renja 2019 untuk di-input mengenai integrasi KI-KB ini;
12. RAB tidak mengubah rupiah, hanya mengubah peruntukkan dana;
13. RAB direvisi tetapi tanpa mengubah nominal Rupiah yang ada di RAB, hanya menggeser kegiatan atau item-item yang memang tidak diperlukan seperti tim ahli dilapangan.

Oleh : Elva Noor Endah Rosmalia, S.H., MH.Kes.